PANGKALPINANG - Usai memanggil PT Timah, DPRD Bangka Belitung (Babel) tancap gas memanggil Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI), Rabu (20/7/22)

Arahnya tetap sama, agar aktivitas baik penambangan dan pengolahan timah ini dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada daerah. Namun kali ini, DPRD Babel tampaknya benar-benar "dikuliahi" beberapa hal tentang pertimahan yang tidak diketahui oleh para wakil rakyat ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua AITI Ismiryadi atau yang kerab disapa Dodot. 

Di hadapan Plt Ketua DPRD Babel Adet Mastur sekaligus Ketua Komisi III beserta anggota lainnya, Dodot mengaku sudah lama pihaknya mendambakan untuk dipanggil oleh DPRD Babel guna mendengarkan aspirasi dari asosiasi para pelaku usaha smelter ini,dan beberapa kali sudah mengajukan untuk melakukan pertemuan seperti ini. Pihaknya mendorong DPRD dapat bergerak agar sumber daya alam (SDA) ini memberikan kesejahteraan kepada daerah. 

"Pertanyaan saya, di luar royalti 3 persen Babel dapat apa?" tanya Dodot. Ia juga mengemukakan agar ke depan bagaimana mengelola SDA di Babel dengan arif dan bijaksana. "Seharusnya yang kita pikirkan, apa sih yang bisa dihasilkan dari SDA ini terhadap daerah penghasilnya," kata Dodot. 

Beberapa contoh disampaikan Dodot, diantaranya sejumlah dana yang mengendap di jaminan reklamasi (Reklamasi) yang disetor oleh pemilik Izin Usaha Penambangan (IUP) sejak 2003 yang hingga saat ini belum jelas peruntukannya. 

"Jaminan reklamasi itu dihitung tiap hektarnya, dan sampai saat ini tidak bisa digunakan karena aturan pemerintah pusat. Makanya harus dipertanyakan juga jaminan reklamasi ini, apa sudah dilaksanakan? Uangnya dimana dan untuk siapa? Harusnya untuk Babel dong," sebutnya. 

Kemudian di pelaksanaan ekspor timah yang dilakukan bursa yang memungut 0,06 persen dari tiap transaksi. "Maka kami mengimbau DPRD untuk segera pertanyakan hal ini. Sebab ini bisa dijadikan untuk menambah pendapatan asli daerah," ungkapnya. 

Lalu Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) yang sudah diwacanakan Presiden RI Joko Widodo di 2017 hingga saat ini belum juga diwujudkan oleh Kementerian ESDM. "Harusnya kelola tambang rakyat yang diberikan kepada rakyat (WPR). Kita punya, IUP PT Timah yang tidak dikelola lagi yang tidak ekonomi dan efektif ini bisa dikembalikan ke pemda untuk dibagikan ke rakyat. Ini yang belum terealisasikan," kata Dodot. 

Namun sebaliknya, sindir Dodot, pemerintah dinilai masih berkutat dengan penatakelolaan pertimahan. Padahal menurutnya penataan timah itu sudah diatur oleh peraturan, walau di pertengahan jalannya ada hal yang kadang-kadang melangkahi peraturan itu sendiri. Seperti halnya pembentukan Satgas dan surat edaran mewajibkan smelter melaporkan asal usul biji timah. 

"Tata kelola apa lagi, harusnya kita pikirkan ke depan itu kita mau apa. Provinsi ini dapat apa dan masyarakat dapat apa, bisa enggak daya beli masyarakat ini menjadi bagus. Mengenai aturan main, saya pikir sudah ada kok, tidak ada aturan yang tidak terlaksana di Babel. Semua terlaksana. Yang penting bumi ini kita kelola dengan baik dan bijaksana," ungkapnya. 

Sementara Plt Ketua DPRD Babel Adet Mastur mengaku sepakat dengan yang disampaikan AITI. Informasi ini pun sesuai dengan harapan pihaknya menggelar pertemuan ini. "Tujuannya untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan pertambangan timah di Babel," ungkapnya. 

Beberapa hal disampaikan, kata Adet, akan segera ditindaklanjuti pihaknya dengan memanggil atau mendatangi langsung pihak yang disebutkan. Sehingga akhirnya pihaknya mendapatkan kesimpulan untuk dibuatkan rekomendasi ataupun produk hukum lainnya untuk pemerintah. "Namun yang jelas kita ingin ada kenaikan royalti timah dari 3 persen ini," pungkasnya. (atk)