Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, gelar rapat panitia khusus (Pansus) 4 mengenai pembahasan Raperda tentang pecabutan Perda No.5 Tahun 2005 terkait denda pemakaian jalan bukan untuk kepentingan lalu lintas.

Ketua Pansus 4 DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady mengatakan pecabutan Perda tersebut, dikarena sudah ada Perda tentang ketertiban umum (tibum) dan Perda tentang lalu lintas.

" Perda yang dicabut ini ialah terkait denda,ketika ada orang yang menggunakan jalan bukan untuk kepentingan lalu lintas, misalnya untuk pernikahan, pasar malam dan kegiatan lain yang bukan untuk lalu lintas, Termasuk juga pemakaian jalan oleh pedagang kaki lima (PKL)," ungkapnya kepada media, Rabu (07/11/2018).

Diakuinya, Pemerintah Kota Pangkalpinang kurang tegas dalam hal penertiban penggunaan lalu lintas ini, pasalnya masyarakat sering protes terhadap pemakaian jalan oleh PKL di Wilhelmina Park (Taman Sari) Kota Pangkalpinang.

" Memang sudah ada pendekatan dan negosiasi dengan PKL, namun tetap tidak bisa ditertibkan secara tuntas. Usai ditertibkan mereka muncul lagi dengan alasan kemanusiaan untuk mencari nafkah karena di Pangkalpinang ini sudah susah mencari uang," pungkasnya.

Lanjutnya, kemarin juga ada yang protes terkait kebijakan tidak boleh ada parkir di ruas jalan nasional mulai Kampung Katak sampai bandara, itu artinya sepanjang jalan itu tidak ada kendaraan yang berhenti, namun kebijakan ini tidak ada memberikan solusinya. Bayangkan bila kendaraan tidak boleh parkir di ruas jalan itu, maka mau parkir dimana, bagaimana solusinya.

" Dalam penerapan perda ini lah Pemkot harus tegas, perda yang sudah dibuat dan dibahas panjang namun ketika penerapan di lapangan tidak ditegakkan, sehingga terkesan dibuat dengan percuma," tegasnya.