Irjen Herry Heryawan, seorang jenderal bintang dua, menekankan bahwa setiap tanda pangkat yang disandang merupakan bentuk kepercayaan dari negara dan institusi terhadap kinerja anggota. "Kenaikan pangkat ini bukan hanya simbol atau perubahan identitas. Ini adalah momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, memperkuat integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya, mengingatkan pentingnya tanggung jawab yang seiring dengan kenaikan status.

Lulusan Akpol 1996 ini juga mendorong seluruh personel untuk menjadikan kenaikan pangkat sebagai pemicu semangat. "Mari kita ukir pengabdian yang membanggakan bagi keluarga, Polda Riau, Polri, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ajaknya, menyerukan dedikasi yang tak henti.

Lebih lanjut, Kapolda mengingatkan personel agar senantiasa mengingat peran krusial keluarga sebagai sumber doa dan kekuatan. "Jangan pernah kecewakan keluarga maupun institusi dengan melakukan pelanggaran hukum. Jagalah kehormatan diri, keluarga, dan nama baik Polri di mana pun Anda bertugas," tegasnya, menyoroti pentingnya menjaga integritas pribadi dan institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Riau kembali mengeluarkan peringatan keras terkait penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi anggota yang terbukti terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar. "Siapa pun yang terbukti akan diproses secara tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Komitmen ini tidak akan pernah berubah," ujarnya dengan nada serius, menunjukkan keseriusan institusi dalam memerangi narkoba di internal.

Kapolda juga mengajak seluruh personel untuk aktif saling mengingatkan dan mencegah apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba, baik di lingkungan kerja maupun keluarga, demi mencegah masalah tersebut sejak dini.

Upacara kenaikan pangkat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, dan turut dihadiri oleh para pejabat utama Polda Riau serta keluarga besar personel yang berbahagia. Dari total 1.126 personel Polri yang naik pangkat, 1.115 di antaranya menerima kenaikan pangkat reguler, sementara 11 personel mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Selain itu, 26 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polda Riau juga memperoleh kenaikan pangkat reguler.

Prosesi berlangsung khidmat, diawali dengan laporan resmi kenaikan pangkat, dilanjutkan dengan pelepasan tanda pangkat lama dan pemasangan tanda pangkat baru oleh Kapolda Riau. Sebagai simbol harapan akan pertumbuhan dan manfaat bagi masyarakat, Kapolda juga menyerahkan bibit pohon kepada setiap personel yang naik pangkat. Rangkaian tradisi kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pangkat oleh anggota keluarga, penyiraman menggunakan water cannon sebagai bentuk kebahagiaan, pemberian ucapan selamat dari Kapolda beserta jajaran, hingga acara ramah tamah yang hangat bersama seluruh personel.

Acara tersebut dihadiri oleh 272 peserta, meliputi jajaran pimpinan tinggi pratama hingga kepala unit pelaksana teknis keimigrasian dari seluruh Indonesia. Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, hadir sebagai pembicara utama. Ia menekankan pentingnya tahap pencegahan dalam pengendalian gratifikasi, termasuk menjaga integritas pribadi, menghindari konflik kepentingan, dan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada pihak berwenang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, turut menegaskan pentingnya moralitas kerja yang tinggi dalam melayani masyarakat. Hendarsam mengingatkan bahwa integritas adalah fondasi utama untuk menjaga kehormatan organisasi. "Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," ujar Hendarsam.

Agenda sosialisasi ini berfokus pada penguatan kurikulum pencegahan penyimpangan, termasuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh jajaran dibekali materi mengenai penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efisiensi fungsi penegakan hukum keimigrasian. Penguatan ini dirancang untuk memungkinkan instansi mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini melalui manajemen risiko benturan kepentingan dan optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran melalui whistleblowing system.

Selain perwakilan KPK, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan narasumber dari lembaga negara lain, seperti Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin, serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng. Hendarsam kembali menekankan agar fungsi kepatuhan internal tidak hanya menjadi formalitas semata. Ia menegaskan, "Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana."

