PALEMBANG, BANGKA TERKINI - Kunjungan Kerja Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu ke PT Pertamina (Persero) Plaju Palembang membawa lima poin untuk mengurangi masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bumi Serumpun Sebalai.

Dalam Kunker tersebut, Kedatangan Pj Gubernur Suganda disambut langsung oleh Senior Manager Kantor Marketing Operation Region II PT Pertamina Persero, Awan Raharjo beserta jajarannya di Ruang Rapat yang bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani 14 Ulu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Jumat, 20/10/2023).

Lima poin yang disampaikan secara langsung tersebut diantaranya, ketahanan BBM di Depo Pangkal Balam dan Jobber Tanjung Pandan yang kecil, sehingga rentan kelangkaan BBM jika terjadi gelombang pasang atau cuaca ekstrim. 

Kedua, aplikasi MyPertamina yang masih bisa dipindah tangankan, sehingga belum efektif dalam mencegah pengeritan. 

"Baik solar subsidi maupun pertalite mengalami kebocoran. Pertamina harus mencari solusi untuk mendeteksi kebocoran, sehingga tidak perlu menambah kuota BBM di Babel," jelasnya sembari menekankan pihak Pertamina agar lebih ketat dalam pengawasan aplikasi BBM Bersubsidi tersebut. 

Selanjutnya ketiga, Pemprov Babel mengusulkan penambahan kuota pada akhir tahun 2023 untuk BBM bersubsidi dan LPG 3 kg ke BPH Migas dan Kementerian ESDM. 

 

Hal ini pun menurutnya terkait dengan prediksi permintaan akan semakin tinggi di akhir tahun 2023, yang disebabkan kebutuhan untuk mobilitas Pemilu 2024.

Poin lainnya adalah dukungan Pemprov Babel terhadap penambahan Pangkalan LPG 3 kg dengan kepemilikan bagi desa di Pulau Belitung. 

Pada poin ini, Awan menanggapi langsung bahwa ada beberapa pangkalan gas di Belitung yang sudah ditarik izinnya karena melanggar aturan, misalnya menjual tidak tepat sasaran atau harga yang lebih tinggi daripada Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sedangkan poin terakhir adalah ajakan kolaborasi kepada pihak Pertamina melalui aplikasi MyPertamina untuk pemblokiran setidaknya 4.000 dari 14.000 kendaraan bermotor di Babel yang pajak kendaraannya mati. 

"Sebagai kolaborasi, apakah bisa jika kendaraan yang belum membayar pajak untuk diblokir hak penerima BBM bersubsidinya," jelasnya. (*)