Didik Hariyanto membenarkan bahwa wanita dalam foto viral tersebut adalah warganya yang berinisial En (53), penduduk Dusun Watuagung, Desa Watuagung. Namun, ia menegaskan bahwa narasi yang tersebar luas di internet tidak sepenuhnya akurat. "Apa yang beredar di internet tidak sepenuhnya benar. Begitu kabar ini ramai, saya segera melakukan klarifikasi langsung kepada ketua RT setempat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ronda malam itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari kedua belah pihak," ujar Didik.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan, Didik menjelaskan bahwa di RT tersebut memang terdapat kesepakatan bersama antarwarga. Setiap rumah atau kepala keluarga (KK) mendapatkan jadwal piket ronda malam secara bergantian. Kesepakatan ini dibuat demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa yang terletak di lereng Gunung Arjuno tersebut.

Lebih lanjut, Didik mengklarifikasi peran En dalam foto tersebut. Menurutnya, En tidaklah sendirian saat menjalankan tugas ronda. Ia menjelaskan bahwa En sebenarnya menggantikan anak-anaknya yang seharusnya bertugas pada malam itu. "Jadi, ibu En itu tidak sendirian. Ada perempuan lain juga bersamanya. Foto yang viral itu sepertinya sudah dipotong, hanya menampilkan sebagian kaki perempuan lain. Nanti saya akan berikan foto lengkapnya," jelas Didik, menegaskan bahwa inisiatif untuk menggantikan anak-anaknya datang dari En sendiri. Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat.

Klaim tersebut pertama kali dilontarkan pada Selasa (16/6) oleh perwakilan Aliansi BEM Bersatu, Rahmat Djimbula dari BEM Hukum UIC, dalam sebuah konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur. Djimbula menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto, salah satu penggerak aksi, dengan seorang purnawirawan jenderal. Ia membeberkan bahwa kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang disebut-sebut sebagai adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Setyo Sularso sendiri merupakan besan dari Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, yang dikenal sebagai tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kehadiran politikus PDIP, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi juga turut menjadi sorotan, memperkuat dugaan adanya jejaring politik.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menekankan pentingnya merespons kritik dengan data, bukan dengan pelabelan yang berpotensi mengaburkan substansi masalah. "Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," ujar Ganjar pada Rabu (17/6). Ia menambahkan bahwa negara ini dibangun untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat, dan bukan untuk melayani penguasa. Ganjar juga memperingatkan bahaya jika validitas kritik diukur berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan fakta yang ada, yang dapat mengarah pada "politik loyalitas."

Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, turut membantah keras tudingan keterlibatan partainya dalam menggerakkan mahasiswa. Said menegaskan bahwa sesuai arahan Ketua Umum, PDIP tidak pernah terlibat dalam demonstrasi mahasiswa, baik sebagai kader maupun anggota. "Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi… tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan," tegas Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia juga menepis anggapan bahwa kehadiran Andi Widjajanto dalam massa aksi dapat diartikan sebagai keterlibatan PDIP. Mengenai dugaan kaitan kepemilikan kendaraan dengan jaringan keluarga Andhika Perkasa, Said menilai hal itu "sangat tidak make sense" dan tidak pada tempatnya untuk dipermasalahkan.

Politikus PDIP Guntur Romli menambahkan bahwa tudingan Aliansi BEM Bersatu adalah "cocokologi" yang dipaksakan dan "sesat pikir." Guntur menyatakan bahwa PDIP sama sekali tidak terlibat, mendanai, maupun memfasilitasi aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa kehadiran tokoh atau kader di ruang publik adalah hak konstitusional warga negara, bukan bentuk mobilisasi partai. Guntur juga mengecam tuduhan "murahan" yang menyebut aksi mahasiswa "ditunggangi" sebagai penghinaan terhadap independensi dan nalar kritis mahasiswa. Ia bahkan menyebut kelompok "BEM Bersatu" sebagai "MAHASEWA" karena adanya bantahan afiliasi dari organisasi kampus asal mereka, seraya mendesak semua pihak untuk berdebat substansi dan adu gagasan yang sehat.

