Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, menjelaskan bahwa di usia yang semakin matang, SEMMI bertekad untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas nasional. Organisasi ini juga akan memastikan bahwa setiap arah kebijakan pemerintah senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat banyak. "Pada Milad ke-70 ini, SEMMI memperbarui komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta akan mengawal setiap langkah kebijakan demi kemajuan bangsa," ujar Bintang dalam keterangan tertulis yang diterima Bangkaterkini.id pada Senin (20/4/2026).

Bintang, yang menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Sabtu (18/4), menegaskan bahwa SEMMI siap berada di garda terdepan dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Ini termasuk penolakan keras terhadap tindakan makar. "Kami menolak dan akan melawan segala bentuk upaya makar terhadap pemerintahan yang sah. SEMMI siap pasang badan demi menjaga keutuhan dan stabilitas negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Bintang menguraikan bahwa secara ideologis, kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo memiliki keselarasan dengan nilai-nilai dasar SEMMI, yaitu berlandaskan Dinul Islam dan semangat sosialisme nasionalis. "Bagi SEMMI, visi kebijakan Presiden Prabowo sangat sejalan dengan nafas perjuangan organisasi kami yang berlandaskan Dinul Islam dan sosialisme nasionalis," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa pemikiran Presiden Prabowo dinilai mencerminkan gagasan tokoh pergerakan nasional HOS Tjokroaminoto, terutama dalam memadukan nilai keislaman dengan semangat nasionalisme sosial.

Melalui perayaan Milad ke-70 ini, PB SEMMI berkomitmen untuk terus menjalin sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Tujuannya adalah untuk memelihara persatuan, menjaga stabilitas, serta mendorong implementasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

"Ini karena hoaks. Saya masih ingat betul, penjarahan rumah saya dulu juga dipicu oleh peredaran video-video hoaks yang masif dan dibiarkan begitu saja," ujar Uya saat dihubungi wartawan pada Minggu (19/4/2026). Ia menambahkan bahwa banyak video lama dari akun TikTok miliknya diedit dengan tambahan tulisan-tulisan yang seolah-olah itu adalah pernyataannya, padahal ia tidak pernah mengucapkan hal tersebut.

Uya Kuya menyatakan kebingungannya mengenai asal-muasal tuduhan kepemilikan 750 dapur MBG tersebut. Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini dengan tegas membantah tudingan tersebut, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki satu pun dapur MBG. "Yang saya bingung, dari mana cerita saya punya dapur MBG? Sampai saat ini saya tidak punya satu pun, kecuali dapur restoran saya di Benhil yang bernama Asli Rasa," jelasnya.

Ia pun kembali menyinggung peristiwa penjarahan rumahnya pada tahun 2025 yang juga berakar dari kabar bohong di media sosial. "Mereka mau apa lagi dari saya? Sudah kemarin rumah dan keluarga saya dikorbankan dengan menggunakan video hoaks dari video-video lama saya yang ditambahkan tulisan-tulisan seolah-olah saya. Rumah yang dijarah bahkan hingga kini masih dalam proses renovasi, sekarang sudah difitnah lagi. Kenapa saya lagi yang difitnah?" keluhnya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi kebenaran laporan yang diajukan Uya Kuya. "Iya benar. Terkait penyebaran berita bohong," ujar Kombes Budi Hermanto saat dihubungi pada hari yang sama.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor registrasi LP/B/2746/TV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Uya Kuya menemukan unggahan yang memuat tuduhan tersebut di beberapa akun platform Threads pada Sabtu (18/4) kemarin. Unggahan itu menampilkan foto dirinya yang telah diedit dan disisipkan narasi bahwa ia memiliki 750 dapur MBG. Uya menilai hal ini sebagai berita bohong yang sengaja dibentuk seolah-olah informasi asli.

Atas kejadian ini, Uya Kuya merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Ia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35, serta Pasal 263 dan/atau Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya.

Ghalibaf, yang juga merupakan salah satu negosiator kunci Teheran, mengakui adanya "kemajuan" dalam dialog dengan Washington. Namun, ia menekankan bahwa masih terdapat banyak jurang perbedaan dan poin-poin fundamental yang belum menemukan titik temu. "Kita masih sangat jauh dari pembahasan final," ungkap Ghalibaf dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Minggu (19/4/2026).

