Mohammad Bagher Ghalibaf, kepala negosiator Iran, menyatakan bahwa melanjutkan perundingan damai dengan Washington tidak lagi relevan. Menurutnya, kegagalan Israel, sebagai sekutu utama AS, untuk menghentikan serangannya ke Lebanon membuktikan bahwa Amerika Serikat "tidak memiliki kemauan atau kapasitas untuk memenuhi komitmennya." Pernyataan Ghalibaf ini, seperti dikutip dari AFP, mengacu pada "agresi Zionis terhadap Dahieh" yang kembali terjadi pada Minggu (14/6/2026).

Selama ini, Iran secara konsisten menjadikan stabilitas dan perdamaian di Lebanon sebagai salah satu prasyarat dalam setiap pembicaraan damai dengan AS. Namun, tuntutan tersebut kerap diabaikan oleh Israel. "Apabila Anda tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk memenuhi komitmen, maka tidak ada gunanya lagi membicarakan kelanjutan jalan ini," tegas Ghalibaf, menggarisbawahi kekecewaan Teheran.

Sementara itu, ancaman balasan datang dari Teheran. Sardar Asadi, seorang pejabat di Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, menegaskan bahwa serangan udara Israel di wilayah pinggiran selatan Beirut tidak akan dibiarkan tanpa respons. "Tanpa keraguan, kejahatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja," ujar Asadi, seperti dilaporkan oleh kantor berita Iran Mizan. Perlu diketahui, Khatam al-Anbiya merupakan pusat komando gabungan yang mengawasi seluruh angkatan bersenjata Iran, termasuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan reguler.

Serangan terbaru militer Israel ke Lebanon dilaporkan menargetkan sejumlah benteng Hizbullah di Beirut selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengonfirmasi penemuan tiga jenazah pasca-serangan rudal Israel yang menghantam daerah Ghoebeiry, sebuah pinggiran kota di selatan Beirut. Selain korban jiwa, Kantor Berita Nasional Lebanon juga melaporkan sedikitnya 15 orang terluka dan kerusakan parah pada bangunan serta pertokoan di area sekitar.

"Jika kita cermati narasi-narasi seperti ‘Indonesia Bangkrut’, ‘Sale Indonesia’, ‘Indonesia Gelap’, ‘Kabur dari Indonesia’, atau ‘Buang Rupiah’, ini adalah narasi sampah yang anti-kemandirian bangsa. Pola seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam sejarah tradisi gerakan sosial kita," tegas Haris Rusly Moti dalam keterangannya pada Minggu (14/6/2026). Ia membandingkan dengan era revolusi kemerdekaan, di mana Bung Karno dan Bung Hatta justru menggaungkan narasi "Indonesia Merdeka" yang menekankan kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Haris mengungkapkan keprihatinan mendalam, mengingat 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi-narasi destruktif seperti "Indonesia Bangkrut" dan "Sale Indonesia." Ia melihat bahwa Presiden Prabowo memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berdikari melalui berbagai program yang diusungnya. Haris juga menyoroti bagaimana kekayaan dan sumber daya alam Indonesia selama ini seringkali hanya berputar di "arus pinggiran" dalam diskursus gerakan sosial.

Lebih lanjut, Haris memuji langkah fundamental Presiden Prabowo dalam memberantas kebocoran penerimaan negara, seperti praktik under invoicing dan transfer pricing. Menurutnya, langkah ini lebih mendasar dibandingkan fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya yang cenderung menyentuh korupsi belanja negara dengan nilai yang relatif kecil.

Ia mengingatkan kembali tradisi gerakan sosial yang selalu menawarkan pandangan alternatif atau antitesis terhadap situasi yang dianggap menyimpang. Haris mencontohkan gerakan "Indonesia Bersih" sebagai antitesis terhadap negara yang dianggap kotor oleh koruptor dan oligarki serakah. Demikian pula, gerakan politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi sebagai antitesis terhadap negara otoriter Soeharto, atau gerakan reformasi yang menentang kebijakan neoliberalisme yang memprivatisasi BUMN dan mencabut subsidi rakyat.

"Menurut kami, gerakan sosial yang menolak alokasi APBN untuk rakyat, menentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, sekolah rakyat, dan sejenisnya, adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapatkan simpati dan dukungan luas dari rakyat," ujarnya.