Di akhir pemaparannya, Hendarsam meminta seluruh kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis keimigrasian untuk segera mengimplementasikan hasil forum ini di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi berkala akan terus dilakukan guna menekan potensi penyimpangan kedinasan demi mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. "Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," pungkas Hendarsam.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa keputusan Lukashenko untuk bermalam di Istana Negara merupakan bentuk penghormatan khusus dari Indonesia. Biasanya, tamu kepala negara atau pemerintahan memilih menginap di Wisma Negara yang masih dalam kompleks Istana Kepresidenan, atau di hotel. "Ini presiden yang pertama di Istana Negara," ujar Sugiono, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menilai Istana Negara lebih representatif untuk tamu kehormatan tersebut.

Penyambutan Lukashenko berlangsung meriah dan penuh tradisi di Istana Merdeka. Rombongan dikawal pasukan berkuda dan pengawal bermotor, disambut barisan jajar kehormatan, serta siswa-siswi yang mengibarkan bendera kedua negara. Tarian Enggang dari Kalimantan Timur, simbol penghormatan Suku Dayak Kenyah, turut memeriahkan kedatangan.

Setibanya di halaman Istana, Lukashenko disambut hangat oleh Presiden Prabowo dengan jabat tangan dan pelukan. Setelah upacara kenegaraan yang diiringi lagu kebangsaan kedua negara dan inspeksi pasukan, momen menarik terjadi saat penandatanganan buku tamu. Lukashenko secara spontan menyerahkan pulpen yang digunakannya kepada Prabowo, yang disambut senyum dan dimasukkan ke dalam jas. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pertemuan empat mata (tete-a-tete) dan pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara.

Inti dari kunjungan ini adalah peluncuran "Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030" oleh kedua pemimpin. Prabowo menegaskan bahwa peta jalan ini akan menjadi kerangka kerja sama yang lebih terarah dan konkret selama lima tahun ke depan. Fokus kerja sama mencakup ketahanan pangan, memperkuat kolaborasi di bidang pupuk dan alat pertanian, serta memperluas kemitraan ekonomi yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Sektor industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, dan kerja sama teknologi menjadi prioritas. Di bidang perdagangan, Prabowo mengapresiasi ratifikasi Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) oleh Belarus.

Selain peta jalan, pertemuan bilateral juga menghasilkan tujuh Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama. Dokumen-dokumen ini meliputi sektor industri, kebudayaan, jasa keuangan, kesehatan, riset dan inovasi (antara BRIN dan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus), pertukaran laporan intelijen terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme (antara PPATK dan Departemen Pemantauan Keuangan Komite Kontrol Negara Belarus), serta akreditasi nasional.

Dalam keterangan pers, Presiden Lukashenko menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai "partner penting Belarus di Asia Tenggara," bahkan menyatakan, "jika ada cuma satu teman di Asia Tenggara, bagi saya itu cukup." Lukashenko juga menyambut baik rencana Indonesia untuk membuka Kedutaan Besar dan rute penerbangan langsung ke Belarus, yang diyakini akan memperkuat pariwisata dan pertukaran budaya antarwarga kedua negara.

Presiden Prabowo mengungkapkan rasa hormatnya atas kunjungan kedua Lukashenko ke Indonesia setelah 13 tahun. Kunjungan ini merupakan balasan atas lawatan Prabowo ke Belarus pada Juli 2025. "Ini adalah suatu kehormatan bagi Republik Indonesia, bagi rakyat Indonesia, dan bagi saya pribadi untuk menyambut kunjungan Yang Mulia," kata Prabowo, seraya berjanji akan membalas kunjungan Lukashenko di masa mendatang.

Kasi Humas AKP Edy Wiyoko menjelaskan, insiden berdarah tersebut terjadi di Jalan Yulianus Nenson. Akibat penusukan itu, dua orang menjadi korban. "Korban ID yang berusia 18 tahun meninggal dunia di Puskesmas Kuala Kuayan setelah menderita luka tusuk di leher kiri. Sementara itu, JT (23) mengalami luka berat namun berhasil diselamatkan setelah mendapatkan penanganan medis intensif," ungkap Edy, sebagaimana dilansir pada Jumat (3/7/2026).

Perselisihan awal mulanya terjadi pada Sabtu (27/6) malam, saat hiburan organ tunggal sedang berlangsung. Keributan kecil di lokasi hiburan tersebut kemudian memanas dan berlanjut hingga berujung pada aksi penusukan yang fatal.

Pelaku utama, MA (19), diketahui menusuk korban ID sebanyak tiga kali. Saking kerasnya tusukan, pisau yang digunakan bahkan sempat tertancap di tubuh korban. Senjata tajam yang sama kemudian kembali digunakan oleh MA untuk melukai korban JT.

Setelah kejadian, para pelaku sempat melarikan diri dan menjadi buronan selama dua hari. Namun, tim gabungan kepolisian tidak tinggal diam. Pada Selasa (30/6/2026) dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, dua orang pelaku berhasil diringkus di wilayah Mentaya Hulu.

Atas perbuatan keji tersebut, kedua tersangka kini dijerat dengan Pasal 458 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau alternatifnya Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukuman maksimal yang menanti mereka adalah 15 tahun penjara.

Zulhas membandingkan kondisi saat ini dengan era pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, di mana Indonesia dikenal tidak mengenal impor pangan dan mampu berswasembada. "Berbeda jauh dengan tahun 2024 ini, kita masih mengimpor beras, gula, bahkan kedelai untuk tahu dan tempe," ujarnya prihatin. Ia menambahkan, data menunjukkan minimnya pemberdayaan terhadap petani. "Jika Bapak/Ibu cek di Google atau BPS, tahun 2000-an petani kita masih punya kebun dan lahan sawah. Sekarang, 70% petani Indonesia telah berubah status menjadi buruh tani," ungkapnya, mengutip data yang ada.

Perubahan status ini, jelas Zulhas, disebabkan oleh kebijakan menjaga inflasi yang seringkali mengorbankan petani. "Harga gabah tidak boleh lebih dari Rp 5.000. Dengan ketentuan kadar air 14-18%, akhirnya gabah mereka dibeli hanya Rp 4.000. Petani tidak punya pilihan lain, terus merugi, hingga akhirnya menjual sawah mereka dan beralih menjadi buruh tani," paparnya dengan nada prihatin.

Zulhas menegaskan komitmennya untuk menyejahterakan petani, mengingat latar belakangnya yang berasal dari keluarga petani. "Saya mendalami betul persoalan ini karena saya lahir dan besar di dusun, dari keluarga petani. Saya pelajari dengan seksama," ucapnya. Ia menambahkan, perubahan ini sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Ia memastikan bahwa dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto akan senantiasa berpihak pada petani dan nelayan. "Saya setia pada perjuangan, setia pada cita-cita, setia pada nilai-nilai yang kami perjuangkan bersama. Nanti jika inflasi tinggi, kita akan punya cara lain untuk mengatasinya, tetapi kita harus berpihak dulu. Itulah perintah konstitusi, perintah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia," pungkas Zulhas, menekankan pentingnya keberpihakan pada rakyat kecil.

Pendekatan Kamaludin terbilang komprehensif. Ia tidak hanya membantu warga mendapatkan akses permodalan dan penyediaan bibit unggul, tetapi juga memberikan pendampingan teknis secara berkelanjutan dalam setiap tahapan budidaya. Tak berhenti di situ, Kamaludin turut berperan aktif dalam membantu pemasaran hasil panen dan produk peternakan warga, memastikan mereka mendapatkan nilai jual yang optimal.

Hasilnya, Desa Sermong kini menunjukkan perubahan signifikan. Warga tidak hanya semakin mahir dalam mengelola lahan pertanian dan beternak, tetapi juga merasakan langsung dampak positif berupa peningkatan pendapatan dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Inisiatif Brigpol Kamaludin ini menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah fondasi kuat untuk menciptakan Kamtibmas yang berkelanjutan dan sejahtera.

Dokter Tifa, yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, hadir di ruang sidang untuk mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kasus ini berkaitan dengan tudingan kontroversial mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang sempat memicu perdebatan sengit di ruang publik.

Atmosfer di PN Jakarta Timur terasa begitu kental dengan dukungan. Sepanjang persidangan yang berlangsung sekitar dua jam, kursi-kursi di ruang sidang hingga area halaman pengadilan dipenuhi oleh massa yang setia mendukung Dokter Tifa. Menanggapi antusiasme publik yang membludak, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahkan harus memberlakukan penyekatan dan meningkatkan pengamanan secara signifikan. Uniknya, jalannya persidangan ini juga diizinkan untuk disiarkan secara langsung, memungkinkan masyarakat luas untuk mengikuti perkembangannya.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum secara rinci menguraikan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Dokter Tifa. Inti dari perkara ini adalah dugaan penyebaran informasi yang meragukan keaslian ijazah milik Presiden Joko Widodo. Persidangan perdana ini menandai dimulainya proses hukum yang akan menguji kebenaran tuduhan tersebut di mata hukum.

Menurut keterangan dari Kainduk PJR Tol Jagorawi, Kompol Akhmad Jajuli, faktor utama penyebab kecelakaan ini adalah kondisi pengemudi yang mengantuk. Peristiwa nahas tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

Dijelaskan Jajuli, kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh YM (25) tersebut awalnya melaju dari arah Bogor. Setibanya di lokasi kejadian, tepatnya di jalur keluar (out ramp) Sentul Selatan 2, pengemudi kehilangan fokus akibat microsleep. Akibatnya, mobil oleng ke kiri dan menghantam guard drill atau pembatas jalan.

Beruntung, dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Pengemudi YM dipastikan selamat. Posisi akhir kendaraan berada di bahu jalan dalam kondisi normal menghadap selatan. Meskipun demikian, kecelakaan ini mengakibatkan kerugian material berupa kerusakan pada dua lembar guard drill dan dua tiang pembatas jalan.

Publik pertama kali mengenal Samin Tan sebagai pengusaha sukses yang masuk daftar orang terkaya versi majalah Forbes pada 2011. Namun, namanya mencuat dalam kasus dugaan suap kepada Eni Saragih pada 2019. Setelah sempat menjadi buronan pada Mei 2020 karena beberapa kali mangkir, Samin Tan akhirnya ditangkap KPK pada April 2021. Ia kemudian menjalani proses hukum hingga diadili, dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Namun, pada 30 Agustus 2021, majelis hakim justru memvonisnya bebas. Upaya kasasi KPK pun ditolak Mahkamah Agung, mengukuhkan status bebas Samin Tan dari kasus tersebut.

Terjerat Kasus Korupsi di Kejaksaan Agung

Ketenangan Samin Tan tidak berlangsung lama. Pada Maret 2026, Kejaksaan Agung kembali menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengumumkan penetapan tersangka berinisial ST setelah tim penyidik memperoleh bukti cukup melalui serangkaian tindakan penyelidikan di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Samin Tan, selaku beneficial ownership PT AKT, diduga terlibat penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan di Murung Raya, Kalimantan Tengah. Diketahui, izin PT AKT yang merupakan kontraktor penambang batu bara telah dicabut pada 2017. Namun, setelah izin dicabut, PT AKT diduga masih melakukan penambangan dan penjualan hasil tambang secara tidak sah dan melanggar hukum hingga tahun 2025. Kegiatan ini disinyalir dilakukan dengan bekerja sama dengan penyelenggara negara yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, sehingga merugikan keuangan negara. Samin Tan pun langsung ditahan oleh Kejagung.

