BANGKA TERKINI - PANGKALPINANG - Setelah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman menemui Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi terkait dukungan rencana pembangunan tiga pelabuhan di Babel yang salah satunya Pelabuhan Tanjung Ular pada hari Rabu (13/01/2021) lalu.

Selanjutnya Gubernur Erzaldi menugaskan Wakil Gubernur, Abdul Fatah untuk memimpin Rapat Koordinasi terkait percepatan kawasan Tanjung Ular, Kabupaten Bangka Barat untuk dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri, Senin (08/02/21).

Wakil Gubernur, Abdul Fatah memfokuskan pertemuan kali ini terkait mobilisasi dengan pembukaan jalan, yang mulai dari kawasan Tanjung Ular hingga Desa Air Limau sejauh 13,8 kilometer. Jalan tersebut akan melewati hutan dengan tiga status, yakni kawasan Hutan Lindung, kawasan Hak Pengguna Lain (HPL), dan Hutan Produksi (HP).

Dirinya mengatakan hasil rapat koordinasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan diantaranya, pembayaran ganti rugi pada tanah yang bersertifikat belum kunjung usai, adanya perkebunan sawit pada kawasan HP yang akan terkena pembangunan jalan, serta dokumen yang belum lengkap untuk diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI .

"Saya intruksikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk segera berkoordinasi dengan Pemkab. Bangka Barat terkait dokumen yang harus disiapkan untuk dibawa ke Kementriaan LHK," tegasnya.

TNI Akan Berpartisipasi 

Wagub Abdul Fatah mengaku dalam proses pembangunan jalan ini terasa sangat istimewa karena dalam pengerjaannya akan terjadi pembauran antara TNI dan masyarakat. 

Sementara itu Danrem 045/Gaya, Brigjen TNI M. Jangkung Widyanto menerangkan bahwa, TNI mendapat kehormatan untuk melaksanakan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) TMMD ke-110. Adapun kegiatan ini dalam rangka untuk membantu masyarakat, khususnya yang ada di pedesaan dengan membuka akses jalan mulai dari Air Limau hingga Tanjung Ular.

"Oleh karena itu, kami minta bantuan Pemprov. Babel dan Pemkab. Bangka Barat untuk menyelesaikan dokumen tersebut, sehingga pada Maret 2021 pembangunan ini dapat kita laksanakan dan tidak ditemukan masalah dikemudian hari," jelasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, M. M Ikhwan Mulyawan mengepresiasi langkah yang dilakukan Pemprov. Babel dengan melaksanakan Rapat Koordinasi dengan mengundang pihaknya.

"Dengan adanya koordinasi sebelum kegiatan dilaksanakan, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran sehingga mengakselerasi perekonomian di Babel," ungkapnya.

Dirinya menekankan untuk berhati-hati terkait perencanaan dan pelelangan serta tetap berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti BPKP dan Kejaksaan RI. (*)