Haris menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pengalaman pertama bagi Republik Indonesia yang secara langsung menargetkan perbaikan gizi bagi siswa dan anak-anak. Ia menekankan bahwa program ini memerlukan waktu untuk berproses demi mencapai hasil yang maksimal. "Bahkan, sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar," pungkasnya.

Dalam pantauan di lokasi, Minggu (14/6/2026), area jalan yang rusak telah diaspal untuk menambal lubang. Namun, di tengah ruas jalan yang baru diaspal itu, terdapat tulisan ‘Depok Jabar’ sebagai penanda. Uniknya, setelah tanda tersebut, pekerjaan pengaspalan terhenti, menyisakan kondisi jalan yang sebelumnya berlubang kini telah ditambal dengan aspal baik arah Jakarta maupun Depok.

Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah ke Jalan Akses UI memang merupakan jalur dengan kewenangan yang berbeda antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Depok. Kepala Seksi Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Rifky Rismal, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Depok telah melakukan pengaspalan sekaligus membuat tulisan penanda batas wilayah tersebut. "Memang di wilayah perbatasan sering kali terjadi kendala dalam perbaikan jalan," ujar Rifky saat dihubungi Bangkaterkini.id, Minggu (14/6).

Rifky menambahkan bahwa persoalan ini sering muncul karena "penganggaran yang tidak secara bersamaan secara waktu oleh dua pemerintah daerah." Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan pemasangan patok atau tulisan penanda wilayah semacam itu. Menurutnya, batas wilayah sudah jelas dan secara aturan, pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan di luar batas wilayahnya sendiri.

"Saya sendiri tidak pernah memerintahkan untuk melakukan tulisan-tulisan penanda seperti itu dikarenakan patok batas wilayah sudah ada. Namun memang secara aturan kami tidak dapat masuk melakukan pekerjaan di luar batas wilayah kami," tuturnya. Rifky lebih lanjut menjelaskan bahwa pengerjaan infrastruktur di luar wilayah hukum akan mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Yang pasti kami bekerja bukan di wilayah kami, kami akan kena tegur oleh BPK dan risikonya minimal pengembalian uang negara," pungkasnya. Peraturan mengenai anggaran pembangunan jalan umum diatur dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (perubahan kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan), yang menyatakan bahwa "Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya."

Selain itu, memperbaiki jalan milik pemerintah daerah lain tanpa izin berisiko melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (perubahan dari UU Nomor 38 Tahun 2004). Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga menegaskan, "Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing." Ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Dalam pernyataan resminya, IRGC menyuarakan kritik tajam terhadap apa yang mereka sebut ‘kegigihan luar biasa’ Trump dalam memaksakan jadwal penandatanganan. Mereka menekankan bahwa pengumuman Trump disampaikan meskipun tim negosiasi Iran telah secara eksplisit menyatakan bahwa memorandum kesepahaman belum rampung dan penandatanganan pada hari Minggu tidak akan terjadi.

IRGC bahkan mengindikasikan melalui unggahan di platform Telegram bahwa desakan Trump mungkin memiliki motif pribadi. Beberapa pengamat, menurut IRGC, menduga bahwa Presiden AS itu ingin memanfaatkan momen penandatanganan untuk tujuan publisitas, bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada 14 Juni.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump sendiri yang mengumumkan bahwa kesepakatan penting untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah akan segera ditandatangani. Melalui platform Truth Social pada Sabtu (13/6), Trump menyatakan bahwa penandatanganan tersebut dijadwalkan pada hari Minggu, dan akan segera membuka kembali Selat Hormuz.

Pernyataan Trump ini sontak menarik perhatian dunia, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis vital bagi perdagangan energi global. Pembukaan kembali selat ini diharapkan dapat meredakan ketegangan geopolitik dan menjamin stabilitas pasokan energi dunia.

Namun, klaim optimis Trump ini jelas bertolak belakang dengan sikap resmi Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran sendiri telah mengindikasikan sebelumnya bahwa penandatanganan kesepakatan pada hari Minggu tidak akan terjadi, menegaskan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan.

