PAPD Siap Bantu Masyarakat Bangka Belitung, Berantas Praktek Oligopoli Tambang Timah
Berita Bangka Belitung - Bangka Terkini --- Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) siap membantu masyarakat Bangka Belitung (Babel) berjuang bersama memberantas praktek penguasaan tambang dan bisnis timah secara kotor dan tidak sehat.
Hal tersebut ditegaskan Pimpinan PAPD Agus Rihat P. Manalu, Selasa (09/06/2020). " Praktek penguasaan Tambang dan Bisnis Timah dengan cara Oligopoli dan kartel harus di berantas," ungkapnya.
Harusnya, ditegaskan Agus Rihat hal tersebut sudah diberantas karena merugikan negara dan masyarakat, bisnis yang tidak berkembang dan hanya menguntungkan segelintir orang.
" Praktek kotor seperti ini akan merugikan dan menggerus pendapatan pemerintah pusat maupun daerah serta menutup peluang para wirausahawan lainnya. Negara tidak boleh kalah oleh para pelaku praktek bisnis kotor begini," tegasnya.
" Kita semua paham kok ada seperangkat aturan dan UU terkait bisnis tambang dan pengelolaan SDA MINERBA, artinya ini pelanggaran hukum, anehnya mengapa praktek seperti ini sudah lama berlangsung akan tetapi selama ini terkesan aman terlindungi," timpalnya.
Bagi masyarakat Babel, timah menurutnya adalah penyumbang dan penyokong utama perekonomian Babel selain komoditas pertanian dan komoditas lainnya, artinya perekonomian Babel masih sangat tergantung oleh timah, sangat strategis bagi Pemda dan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan info yang diterima pemain utama disektor ini "dengar-dengar" diduga adalah suami dari salah satu Artis sinetron terkenal di tanah air. " ini informasi yang kita terima, dan diduga suami artis sinetron ini bisa mengatur mana perusahaan penambang timah yang bisa terus berbisnis dan mana yang harus dimatikan," akuinya.
" Jika hal ini dibiarkan berlarut, sehingga terkesan ada kesengajaan dan pembiaran terhadap pelanggaran oligopoli dan kartel dalam penguasaan bisnis timah di Babel, maka kami (PAPD_red) dengan senang hati akan mem back up perjuangan masyarakat Babel untuk meruntuhkan oligarki dan praktek Oligopoli antara penguasa dan pengusaha kotor yang hanya membuat bangsa dan negara ini miskin tetapi memperkaya segelintir orang tertentu," pungkasnya. (*)