Ancaman penutupan jalur maritim vital ini muncul menjelang berakhirnya gencatan senjata dua minggu pada Rabu mendatang, kecuali ada kesepakatan perpanjangan. Sebelumnya, Iran sempat membuka Selat Hormuz pada Jumat lalu, menyusul tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan sekutunya, Hizbullah, di Lebanon. Pembukaan selat tersebut sempat memicu euforia di pasar global dan menyebabkan harga minyak dunia anjlok signifikan.

Namun, Presiden AS Donald Trump menegaskan komitmennya untuk mempertahankan blokade pelabuhan Iran hingga tercapai kesepakatan menyeluruh untuk mengakhiri konflik yang lebih luas. Merespons sikap tersebut, Ghalibaf memperingatkan, "Apabila Amerika tidak mencabut blokade, maka lalu lintas di Selat Hormuz pasti akan mengalami pembatasan."

Di sisi lain, Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, yang belum tampil di muka publik sejak berkuasa, menyampaikan pesan tertulis yang menyatakan bahwa angkatan laut Iran "siap" untuk menghadapi dan mengalahkan Amerika Serikat.

Trump sendiri menuduh Iran "bermain-main" dengan manuver-manuvernya baru-baru ini. Ia juga memperingatkan Teheran agar tidak mencoba "memeras" Washington melalui sikapnya yang tidak konsisten terkait Selat Hormuz. "Kami sedang menjalin percakapan yang sangat konstruktif," ujar presiden, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat "mengambil sikap yang sangat tegas."

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam keterangannya pada Sabtu (18/4/2026), menegaskan bahwa setiap serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun damai, oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran ini secara langsung merampas hak hidup dan hak atas rasa aman.

Anis menekankan bahwa hak hidup dan rasa aman adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas kematian warga sipil, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal dari semua pihak, khususnya negara.

Komnas HAM juga menyerukan agar semua pihak, terutama aparat keamanan dan TPNPB-OPM, menahan diri untuk tidak menciptakan ketakutan atau stigmatisasi di tengah masyarakat. Anis menggarisbawahi pentingnya pendekatan penegakan hukum dan keamanan oleh aparat yang profesional, terukur, serta senantiasa menghormati nilai-nilai dan prinsip HAM.

Lebih lanjut, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah pemulihan bagi para korban, termasuk dukungan kesehatan dan psikologis. Mereka juga meminta agar warga sipil yang terdampak tidak dipaksa mengungsi demi alasan keamanan.

Dalam pernyataannya, Komnas HAM juga mendesak Panglima TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi penindakan TPNPB-OPM yang dilaksanakan oleh Satgas Habema. Evaluasi ini diharapkan berlangsung secara profesional, transparan, dan tuntas guna menegakkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Komnas HAM menyatakan akan memberikan perhatian serius terhadap peristiwa ini, dengan mengumpulkan informasi dan melakukan pemantauan sesuai mekanisme yang berlaku.

Peristiwa tragis ini diketahui terjadi pada Selasa (14/4), mengakibatkan 12 warga sipil meninggal dunia, termasuk anak-anak dan perempuan, dengan luka tembak. Selain itu, belasan warga sipil lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka serius.

Klarifikasi TNI

Sementara itu, Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai penembakan anak di Papua. Ia menjelaskan bahwa ada dua insiden berbeda yang terjadi pada tanggal 14 April 2026.

Menurut Agung, kejadian pertama berlangsung di Kampung Kembru, Papua, di mana pasukan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata OPM. Kontak senjata ini dipicu oleh laporan masyarakat mengenai keberadaan kelompok tersebut, yang kemudian mendorong patroli prajurit TNI. "Saat tiba di lokasi, tim mendapat tembakan dari kelompok bersenjata tersebut sehingga terjadi kontak tembak. Dalam peristiwa ini, empat orang dari kelompok bersenjata OPM berhasil dilumpuhkan," jelasnya.

Kejadian kedua, lanjut Agung, terjadi di Kampung Jigiunggi, yang berjarak sekitar 7 kilometer dari Kampung Kembru. Dalam insiden ini, aparat TNI menerima laporan dari kepala kampung setempat mengenai seorang anak yang meninggal dunia akibat luka tembak. "TNI segera melakukan pengecekan dan memastikan adanya korban tersebut. Namun demikian, hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian," ungkap Agung.

TNI menegaskan tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam penembakan anak tersebut. Agung menambahkan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi di lokasi dan waktu yang berjauhan, tidak saling berkaitan, serta tidak ada kegiatan patroli TNI di Kampung Jigiunggi pada saat kejadian.

Menurut Fadli Zon, pemilihan bahan perunggu didasari oleh pertimbangan bobot yang jauh lebih ringan dibandingkan batu. Ia menambahkan bahwa penggunaan chattra dengan material serupa telah lazim diterapkan di berbagai situs bersejarah di seluruh dunia. "Ini adaptasi, jadi jauh lebih ringan. Itu semua dipakai di seluruh situs-situs, bahkan di tempat lahirnya Sang Buddha juga digunakan. Begitu juga di India, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar," imbuhnya.

Pemasangan chattra ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru yang signifikan bagi Candi Borobudur. Fadli Zon berharap inisiatif ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik yang tertarik pada aspek sejarah maupun religi. Secara khusus, ia menargetkan kedatangan umat Buddha dari berbagai penjuru dunia.

"Dengan begitu, akan semakin banyak yang hadir, baik wisatawan karena alasan sejarah maupun alasan religi. Mudah-mudahan semakin banyak juga nanti umat Buddha dari seluruh dunia yang datang ke sini," kata Fadli Zon. Ia juga menyoroti potensi besar dari populasi umat Buddha global yang diperkirakan mencapai 500 hingga 600 juta jiwa. "Kalau satu persen saja bisa 5-6 juta (pengunjung)," pungkasnya, menunjukkan optimisme terhadap dampak positif pemasangan chattra tersebut.

Dalam pernyataannya, Trump tidak secara langsung menyebut kelompok Hizbullah, yang didukung Iran dan menjadi pihak utama dalam baku tembak dengan Israel selama enam pekan terakhir. Namun, melalui unggahan lanjutan di platform Truth Social, Trump secara tegas mendesak Hizbullah untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata ini. "Saya berharap Hizbullah akan bertindak bijaksana dan benar selama periode krusial ini," tulisnya.

Menyusul pengumuman penting tersebut, Presiden Trump mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun ke Gedung Putih untuk melanjutkan pembicaraan. Kesepakatan gencatan senjata ini dijadwalkan berlangsung selama sepuluh hari, dengan potensi perpanjangan jika negosiasi menunjukkan kemajuan signifikan.

Isi Perjanjian dan Aksi Militer Sebelumnya

Sebelum gencatan senjata resmi berlaku, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merilis pernyataan bahwa mereka telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 380 target Hizbullah di Lebanon selatan dalam 24 jam terakhir. Target-target tersebut meliputi peluncur roket, markas, serta anggota kelompok Hizbullah. Sementara itu, tembakan perayaan dilepaskan ke udara dari pinggiran selatan Beirut pada 17 April 2026, menyambut dimulainya gencatan senjata.

Reaksi Berbagai Pihak

Iran menyambut baik gencatan senjata di Lebanon, menyebutnya sebagai kemenangan diplomatik dan hasil dari "perlawanan" Hizbullah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, menyatakan Teheran melihat gencatan senjata ini sebagai bagian dari pemahaman yang lebih luas dengan Amerika Serikat, yang difasilitasi oleh Pakistan. Iran secara konsisten mendorong gencatan senjata regional yang lebih komprehensif.

Para pejabat senior Iran juga menyoroti peran sentral Hizbullah. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, melalui unggahan berbahasa Arab di X, menegaskan bahwa kesepakatan ini "tidak lain adalah hasil dari keteguhan Hizbullah dan persatuan Poros Perlawanan," istilah yang digunakan Teheran untuk jaringan sekutu regionalnya. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Esmail Qaani, bahkan menyebut Hizbullah sebagai "pemenang," menekankan bahwa kesepakatan ini buah dari ketangguhan perlawanan Lebanon dan dukungan Republik Islam Iran. Media pemerintah Iran juga menggemakan sentimen ini, melaporkan bahwa perlawanan Iran dan Hizbullah "memaksa" AS dan Israel menerima gencatan senjata.