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie, menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan segera mengenakan jaket kebanggaan PSI. Namun, sebelum itu terjadi, Grace menekankan pentingnya bagi seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI di seluruh Indonesia untuk merampungkan struktur kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Ini serentak di wilayah lain juga berlangsung karena kita tahun depan kita sudah masuk verifikasi, dan segera merampungkan agar Bapak Dewan Pembina bisa segera secara formal memakai jaket PSI dan ikut menyapa masyarakat," ungkap Grace saat kunjungan di Kupang, seperti dikutip dari detikBali. Setelah proses ini rampung, Jokowi direncanakan akan melakukan kunjungan ke berbagai daerah dengan mengenakan atribut resmi PSI.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyoroti makna lebih dalam dari penyematan jaket ini. Menurut Bestari, momen tersebut secara implisit akan menjadi penanda bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Penyematan jaket ini diharapkan dapat memperjelas status politik Bapak Jokowi di mata publik," ujar Bestari.

Bestari menambahkan bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang akan secara simbolis menyematkan jaket tersebut. Meski tanggal pasti belum ditetapkan, Bestari menekankan bahwa ini bukan sekadar formalitas. "Setelah disematkan jaket itu dan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, itu akan menjadi permakluman publik sebesar-besarnya bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI dan tidak lagi bersama PDI," tegas Bestari kepada awak media akhir pekan ini. Ia menambahkan, "Tentunya kalau soal jaketnya itu kan simbolik. Penjaketan itu simbolik tentu menyesuaikan dengan waktu dan tempat nanti di mana Ketua Umum yang akan menyematkan secara simbolis, dimulainya efektifnya beliau nanti Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina."

Rencana Jokowi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI sendiri telah disampaikan Kaesang dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kunjungan ke Sumatera Selatan dan Lampung. Bestari berharap, prosesi ini akan mengakhiri segala keraguan di masyarakat mengenai afiliasi politik Jokowi. "Posisi politik beliau, ya biar nggak lagi ada keraguan, kebimbangan di masyarakat toh. Ini partainya sudah yang mana sekarang Pak Jokowi, kan begitu," pungkasnya.

Setelah resmi mengenakan jaket PSI, Bestari mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi direncanakan akan melakukan safari politik ke 38 provinsi di Indonesia. Beberapa daerah yang akan menjadi tujuan awal antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Dalam setiap kunjungan, PSI juga menitipkan pesan khusus kepada Jokowi untuk disampaikan kepada masyarakat dan relawan: "Dukung pemerintahan Prabowo-Gibran."

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, menekankan bahwa penegasan batas desa bukan sekadar formalitas administratif internal. Menurutnya, ini adalah bagian integral dari agenda global yang vital untuk memastikan legalitas wilayah, mengintegrasikan data spasial di tingkat nasional, menyelesaikan potensi sengketa, serta meningkatkan efisiensi layanan publik bagi masyarakat.

"Ribuan mil batas negara dan benua, semuanya bermula dari batas desa," ujar La Ode dalam keterangan persnya belum lama ini.

Percepatan penegasan batas desa ini diimplementasikan melalui proyek ambisius bernama Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Dalam pelaksanaannya, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri bersinergi erat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Bank Dunia.

La Ode menyuarakan harapannya agar pemanfaatan teknologi mutakhir, seperti citra satelit dan pemetaan spasial, dapat menghasilkan data batas desa yang tidak hanya akurat tetapi juga memiliki kepastian hukum yang kuat. Ia menambahkan, inisiatif ini selaras dengan visi pemerintah dalam merealisasikan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada pembangunan dari desa dan akar rumput demi pemerataan ekonomi serta upaya pemberantasan kemiskinan.

"Merujuk pada arahan tegas Menteri Dalam Negeri, para bupati dan wali kota memegang peran sentral sebagai pemimpin dalam penetapan batas desa. Penetapan ini nantinya akan disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup), sesuai amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016," jelasnya.

Guna memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/4206/SJ. Surat edaran ini secara spesifik mengatur dukungan pendanaan untuk penegasan batas desa di tingkat lokal. La Ode mendesak pemerintah daerah untuk secara proaktif mendorong dan memfasilitasi seluruh proses regulasi serta penganggaran yang diperlukan di wilayah masing-masing.

Ia juga menyerukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penetapan batas desa, sebagai upaya krusial untuk meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Lebih lanjut, La Ode menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dukungan data dan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG), serta pemanfaatan teknologi ILASPP, harus dimaksimalkan demi menghasilkan data yang akurat dan valid," tegasnya. "Pemerintah daerah juga diimbau untuk segera menerbitkan dan merampungkan Peraturan Kepala Daerah (Perbup) terkait batas desa. Ini adalah langkah penting untuk memberikan legalitas hukum formal, yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada Kemendagri," pungkas La Ode.

