PANGKALPINANG, BANGKA TERKINI - Pasca penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 50 Tahun 2022 yang mengatur tiga jenis seragam untuk dikenakan siswa, yakni seragam nasional, seragam pramuka serta pakaian adat.

Anggota Komisi IV DPRD Babel, Johansen Tumanggor mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan yang komprehensif bersama Dinas Pendidikan Babel terkait hal tersebut.

Akan tetapi, menurut Johansen, pihaknya akan mendukung penuh penggunaan baju adat bagi para siswa ini, selagi hal tersebut tak mengganggu interaksi para siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.

“Prinsipnya kita mendukung Permendikbud itu dibuatkan terkait penggunaan baju adat, cuman kemaren yang saya mau sampaikan itu karna kalo jenis baju adat ini seperti apa dulu, apa simple-simple atau lengkap pakai topi dan segalanya,” kata Anggota Komisi IV DPRD Babel ini, Senin (24/10/2022).

“Dan bagaimana nanti menggunakannya saat proses belajar mengajar, apakah bakal mengganggu untuk mereka (siswa) berinteraksi?,” sambung Politisi Partai Nasdem tersebut.

Selain itu, yang menjadi sorotan pihaknya yakni terkait penetapan penggunaan baju adat ini, lantaran berdasarkan informasi yang berhasil diterima pihaknya, bahwa biaya pembelian seragam adat tersebut tak di perbolehkan apabila meminta uang dari pihak orang tua murid.

Oleh karna itu, Dikatakan Johansen, terkait anggaran pembelian seragam adat bagi para siswa ini juga harus di bahas terlebih dahulu.

“Kemudian penetapannya, kemarin saya dengar bahwa tidak boleh dikutip dari orangtua kan, berarti harus dianggarkan dong, sampai hari ini kami belum menerima informasi tentang anggaran-anggaran terkait seragam ini, Karna memang kami belum ada pembicaraan kesana,” jelasnya.

“Ya hari ini kita prinsipnya, kalo memang harus dianggarkan demi kepentingan pendidikan biasanya kami akan mendukung terkait untuk pembangunan pendidikan,” tutur Johansen.

Lebih lanjut, untuk menghindari adanya kemungkinan tindakan-tindakan yang tidak di benarkan dalam proses penyaluran pakaian adat bagi para siswa ini, Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mengontrol, dan juga tak segan melaporkan kepada pihaknya apabila ditemukan kejanggalan selama proses penyaluran baju adat tersebut berlangsung.

“Itu yang kemarin problemnya ya, bahwa akan terjadi bisnis didalam sekolah, saya rasa kita harus sama-sama mengkontrol, karna disekolah itu sudah ada komite, komite juga jangan diam-diam dong. kami pun akan turun, nanti kalo memang ada informasi terkait isu-isu itu tolong kawan-kawan wartawan sampaikan ke kami, jangan sungkan-sungkan saya rasa saat ini sudah transparan semua,” tegas Johansen.