Sebanyak 60 Delegasi OPD Pemprov Babel, Ikut Sosialisasi PP Nomor 3 Tahun 2017

adithan
Sebanyak 60 Delegasi OPD Pemprov Babel, Ikut Sosialisasi PP Nomor 3 Tahun 2017
Sosialisasi tersebut, selain diikuti 60 orang perwakilan OPD Pemprov Babel, juga mengetengahkan Andi Bataralifu dari Ditjen Otonomi Daerah Kementeraian Dalam Negeri RI, yang bertempat di Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Babel, Air Itam Pangkalpinang, Senin (28/01/2019).

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Sebanyak 60 delegasi organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mengikuti Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2017.

Sosialisasi tersebut, selain diikuti 60 orang perwakilan OPD Pemprov Babel, juga mengetengahkan Andi Bataralifu dari Ditjen Otonomi Daerah Kementeraian Dalam Negeri RI, yang bertempat di Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor Gubernur Babel, Air Itam Pangkalpinang, Senin (28/01/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman yang dalam hal ini diwakili Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Babel,  M. Haris mengatakan guna mendukung penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018, dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 sebagai acuan yang harus dipedomani, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat tersusun dengan baik.

" Dengan dilaksanakannya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2019," ungkapnya.

" Tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah," tambahnya.

Lanjutnya, Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, artinya telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsif tata pemerintahan yang baik.

" Maka perlu dilaksanakan mekanisme kewajiban kepala daerah untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah kepada DPRD sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan," tutupnya. (*)

adithan
Wawan : Raperda APBD Selesai Secara Mufakat
Pangkalpinang

Wawan : Raperda APBD Selesai Secara Mufakat

Bangkaterkini.com, Pangkalpinang - Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan,

Ini Penyebab Mandeknya Ekspor Timah Smelter Swasta
Pangkalpinang

Ini Penyebab Mandeknya Ekspor Timah Smelter Swasta

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

Turnamen Volley Untuk Pemuda, Mengantisipasi Terjadinya Penyalangunaan Narkoba
Pangkalpinang

Turnamen Volley Untuk Pemuda, Mengantisipasi Terjadinya Penyalangunaan Narkoba

Bangkaterkini.com, Pangkalpinang - Turnamen Bola Volley Karang Taruna Cup se,

BKPRMI Bangka Rayakan HUT BKPRMI ke 43 Bersama Panti Asuhan
Berita Bangka

BKPRMI Bangka Rayakan HUT BKPRMI ke 43 Bersama Panti Asuhan

BANGKA TERKINI - KABUPATEN BANGKA --- Bertempat di Panti,

Kunjungi Bangka Belitung, Ini Yang Dilakukan Jusuf Kalla (JK)
Berita Bangka

Kunjungi Bangka Belitung, Ini Yang Dilakukan Jusuf Kalla (JK)

Berita Bangka Belitung - Bangka Terkini, Kabupaten Bangka,

Intel Meluncurkan Prosesor Terbaru Core i9 Untuk Laptop
Tekno

Intel Meluncurkan Prosesor Terbaru Core i9 Untuk Laptop

Bangkaterkini.com - Intel semakin berambisi untuk mendatangkan performa sekelas desktop,

Paskibraka Bangka Diberikan Pembekalan Pembentukan Karakter
Bangka

Paskibraka Bangka Diberikan Pembekalan Pembentukan Karakter

Sungailiat - Paskibraka Kabupaten Bangka, Sabtu (12/8/2017) mendapat pembekalan pembentukan karakter,,