Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Pjs Walikota Pangkalpinang mendatangi Panwaslu Pangkalpinang guna memberikan keterangan atas laporan, terkait Paslon yang hadir saat kegiatan Pemkot Pangkalpinang di Ramayana, Minggu (27/05/2018) lalu.

Pjs walikota Pangkalpinang, Asyraf Suryadin mengatakan Pada prinsipnya dirinya menjelaskan apa yang sudah menjadi laporan, yakni terkait masalah undangan.

" Saya jelas kan apa adanya, soalnya kami (Pemkot Pangkalpinang) tidak pernah mengundang Paslon, dan mereka tidak terdaftar di undangan dari Kabag Kesra " ungkapnya kepada media usai memberikan keterangan di Panwaslu Kota Pangkalpinang, Rabu (30/05/2018).

Dirinya juga menjelaskan, Ketika adanya undangan tersebut, itu ditulis dari pihak Baznas, karena jelas mereka (Baznas) juga sudah mengaku menulis nama yang bersangkutan.

" Pagi setelah acara di Ramayana itu selesai, semuanya sudah saya panggil seperti Kabag kesra, Baznas, tapi tidak ada yang mengaku mengundang, kemudian saya cek memang benar tidak ada daftar nama yang bersangkutan" terangnya.

Tapi setelah sorenya ternyata, dirinya pun merasa kaget, karena ada undangan yang bersangkutan itu beredar.

" Malamnya langsung kita panggil sopir Baznas yakni Sofyan Abdullah, sebab dia yang mengantarkan undangannya. Dan akhirnya setelah kita selidiki dengan memanggil langsung Kepala Baznas,  mengakui telah mengundang Paslon tersebut, dan itu tulisan tangan saya Pak begitu katanya," jelasnya.

" Makanya saya bingung, kok Orang tua ini berbohong kepada saya, padahal ini bulan Ramadhan" kesalnya.

Kemudian, Saat disinggung mengenai dirinya yang dikabarkan mencederai ASN, Asyraf mengatakan datang ke Panwaslu juga mengklarifikasi hal tersebut, karena harapannya juga demokrasi yang ada di Babel harus sesuai dengan etika.

" Dengan adanya kejadian ini, kita harus lebih waspada lagi. Jangan sampai nanti ada yang merasa sebab apapun kegiatan Pemkot tidak akan pernah mendatangkan Para Paslon, itu sudah komitmen kita," tegasnya.

Lanjutnya, saat dikonfirmasi terkait sanksi terhadap Baznas, Dirinya mengatakan akan mempertimbangkan dulu hal tersebut.

" Baznas itu lembaga Pemerintah, harusnya dia tidak boleh melakukan hal itu. Namun sanksinya bisa juga sampai pencopotan jabatan, karena dengan kejadian ini kredibilitas Baznas menjadi menurun, sedangkan kita berusaha menaikkan kredibilitas Baznas dengan melaksanakan kegiatan yang lebih terbuka," tutupnya.