Dalam kesempatan tersebut, Steinmeier menegaskan bahwa sistem internasional yang berdasarkan aturan kini menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, ia mendesak adanya komitmen global yang baru untuk memperkuat kerja sama internasional dan mendorong perbaikan fundamental di tubuh PBB.

Lebih lanjut, Steinmeier menggarisbawahi bahwa dunia sedang memasuki era di mana norma-norma internasional yang telah menjadi panduan selama puluhan tahun kini semakin terancam. "Kita hidup di masa ketika prinsip-prinsip internasional yang telah membimbing kita selama beberapa dekade terancam, di mana beberapa negara adidaya kini menolak mengakui norma-norma tersebut, bahkan berani melanggarnya demi kepentingan kekuasaan mereka sendiri," jelas Steinmeier, sebagaimana dikutip dari harian Suddeutsche Zeitung. Ia menambahkan bahwa politik global kini lebih didominasi oleh "politik kekuatan murni, mentalitas zero-sum, dan konfrontasi," menggantikan fondasi sistem internasional yang kooperatif. "Semangat kebrutalan dan kekejaman sedang melanda arena politik internasional," tambahnya.

Meskipun menghadapi situasi yang menantang ini, Steinmeier menekankan pentingnya untuk tidak meninggalkan kerja sama multilateral. "Menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah langkah yang berpandangan sempit dan berpotensi fatal," tegasnya. Ia mengakui bahwa PBB harus beradaptasi dan berbenah diri. "PBB harus menjadi lebih efisien dan efektif, serta harus mampu membuktikan kemampuannya untuk menghasilkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan para pemimpin otoriter yang terobsesi dengan fantasi kekuasaan mutlak," pungkas Steinmeier.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." Mahkamah berpendapat bahwa UU Kesehatan harus dipahami secara komprehensif, termasuk asas-asas yang menjadi landasan dan jiwa dari undang-undang tersebut.

MK menjelaskan bahwa UU Kesehatan dirancang untuk menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat, dengan fokus pada perlindungan dan peningkatan kualitas kesehatan melalui penyelenggaraan sistem kesehatan yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Asas-asas dan tujuan ini, menurut MK, menjadi batasan bagi implementasi pasal-pasal lain di dalamnya.

Termasuk di dalamnya adalah pasal mengenai penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh menteri, yang menjadi salah satu objek gugatan Dharma. MK menyatakan, jika suatu kondisi KLB atau wabah memerlukan penetapan menteri, penetapan tersebut tidak boleh menyimpang dari asas-asas dan prinsip penyelenggaraan yang termaktub dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2023.

Lebih lanjut, MK juga menguraikan bahwa Pasal 446 UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelanggar kewajiban. Sebaliknya, pasal ini dirumuskan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu kesehatan masyarakat dan keselamatan publik, terutama saat terjadi KLB atau wabah.

"Dalam konteks KLB dan wabah, tindakan seseorang yang tidak mematuhi upaya penanggulangan KLB dan wabah atau menghambat implementasinya tidak hanya berdampak terhadap diri sendiri, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko penyebaran penyakit kepada masyarakat yang lebih luas," demikian penjelasan MK.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tidak ada persoalan konstitusionalitas pada pasal-pasal yang digugat oleh Dharma Pongrekun. Seluruh dalil yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Sebagai informasi, Dharma Pongrekun sebelumnya mengajukan permohonan agar MK menghapus larangan untuk menghalangi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah. Ia berargumen bahwa pasal-pasal yang digugat tersebut berpotensi merugikan dirinya dan mencederai hak konstitusionalnya.

Dedi Mulyadi, yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, mengonfirmasi insiden tersebut. Menurutnya, Taufik mendatangi Gedung Pakuan, kediaman dinas Gubernur, pada pukul 04.00 WIB dini hari. Dengan mengenakan helm dan masker, Taufik menemui petugas jaga dan menyatakan keinginannya untuk bertemu Gubernur. "Saya mau dipenjara tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu," tutur Dedi, mengutip perkataan Taufik.

