Adet Sebut Wacana Diskresi Oleh Gubernur, 'Terkesan Menyudutkan DPRD Babel'

adithan
Adet Sebut Wacana Diskresi Oleh Gubernur, 'Terkesan Menyudutkan DPRD Babel'
Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- DPRD Babel menyesali wacana diskresi yang diajukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, karena itu terkesan menyudutkan DPRD Babel yang lamban menyelesaikan Perda RZWP3K.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Pansus RZWP3K, Adet Mastur kepada media saat ditemui di luar ruangan, Senin (27/05/2019).

Dirinya menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat menyesali wacana diskresi yang diajukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, karena terkesan menyudutkan DPRD Babel yang lamban menyelesaikan Perda RZWP3K.

" Kita berkata, tidak ada yang mengatur ini, khususnya pokja. Keterlambatan ini bukan karena proses di DPRD tetapi proses di pihak eksekutif (Pemprov Babel) itu sendiri," ungkapnya.

Diakuinya, konsep yang disampaikan Pemprov Babel ke DPRD pada Oktober tahun lalu hanya sampai pada pasal 29, dan pasal 30 sampai seterusnya itu belum ada. Ini sama saja karena DPRD Babel yang harus menyusun draft baru.

" Ini yang menjadi keterlambatan perda RZWP3K. Bagaimana kita bisa memindahkan zona-zona ini jika tidak ada kajian lingkungan hidup, misalnya kita menghubungkan tambang di daerah apa, dengan titik koordinat berapa, jika disitu adalah perlintasan kapal (ALKI), ini kan sangat menantang," cetusnya.

Oleh karena itu, baginya diperlukan kajian Lingkungan dan ini sudah ditunggu, belum juga ada. " DPRD Babel tidak bisa membahas zona-zona jika belum ada penilaian, dan harusnya ini sudah ada di saat penyampaian raperda," tukasnya.

Lanjut Adet, adapun draft yang disusun hingga pasal 29 ini juga masih kekurangan-kekurangan dan sekitar 30 persen kekurangan dalam draft itu belum klop. Pemprov Babel juga belum pernah melakukan konsultasi publik.

" Data luas wilayah kita ini berbeda, dan pemprov belum melakukan koordinasi dengan kabupaten atau kota guna mengalokasikan zona-zona ini. Jika belum ada kesepakatan dari pemprov dengan pemkab dan pemkot, bagaimana kita mau menyusun," terangnya.

Kemudian, setelah ada konsultasi publik, baru DPRD Babel melakukan uji publik. Oleh karena itu Pemprov Babel harus mengedepankan koordinasi sebelum memutuskan mengambil langkah diskresi yang dipertimbangkan lebih banyak dari investasi yang bersumber dari APBD dan APBN.

" Kita belum mengerti apa alasan Gubernur melakukan diskresi ini, karena harusnya mereka berhubungan karena rancangan Raperda RZWP3K ada di DPRD Babel," tutupnya.

adithan
Tiga Kandidat Bersaing, Molen : di KNPI Jangan Ada Titipan
Berita Bangka

Tiga Kandidat Bersaing, Molen : di KNPI Jangan Ada Titipan

BANGKA TERKINI - PANGKALPINANG --- Sebanyak Tiga kandidat Bakal,

Pemkot Pangkalpinang Gelar FGD Bersama Kepala Kejati Bangka Belitung
Pangkalpinang

Pemkot Pangkalpinang Gelar FGD Bersama Kepala Kejati Bangka Belitung

PANGKALPINANG, BANGKA TERKINI - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menggelar,

Sukseskan Pemilu 2019, Bawaslu Pangkalpinang Gelar Sosialisasi Netralitas ASN
Berita Bangka

Sukseskan Pemilu 2019, Bawaslu Pangkalpinang Gelar Sosialisasi Netralitas ASN

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pangkalpinang,,

KPU Pangkalpinang Lantik PPK dan PPS
Pangkalpinang

KPU Pangkalpinang Lantik PPK dan PPS

Bangkaterkini.com, Pangkalpinang --- Sebanyak 21 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan,

KPU Bangka Terus Fokus Jalankan Programnya, Guna Mensukseskan Pemilu 2019
Bangka

KPU Bangka Terus Fokus Jalankan Programnya, Guna Mensukseskan Pemilu 2019

Bangka Terkini, Belinyu --- Sebanyak 25 orang peserta yang,

Komisi III DPRD Bangka Tengah Dukung Progam Tambak Udang Skala Rakyat
Bangka Tengah

Komisi III DPRD Bangka Tengah Dukung Progam Tambak Udang Skala Rakyat

BANGKA TERKINI - BANGKA TENGAH --- Program prioritas Bupati,

KPU Pangkalpinang Tetapkan DPS Untuk Pileg dan Pilpres 2019
Pangkalpinang

KPU Pangkalpinang Tetapkan DPS Untuk Pileg dan Pilpres 2019

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota,