Langkah pengajuan eksepsi ini merupakan hak terdakwa dalam proses hukum untuk membantah atau menolak materi dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum. Dalam nota keberatannya, tim kuasa hukum Sudewo kemungkinan besar akan menyoroti aspek formil maupun materiil dakwaan, seperti ketidakjelasan uraian perbuatan atau tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana yang dituduhkan.

Sudewo sendiri diketahui telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Kasus yang menjeratnya telah menarik perhatian publik, mengingat posisinya sebagai kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi Sudewo dijadwalkan akan digelar pada pekan berikutnya. Majelis hakim kemudian akan memutuskan apakah eksepsi tersebut diterima atau ditolak, yang akan menentukan arah persidangan selanjutnya, apakah akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara atau dakwaan dinyatakan batal.

Perlawanan yang diambil Sudewo ini menegaskan bahwa ia siap berjuang untuk membuktikan ketidakbersalahannya di hadapan hukum. Publik dan berbagai pihak akan terus memantau perkembangan kasus ini, menanti putusan yang adil dan transparan dari Pengadilan Tipikor Semarang.

Dalam pernyataannya kepada awak media pada Senin (22/6/2026), Habiburokhman secara tegas mengutuk perbuatan tersebut. "Saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun," ujarnya, menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi kejahatan semacam ini.

Politikus Partai Gerindra itu mendesak aparat kepolisian, khususnya Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat, untuk segera bertindak. "Saya meminta Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas, dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melawan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur," tegas Habiburokhman.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi tempat yang aman bagi pelaku kekerasan brutal. "Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan sekejam ini. Hukum harus ditegakkan dengan tegas demi keadilan bagi korban dan rasa aman masyarakat," pungkasnya, menyerukan penegakan hukum yang adil dan tanpa kompromi.

Korban, YTR (29), dilaporkan menderita luka-luka parah akibat penyekapan dan penganiayaan tersebut. Kondisinya sangat memprihatinkan; ia tidak dapat melihat secara normal, mengalami bibir sumbing, kesulitan berbicara, dan bahkan tidak bisa berjalan. Kasus mengerikan ini pertama kali dilaporkan oleh pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada Jumat, 12 Juni 2026.

Melanie Silviani, kakak kandung korban, mengungkapkan bahwa YTR saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung. Melanie menjelaskan kepada detikJabar pada Kamis (18/6) bahwa tim medis sedang membersihkan luka-luka infeksi di bagian kepala dan wajah korban, di mana masih ditemukan cairan nanah.

Penanganan medis lanjutan, termasuk operasi untuk memperbaiki struktur wajah korban yang rusak parah, baru dapat dilakukan setelah seluruh cairan nanah berhasil dikeluarkan. "Nunggu itu keluar dulu semua, baru operasi lanjutan untuk memperbaiki struktur wajah yang hancur," tutur Melanie.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kasus ini terkuak berkat informasi anonim yang diterima pelapor melalui pesan WhatsApp, yang menyebutkan keberadaan korban di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSHS Bandung.

Setelah menerima informasi tersebut, pihak keluarga segera mendatangi RSHS dan menemukan YTR dalam kondisi luka berat di kepala, wajah, dan kaki, serta luka ringan di tangan. Kombes Hendra menambahkan, korban sebelumnya telah menghilang tanpa kabar selama kurang lebih tiga tahun, sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh keluarga.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu pemicu penumpukan sampah di lokasi tersebut adalah kendala operasional di TPST Bantargebang. "Memang kemarin karena Bantar Gebang sempat ada masalah, jadi beberapa tempat memang terjadi tumpukan sampah," ujar Pramono kepada wartawan, Minggu (21/6). Ia menambahkan bahwa penanganan masalah ini telah dimulai dan menunjukkan penurunan tumpukan sampah secara bertahap di berbagai area.

Menindaklanjuti kondisi ini, Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor. "Terkait tumpukan sampah di Kali Gedong Jakarta Utara, ini segera saya akan koordinasikan antar SKPD ya Dinas LH dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) termasuk Pak Wali Kota Jakarta Utara, agar ini segera ditangani," kata Judistira pada Senin (21/6/2026). Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kali dan waduk di seluruh wilayah agar tidak terjadi penumpukan serupa, serta memastikan jalanan bebas dari sampah.

Judistira menjelaskan bahwa rencana pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Jakarta membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk terealisasi. Selama masa transisi ini, Pansus akan memastikan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah yang sudah ada. "Kita ada 31 TPS 3R se-DKI Jakarta, di luar Depo-Depo yang dimiliki Dinas LH, kemudian kita punya RDF di Rorotan dan RDF di Bantargebang. Ini semua harus berfungsi maksimal," paparnya.