Gubernur Dedi menegaskan bahwa informasi ini bukan sekadar rumor. Rekaman kamera pengawas (CCTV) di Gedung Pakuan menjadi bukti otentik atas kedatangan Taufik. Saat itu, Taufik diketahui telah berstatus tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jabar, namun tetap berupaya keras untuk meminta bantuan petugas agar dapat bertemu dengannya.

Tak berhenti di situ, Taufik juga sempat mencoba mendatangi kediaman pribadi Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Namun, rencana tersebut gagal terlaksana. Orang yang mengantarnya merasa ketakutan, terutama saat tiba di Cikawung. "Yang nganternya tidak berani, karena takut di jalan, dilihat orang, digebukin," jelas Dedi, menggambarkan ketakutan si pengantar.

Dedi Mulyadi juga mengklarifikasi tujuan Taufik mencarinya. Bukan untuk meminta perlindungan dari jeratan hukum, melainkan ada hal krusial yang ingin disampaikan. "Jadi dari bahasanya dia siap dipenjara, tapi sebelum dipenjara ada sesuatu yang ingin disampaikan," pungkas Dedi. Sebelumnya, Taufik Hidayat sempat muncul ke publik untuk menyatakan penyesalan dan permohonan maaf atas perbuatannya.

Program Komling, yang digagas oleh masyarakat setempat, beroperasi dengan sistem jemput sampah harian. Petugas dilengkapi gerobak listrik secara rutin mendatangi rumah-rumah warga, khususnya di area seperti Gandaria Utara, untuk mengumpulkan limbah organik. Sampah yang terkumpul kemudian dibawa ke fasilitas pengolahan untuk diproses lebih lanjut.

Dengan bantuan mesin pengolah khusus, sampah organik tersebut diubah menjadi kompos dalam waktu yang relatif singkat. Kompos yang dihasilkan memiliki banyak manfaat, mulai dari mendukung kegiatan penghijauan di lingkungan sekitar hingga dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Ini merupakan langkah konkret dalam menekan volume sampah organik langsung dari sumbernya.

Tidak hanya fokus pada sampah organik, program ini juga menunjukkan pendekatan holistik dalam pengelolaan limbah. Sampah anorganik, seperti botol plastik, turut diolah menggunakan mesin pengepres otomatis. Keberhasilan program ini juga diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk bank sampah lokal dan pengepul, menciptakan ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terintegrasi.

Melalui inovasi Kompos Keliling ini, Jakarta Selatan optimis dapat secara signifikan mengurangi timbunan sampah yang selama ini berakhir di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi model percontohan dan berkontribusi pada terwujudnya lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Aksi nekat KA, yang terjadi sekitar pukul 02.00 WIB, tidak dilakukan sendirian. Ia beraksi bersama empat rekannya yang kini masih buron dan menjadi target pengejaran pihak kepolisian. Komplotan ini diduga telah merencanakan aksinya dengan matang, memilih waktu dini hari saat kondisi sekitar minimarket sepi. Mereka mencoba masuk dengan menjebol tembok samping bagian gudang menggunakan peralatan seperti pahat, obeng, dan linggis.

Namun, rencana mereka tak berjalan mulus. Suara ketukan pahat dan linggis yang cukup keras rupanya menarik perhatian sejumlah warga yang kebetulan sedang berbincang di teras rumah di samping minimarket. Merasa ada yang janggal, warga berinisiatif mendekati sumber suara. Kecurigaan mereka terbukti saat melihat beberapa pria tak dikenal sedang membongkar tembok toko. Begitu menyadari keberadaan warga, para pelaku langsung panik dan berusaha melarikan diri.

