Camping Ground Tikus Emas

DPRD Pangkalpinang Akui Tak Tahu Adanya Kenaikan NJOP PBB-P2

14, February 2022 - 07:40 PM
Reporter : adithan
Rapat Dengar Pendapat bersama developer, pengembang perumahan, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, terkait kenaikan NJOP PBB-P2, Senin (14/02/2022) siang.
Rapat Dengar Pendapat bersama developer, pengembang perumahan, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, terkait kenaikan NJOP PBB-P2, Senin (14/02/2022) siang.

Bakeuda Sebut Ada Relaksasi

Pangkalpinang, BANGKA TERKINI - Ramai terkait kenaikan NJOP PBB-P2, DPRD Pangkalpinang akui tak tahu adanya kenaikan yang NJOP tersebut.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pangkalpinang Rio Setiady usai gelar Rapat Dengar Pendapat bersama developer, pengembang perumahan, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, Senin (14/02/2022) siang.

Diakui Politisi PKS itu, pihaknya (DPRD Pangkalpinang_red) dalam penyesuaian NJOP memang tidak pernah diikutsertakan, bahkan pihaknya tidak mengetahui sama sekali.

"Pertama akan kita gali adalah kajian yang memunculkan angka luar biasa besar itu dari mana, kalau masuk akal kenapa tidak. Yang jelas masyarakat jangan dibebankan," ungkapnya.

Ia menilai, secara aturan memang tidak ada yang salah wali kota Pangkalpinang membuat kebijakan ini. "Maka dari itu untuk pemanggilan wali kota ke DPRD ini kami rasa belum perlu dilakukan, hal itu mengingat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sektor penggerak telah menjelaskan rasionalisasi NJOP kepada masyarakat," tukasnya.

Ditegaskan Rio, pihaknya juga belum pernah melihat Perwako itu secara fisik. "Jadi kami tidak bisa komentar banyak. Yang jelas ini tetap berjalan kami minta masyarakat untuk tetap tenang kita urai satu per satu," ucapnya.

Lebih lanjut, dikatakan Rio pada senin depan pihaknya akan melakukan rapat internal dengan menghadirkan Perwako ataupun surat keputusan wali kota mengenai kenaikan NJOP tersebut.

Pasalnya, menurut Rio pihaknya khawatir akan ada ancaman dari beberapa developer untuk menghentikan investasi nya di Pangkalpinang.

"Memang telah ada solusi dari Bakeuda perihal relaksasi. Namun standar operasional prosedur (SOP) dan tahapannya belum jelas," terang Rio.

"Mereka akan setop (Pembangunan) ditahun 2022 untuk Pangkalpinang, ini sangat mengerikan investasi kita berhenti. Nanti Masyarakat tidak punya rumah lagi, ini sangat mempengaruhi. Nanti minggu depan akan kita lihat pada waktunya, apakah ini adil atau tidak bagi pengembang ataupun masyarakat menengah ke bawah," pungkasnya.