Selain itu, Pansus secara serius mengkaji potensi pembangunan Biopori Jumbo di berbagai lokasi strategis seperti taman atau aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah mitigasi. "Ini lagi kita kaji, ya dan tentu sekali lagi ini semua perlu dukungan luas dari seluruh masyarakat dengan gerakan pilah sampah dari sumbernya," tambah Judistira, menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga dalam memilah sampah dari rumah.

Sebelumnya, kondisi Kali Gendong yang dipenuhi tumpukan sampah sempat viral di media sosial, menunjukkan beberapa warga yang membuang sampah sembarangan. Gubernur Pramono juga menggarisbawahi skala masalah ini, dengan Jakarta yang setiap hari mengirimkan sekitar 1.200 truk atau kurang lebih 9.000 ton sampah.

"Dan kami seperti diketahui, menargetkan 1 Agustus yang akan dikirim ke Bantar Gebang adalah residunya," tegas Pramono, menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang melalui program pilah sampah.

Hussein Gurbanzadeh, salah satu anggota delegasi Iran dalam perundingan tersebut, mengungkapkan kepada televisi pemerintah bahwa agenda utama diskusi adalah mengenai aset-aset Iran yang masih dibekukan dan mekanisme untuk pembebasannya. Lebih lanjut, Gurbanzadeh menjelaskan bahwa fokus perundingan juga mencakup upaya pencabutan sanksi yang selama ini membelenggu sektor energi Iran. "Di Swiss, kami telah mendiskusikan pengecualian sementara dari sanksi terhadap minyak dan produk turunannya, bahkan draf akhir proposal mengenai hal ini telah rampung," tegasnya.

Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, yang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani pada awal pekan. Ia memandang MoU tersebut sebagai sebuah pencapaian krusial, dengan harapan besar bahwa langkah ini akan menjadi titik balik penting menuju stabilitas yang lebih baik di kawasan.

Sheikh Mohammed menyoroti bahwa "periode belakangan ini merupakan salah satu masa tersulit yang pernah dialami kawasan kita, di mana masyarakatnya harus menanggung beban berat akibat ketidakpastian dan eskalasi konflik." Ia melanjutkan, "Kami sangat berharap bahwa kesepakatan yang kita saksikan hari ini dapat berkontribusi dalam menciptakan iklim yang kondusif, memungkinkan negara-negara untuk mengalihkan fokus energi mereka menuju pembangunan, kerja sama, serta membuka peluang bagi kesejahteraan rakyat." Lebih lanjut, Sheikh Mohammed menegaskan bahwa perundingan teknis yang sedang berlangsung ini memegang peranan vital dalam mewujudkan komitmen-komitmen tersebut menjadi hasil yang konkret dan dapat dirasakan. "Pekerjaan ini tidak berhenti hanya dengan penandatanganan MoU," pungkasnya.

Bambang menegaskan bahwa kekurangan pasokan batubara untuk PLN seharusnya tidak terjadi. Menurutnya, UU Minerba Pasal 5 Ayat 3 telah mengatur dengan sangat jelas kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Penjelasan ayat tersebut secara spesifik merujuk pada pemenuhan kebutuhan BUMN yang melayani kelistrikan, bergerak di bidang energi, dan memproduksi pupuk bagi masyarakat luas.

"Kekurangan pasokan batubara untuk PLN itu tidak seharusnya terjadi karena di UU No. 2 Tahun 2025 tentang Minerba sudah ada diatur dengan jelas di pasal 5 ayat 3 dan penjelasannya," ujar Bambang kepada wartawan pada Minggu (21/6).

Politisi dari Fraksi Gerindra ini menambahkan, dengan adanya ketentuan UU tersebut, Kementerian ESDM hanya perlu menjalankan dan menegakkannya. Ia bahkan berpendapat bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) tidak lagi diperlukan karena amanat UU sudah sangat gamblang. "Tinggal ESDM jalankan aja ketentuan UU tersebut. Dengan ketentuan itu tidak perlu lagi ada DMO, karena sudah diatur secara jelas dalam UU pemandatannya kepada seluruh pemegang IUP dan IUPK wajib memenuhi kebutuhan PLN sebagai BUMN kelistrikan sebelum melakukan ekspor," tegasnya.

Bambang juga memaparkan data bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025 sebesar 1 miliar metrik ton, dengan realisasi sekitar 800 juta metrik ton. Sementara itu, kebutuhan PLN hanya sekitar 154 juta metrik ton. "Jadi kalau mengacu ke UU sebenarnya tidak ada alasan PLN sampai kekurangan pasokan," pungkasnya.

Menanggapi isu ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan berbeda. Mengutip Bangkaterkini.id, Bahlil menyebut bahwa kebutuhan batubara PLN telah diantisipasi melalui penugasan kepada sejumlah perusahaan batubara nasional.