"Warga kemudian berteriak ‘maling’ sehingga mengundang warga lainnya keluar rumah untuk melakukan pengejaran," terang Kapolsek Cikande Kompol Fredo Leonard Sianturi. Aksi kejar-kejaran dramatis pun tak terhindarkan, melintasi area persawahan. KA akhirnya berhasil diringkus warga, sementara empat rekannya berhasil kabur. Emosi warga yang memuncak tak terbendung, membuat KA menjadi bulan-bulanan amukan massa.

Kompol Fredo menambahkan, anggota Polsek Cikande segera merespons laporan masyarakat dengan bergerak cepat ke lokasi kejadian. "Begitu menerima laporan dari warga, anggota langsung menuju lokasi untuk mengamankan pelaku dari amukan massa. Prioritas kami saat itu adalah menyelamatkan pelaku sekaligus mengendalikan situasi agar tidak menimbulkan korban jiwa," jelas Fredo. Akibat hantaman massa, KA mengalami luka cukup serius. Ia segera dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah kondisinya stabil, KA kemudian dibawa ke Mapolsek Cikande untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Saat ini, pihak kepolisian belum dapat menggali keterangan maksimal dari KA mengingat kondisinya yang masih dalam tahap pemulihan pasca-amukan massa. Namun, penyelidikan intensif terus berlanjut untuk mengungkap peran serta keberadaan empat pelaku lainnya. "Kondisi pelaku masih dalam perawatan sehingga pemeriksaan belum bisa dilakukan secara maksimal. Namun, kami sudah mengantongi identitas empat pelaku lainnya dan saat ini masih dalam pengejaran," pungkas Fredo, menegaskan komitmen untuk menuntaskan kasus ini.

Dalam siaran persnya pada Senin (29/6/2026), Darori merinci jenis bantuan yang disalurkan, meliputi traktor roda empat, traktor roda dua, alat tanam padi (rice transplanter), pompa air, bibit ikan, mesin pembuat pelet, serta beragam sarana penunjang lainnya yang esensial bagi kelompok tani dan pelaku budidaya ikan. Politisi Gerindra asal Jawa Tengah ini menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata dari aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui Komisi IV DPR RI. Tujuannya adalah untuk mendongkrak produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha perikanan di Purbalingga, sejalan dengan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional.

Darori, yang juga merupakan kader Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya adopsi teknologi dan mekanisasi dalam sektor pertanian. Langkah ini dianggap krusial untuk mengatasi berbagai tantangan kontemporer, seperti keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan akan peningkatan efisiensi produksi. "Kami berharap, dengan adanya bantuan alat dan mesin pertanian ini, pekerjaan para petani akan menjadi lebih ringan, prosesnya lebih cepat, dan secara keseluruhan lebih efisien. Ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan produktivitas dan menghasilkan panen yang lebih melimpah," jelas Darori.

Tidak hanya berfokus pada pertanian, bantuan di sektor perikanan juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi para pembudidaya ikan. Ini diwujudkan melalui penyediaan bibit ikan berkualitas dan peralatan pendukung yang vital untuk operasional usaha mereka. Darori menekankan bahwa penguatan kedua sektor ini, pertanian dan perikanan, merupakan strategi integral dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendongkrak pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan.

Darori mengungkapkan harapannya agar seluruh bantuan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan optimal, sehingga mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi para kelompok tani dan pembudidaya ikan penerima. Ia menambahkan, melalui sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, penguatan sektor pertanian dan perikanan ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan serta meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan di Kabupaten Purbalingga, sejalan dengan visi yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Kasus ini terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan mengenai adanya penahanan paksa terhadap para pekerja. Menanggapi laporan tersebut, tim penyidik segera bergerak cepat melakukan penyelidikan mendalam dan penggerebekan di lokasi percetakan. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil menyelamatkan ketiga korban dan menyita sejumlah barang bukti yang menguatkan dugaan penyekapan.

