Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono mengungkapkan bahwa Robi, yang berhasil ditangkap pada Sabtu siang, menambah jumlah terduga pelaku yang diamankan menjadi dua orang. Robi berhasil dibekuk di sebuah pondok terpencil di Desa Tumbang Kalamei, Kecamatan Katingan Tengah. Meskipun demikian, pihak kepolisian belum dapat merinci peran pasti Robi dalam insiden berdarah tersebut, mengingat proses penyelidikan dan pendalaman masih berlangsung intensif. "R memang sudah kami amankan pada Sabtu siang. Namun, untuk perannya belum dapat kami sampaikan karena masih dalam tahap penyelidikan dan pendalaman oleh penyidik," jelas AKBP Dodik Hartono.

Sementara itu, dua individu lain yang diduga kuat terlibat, yakni Ramblan dan Bio, yang diketahui merupakan saudara kandung Saldy, hingga kini masih menjadi buronan. Tim khusus gabungan yang terdiri dari Mabes Polri, Polda Kalimantan Tengah, dan Polres Katingan terus memburu keduanya tanpa henti. AKBP Dodik Hartono menegaskan komitmen kepolisian untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. "Kami tidak akan berhenti pada dua orang yang sudah diamankan. Ramblan, Bio, maupun siapa pun yang nantinya terbukti terlibat akan terus kami kejar dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasus ini akan kami tuntaskan," tegasnya.

Tragedi berdarah ini sebelumnya telah merenggut nyawa tiga anggota Polri yang gugur dalam tugas: Ipda Anumerta Sumariyanto, Aiptu Anumerta Yudhie Perdana Putra, dan Briptu Anumerta Nopandri Ramadhana. Setelah seluruh korban berhasil ditemukan, fokus penanganan kini sepenuhnya diarahkan pada penegakan hukum terhadap semua pihak yang diduga terlibat dalam insiden yang mengguncang Kabupaten Katingan tersebut, demi tegaknya keadilan bagi para korban dan keluarga.

Gholamreza Sabooni (29), seorang pekerja toko kelontong yang turut hadir, dengan lantang menyuarakan kemarahannya. "Saya datang ke sini untuk berteriak dan menuntut balas dendam," ujarnya. Ia melanjutkan dengan nada tegas, "Mereka membunuh imam kami, kita harus membunuh pemimpin mereka, Trump." Seruan-seruan semacam ini bukan hal baru bagi otoritas AS, yang telah melacak berbagai ancaman dari Iran terhadap Trump dan pejabat pemerintahannya selama bertahun-tahun. Ketegangan ini diketahui berakar pada perintah Trump pada tahun 2020 untuk membunuh Jenderal Qassem Soleimani, pemimpin Pasukan Quds Garda Revolusi Iran.

Pelayat lain, Mohammad Reza Sharifi, juga menyuarakan kekecewaannya terhadap respons diplomatik Iran. "Kebijakan luar negeri kita seharusnya tidak dibentuk sedemikian rupa sehingga darah pemimpin kita yang gugur dinodai dan negara-negara lain mampu melakukan hal-hal seperti itu, tanpa tanggapan serius dari pemerintah dan sistem diplomatik kita," kritiknya. Gelombang kemarahan dan tuntutan balas dendam yang mengemuka di pemakaman ini mencerminkan betapa mendalamnya sentimen anti-AS di kalangan sebagian masyarakat Iran pasca-kematian Ali Khamenei.

NYPD mengonfirmasi bahwa lokasi penembakan berada di West 31st Street, lingkungan Brooklyn. Dari delapan korban luka, empat di antaranya adalah anak-anak, masing-masing berusia 14, 12, 7, dan 6 tahun. Sementara itu, empat korban dewasa terdiri dari dua pria dan dua wanita. Seluruh korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tujuh di antaranya dilaporkan dalam kondisi stabil, namun seorang wanita berusia 21 tahun masih dalam kondisi kritis.

Hingga kini, pihak kepolisian belum berhasil melakukan penangkapan terkait insiden tersebut, meskipun sebuah senjata api telah ditemukan di lokasi kejadian. Penyelidikan mendalam masih terus dilakukan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik penembakan ini. Insiden ini terjadi saat Amerika Serikat tengah memperingati 250 tahun kemerdekaannya, sebuah momen yang juga diisi dengan pidato Presiden AS Donald Trump yang menyoroti kekuatan militer dan mengkritik komunisme.