Para pemimpin Israel dan Lebanon sama-sama menyambut baik gencatan senjata ini. PM Netanyahu menyebutnya sebagai "kesempatan untuk mencapai perjanjian damai bersejarah," sementara Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam berharap kesepakatan ini memungkinkan warga yang mengungsi akibat konflik untuk kembali ke rumah mereka.

Hizbullah sendiri mengisyaratkan kesediaannya untuk mematuhi gencatan senjata, namun dengan syarat "penghentian serangan secara menyeluruh" di seluruh Lebanon dan "tidak ada kebebasan bergerak bagi pasukan Israel." Perlu dicatat, kelompok yang didukung Iran ini tidak termasuk dalam struktur aparat keamanan pemerintah Lebanon.

Tanggapan Internasional

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, memuji peran Amerika Serikat dalam memfasilitasi gencatan senjata, mendesak semua pihak untuk "sepenuhnya menghormati" dan "mematuhi hukum internasional setiap saat." Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyebut kesepakatan itu sebagai "kelegaan," sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menekankan bahwa gencatan senjata harus dimanfaatkan untuk "mundur dari kekerasan" dan menciptakan ruang bagi perundingan demi "perdamaian yang lebih berkelanjutan."

Zona Penyangga Israel dan Proses Negosiasi

Meskipun ada kesepakatan, PM Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel akan mempertahankan "zona keamanan" sedalam 10 km di Lebanon selatan. "Kami ada di sana, dan kami tidak akan pergi," tegasnya, menambahkan bahwa zona penyangga ini penting untuk "menghalangi bahaya invasi." Israel kembali memasuki Lebanon selatan pada awal Maret, mengklaim zona ini diperlukan untuk melindungi komunitas di Israel utara.

Negosiasi untuk meredakan konflik ini melibatkan pembicaraan langsung yang jarang terjadi antara Israel dan Lebanon di Washington awal pekan ini. Sejak awal Maret, Israel telah melancarkan serangan udara mematikan di Beirut dan wilayah selatan Lebanon. Trump menyatakan kesepakatan tercapai setelah "percakapan yang sangat baik" dengan Aoun dan Netanyahu, namun tidak menjelaskan apakah Hizbullah terlibat langsung. Menariknya, media Israel melaporkan bahwa pengumuman gencatan senjata ini mengejutkan Israel, dengan rapat kabinet keamanan diadakan hanya lima menit sebelum pengumuman, dan para menteri tidak diberi kesempatan untuk berpendapat.

Kaitan dengan Konflik Iran dan Dampak Kemanusiaan

Ketika gencatan senjata antara AS dan Iran diumumkan, muncul pertanyaan tentang keterlibatan Lebanon. Pejabat Pakistan dan Iran menyatakan Lebanon terlibat, namun Israel dan juru bicara Presiden AS, Karoline Leavitt, membantahnya. Konflik di Lebanon sendiri berawal pada 2 Maret, ketika Israel menggempur Lebanon sebagai respons atas serangan Hizbullah menyusul serangan AS dan Israel ke Iran. Sejak itu, kedua belah pihak terus saling serang.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 2.100 orang tewas dan 7.000 lainnya luka-luka akibat serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret, termasuk sedikitnya 260 perempuan dan 172 anak-anak. Sebanyak 91 tenaga kesehatan juga tewas dan 208 luka-luka, dengan lebih dari 120 serangan Israel menghantam ambulans dan fasilitas medis. Analisis bangkaterkini.id (BBC Verify) menemukan lebih dari 1.400 bangunan di Lebanon hancur. Di sisi lain, serangan Hizbullah menewaskan dua warga sipil Israel dan 13 tentara Israel tewas dalam pertempuran di Lebanon.