Saat ditemui di lokasi kerjanya di Jalan Ahmad Yani Brebes, Kusriyati menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan oleh Kliwon Alwawan, pemilik uang yang menjadi korban percobaan perampokan. Tanpa ragu, Kusriyati membagi rata hadiah itu kepada Farid, Wawan (sesama juru parkir), dan Udin (seorang tukang ojek). Masing-masing dari mereka pun menerima bagian sebesar Rp 25 ribu. Kusriyati menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengharapkan imbalan atas tindakannya, melainkan hanya diberi sebagai bentuk apresiasi setelah pemilik uang memastikan seluruh hartanya utuh.

Insiden percobaan pencurian itu sendiri terjadi pada hari Senin, 15 Juni, sekitar pukul 15.00 WIB. Kliwon Alwawan, warga Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Brebes, baru saja menarik uang tunai sebesar Rp 3,6 miliar dari salah satu bank sebelum mobilnya menjadi sasaran para pelaku kejahatan. Berkat kesigapan Kusriyati dan rekan-rekannya, aksi pencurian uang dalam jumlah fantastis tersebut berhasil digagalkan.

Kapolres Rote Ndao, AKBP Mardiono, mengonfirmasi kejadian tersebut. Menurutnya, setelah menerima laporan dari warga, personel Polsek Rote Timur segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan. "Saat tiba di tempat kejadian, petugas menemukan sebuah kapal yacht berbendera Australia dalam keadaan kandas dan tidak terdapat seorang pun di atas kapal, baik nakhoda, anak buah kapal, maupun penumpang," jelas AKBP Mardiono, menyoroti kondisi kapal yang benar-benar kosong.

Dalam proses penyelidikan awal, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah dokumen penting di dalam kapal. Dokumen-dokumen tersebut mencakup penawaran pembelian serta perjanjian jual beli, yang diharapkan dapat memberikan petunjuk mengenai pemilik atau riwayat kapal. Terungkap dari dokumen, kapal tersebut bernama Balamara, bertipe Adams Traditional 36, dengan nomor lambung AU-WWA072974, dan ditenagai oleh mesin Volvo Penta.

Selain berkas-berkas tersebut, petugas juga mengamankan beberapa barang pribadi dan perlengkapan kapal. Di antaranya terdapat satu unit GPS, sebuah tas berisi pakaian, satu bor listrik, dan satu unit televisi. AKBP Mardiono menegaskan bahwa "Seluruh barang yang ditemukan telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut." Pemasangan garis polisi di sekitar lokasi juga bertujuan untuk menjaga keaslian barang bukti serta mencegah potensi kerusakan yang dapat menghambat proses pemeriksaan. Penyelidikan atas misteri terdamparnya yacht Balamara ini masih terus berlangsung untuk mengungkap penyebab pasti dan siapa pemilik sebenarnya.

"Dengan segala hormat, saya meminta agar persoalan hibah ini dapat diselesaikan paling lambat Senin pekan depan," tegas Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026). Ia bahkan mengancam akan membatalkan dan mengumumkan secara terbuka jika calon penerima hibah tidak serius dalam mengajukan proposal yang lengkap dan benar. "Jangan lagi berteriak kepada kami, karena daerah yang berkomitmen membantu sudah siap menyalurkan," tambahnya, menunjukkan keseriusan dalam penanganan masalah ini.

Data dari Satgas PRR menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun. Dana ini diperuntukkan bagi seluruh Pemda di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mendukung penanganan pascabencana serta mitigasi risiko. Selain itu, skema hibah antardaerah juga didorong untuk membantu wilayah yang masih sangat membutuhkan pemulihan, khususnya di Aceh. Khusus untuk bantuan dari Sumatera Utara ke Aceh, komitmen keuangan tercatat mencapai Rp 260 miliar. Dana ini berasal dari berbagai daerah seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu. Mayoritas bantuan tersebut sudah masuk ke rekening Pemda penerima. Namun, satu bantuan senilai Rp 25 miliar dari Kabupaten Labuhanbatu untuk Kabupaten Gayo Lues masih tertunda, disebabkan oleh belum lengkapnya proposal dari pihak penerima.

Di sisi lain, bantuan keuangan dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang ditujukan untuk daerah terdampak di Aceh mencapai Rp 29 miliar. Ironisnya, hingga pertengahan Juni 2026, realisasinya masih sangat minim. Satgas PRR menemukan bahwa masih banyak daerah yang belum merampungkan peraturan kepala daerah (perkada), harmonisasi regulasi, serta berbagai proses administrasi lainnya. Padahal, pemerintah telah mempermudah prosedur melalui Surat Mendagri Nomor 900/4277/SJ tertanggal 21 Mei 2026. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa penggunaan hibah dan bantuan keuangan tidak lagi memerlukan persetujuan DPRD.