Menurut Deddy, maraknya OTT justru menjadi indikator bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK belum efektif. "Bagi saya, ini menunjukkan betapa lemahnya KPK dalam urusan pencegahan korupsi, sehingga penegakan hukumnya mayoritas melalui aksi OTT," ujar Deddy kepada wartawan belum lama ini. Ia menambahkan bahwa kondisi ini mencerminkan kelemahan struktural dan sistemik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Deddy menekankan pentingnya KPK untuk mengatasi akar masalah korupsi dari hulu. Jika tidak, ia khawatir drama OTT akan terus berlanjut tanpa adanya perbaikan fundamental. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, lanjutnya, seringkali berkaitan erat dengan beberapa aktivitas krusial, seperti proses pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, mutasi jabatan, setoran atau pungutan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas, serta penyalahgunaan dana operasional atau bantuan sosial.

Selain fokus pada sistem, Deddy juga menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur pemerintah. Ia menegaskan bahwa meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam birokrasi di Indonesia. "Mentalitas aparatur kita juga perlu perbaikan signifikan supaya tidak rentan politisasi dan suka jalan pintas demi jabatan dan pangkat," katanya. Deddy mengusulkan agar mekanisme kepangkatan dan jabatan harus benar-benar kredibel, akuntabel, terbuka, dan adil, serta didukung oleh uji psikologi yang komprehensif.

Dalam pandangannya, KPK dan aparat penegak hukum (APH) lainnya harus lebih fokus pada hulu persoalan, bukan sekadar bertindak di hilir melalui OTT. Ia menyarankan audit berkala dan supervisi yang ketat. Misalnya, dalam hal pengadaan, Deddy mengusulkan penggunaan sistem digital atau e-procurement dengan daftar vendor yang kredibel, diawasi, dan diaudit secara berkala oleh auditor independen. Pengadaan juga sebaiknya terpusat di tingkat provinsi di bawah supervisi KPK.

Untuk proses pemberian izin, Deddy mengusulkan tahapan dan mekanisme yang terbuka serta melibatkan DPRD, demi transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sementara itu, mutasi jabatan sebaiknya bersifat terpusat di level provinsi, namun tidak di bawah kewenangan gubernur secara langsung. Daerah hanya mengusulkan hasil seleksi, dan penetapan dilakukan oleh tim independen secara transparan dan akuntabel, guna memastikan sistem meritokrasi terjaga dan menghasilkan rekrutmen yang berkualitas.

Guna meminimalisir pungutan kepala daerah kepada bawahan, Deddy menyarankan sistem pengaduan tertutup, perlindungan, dan pemberian insentif bagi saksi atau whistleblower. Ia juga berharap ada pengawasan secara berkala terhadap penggunaan anggaran di daerah.

"Saya berharap KPK benar-benar bisa serius untuk memberantas korupsi secara struktural dan sistemik, dan tidak terus mengandalkan OTT yang terbukti tidak mampu mengurangi tindak korupsi selama puluhan tahun ini," tegas Deddy. Ia menambahkan bahwa KPK tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan korupsi melalui seminar dan bimbingan teknis belaka, melainkan harus menyentuh akar permasalahan secara radikal dan komprehensif.

Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Ironisnya, Suhardiman menjabat bupati menggantikan Andi Putra, yang juga terjerat OTT pada Oktober 2021. Tak lama berselang, KPK kembali menggelar OTT dan menjerat Syah Afandin selaku Bupati Langkat. Kasus Syah Afandin serupa, ia merupakan pengganti Bupati Langkat sebelumnya, Terbit Rencana Perangin-angin, yang juga terjerat kasus korupsi pada tahun 2022. Syah Afandin menjabat Plt Bupati Langkat setelah Terbit ditangkap KPK, menunjukkan pola yang berulang dalam kasus korupsi di tingkat kepala daerah.

Pembukaan Kostrad Run 2026 dilakukan secara langsung oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Mohammad Fadjar. Momen istimewa terjadi ketika Pangkostrad bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono, turut berpartisipasi dalam pertunjukan drum band bersama para kadet dari Universitas Pertahanan (Unhan). Selain itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi juga terlihat hadir memeriahkan acara.

Kolonel Asep Hendra Budiana, selaku Kepala Penerangan Kostrad (Kapen Kostrad), menjelaskan bahwa tema ‘Kostrad Prima Mengabdi untuk Indonesia Maju’ diusung untuk menggarisbawahi komitmen Kostrad sebagai pasukan yang PRIMA. Akronim PRIMA sendiri merujuk pada profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. "Dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Kostrad senantiasa siap menjadi kekuatan strategis TNI AD yang selalu hadir dalam menjaga kedaulatan serta mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju," tegas Kolonel Asep.

