Bangkaterkini.com, Pangkalpinang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, akan terus melakukan upaya agar pangkalpinang tidak kekurangan tenaga pendidik atau guru.

Hal itu dikatakan oleh Edison Taher, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Saat ditemui di Ruang Kerjanya, Selasa (28/11/2017) kemarin.

Ia juga mengakui, saat diberlakukannya oleh pemerintah Moratorium, sampai sekarang belum ada pengangkatan ASN Baru.
"Bahkan di Kemendikbud pun jika ada perekrutan ASN pendidikan hanya boleh di wilayah terluar dan pedesaan" Ungkapnya.

"Ditambah lagi dengan dikeluarkannya PP 48 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pimpinan daerah tidak boleh mengangkat Guru Honorer Daerah (Honda) dan tahun 2018 nanti banyak guru yang pensiun semakin membuat Dindik Kota Pangkalpinang mengalami sedikit kesulitan" Tambahnya.

Ia juga mengatakan akan semaksimal mungkin berusaha agar jangan sampai anak - anak tidak memiliki pengajar disekolah karena kekurangan guru.

Lanjutnya, Salah satu cara mensiasati Kekurangan guru pihaknya telah mengajak masyarakat dapat berperan serta dalam membantu dunia pendidikan melalui komite Sekolah.

”Selain menggunakan 15 persen dari Dana Bos APBN untuk membayar guru, tahun ini kita juga sudah mengupayakan melalui Bos Daerah yang dimana 70 persen anggarannya digunakan untuk membayar guru PHL,” Ungkapnya.

Kemudian Ia juga mengatakan bantuan pendidikan yang disumbangkan masyarakat melalui Komite, akan pergunakan untuk menambah gaji honorer yang belum mampu tercover sepenuhnya oleh Bos APBN dan Bosda.

”Yang jelas sebelum menerima bantuan pendidikan dari masyarakat melalui Komite, kita juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli untuk membuat dasar hukumnya, yakni Perwako No 8 Tahun 2017. Bahkan payung hukum kita diminta oleh kemendikbud untuk sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama di daerah lain" Tutupnya