Saat ini, ketiga karyawan yang menjadi korban telah dievakuasi dan mendapatkan penanganan. Sementara itu, para terduga pelaku, termasuk pemilik percetakan, tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Pusat. Pihak kepolisian masih mendalami motif di balik penyekapan ini, apakah terkait dengan sengketa kerja, masalah utang piutang, atau motif lain yang lebih kompleks. Para tersangka terancam dijerat pasal-pasal terkait tindak pidana penyekapan dan perampasan kemerdekaan, dengan ancaman hukuman yang berat.

"Survei semacam ini patut diapresiasi sebagai barometer penting untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja sebuah institusi, termasuk Polri," ujar Adrianus kepada awak media pada Senin (29/6/2026). Ia menambahkan bahwa hasil survei opini publik merupakan refleksi pandangan masyarakat pada periode tertentu. Oleh karena itu, temuan ini harus diinterpretasikan sebagai bahan evaluasi konstruktif dan masukan berharga bagi Polri dalam melakukan pembenahan berkelanjutan serta peningkatan mutu layanan publik.

Adrianus menekankan urgensi bagi Polri untuk menjaga konsistensi dalam menyajikan pelayanan yang responsif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan keadilan. Upaya-upaya ini, menurutnya, akan semakin memperkuat legitimasi institusi di mata publik dan memupuk kepercayaan secara berkesinambungan. Ia juga mengingatkan agar hasil survei tidak semata-mata dipandang sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan, melainkan sebagai umpan balik strategis untuk menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan.

"Survei Litbang Kompas ini diharapkan dapat menjadi momentum krusial bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menggenjot kinerja institusi, sehingga keyakinan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pelayanan publik dapat senantiasa terjaga dan terus meningkat," pungkasnya.

Survei Litbang Kompas tersebut dilaksanakan pada rentang waktu 9 hingga 18 April 2026. Metodologi yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Dengan margin of error sebesar 2,83%, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95%.

Hasil survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri melonjak signifikan hingga mencapai 82,4 persen. Tidak hanya itu, citra kelembagaan Polri juga mengalami peningkatan substansial menjadi 71,5 persen, naik dari 64,4 persen pada tahun sebelumnya.

Litbang Kompas turut mengkaji penilaian responden yang pernah berinteraksi langsung dengan Polri. Hasilnya, skor kinerja profesionalitas Polri menunjukkan kenaikan dari 7,76 persen menjadi 8,37 persen. Penilaian profesionalitas layanan ini diperoleh dari rata-rata indeks 20 aspek, termasuk pengurusan dokumen. Selain itu, 80 persen responden menyatakan bahwa fasilitas pelayanan di kantor polisi kini terasa lebih nyaman.

Peningkatan kepercayaan yang luar biasa ini menempatkan Polri dalam daftar lima institusi negara teratas yang paling dipercaya publik. Bahkan, menurut temuan Survei Litbang Kompas, tingkat kepercayaan terhadap Polri diakui publik relatif paling tinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Penindakan ini adalah bentuk nyata komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi warga negara Indonesia," tegas Galih P. Kartika Perdhana, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Ia merinci, ketiga WNA China yang kini telah diusir dari Indonesia berinisial CS, FG, dan CX.

Terbongkarnya sindikat ini bermula dari kecurigaan petugas keimigrasian pada 4 Juni 2026, saat menerima permohonan paspor baru dari seorang WNI berinisial FNR. FNR, yang semula mengaku hendak berwisata ke Malaysia, akhirnya terungkap akan diberangkatkan ke Tiongkok untuk dinikahkan dengan seorang pria setempat melalui perantara WNI berinisial AN.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) segera mengembangkan temuan tersebut. Hasil penyelidikan intensif berhasil mengidentifikasi CS, yang dikenal sebagai "Paman," sebagai koordinator utama jaringan ini. CS berhasil diamankan pada 12 Juni 2026 di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, sesaat sebelum ia meninggalkan wilayah Indonesia.

