Kedua pelaku yang kini telah diamankan adalah Erick Estrada (39) dan Heri Erlangga (33). Mereka diketahui bekerja sebagai juru parkir di Cafe Daja, Bandar Lampung. Sementara korban penganiayaan keji ini adalah Muhammad Mastur, seorang kakek berusia 90 tahun yang sehari-hari mengabdi sebagai marbot masjid.

Kompol Gigih Andri Putranto, Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, membenarkan penangkapan kedua pelaku. "Kami menerima laporan mengenai tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka di kepala akibat dipukul menggunakan benda tumpul, yakni besi. Korban adalah seorang kakek yang berprofesi sebagai marbot masjid," terang Kompol Gigih, seperti dikutip dari Bangkaterkini.id, Senin (6/4/2026).

Kompol Gigih menambahkan bahwa Erick dan Heri, yang merupakan saudara kandung, kini telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan Pasal 262 KUHPidana Undang-undang RI nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang. Ancaman hukuman maksimal yang menanti mereka adalah pidana penjara selama 5 tahun.

"Fokus utama operasi kami adalah menertibkan peredaran minuman keras, terutama jenis oplosan, yang sangat berpotensi menimbulkan kerawanan kamtibmas dan membahayakan keselamatan warga," jelas Iptu Asep dalam keterangan resminya yang dirilis Minggu (5/4/2026).

Penindakan dimulai dengan menyasar Desa Lulut. Di lokasi tersebut, petugas mendapati sejumlah remaja yang tengah berkumpul. Setelah penyelidikan lebih lanjut, aparat berhasil mengidentifikasi dan menemukan seorang penjual miras yang beroperasi tanpa izin resmi.

Dari tangan penjual tersebut, polisi berhasil mengamankan total 13 botol minuman keras. Rinciannya, 12 botol miras jenis anggur merah dan 1 botol miras jenis anggur putih.

Seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Klapanunggal untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk melanjutkan operasi serupa secara berkala demi memberantas peredaran miras ilegal dan oplosan di seluruh wilayah hukumnya.

"Peredaran miras, terutama yang oplosan, seringkali menjadi akar masalah dari berbagai gangguan ketertiban masyarakat dan pemicu tindak kriminalitas. Untuk itu, kami tidak akan berhenti dan akan terus mengintensifkan operasi ini secara berkelanjutan," tutupnya, menandaskan keseriusan pihak berwajib.

Charles menegaskan bahwa kelalaian SPPG hingga menyebabkan puluhan siswa keracunan harus berujung pada penutupan permanen. Menurutnya, langkah ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban moral, tetapi juga instrumen efek jera yang krusial. "Setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan izin operasionalnya dicabut, tanpa pengecualian," ujar Charles kepada wartawan pada Minggu (5/4/2026). Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus menjadi standar penegakan hukum dan pengawasan nasional, bukan sekadar respons kasuistik.

Lebih lanjut, Charles juga mendesak BGN untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok program MBG. Audit ini harus mencakup pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan, guna memastikan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap titik layanan. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. "Sanksi penutupan permanen harus menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan keselamatan rakyat," tegasnya.

Komisi IX DPR, tambahnya, akan mendorong penguatan fungsi pengawasan lapangan. Hal ini akan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara lebih intensif dan sistematis di setiap unit layanan gizi. "Skema pengawasan preventif harus diperketat agar program strategis nasional ini benar-benar memberikan manfaat gizi, bukan justru menimbulkan risiko kesehatan bagi generasi penerus bangsa," jelas Charles.

Insiden keracunan ini diketahui menimpa 72 siswa dari empat sekolah berbeda di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Para siswa tersebut diduga keracunan setelah mengonsumsi spageti yang merupakan bagian dari menu Makan Bergizi Gratis. Saat ini, para korban sedang menjalani perawatan intensif di tiga rumah sakit rujukan untuk pemulihan.

Menanggapi peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut meninjau langsung penanganan para korban di RSKD Duren Sawit pada Sabtu (4/4/2026). Pramono menyatakan komitmennya untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik. "Seperti kita ketahui bersama, ada dampak dari makanan yang disiapkan oleh SPPG di lokasi Pondok Kelapa Dua," ucap Pramono, mengakui adanya masalah dari makanan yang disajikan.

Peristiwa jebolnya tanggul yang krusial ini berlokasi di Dukuh Solondoko, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah. Menurut laporan, tanggul tersebut tidak mampu menahan debit air hujan yang sangat tinggi dari wilayah hulu menuju hilir, memicu gelombang air bah yang menerjang permukiman.

Banjir besar ini mulai terjadi pada Jumat (3/4/2026) dan dampaknya meluas ke delapan desa yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Demak. Skala kerusakan dan jumlah korban terdampak menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi warga setempat.

Data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa selain satu korban jiwa, sebanyak 2.839 jiwa telah dievakuasi dan kini menempati berbagai titik pengungsian yang aman. Upaya penanganan dan penyaluran bantuan terus dilakukan untuk para pengungsi.