Pada Kamis (16/04), militer Israel menghancurkan jembatan terakhir yang menghubungkan wilayah selatan Lebanon dengan bagian lain negara itu, mengisolasi kawasan tersebut. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Lebanon akan potensi pendudukan jangka panjang di beberapa wilayah.

Berangkat dari Pontianak, pusat koordinasi operasi, tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur seperti Basarnas, TNI, Polri, dan relawan telah dikerahkan secara maksimal. Mereka berpacu dengan waktu untuk mencapai lokasi kejadian yang dikenal memiliki medan yang menantang dan sulit dijangkau.

Operasi skala besar ini difokuskan untuk menemukan korban dan puing-puing pesawat secepat mungkin. Pihak berwenang berharap upaya percepatan ini dapat memberikan kejelasan mengenai nasib seluruh penumpang dan awak helikopter Airbus H130 tersebut. Perkembangan lebih lanjut mengenai operasi pencarian akan terus disampaikan kepada publik.

Melalui pernyataan resmi yang diakses oleh Bangkaterkini.id pada Kamis (16/4/2026), Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan bahwa kasus hukum yang menjerat Hery Susanto merupakan peristiwa yang terjadi pada periode sebelumnya (2021-2026). Mereka menyatakan penyesalan mendalam atas kejadian ini dan berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan pelayanan publik dengan integritas penuh.

Pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik ini juga menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Mereka menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang, sembari mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap Hery Susanto. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel yang berlangsung antara tahun 2013 hingga 2025. Hery diduga kuat telah menerima suap senilai Rp 1,5 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Kamis (16/4), menjelaskan bahwa Hery Susanto diduga menerima sejumlah uang dari Saudara LKM, Direktur PT TSHI. Total dana yang diserahkan dari satu pihak ini mencapai kurang lebih Rp 1,5 miliar.

Syarief menambahkan, Hery Susanto diduga berperan dalam pengaturan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PT TSHI. Ia disebut berupaya agar Ombudsman mengoreksi kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait PNBP tersebut, dengan tujuan agar PT TSHI dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap kewajiban pembayaran yang harus ditanggung.

Ibas menyoroti kekayaan tak terhingga yang dimiliki Indonesia dalam bidang seni dan budaya, mulai dari ragam tarian, alunan musik, hingga karya seni rupa dan pertunjukan. "Potensi luar biasa ini seharusnya tidak hanya kuat di kancah domestik, tetapi juga mampu kita angkat ke panggung internasional," ujarnya. Ia menekankan bahwa industri seni budaya kreatif bukan sekadar penegas jati diri bangsa, melainkan juga generator ekonomi yang prospektif, baik di pasar lokal maupun global. Ibas secara khusus mengajak generasi muda untuk lebih mencintai, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya sendiri, alih-alih hanya terpukau pada budaya asing. "Kita harus mendidik mereka untuk tidak hanya melestarikan, tetapi juga memajukan dan mempercepat manfaat dari budaya kita," tegasnya.

Dalam konteks pelestarian, Ibas menggarisbawahi pentingnya pendekatan inovatif dan kreatif, termasuk integrasi warisan budaya dengan terobosan di era digital. Ia mengakui bahwa pesatnya digitalisasi dan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), NFT, serta galeri digital, menghadirkan tantangan sekaligus peluang. "Teknologi ini ibarat dua mata pisau; bisa menjadi potensi besar, namun juga ancaman jika tidak dikelola secara bijaksana," jelasnya. Oleh karena itu, sinergi antara tradisi budaya Indonesia, baik klasik maupun modern, dengan inovasi teknologi harus diperkuat demi menjaga relevansi dan daya saing seni budaya bangsa di kancah global.

Tidak hanya itu, Ibas juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi para pelaku seni, mulai dari minimnya akses pasar hingga kurangnya apresiasi ekonomi terhadap karya-karya mereka. Ia menegaskan bahwa sektor seni budaya bukan sekadar ekspresi artistik, melainkan juga instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. "Para pekerja seni membutuhkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) serta kebijakan yang pro-mereka, sehingga mereka dapat berkarya tanpa rasa cemas," tambahnya.