Operasi pengawasan berlanjut pada 17 Juni 2026, yang puncaknya adalah penggerebekan di sebuah apartemen di wilayah Tangerang. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan dua WNA Tiongkok lainnya, FG dan CX, bersama tiga perempuan WNI berinisial SA, PY, dan PO yang diduga kuat menjadi korban sindikat. Terungkap bahwa SA dan PO sebelumnya telah dicoba diberangkatkan ke Tiongkok namun gagal karena ketidaksesuaian visa.

Pemeriksaan mendalam mengungkap modus operandi sindikat ini: para korban dijanjikan kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik melalui pernikahan dengan pria asal Tiongkok. Para calon suami yang terlibat dalam jaringan ini diwajibkan membayar sekitar 60.000 RMB, atau setara dengan Rp 150 juta, kepada pelaku CS. Dari jumlah tersebut, sekitar 20.000 RMB (sekitar Rp 50 juta) diberikan kepada keluarga korban sebagai mahar. Sisa dana digunakan untuk mengurus dokumen perjalanan, visa ke China, surat keterangan belum menikah, akomodasi, serta biaya keberangkatan para korban.

Ketiga WNA Tiongkok yang terlibat dalam sindikat ini, CS, FG, dan CX, telah dideportasi pada Jumat, 26 Juni 2026, melalui penerbangan rute Jakarta (CGK) menuju Guangzhou (CAN). Selain dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi, mereka juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta menegaskan komitmennya untuk terus mendalami kasus ini. Penyelidikan akan terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta membongkar jaringan praktik "kawin pesanan" lintas negara ini secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat PDUI, dr. Ardiansyah Bahar, mengungkapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. "Kami sangat berduka dan prihatin, serta menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya dr. Icha. Kepergian beliau tentu bukan hanya duka bagi keluarga dan sejawat, tetapi juga seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia," ujarnya dalam keterangan yang diterima Bangkaterkini.id, Senin. Ardiansyah menambahkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus ini.

Ardiansyah menekankan bahwa insiden yang menimpa dr. Icha bukanlah kasus tunggal. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, banyak tenaga medis dan kesehatan menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari intimidasi, ancaman, kekerasan verbal dan fisik, kriminalisasi, perundungan, hingga tekanan psikologis yang berat saat menjalankan tugas profesional mereka.

Oleh karena itu, PDUI mendesak pemerintah untuk segera merumuskan payung hukum yang lebih spesifik dan komprehensif guna melindungi tenaga medis. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PDUI menganggap perlu adanya regulasi yang secara khusus fokus pada perlindungan hukum bagi para profesional kesehatan.

"Menyusun peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan dari intimidasi, kekerasan, ancaman, perundungan, maupun bentuk tekanan lainnya selama menjalankan tugas profesinya," jelas Ardiansyah. Selain itu, PDUI juga mengusulkan penetapan standar keamanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, serta jaminan bantuan hukum dan pendampingan psikologis bagi tenaga medis yang menghadapi ancaman saat bertugas.

Dalam upaya menuntaskan kasus dr. Icha, PDUI menyatakan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PDUI setempat. Pihaknya juga siap mengerahkan biro hukum untuk memastikan keadilan bagi dr. Icha. "Bila diperlukan, kami akan mengirim pengurus dari Biro Hukum dan Mediasi PP PDUI ke sana untuk menjamin dr. Icha mendapatkan keadilan," tegasnya.

Dokter Icha dilaporkan meninggal dunia pada Jumat (26/6) lalu. Ia diduga mengakhiri hidupnya setelah mengalami depresi berat akibat intimidasi. Insiden intimidasi tersebut terjadi saat dr. Icha bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona Kefamenanu, TTU, Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat itu, ia sedang menangani seorang pasien anak korban gigitan ular hijau. Dua pria yang mengaku anggota DPRD TTU, Therensius Lazakar dan Norbertus Tubani, mendatangi IGD dan berbicara dengan nada keras kepada dr. Icha. Pasien tersebut diketahui merupakan keponakan dari Therensius.