Bukan hanya penerangan jalan, Monumen Selamat Datang yang biasanya bermandikan sorotan cahaya kini nyaris tak terlihat, tenggelam dalam remang. Papan-papan iklan dan videotron raksasa yang lazim menghiasi area tersebut juga ikut dinonaktifkan. Seluruh kawasan yang biasanya dipenuhi spektrum warna dari gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya, kini terasa lebih hening dan menenangkan, jauh dari hiruk pikuk cahaya.

Momen unik ini dimanfaatkan sebagian pengunjung anjungan Bundaran HI untuk mengabadikan swafoto, meski dengan latar belakang yang kini tampak jauh berbeda. Purwanto, salah seorang pengunjung, mengaku sempat terkejut dan sedikit bingung dengan suasana yang tiba-tiba meredup. "Saya tidak tahu kalau lagi ada pemadaman lampu di area ini. Saya juga baru pertama kali ke sini (Bundaran HI), jadi rasanya kayak biasa saja. Tapi memang suasananya terasa agak gelap sih," ujarnya polos.

Heni (21) dan Pika (23), pengunjung lain, juga merasakan perubahan signifikan pada visual Bundaran HI. Pika menyadari hilangnya cahaya terang dari papan iklan dan monumen. "Iya, biasanya kan di sini terang banget, tapi sekarang gelap," kata Pika. Heni menambahkan bahwa ia sempat membaca informasi tentang kampanye lingkungan ini. Keduanya sepakat mendukung penuh inisiatif hemat energi tersebut. Menurut mereka, pemadaman selama satu jam adalah langkah kecil yang tidak terlalu mengganggu aktivitas. "Dukung saja kalau tujuannya memang untuk hemat energi. Satu jam juga menurut saya tidak terlalu mengganggu aktivitas ya. Cuma ya itu, paling buat foto-foto aja yang hasilnya jadi agak kurang bagus karena gelap, hehehe," pungkas Pika sembari tertawa ringan.

Meskipun demikian, arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI tetap terpantau lancar. Kendaraan-kendaraan yang melintas hanya mengandalkan penerangan dari lampu utama masing-masing, menciptakan pemandangan yang tenang namun tetap tertib. Aksi "Earth Hour" versi Jakarta ini berlangsung tepat selama 60 menit, dari pukul 20.30 WIB hingga 21.30 WIB. Ini adalah bagian dari agenda rutin Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menggalakkan penghematan energi dan menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan.

Berdasarkan informasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta, pemadaman tidak hanya terpusat di Bundaran HI. Seluruh bangunan dan gedung milik Pemprov DKI Jakarta turut serta, dengan pengecualian fasilitas vital seperti rumah sakit, Puskesmas, dan klinik. Sejumlah gedung swasta, pusat komersial, perbelanjaan, restoran, hotel, dan apartemen juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan hemat energi ini.

Daftar lokasi yang terlibat cukup luas, mencakup ruas-ruas jalan protokol dan arteri utama di lima wilayah Jakarta, seperti Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka, Yos Sudarso, hingga Daan Mogot. Kantor-kantor Wali Kota di Jakarta Pusat, Utara, Timur, Barat, dan Selatan juga ikut memadamkan cahayanya. Tak ketinggalan, beberapa ikon penting Ibu Kota seperti Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Pemuda, Patung Pahlawan, dan Patung Jenderal Sudirman juga turut meredupkan sinarnya selama satu jam penuh, mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya menjaga bumi.

Insiden pertama terjadi di Jalan H Maridin, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tim patroli yang tengah menyisir area tersebut menerima laporan cepat dari warga mengenai keberadaan sekelompok pemuda mencurigakan yang dicurigai akan melakukan aksi tawuran. Tanpa buang waktu, petugas segera bergerak dan berhasil mengamankan beberapa pemuda yang diduga hendak terlibat tawuran. Dari lokasi, disita sebilah katana, sebuah celurit panjang, tujuh unit ponsel, dan empat unit sepeda motor sebagai barang bukti.