Bahlil merinci, dari total kebutuhan PLN sebesar 154 juta ton per tahun, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) telah menugaskan perusahaan-perusahaan untuk memasok antara 180 hingga 190 juta ton. Dari jumlah tersebut, 134 juta ton sudah terkontrak. "Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Di mananya ada kekurangan?" ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (20/6).

Menurut Bahlil, masalah teknis pengiriman hingga ke pembangkit listrik bukan lagi tugas Dirjen Minerba, melainkan merupakan bagian dari manajemen logistik PLN. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa masalah yang terjadi lebih pada aspek distribusi dan logistik di internal PLN, bukan pada ketersediaan pasokan di tingkat hulu.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kehadirannya di lokasi tersebut menjadi penanda dimulainya secara simbolis kegiatan renovasi atau ‘bedah rumah’ yang menyasar total 22.379 unit di seluruh wilayah Tanah Papua. Secara spesifik, 4.500 rumah di antaranya berlokasi di Provinsi Papua. Ia menegaskan bahwa program perumahan rakyat ini merupakan wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak para kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh.

Mendagri tak hanya sekadar meninjau, namun juga berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama menetap di Kampung Mosso. Didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pejabat terkait, Tito Karnavian secara langsung melihat kondisi rumah mereka. Ia menilai bangunan tersebut memang sangat layak mendapatkan bantuan BSPS, mengingat kerusakan parah seperti dinding lapuk, fondasi yang kurang kokoh, serta atap yang sering bocor saat hujan.

Tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi sorotan utama Mendagri. Menurutnya, persentase rumah tidak layak huni di Papua Raya mencapai 30 persen, yang berarti satu dari tiga penduduk memiliki tempat tinggal yang kurang memadai. Kondisi ini, lanjut Tito, mustahil diselesaikan hanya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena fokus utama APBD telah terarah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan belanja pegawai.

Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis yang vital untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah. Tito Karnavian bahkan menyebut program ini sebagai "lompatan yang belum pernah ada sebelumnya." Ia pun menyerukan kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya program ini.

Turut mendampingi Mendagri dalam kegiatan penting ini adalah Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menghadiri ‘Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah’ yang diselenggarakan di Monas, Jakarta. Menurutnya, program pemilahan sampah ini menjadi sangat krusial mengingat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, kini tidak lagi mengizinkan praktik pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping.

"Apa yang disampaikan Pak Gubernur harus kita laksanakan. Karena open dumping sudah tidak boleh. Nantinya, tempat seperti Bantargebang akan ditutup, tidak boleh lagi," jelas Zulhas kepada awak media di lokasi acara.

Zulhas menekankan pentingnya penanganan sampah yang tuntas di setiap daerah. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran berupa open dumping akan dikenai sanksi berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Sehingga sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang, tentu akan kena penalti. Ada undang-undang sekarang," tegasnya.

Ia menambahkan, pendekatan "stick and carrot" atau insentif dan sanksi sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dan pemerintah daerah. "Memang harus ada stick and carrot, harus kita paksa. Kalau tidak, ya tentu kita tidak berubah-ubah. Saudara-saudara tahu, sampah itu dampaknya luar biasa, merusak lingkungan, menimbulkan polusi, belum kalau mikroplastik, kan? Bisa menimbulkan kanker," lanjut Zulhas, menyoroti bahaya serius sampah bagi kesehatan dan lingkungan.

Zulhas kembali melontarkan pujian atas kecepatan dan efektivitas program pilah sampah gagasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia bahkan telah menginstruksikan jajaran deputinya untuk mempelajari dan menduplikasi model yang diterapkan Jakarta. "Jadi sekali lagi, yang dilakukan Gubernur ini cepat sekali. Bahkan saya sudah minta deputi saya untuk meng-copy. Jadi apa yang dilakukan Gubernur DKI, tidak usah mikir lagi, minta pemerintah daerah lain tiru saja. Sehingga bisa cepat dilakukan," ungkapnya.

Rencana implementasi program ini tidak hanya berhenti di ibu kota. Zulhas menyebutkan bahwa pihaknya akan segera melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera dan pulau-pulau lainnya, untuk mendorong adopsi program pilah sampah yang terbukti efektif.

Pengumuman penting ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono, usai memimpin apel ‘Gerakan Pemilahan Sampah’ di kawasan Monas, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026). Pramono menjelaskan bahwa fasilitas gratis ini dapat dinikmati pada tanggal 22 Juni 2026, serta kembali pada akhir pekan berikutnya, yakni 27 dan 28 Juni 2026.