Lomba lari ini terbagi dalam dua kategori utama: 5 kilometer (km) yang diperuntukkan bagi peserta umum dan pelajar, serta 10 km khusus untuk kategori umum. Seluruh peserta memulai dan mengakhiri lari mereka di Monumen Nasional, dengan kegiatan dimulai sejak pukul 05.30 WIB. Untuk rute 5K, para pelari melintasi Jalan Silang Medan Merdeka Barat Daya, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, sebelum kembali ke Monas. Sementara itu, rute 10K mengambil jalur yang sedikit berbeda, yakni dari Monas menuju Jalan Silang Medan Merdeka Barat Daya, Jalan Medan Merdeka Barat, dan kembali ke Monas.

Selain ajang kompetisi lari, masyarakat yang hadir di Monas juga berkesempatan menyaksikan pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Kostrad. Berbagai jenis alutsista modern seperti tank Leopard, sistem roket Astros, artileri Caesar, rudal Mistral, dan kendaraan taktis ATAV dipamerkan, menarik perhatian ribuan pengunjung. Banyak peserta lari maupun masyarakat umum terlihat antusias berfoto bersama prajurit Kostrad di antara deretan alutsista yang gagah di depan Monas.

Kolonel Asep menambahkan, melalui kegiatan ini, Kostrad berharap dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, mendorong gaya hidup sehat, mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menghadirkan energi positif dalam menyongsong Indonesia yang lebih maju. "Perayaan HUT ke-65 Kostrad ini juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang pengabdian prajurit dalam menjaga keutuhan NKRI, sekaligus penegasan bahwa Kostrad akan terus menjadi kekuatan strategis TNI AD yang siap menjawab berbagai tantangan zaman," pungkasnya.

Tokoh sentral Republik Islam selama 37 tahun ini disemayamkan siang dan malam hingga Senin mendatang di dalam kompleks Grand Mosalla. Masyarakat umum diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir dalam "seremoni perpisahan" yang dijadwalkan pada Sabtu (4/7) dan Minggu (5/7) di Teheran, dengan penjagaan ketat oleh polisi anti huru hara.

Berikut adalah rangkuman mengenai jalannya pemakaman Ayatollah Ali Khamenei:

Tangisan Haru Iringi Persemayaman
Peti jenazah Ali Khamenei pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Kamis (2/7) waktu setempat, ditempatkan di samping husseiniyeh di Grand Mosalla. Momen ini menjadi titik awal tangisan para pelayat yang mengiringi prosesi duka. Acara pra-pemakaman, yang menurut kantor berita IRNA, diselenggarakan khusus untuk keluarga anggota angkatan bersenjata dan staf kantor Pemimpin Tertinggi Iran, menjadi kesempatan pertama bagi mereka untuk melihat peti jenazah. Foto-foto yang beredar di media Iran menunjukkan para pelayat larut dalam kesedihan, meneriakkan slogan-slogan keagamaan saat peti jenazah dibawa. Iman Attarzadeh, juru bicara panitia seremoni, menjelaskan bahwa acara ini adalah kesempatan bagi keluarga korban konflik untuk memberikan penghormatan terakhir. Meskipun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman, acara ini sebagian besar terbatas untuk tamu undangan.

Prosesi Duka Berlangsung Selama Enam Hari
Televisi pemerintah Iran pada Sabtu (4/7) pagi melaporkan dimulainya secara resmi prosesi pemakaman umum yang akan berlangsung enam hari, berlanjut ke Irak sebelum dikebumikan. Ribuan pelayat, membawa spanduk merah sebagai simbol seruan balas dendam, berkumpul di halaman Grand Mosalla Teheran. Ratusan lainnya telah menunggu di luar, beberapa menangis, sementara yang lain duduk dengan sabar. Dinding kompleks dipenuhi potret besar Khamenei, bendera hitam tanda berkabung, dan bendera merah yang melambangkan kemartiran dan pembalasan. Operasi keamanan besar-besaran dikerahkan, dengan personel bersenjata siaga tinggi dan pemeriksaan ketat diberlakukan.

Gema "Matilah Amerika" di Tengah Kerumunan
Upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang dimulai pada Sabtu (4/7) pagi di Teheran dihadiri ribuan orang, sekaligus menjadi demonstrasi kekuatan kepada musuh-musuh Republik Islam. Teriakan "matilah Amerika" dan "balas dendam, balas dendam" menggema di lokasi. Otoritas Iran memperkirakan antara 15 hingga 20 juta orang akan memberikan penghormatan terakhir di Teheran selama tiga hari ke depan. Jurnalis AFP melaporkan pelayat berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai lokasi, bahkan ratusan warga sudah menunggu sejak Jumat malam. Langkah-langkah keamanan signifikan diterapkan, dengan jalan-jalan diblokir dan wilayah udara diperkirakan akan ditutup. Ini merupakan acara publik terbesar di Iran sejak pemakaman Ruhollah Khomeini pada tahun 1989. Peti jenazah Khamenei akan disemayamkan hingga Senin, kemudian dibawa melalui jalanan Teheran, dipindahkan ke pusat keagamaan Qom pada Selasa, lalu ke kota-kota suci Syiah di Irak pada Rabu, sebelum dikebumikan pada Kamis di kota kelahirannya, Mashhad.

Kehadiran Tamu Internasional
Sejumlah tamu internasional turut memberikan penghormatan terakhir pada Jumat (3/7). Mereka termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang negaranya berperan sebagai mediator antara Iran dan AS. Hadir pula mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang kini menjabat wakil kepala dewan keamanan Rusia, mewakili Presiden Vladimir Putin. Kelompok milisi Palestina Hamas dan milisi Lebanon Hizbullah, keduanya didukung Teheran, juga mengirimkan utusan. Tak ketinggalan, pemerintah Taliban di Afghanistan turut hadir.

Perwakilan dari Indonesia Turut Berduka
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia turut diundang dalam rangkaian prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyatakan apresiasi pemerintah RI atas undangan tersebut. Pemerintah Indonesia mengutus Duta Besar RI di Teheran, Rolliansyah Soemirat, sebagai perwakilan. Pihak Iran pun menyampaikan apresiasi atas keputusan Indonesia menunjuk Dubes RI di Teheran. Berdasarkan informasi resmi, rangkaian acara penghormatan berlangsung dari 3 hingga 9 Juli di berbagai kota di Iran dan Irak. Dubes Rolliansyah Soemirat telah hadir pada 4 Juli pagi waktu Teheran dalam acara penghormatan dan doa bersama bagi jenazah almarhum yang disemayamkan di Grand Mosalla.

Data terbaru, yang dirilis Minggu (5/7/2026), menunjukkan peningkatan signifikan lebih dari 300 korban jiwa dibandingkan laporan pada Jumat (3/7). Selain korban tewas dan luka, ribuan warga lainnya masih dinyatakan hilang, menambah daftar panjang penderitaan akibat salah satu gempa terburuk dalam sejarah Amerika Latin ini. Lebih dari 16.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan setidaknya 190 bangunan hancur total, sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pesisir La Guaira, sebelah utara ibu kota Caracas.

Sepuluh hari pasca-guncangan berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela, tim penyelamat mulai mengakhiri operasi pencarian korban selamat. Fokus kini bergeser pada upaya evakuasi jenazah dari reruntuhan oleh pihak keluarga. Meskipun masa kritis penyelamatan dalam bencana seperti gempa bumi biasanya berakhir setelah 72 jam, beberapa korban secara ajaib masih ditemukan hidup pada pekan ini, memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan. Tragedi ini meninggalkan duka mendalam dan tantangan besar bagi Venezuela dalam upaya pemulihan infrastruktur dan kehidupan warganya.

Gugatan praperadilan terbaru ini diajukan Roy Suryo pada Kamis (2/7/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fokus utamanya adalah mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Ini merupakan kali kedua Roy Suryo menempuh jalur praperadilan dalam kasus yang sama. Sebelumnya, ia juga mengajukan gugatan pada Senin (22/6/2026) terkait keabsahan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan penyidik. Menariknya, kedua gugatan ini akan diadili oleh hakim tunggal yang sama, I Ketut Darpawan. Sidang perdana untuk praperadilan status tersangka dijadwalkan pada Jumat (10/7/2026) dengan agenda pembacaan permohonan, sementara putusan untuk gugatan praperadilan pertama akan dibacakan pada Selasa (7/7/2026).

Dalam gugatan praperadilan terkait status tersangka ini, Termohon I adalah Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq tim penyidik. Sementara itu, Termohon II adalah Kejati DKI Jakarta cq Aspidum Kejati DKI Jakarta cq Kejari Jaksel cq tim jaksa penuntut umum (JPU).

Menanggapi langkah hukum Roy Suryo, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede, menegaskan kesiapan institusinya. "Kami siap hadir untuk melayani permohonan tersebut," ujar Kombes Abrianto saat dikonfirmasi pada Sabtu (4/7/2026).