Sementara itu, di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, patroli gabungan yang melibatkan personel Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Tim Perintis Polres Metro Jakarta Utara juga menunjukkan hasil serupa. Respons cepat terhadap laporan masyarakat saat melaksanakan patroli Kamtibmas berhasil mencegah pecahnya tawuran. Tiga pemuda berhasil diamankan, dan dari tangan mereka disita dua bilah celurit, tiga bilah golok, serta satu stik golf. Ketiga terduga pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Koja untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Operasi patroli gabungan ini bukan sekadar insiden terpisah, melainkan bagian dari upaya komprehensif Polda Metro Jaya untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif. Titik-titik rawan seperti Tanjung Priok, Papanggo, Sungai Bambu, hingga Koja menjadi sasaran utama guna mencegah berbagai tindak kriminalitas jalanan yang meresahkan.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henik Maryanto, menekankan pentingnya kehadiran aparat di lapangan sebagai langkah preventif. "Patroli rutin yang kami tingkatkan merupakan wujud komitmen kami dalam menjaga keamanan lingkungan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya pada jam-jam rawan," ujar Kombes Henik. Ia juga mengimbau para orang tua dan generasi muda untuk berperan aktif menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif, serta menghindari segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Masyarakat diminta tidak ragu melaporkan indikasi gangguan keamanan melalui Call Center Polri 110 yang siaga 24 jam.

Keputusan MA ini tertera jelas dalam laman putusan Direktori Mahkamah Agung, yang diakses oleh bangkaterkini.id pada Sabtu (13/6/2026). "Tolak kasasi TIII (terdakwa III Jimmy Marsin)," demikian bunyi kutipan putusan yang menegaskan penolakan tersebut.

Selain Jimmy Marsin, MA juga menolak kasasi yang diajukan oleh Susy Mira Dewi Sugiarta, Direktur PT Petro Energy. Dengan demikian, Susy tetap dihukum pidana penjara selama 7 tahun dalam perkara yang sama.

Perkara kasasi kedua terdakwa ini diputuskan pada Rabu (3/6). Majelis hakim kasasi dipimpin oleh Jupriyadi selaku ketua, didampingi oleh anggota Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah. Ayu Amelia tercatat sebagai panitera pengganti dalam persidangan tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta telah mengambil langkah untuk memperberat vonis terhadap Jimmy Marsin. Hukuman Jimmy dinaikkan dari 8 tahun menjadi 10 tahun penjara. Putusan banding ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/3).

Majelis hakim banding, yang diketuai oleh Catur Iriantoro dengan anggota Budi Susilo dan Hotma Maya Marbun, dalam amar putusannya menyatakan, "Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa III Jimmy Masrin dengan pidana penjara selama 10 tahun."

Selain hukuman penjara, Jimmy Marsin juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 250 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari. Tak hanya itu, ia juga harus membayar uang pengganti kerugian negara senilai USD 32.691.551,88. Apabila uang pengganti ini tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 tahun.

Untuk terdakwa Susy Mira Dewi Sugiarta, putusan banding juga memperberat hukumannya dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara. Ia juga dikenakan denda sebesar Rp 250 juta subsider 90 hari pidana kurungan. Dengan ditolaknya kasasi, putusan ini kini berkekuatan hukum tetap.

Menurut keterangan Kapolres Banyuasin, AKBP Risnan Aldino, kepada wartawan pada Sabtu (13/6/2026), penolakan keras YTU terhadap perjodohan dengan Dwi Ferdiansyah menjadi pemicu utama munculnya rencana pembunuhan berdarah ini. "Korban merupakan pria yang dijodohkan dengan YTU oleh keluarganya. Namun YTU menolak karena sudah memiliki hubungan dengan OR," jelas Risnan. Kedua pelaku, YTU dan OR, kini telah berhasil diamankan pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Kronologi peristiwa tragis ini, sebagaimana diungkapkan Risnan, bermula pada Maret 2026. Saat itu, Dwi Ferdiansyah dan YTU sempat menghabiskan waktu bersama untuk berbuka puasa di kawasan Sate Senen, Betung, Banyuasin. Usai santap bersama, Dwi dengan niat baik mengantar YTU kembali ke kediamannya. Namun, setibanya di rumah, YTU diduga langsung menghubungi kekasihnya, OR, untuk memberitahukan secara detail rute perjalanan pulang yang akan dilalui Dwi.

Tak lama setelah informasi rute diterima, saat Dwi melintas di jalur yang telah diinformasikan, OR diduga langsung melancarkan serangan brutal menggunakan senjata tajam. Akibat serangan mendadak tersebut, Dwi Ferdiansyah mengalami luka berat di berbagai bagian tubuhnya. Meski sempat dilarikan dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, nyawa Dwi tidak dapat diselamatkan akibat parahnya luka yang diderita.