Awalnya, program ini direncanakan hanya untuk warga ber-KTP Jakarta. Namun, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, Pemprov DKI memutuskan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat. "Setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, terutama yang ingin memanfaatkan itu rata-rata dari luar Jakarta. Maka tidak hanya berlaku bagi KTP Jakarta, tetapi bagi KTP Republik Indonesia," ujar Pramono kepada wartawan, Minggu (21/6).

Gubernur Pramono menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan kado ulang tahun Jakarta bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai destinasi populer akan dibuka gratis, meliputi kawasan Ancol, museum-museum yang berada di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta, serta Monas, termasuk kesempatan untuk naik dan menikmati pemandangan kota dari puncaknya.

Tak ketinggalan, Taman Margasatwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan, serta seluruh sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta juga akan dapat diakses tanpa biaya.

Program gratis ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 22 Juni, serta kembali pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu, 27-28 Juni 2026. Rangkaian perayaan juga akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan hiburan, pertunjukan musik, dan kehadiran musisi dari berbagai daerah untuk menambah semarak HUT Jakarta.

Gubernur Pramono berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk merasakan kegembiraan perayaan HUT Jakarta. "Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi warga masyarakat dan mereka terutama ikut memiliki Jakarta ini," tutupnya, mengajak semua pihak untuk turut serta merayakan hari jadi ibu kota.

Sebelum keberangkatannya dari Pangkalan Gabungan Andrews, AS, pada Minggu (21/6/2026), Vance menyatakan optimisme terhadap potensi kemajuan. "Saya pikir kita mudah-mudahan akan membuat kemajuan dalam masalah nuklir, membuat kemajuan dalam masalah gencatan senjata Lebanon. Itu adalah dua hal besar yang menurut saya harus kita fokuskan," ujarnya kepada awak media. Namun, ia juga mengindikasikan bahwa kehadirannya dalam perundingan hanya akan berlangsung singkat, yakni "satu atau dua hari."

Perundingan yang semula dijadwalkan pada hari Jumat sempat tertunda di menit-menit terakhir. Penundaan ini dipicu oleh serangkaian serangan mematikan yang dilancarkan Israel di Lebanon, menyusul tewasnya empat tentaranya dalam pertempuran. Pasca-bentrokan tersebut, baik Israel maupun Hizbullah saling menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata baru yang merupakan bagian dari kesepakatan awal antara AS dan Iran yang diteken pekan ini.

Meskipun demikian, Vance menilai situasi di Lebanon "sebenarnya semakin membaik." Ia menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi Israel dan Lebanon. "Masalah besarnya adalah ketika seseorang menembak, lalu seseorang membalas, dan Anda seperti menghadapi masalah ayam dan telur di mana Anda harus menghentikan penembakan cukup lama agar gencatan senjata tetap berlaku," jelas Vance, menyoroti kompleksitas menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Vance juga mengonfirmasi bahwa negosiator AS lainnya, Jared Kushner dan Steve Witkoff, telah lebih dulu tiba di Swiss untuk mengurus aspek teknis perundingan. Sementara itu, delegasi Iran sendiri telah mendarat di Swiss pada Sabtu malam, bersiap untuk pembicaraan di resor Burgenstock mengenai kesepakatan awal AS-Iran guna menghentikan konflik di Timur Tengah.

Kementerian Luar Negeri Swiss melalui platform X menyambut kedatangan delegasi Iran, menegaskan bahwa perundingan ini merupakan bagian integral dari implementasi nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Amerika Serikat. Konfirmasi serupa juga datang dari kantor berita resmi Iran, IRNA, yang melaporkan kedatangan delegasi Teheran di Swiss menjelang dimulainya pembicaraan.

Melalui pernyataan resminya, Al Jazeera mengutuk keras insiden tersebut, menyebutnya sebagai "kejahatan keji" dan "penargetan serta pembunuhan" terhadap koresponden Al Jazeera Mubasher tersebut. Jaringan berita tersebut mengecam keras serangan Israel yang secara sistematis menargetkan jurnalis.

Pernyataan Al Jazeera menegaskan bahwa serangan ini merupakan "pelanggaran baru dan terang-terangan terhadap semua hukum dan norma internasional". Mereka menuduh Israel menjalankan "kebijakan sistematis" untuk membungkam suara kebenaran dengan menargetkan para jurnalis.

Militer Israel mengonfirmasi telah melancarkan serangan yang menewaskan Ahmed Wishah di Gaza. Seorang juru bicara militer menyatakan Wishah adalah "teroris Hamas". Namun, juru bicara tersebut tidak segera menyertakan bukti konkret untuk mendukung tuduhan tersebut, hanya menjanjikan "pernyataan lebih lanjut dengan detail" akan segera dirilis.

Insiden ini menambah daftar panjang korban sipil di Gaza. Pada hari yang sama, setidaknya 10 orang dilaporkan tewas dalam serangkaian serangan Israel di berbagai wilayah Jalur Gaza.