Guna memperkuat ekosistem seni dan budaya, Ibas mengusulkan serangkaian langkah strategis, meliputi promosi budaya lintas negara, penguatan peran BUMN di sektor pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang seni dan budaya, seperti kurator dan pemandu wisata. Perhatian khusus juga diberikan pada revitalisasi museum agar tetap relevan di era digital. Ibas mendorong digitalisasi koleksi, pengembangan fitur interaktif berbasis teknologi seperti AI dan video mapping, serta pembentukan platform digital terintegrasi untuk museum-museum di seluruh Indonesia. "Museum harus bertransformasi menjadi ruang yang hidup dan dinamis, bukan sekadar tempat statis. Teknologi memungkinkan kita menyajikan pengalaman yang lebih edukatif dan memikat," jelasnya.

Ibas menegaskan kembali bahwa seni adalah pewaris peradaban bangsa dan instrumen vital untuk memperkokoh persatuan serta kedaulatan negara. "Seni adalah bahasa universal yang melampaui segala batasan, menjadi jembatan penghubung antar bangsa. Lebih dari sekadar simbol identitas, seni juga merefleksikan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, berbagai aspirasi turut disampaikan oleh para pelaku seni. Bayu Genia Chrisby dari Galeri Nasional menyoroti infrastruktur galeri yang masih terbatas. Pradetya Novitri dari Yayasan Titimangsa mengemukakan bahwa seni teater semakin diminati, namun masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Dewi Ratna Ningsih, Putri Indonesia 2025, menekankan pentingnya jaminan kesejahteraan, termasuk asuransi, bagi para seniman. Sementara itu, Nyoman Trianawati menyuarakan kebutuhan akan ruang dan pendanaan untuk pelestarian tari tradisional. Kathalizsa dan Agung Sentausa menyoroti kendala akses pendanaan, manajemen seni yang belum profesional, serta urgensi pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang adaptif terhadap industri kreatif.

Seluruh pandangan ini menggarisbawahi urgensi sinergi antara pemerintah, legislatif, dan komunitas seni dalam membangun ekosistem kebudayaan yang kokoh dan berkelanjutan. Fraksi Partai Demokrat, dalam kesempatan ini, juga menegaskan komitmennya melalui program Dana Indonesiana 2.0 serta pentingnya regulasi yang melindungi HKI para seniman. Penguatan sektor seni dan budaya, demikian disimpulkan, bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan dukungan kolektif dari sektor swasta, masyarakat, dan lembaga budaya. Kolaborasi multipihak ini krusial untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan kreatif terkemuka di Asia Tenggara dan dunia.

Sebagai wujud dukungan nyata, Ibas menyerahkan bantuan simbolis kepada Kepala Museum Nasional, Indira Estianty Nurjadin, yang diharapkan dapat menunjang operasional dan pengembangan museum. Ia kemudian mengajak para peserta meninjau koleksi museum, termasuk menjajal fitur interaktif AI ‘Paras Nusantara’ dan mengamati koleksi ikonik seperti Arca Bhairawa serta fosil Homo erectus yang baru kembali ke tanah air setelah lebih dari 130 tahun. Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, termasuk Marwan Cik Asan, Sabam Sinaga, Iman Adinugraha, dan Anita Jacoba Gah, turut hadir dalam acara penting ini.

"Mata kanannya terkonfirmasi terpapar asam sulfat, sebuah zat yang sangat korosif," ungkap Fadhil Alfathan dari tim advokasi Andrie kepada Bangkaterkini.id. "Ada potensi kebutaan, meskipun harapan untuk pulih masih terbuka."

Tim medis RSCM mengambil langkah menutup total mata kanan Andrie, membalutnya dan mengistirahatkan selama empat bulan ke depan sebelum evaluasi lebih lanjut. Perawatan yang diberikan sangat kompleks, melibatkan pengangkatan jaringan kulit mati dan pencangkokan untuk menutup luka terbuka. Kondisi mata kanan sempat memburuk dengan gangguan aliran darah, penipisan jaringan, dan peradangan berkelanjutan. Serangkaian operasi, mulai dari penambalan jaringan hingga penutupan kelopak mata sementara, telah dilakukan untuk menjaga keutuhan bola mata dari kerusakan permanen. Hingga akhir Maret, sebagian luka di tubuhnya mulai mengering dan tertutup kulit baru, menandakan proses pemulihan yang perlahan. Namun, mata kanan tetap menjadi area paling rentan, dengan kornea yang menipis dan sempat mengalami kebocoran.