"Saya sudah menegaskan dalam surat edaran bahwa cukup dengan pemberitahuan kepada DPRD. Saya siap pasang badan untuk membantu para kepala daerah. Jangan sampai proses yang seharusnya sederhana ini justru menghambat daerah yang sangat membutuhkan uluran tangan," tegas Tito. Ia menambahkan, jika hingga pekan depan masih ada daerah yang belum menindaklanjuti komitmen hibahnya, Satgas PRR tidak akan segan mengambil tindakan lebih tegas. Bagi daerah penerima yang gagal melengkapi proposal, bantuan tersebut berpotensi dibatalkan. Sementara itu, untuk daerah pemberi yang tidak memenuhi komitmennya meskipun semua persyaratan telah lengkap, Tito berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah mencari mekanisme penyaluran langsung kepada daerah penerima dan mengevaluasi komitmen daerah pemberi dalam kebijakan fiskal mendatang.

Selain itu, Tito juga mendesak Pemda agar segera memanfaatkan tambahan TKD yang telah mereka terima. Dana ini harus segera dialokasikan untuk menangani berbagai kebutuhan mendesak di lapangan, seperti normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur dasar, penguatan jalan dan jembatan, serta penanganan dampak bencana lainnya. Menurutnya, dana tersebut tidak boleh hanya mengendap di kas daerah, terutama saat masyarakat sangat menantikan percepatan pemulihan. Seiring dengan upaya tersebut, Satgas PRR juga aktif mendorong percepatan pencairan anggaran dari kementerian dan lembaga yang telah dialokasikan dalam Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera. "Daerah harus bergerak cepat dengan TKD dan hibah yang tersedia, sementara kami akan terus mendorong kementerian dan lembaga untuk segera bertindak dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat. Yang terpenting saat ini adalah semua pihak bersinergi dan tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia," pungkas Tito.

Kapolsek Bogor Utara, AKP Enjo Sutarjo, membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (17/6). "Iya, akan kami lidik," ujarnya singkat, menegaskan komitmen untuk mengungkap kasus ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, termasuk rekaman video di media sosial, peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (13/6) malam. Video tersebut menunjukkan kondisi korban dengan sejumlah luka di tubuhnya, mengindikasikan serangan yang cukup parah.

Kronologi kejadian menyebutkan, korban awalnya sedang melaju dengan sepeda motornya. Tiba-tiba, dua orang pelaku yang juga berboncengan sepeda motor menghampiri dan menghentikan laju kendaraan korban. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku langsung mengacungkan celurit dan menyerang korban secara membabi buta.

Setelah melancarkan aksinya, kedua pelaku segera melarikan diri meninggalkan korban yang terluka. Pihak korban dilaporkan telah membuat laporan resmi ke kepolisian. "Nanti saya cek," tambah AKP Enjo, merujuk pada laporan yang masuk. Pihak berwajib terus mendalami kasus ini untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.

Pramono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif menjajaki kolaborasi dengan Singapura untuk mempercepat pembangunan ibu kota yang berorientasi pada transportasi publik. Ia menegaskan posisi Singapura sebagai salah satu pusat ekonomi dan investasi terkemuka di Asia, sekaligus mitra strategis vital bagi Jakarta. Oleh karena itu, kemitraan ini dinilai krusial dalam mendukung visi Jakarta menuju kota global.

"Jakarta sedang mempersiapkan lompatan besar menjelang usia 500 tahunnya. Untuk mencapai ini, kami membutuhkan lebih banyak kemitraan strategis dan investasi yang mampu mengakselerasi transformasi kota," ujar Pramono dalam keterangannya pada Rabu (17/6/2026). Ia menambahkan, "Pertemuan dengan Pemerintah Singapura ini membuka jalan bagi kerja sama yang lebih konkret di sektor transportasi, pengembangan kawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta investasi yang memberikan manfaat langsung bagi warga Jakarta."

Secara spesifik, dalam pertemuan dengan Chee Hong Tat, Gubernur Pramono membahas detail pengembangan kota berbasis transportasi publik, revitalisasi kawasan, penyediaan ruang publik, dan upaya peningkatan kualitas hidup penduduk. Jakarta juga membuka lebar peluang investasi dan pertukaran praktik terbaik dengan Singapura dalam pembangunan kota modern. Kolaborasi ini dianggap esensial karena menyentuh dua kebutuhan utama Jakarta: memperluas jaringan kemitraan internasional dan mempercepat transformasi perkotaan.