Kini Tersangka di Kortas Tipikor Polri

Belum reda kasus di Kejagung, Samin Tan kembali ditetapkan sebagai tersangka pada Juni 2026, kali ini oleh Kortas Tipikor Polri. Ia menjadi salah satu dari empat tersangka, termasuk Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga (PPN) periode 2008-2011 berinisial SW, Vice President Sales wilayah timur PT PPN periode 2009-2013 berinisial JI, dan General Manager Treasury sekaligus Vice President Treasury PT PPN berinisial WTD.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi terkait jual beli bahan bakar minyak (BBM) jenis high speed diesel (HSD) antara PT PPN dan PT AKT yang terjadi pada periode 2009 hingga 2012. Kabag Ops Kortas Tipikor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, menjelaskan bahwa penyidikan kasus ini dimulai pada 2022. Awalnya, kerja sama penjualan BBM menggunakan mekanisme pembayaran aman melalui letter of credit (LC) atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN).

Namun, pengiriman BBM ke PT AKT disebut tetap berjalan tanpa mitigasi meskipun perusahaan tersebut berulang kali melakukan keterlambatan dan menunggak pembayaran. Terjadi perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang disebut semakin menguntungkan PT AKT. Kesepakatan ini tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan, sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Akibatnya, penyaluran BBM terus dilakukan kepada PT AKT meskipun kewajiban pembayaran belum dipenuhi.

PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan memadai, menyebabkan risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN. Berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPK RI, negara diduga merugi sekitar USD 30.370.958,61 atau diperkirakan setara Rp 486 miliar. Penyidik telah menyita uang tunai sebesar Rp 2,3 miliar dan terus menelusuri aset para tersangka.

Perjalanan hukum Samin Tan menunjukkan kompleksitas penegakan hukum di Indonesia, di mana kebebasan dari satu jerat tidak menjamin kebebasan dari jerat lainnya. Dari seorang "crazy rich" yang lolos dari KPK, kini ia harus menghadapi dua tuduhan korupsi serius dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Kabar duka ini, yang dilaporkan pada Kamis (2/7/2026), datang di tengah upaya penanganan krisis kemanusiaan yang semakin parah. Pengumuman berkabung tersebut disampaikan langsung oleh Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez. Rodriguez menyampaikan keprihatinan mendalam, menyatakan bahwa "jiwa negara ini terkoyak oleh kehilangan nyawa yang tak terhingga."

Situasi di lapangan kian memprihatinkan, dengan puluhan ribu warga Venezuela kini berjuang keras untuk mendapatkan akses terhadap makanan dan tempat berlindung yang layak, pasca-guncangan gempa kembar mematikan pekan lalu. Para tenaga medis setempat telah mengeluarkan peringatan serius mengenai potensi merebaknya wabah penyakit menular, mengingat banyak warga yang kehilangan tempat tinggal terpaksa tidur di jalanan tanpa sanitasi memadai.

Dua guncangan gempa bumi dahsyat, masing-masing berkekuatan Magnitudo 7,2 dan Magnitudo 7,5, yang terjadi secara berurutan, telah menyebabkan kehancuran masif. Banyak kompleks perumahan rata dengan tanah, dan diperkirakan puluhan ribu orang lainnya masih belum diketahui nasibnya, dikhawatirkan terjebak di bawah tumpukan reruntuhan bangunan. Operasi pencarian dan penyelamatan korban yang terjebak di bawah puing-puing terus digencarkan, meskipun harapan untuk menemukan korban selamat semakin menipis seiring berlalunya jendela waktu kritis 72 jam.

Berdasarkan laporan dari Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNHCR, yang juga dikutip pada Rabu (1/7), situasi di kota pelabuhan La Guaira, yang merupakan wilayah paling parah terdampak gempa, sangat mengkhawatirkan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa kekurangan pangan meluas, layanan dasar lumpuh total, dan saluran komunikasi sebagian besar terputus.