Di balik penderitaan fisik yang belum sepenuhnya pulih, Andrie Yunus dikenal luas bukan sebagai korban, melainkan sebagai sosok yang tak pernah lelah membela mereka yang tertindas. Baik di meja persidangan, di tengah keramaian aksi jalanan, maupun dalam diskusi mendalam tentang hukum, Andrie Yunus selalu hadir sebagai garda terdepan. Ia mendedikasikan dirinya untuk mendampingi, mengedukasi, dan berjuang bersama para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Rusin, salah satu yang pernah dibantu Andrie, mengenang pertemuan pertama mereka pada Juli 2021. Saat itu, Andrie mendampingi kasus salah tangkap dan kriminalisasi anaknya di Tambelang, Bekasi. Bagi Rusin, Andrie bukan sekadar penasihat hukum, melainkan juga seorang guru yang memperkenalkan makna HAM, keadilan, dan cara memperjuangkannya. Hubungan mereka tak terputus bahkan setelah putusan pengadilan tinggi membebaskan anaknya. "Sangat intens," ujar Rusin kepada Bangkaterkini.id, menambahkan, "Saya sudah menganggapnya seperti anak sendiri."

Andrie terus menjalin komunikasi, mengundang Rusin ke berbagai acara, bahkan mendanai kuliahnya. "Laptop, sepatu, buku, semuanya dari Bang Andrie," kata Rusin, yang merasa Andrie adalah "malaikat tanpa sayap" dalam hidupnya. Namun, insiden penyiraman air keras yang disebut sebagai ‘percobaan pembunuhan’ ini telah menciptakan jarak. Rusin kini hanya bisa menjenguk seminggu sekali, bertemu keluarga Andrie di luar ruang perawatan. "Sudah sebulan saya tidak bisa berkomunikasi langsung," tuturnya, mengungkapkan rasa kehilangan mendalam. Ia berharap Andrie segera pulih dan keadilan ditegakkan. "Saya bertemu orang tua dan saudara-saudaranya. Kami sangat kehilangan, bahkan istri saya sampai menangis karena belum bisa bertemu Bang Andrie. Beliau sering main ke rumah kami. Hingga kini, Bang Andrie tetap menjadi mentor HAM dan hukum pribadi bagi saya dan keluarga," imbuhnya.

Jejak perjuangan Andrie sudah terlihat jauh sebelum ia dikenal luas dalam dunia advokasi. Semangatnya sudah membara sejak masa kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, di mana ia menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Meskipun Jentera merupakan institusi kecil dengan jumlah mahasiswa terbatas, justru di sanalah Andrie mengasah kemampuannya dalam advokasi HAM. Sebagai penerima beasiswa, ia menunjukkan ketertarikan kuat pada isu akses keadilan sejak awal, yang kemudian ia tuangkan dalam skripsinya tentang peran paralegal dalam membantu masyarakat rentan.

Bivitri Susanti, dosen di STH Jentera, mengenal Andrie sejak tahun 2016. "Kesan pertamanya biasa saja," kenang Bivitri kepada Bangkaterkini.id. Di kelas awal yang mengajar pengembangan kemampuan akademik, Andrie adalah salah satu dari banyak mahasiswa yang belajar berpikir kritis dan memahami hukum dalam konteks sosial. Namun, Andrie mulai menunjukkan karakternya saat aktif di organisasi kampus. Di tengah keterbatasan sumber daya dan minimnya jumlah mahasiswa, ia menemukan cara unik untuk bergerak. "Mereka tidak terlalu risau dengan jumlah yang sedikit," kata Bivitri. Ia mengingat Andrie pernah ikut serta dalam aksi menyemen kaki di depan Istana bersama petani Kendeng, menunjukkan keberaniannya meski tanpa massa besar.

Pada gelombang demonstrasi Reformasi Dikorupsi 20