Abrianto menambahkan bahwa Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan pengajuan gugatan praperadilan ini. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan praperadilan apabila merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum. "Nggak apa-apa, kan kita tahu praperadilan adalah hak orang yang merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum," jelasnya.

Meski surat gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka Roy Suryo belum secara resmi diterima, Kombes Abrianto memastikan Bidang Hukum Polda Metro Jaya selalu siaga. "Nanti kita lihat saja kalau surat praperadilannya sudah sampai ke alamat. Nah, kami dari Bidkum Polda Metro Jaya selalu siap untuk melayani praperadilan tersebut," pungkasnya.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat, Nadiem telah mendaftarkan permohonan banding pada Rabu, 1 Juli 2026. Tak hanya Nadiem, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga turut mengajukan banding sehari setelahnya, pada Kamis, 2 Juli 2026, mengindikasikan ketidakpuasan dari kedua belah pihak terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Ari Yusuf Amir, penasihat hukum Nadiem Makarim, membenarkan langkah hukum ini. Menurut Ari, pelaporan ke KY akan dilakukan pada Senin, 6 Juli 2026, pukul 12 siang, dan akan didampingi oleh istri Nadiem. Empat hakim yang menjadi target laporan adalah Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim, serta hakim anggota Sunoto, Mardiantos, dan Eryusmas.

Pihak Nadiem menegaskan keyakinan adanya pelanggaran kode etik hakim dan manipulasi fakta persidangan yang dilakukan oleh keempat hakim tersebut. "Kami menduga terjadi pelanggaran kode etik hakim dan manipulasi fakta-fakta persidangan, termasuk tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum untuk menyatakan banding atau menerima putusan," ungkap Ari. Menariknya, hakim Andi Saputra, yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, tidak termasuk dalam daftar hakim yang akan dilaporkan.

Vonis 10 tahun penjara ini bermula dari kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Selasa (30/6), menyatakan Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Ketua majelis hakim, Purwanto S Abdullah, saat membacakan amar putusan pada Selasa (30/6), menyatakan, "Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider." Nadiem dihukum pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 809 miliar. Apabila uang pengganti tidak dapat dibayar, harta kekayaannya akan dirampas dan dilelang, atau diganti dengan pidana kurungan selama 5 tahun. Hakim memutuskan dakwaan primer jaksa tidak terbukti, melainkan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 604 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam keterangannya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2026), Pramono mengungkapkan bahwa ia telah membaca proposal yang diajukan Pemkot Depok. "Ya, saya sudah membaca usulan itu. Nanti kami akan diskusikan dengan Pemerintah Kota Depok," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengembangan Transjabodetabek kini menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan.

Menurut Pramono, moda transportasi ini terbukti efektif dalam mereduksi kepadatan lalu lintas akibat tingginya mobilitas warga yang setiap hari beraktivitas di Jakarta. "Yang jelas, Transjabodetabek sekarang sudah menjadi kebutuhan. Terbukti, ini menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan bagi warga yang pagi hari ke Jakarta maupun sore hari kembali ke kediamannya masing-masing," jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Pramono, berkomitmen kuat untuk terus mendorong penguatan konektivitas transportasi publik dengan wilayah-wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas para komuter sekaligus menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, telah secara resmi mengusulkan lima rute baru bus Transjabodetabek. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok tengah menantikan lampu hijau dari Pemprov DKI Jakarta.

Sekretaris Dishub Kota Depok, Aan Syurahman, menjelaskan bahwa usulan rute baru tersebut telah diajukan sejak April 2026. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Dishub DKI Jakarta dan pihak Transjakarta terkait rencana operasionalnya. "Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Transjakarta dan Dishub DKI Jakarta. Tujuannya jelas, yakni mengembangkan trayek Transjabodetabek demi mempermudah pergerakan warga Depok," kata Aan, sebagaimana diungkapkan dalam situs resmi Pemkot Depok pada Rabu (1/7/2026).

Aan merinci lima rute baru yang diusulkan untuk memperluas jangkauan layanan Transjabodetabek:

1. Shila at Sawangan-Lebak Bulus.
2. Terminal Sawangan-Kuningan.
3. Terminal Depok-Cinere-Blok M.
4. Terminal Jatijajar-Terminal Kampung Rambutan.
5. Penyesuaian rute Universitas Indonesia-Manggarai (yang sebelumnya melayani rute Terminal Jatijajar-Manggarai).