Menurut Pramono, pembangunan yang berpusat pada transportasi publik adalah kunci untuk menciptakan kota yang lebih terhubung dan nyaman bagi warganya. "Target kami bukan sekadar masuk dalam daftar Top 50 Global City. Yang lebih penting adalah memastikan investasi, transportasi publik, dan pembangunan kawasan benar-benar membuat hidup warga Jakarta menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih produktif," tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyambut baik pertemuan dengan Pramono, menyoroti energi dan dinamika luar biasa yang dimiliki Jakarta, serta hubungan erat antara kedua kota. "Jakarta adalah kota dengan energi dan dinamika yang luar biasa. Lebih dari 200 layanan penerbangan setiap pekan menghubungkan Singapura dan Jakarta, mencerminkan kehangatan serta kedekatan hubungan antarmasyarakat," kata Vivian. Ia melanjutkan, "Gubernur Pramono dan saya berdiskusi dengan baik tentang bagaimana kedua kota dapat melakukan lebih banyak kerja sama, termasuk di bidang tata kelola perkotaan dan keberlanjutan."

Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas kemitraan global, menarik investasi, dan mempercepat pembangunan kota yang lebih terhubung, nyaman, serta kompetitif dalam menyongsong usia Jakarta yang ke-500 tahun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menegaskan bahwa pertimbangan untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak, melainkan harus dilakukan sebagai bagian dari peninjauan ulang program secara menyeluruh. Menurut Charles, fokus utama MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Oleh karena itu, alokasi anggaran negara semestinya diprioritaskan untuk kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

"Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dengan kebutuhan akan intervensi negara. Meskipun semua anak memerlukan makanan bergizi, tidak semua memerlukan subsidi makan dari pemerintah," ujar Charles. Ia menambahkan, dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diarahkan kepada mereka yang benar-benar paling membutuhkan. Charles juga menyoroti bahwa sebagian besar anak SMA telah melewati fase pertumbuhan krusial, sehingga manfaat tambahan dari MBG bagi kelompok ini relatif lebih kecil dibandingkan jika anggaran yang sama dialokasikan untuk ibu hamil, balita, atau anak-anak miskin yang masih berisiko kekurangan gizi.

Charles berharap kepemimpinan baru di BGN berani mendesain ulang program secara komprehensif. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 hingga 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang. Angka ini bahkan bisa lebih rendah lagi jika siswa SMA tidak lagi menjadi target program. Dengan demikian, negara dapat menghemat anggaran secara signifikan sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran. "Parameter keberhasilan MBG seharusnya adalah seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai, bukan sekadar jumlah ompreng yang dibagikan," tegasnya.

Senada dengan Charles, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, juga menyatakan dukungannya. Irma mengungkapkan bahwa sejak awal, ia mengusulkan agar penerima manfaat MBG cukup sampai jenjang SMP saja, seperti model di Jepang, untuk tujuan eliminasi stunting. Menurutnya, bantuan gizi sebaiknya diberikan kepada ibu hamil dari keluarga miskin, anak balita, dan anak dengan gizi buruk. "Untuk anak SMA di wilayah miskin, mungkin masih bisa dipertimbangkan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun, jika dikaitkan dengan peningkatan gizi untuk imunitas tubuh, itu bagus, tetapi tidak untuk peningkatan IQ," jelas Irma.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari telah menyatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan kembali penerima manfaat MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya untuk menentukan kriteria penerima manfaat. Arumsari menjelaskan bahwa secara teknis, intervensi gizi yang paling efektif adalah dari usia kandungan hingga 1.000 hari pertama kelahiran, di mana volume otak dapat berkembang maksimal, dilanjutkan hingga usia dua tahun.

Ia juga menyebutkan bahwa pagu anggaran yang diterima BGN akan mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi. "Beberapa hal sudah kami kaji, namun secara angka kami belum membahasnya dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Yang jelas, akan ada efisiensi," ujarnya. Arumsari berharap tujuan intervensi gizi dapat tercapai dengan penerima manfaat yang lebih fokus. Ia secara spesifik mencontohkan siswa SMA, terutama yang "high class" dengan uang saku Rp 100.000 hingga Rp 200.000, tidak lagi perlu mendapatkan MBG. Langkah ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat.

