Aktivis Pro Demokrasi Soroti Praktik Oligopoli Tambang Timah di Bangka Belitung

adithan
Aktivis Pro Demokrasi Soroti Praktik Oligopoli Tambang Timah di Bangka Belitung
Ilustrasi

Berita Bangka Belitung - Bangka Terkini, Jakarta --- Aktivis Pro Demokrasi, Satyo Purwanto katakan masih suburnya praktik oligopoli sektor penambangan timah di Bangka Belitung.

" Praktik oligopoli itukan haram dan dilarang, karena kita punya UU KPPU No 5/1999 (komisi pengawas persaingan usaha)," kata Satyo saat dihubungi Via pesan singkat Whatsapp, Minggu (17/05/2020).

Ditegaskannya juga Undang-undang ini dikeluarkan agar mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Namun sayang, ditambahkan mantan Sekjen Prodem itu, di Bangka Belitung justru sektor penambangan khususnya timah dikuasai oleh segelintir orang.

" Padahal tak bisa juga kita pungkiri bahwa ekonomi Babel masih tergantung oleh timah selain dari komoditas pertanian dan lainnya," tegas pria yang kerap disapa Komeng tersebut.

Sektor ini, dilanjutkan Komeng konon dikuasai oleh Harvey Moeis, orang yang bisa mengatur mana perusahaan penambangan timah yang bisa beroperasi maupun yang tidak.

Aktivis 1998 ini menduga, lima perusahaan yaitu PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Inter Nusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan PT Stanindo Inti Perkasa yakni yang mendapat RKAB tak lepas dari kuasa dan pengaruh seorang Harvey Moeis.

" Praktis smelter-smelter yang lain tidak akan diberikan Persyaratan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk produksi timah kalau tanpa persetujuan seorang Harvey Moeis," jelasnya.

Jika hal ini dibiarkan berlarut, pelanggaran oligopoli dan oligarki penguasa dan pengusaha ini akibatnya akan membuat bangsa ini miskin dan hanya memperkaya segelintir orang model seperti Harvey Moeis.

" Semoga aparat penegak hukum bergerak menyelesaikan persoalan ini. Sebab kalau tidak, imbasnya langsung dirasakan kepada masyarakat lantaran penambangan timah menjadi jantung perekonomian masyarakat Bangka Belitung (Babel)," harapnya.

Disisi lain, Satyo juga menyoroti UU Minerba yang No 4/2009 yang baru saja disahkan oleh DPR. Menurutnya, dalam jangka panjang bangsa ini akan musnah akibat penguasaan kekayaan alam oleh segelintir orang akibat praktek kartel dan persaingan tidak sehat,

" Sudah semestinya kekayaan sumber daya alam strategis harus di kembalikan ke negara untuk kemakmuran bangsa Indonesia," tegas Komeng.

Sebelumnya, ketua DPD KNPI Bangka Belitung juga sudah mendesak Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk melonggarkan peraturan di sektor pertambangan, sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasalnya, sektor ini menjadi penyumbang dan penyokong utama perekonomian Babel selain komoditas pertanian dan komoditas lainnya.

Namun sayangnya, banyak perusahaan - perusahaan tambang/eksportir komoditas timah terhenti beroperasi lantaran tidak dapat memenuhi persyaratan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Peraturan Menteri ESDM.

" Kami ingin Pak Gubernur (Erzaldi Rosman) menyuarakan kepada pemerintah pusat, agar dapat segera memberikan stimulus ekonomi berupa relaksasi atau pelonggaran Peraturan Menteri ESDM terkait persyaratan RKAB," pungkas Irham.(*)

adithan
Whats-App-Image-2020-11-13-at-16-36-41
Reses DPRD Pangkalpinang, Ini Aspirasi Masyarakat Rangkui
Berita Bangka

Reses DPRD Pangkalpinang, Ini Aspirasi Masyarakat Rangkui

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Guna menyerap aspirasi masyarakat, Anggota,

Penyambutan Mahasiswa KKN UBB di Kelurahan Tua Tunu Indah
Pangkalpinang

Penyambutan Mahasiswa KKN UBB di Kelurahan Tua Tunu Indah

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Kelurahan Tua Tunu Indah menyambut,

Tambang Timah di Teluk Bayur dan Rejosari di Bakar
Pangkalpinang

Tambang Timah di Teluk Bayur dan Rejosari di Bakar

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Puluhan Ponton Tambang Timah Ilegal,

Mahasiswa KKN UBB Parit Padang Gelar Tutorial Pembuatan Disinfektan
Berita Bangka

Mahasiswa KKN UBB Parit Padang Gelar Tutorial Pembuatan Disinfektan

BANGKA TERKINI - KABUPATEN BANGKA --- Mahasiswa KKN Universitas,

Lancarkan Pemilu 2019, Bawaslu Pangkalpinang Gelar Sosialisasi 'Road To Rumah Ibadah'
Berita Bangka

Lancarkan Pemilu 2019, Bawaslu Pangkalpinang Gelar Sosialisasi 'Road To Rumah Ibadah'

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Guna mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu),

Minimalisir Resiko Banjir, BPBD Pangkalpinang Bersama Masyarakat 'Gotong Royong'
Pangkalpinang

Minimalisir Resiko Banjir, BPBD Pangkalpinang Bersama Masyarakat 'Gotong Royong'

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),

Molen Dukung Pembentukan Paguyuban Tulung Salapan di Pangkalpinang Bangka Belitung
Berita Bangka

Molen Dukung Pembentukan Paguyuban Tulung Salapan di Pangkalpinang Bangka Belitung

Berita Bangka Belitung - Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Wali Kota,