Di wilayah Dnipropetrovsk tengah, Gubernur Oleksandr Ganzha melaporkan tiga korban jiwa akibat serangan pesawat nirawak Rusia yang menargetkan sebuah mobil. Ganzha merinci, serangan tersebut menewaskan seorang ibu berusia 87 tahun dan putranya yang berusia 51 tahun. Sementara itu, identitas korban ketiga masih dalam proses identifikasi oleh aparat penegak hukum setempat.

Tak hanya itu, tiga nyawa melayang di kota Sloviansk, wilayah Donetsk, setelah dihantam gempuran artileri Rusia. Di bagian selatan, tepatnya di wilayah Kherson, dua orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan drone serupa.

Menurut laporan yang diterima Bangkaterkini.id, konflik yang telah berlangsung sejak invasi Rusia pada Februari 2022 ini telah merenggut ratusan ribu nyawa, baik dari kalangan sipil maupun militer, serta menyebabkan sebagian besar wilayah Ukraina porak-poranda.

Para pemimpin kelompok G7, bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sebelumnya telah berkumpul di resor Evian, Prancis, pada Selasa (16/6). Dalam pertemuan tersebut, mereka mencapai konsensus untuk memperketat sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Di sela-sela pertemuan internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat bertemu dengan Presiden Zelensky. Setelah pertemuan itu, Trump menegaskan bahwa Rusia "harus mencapai kesepakatan" demi mengakhiri pertempuran.

Zelensky sendiri telah mengajukan tawaran untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Amerika Serikat guna membahas solusi damai. Namun, Kremlin menyatakan belum menerima proposal resmi terkait pertemuan tersebut. Sebelumnya, pada awal bulan ini, Putin pernah menyatakan "tidak melihat gunanya" bertemu Zelensky sebelum adanya kesepakatan perdamaian yang matang.

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menjelaskan dalam keterangannya pada Selasa (16/6/2026) bahwa Sigi merupakan wilayah yang paling parah terdampak. "Korban meninggal dunia dilaporkan berasal dari Kabupaten Sigi yang juga menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan," ujarnya. Secara keseluruhan, BNPB mencatat setidaknya 110 kepala keluarga (KK) atau sekitar 312 jiwa merasakan langsung dampak gempa ini. Dari jumlah tersebut, 25 warga mengalami luka ringan dan 13 lainnya menderita luka berat.

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa di Kabupaten Sigi, dampak gempa terasa pada 89 KK atau 272 jiwa, dengan 22 warga luka ringan dan 13 luka berat. Sementara itu, di Kabupaten Parigi Moutong, 21 KK atau 40 jiwa dilaporkan terdampak. Di Kota Palu sendiri, dua warga mengalami luka ringan. Adapun di Kabupaten Poso, satu warga dilaporkan terluka dan masih dalam proses pendataan oleh tim di lapangan.

Selain korban jiwa dan luka, gempa M 6,7 ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan bangunan. Pendataan awal menunjukkan setidaknya 67 unit rumah warga mengalami dampak, dengan rincian 26 unit rusak ringan, enam unit rusak sedang, dan 12 unit rusak berat.

Tak hanya hunian, gempa juga merusak enam fasilitas ibadah, dua jembatan, satu fasilitas umum, dua gedung perkantoran, dan tiga tempat usaha. Bahkan, satu ruas jalan provinsi yang vital, penghubung Palu-Sigi-Poso, dilaporkan amblas. Abdul Muhari menambahkan, Kabupaten Sigi kembali menjadi fokus utama dengan laporan kerusakan terbanyak: 47 unit rumah terdampak (23 rusak ringan, enam rusak sedang, 12 rusak berat), enam fasilitas ibadah, dua gedung perkantoran, satu jembatan, dan satu unit UMKM juga mengalami kerusakan di wilayah tersebut.

Hingga sore hari ini, aktivitas gempa susulan masih terus terpantau. Menanggapi situasi ini, BNPB bersama BMKG dan pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu memverifikasi informasi yang beredar dan hanya mengacu pada keterangan resmi dari pemerintah dan BMKG.

BNPB berkomitmen untuk terus memantau dan secara berkala menyampaikan setiap perkembangan terkait penanganan dampak gempa bumi di Sulawesi Tengah. Hal ini akan dilakukan seiring dengan berjalannya proses pendataan dan upaya penanganan di lapangan.