Kerugian material juga cukup signifikan. Sedikitnya lima unit rumah warga dilaporkan roboh total akibat terjangan air, sementara 13 rumah lainnya mengalami kerusakan dengan tingkat sedang hingga berat. Pihak berwenang masih terus melakukan pendataan lengkap mengenai dampak keseluruhan bencana ini.

Video yang beredar luas menunjukkan Riga, mengenakan pakaian lengkap ruang operasi, tampak asyik berjoget di depan kamera saat prosedur bedah sedang berlangsung pada seorang pasien. Kejadian ini pertama kali dilaporkan pada Sabtu (4/4/2026), memicu beragam reaksi dari publik.

Direktur RSUD Datu Beru, dr. Gusnarwin, membenarkan bahwa rekaman tersebut diambil di ruang operasi rumah sakitnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa operasi berjalan sesuai prosedur dan aksi joget tersebut tidak mengganggu jalannya tindakan medis. Pihak rumah sakit telah memanggil Riga dan menyerahkan pembinaan lebih lanjut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Tengah.

Menyusul kegaduhan yang ditimbulkan, Riga Septian Bahri juga telah menyampaikan permohonan maaf melalui video. Ia mengaku aksinya terjadi secara spontan tanpa ada niat politik atau menyindir pihak manapun. "Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada pihak rumah sakit, masyarakat yang tidak senang melihat video saya. Dari hati kecil saya paling dalam, saya minta maaf dan saya berjanji tidak mengulanginya lagi," ucap Riga penuh penyesalan.

Kepala Humas RSUD Datu Beru, Himawan, menambahkan bahwa Riga adalah perawat di bagian bedah dan statusnya saat ini telah dinonaktifkan serta ditarik dari layanan bedah. "Kami menyayangkan terjadinya aksi perawat tersebut saat dokter sedang melakukan operasi pasien," kata Himawan.

Himawan juga menjelaskan bahwa Riga merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, setelah dinonaktifkan dari rumah sakit, yang bersangkutan telah dikembalikan kepada BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah untuk pengawasan dan pembinaan lebih lanjut.

Hasil investigasi internal rumah sakit mengungkap bahwa perawat tersebut sudah berulang kali diingatkan untuk tidak merekam atau menyebarkan video di ruang bedah. Aturan rumah sakit secara tegas melarang membawa telepon seluler ke area steril tersebut. Namun, peringatan itu tidak diindahkan oleh Riga, hingga akhirnya video aksinya berjoget saat dokter menangani operasi menjadi viral.

Meskipun aksi joget tersebut tidak mengganggu jalannya operasi, Himawan menegaskan bahwa tindakan Riga dianggap tidak beretika dan tidak profesional. Hal ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat, menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme dan etika dalam lingkungan medis yang sensitif.

Kolaborasi ini bukan hanya sekadar kerja bakti biasa, melainkan sebuah sinergi kuat yang digencarkan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Ahlul Fikri, seorang warga setempat, mengungkapkan bahwa dukungan datang dari dua arah yang saling melengkapi. "Alhamdulillah, saat ini ada dua bentuk dukungan yang berjalan bersamaan. Pertama dari pemerintah melalui program kerja bakti, dan kedua dari donasi teman-teman perantauan yang ikut membantu, termasuk untuk penyewaan armada pengangkutan," ujar Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).

Fikri menambahkan, kebersamaan menjadi kunci utama. "Yang terpenting bagi kami adalah kebersamaan. Dengan dukungan semua pihak, kami yakin Pante Geulima bisa bangkit dan pulih seperti sedia kala," tegasnya. Kegiatan pembersihan yang melibatkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah ini difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Kamis (2/4). Partisipasi aktif masyarakat menjadi cerminan nyata semangat tinggi warga untuk memulihkan kondisi desa.

Lebih dari sekadar pembersihan lingkungan, program kerja bakti ini juga memberikan dampak ekonomi positif bagi warga terdampak. Setiap individu yang terlibat menerima upah harian, sebuah bantuan signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga di tengah fase pemulihan. Halimah, salah seorang warga yang turut serta, mengaku sangat terbantu. "Alhamdulillah sangat terbantu. Selain bisa ikut membersihkan, kami juga mendapat penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan anak-anak yang masih sekolah," ungkap Halimah.

Halimah berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut, sehingga semakin banyak warga yang bisa terlibat dan merasakan manfaatnya secara langsung. Saat ini, puluhan warga secara bergilir aktif dalam kegiatan pembersihan, menunjukkan semangat kebersamaan sekaligus keadilan dalam berbagi kesempatan kerja. Dengan kolaborasi yang terus terjalin erat antara masyarakat, pemerintah, dan para donatur, warga Pante Geulima memancarkan optimisme tinggi bahwa proses pemulihan akan berjalan lebih cepat. Semangat kebersamaan ini adalah modal tak ternilai untuk mengembalikan kondisi desa agar kembali nyaman dan layak huni.

Berdasarkan pantauan Bangkaterkini.id di lokasi pada Jumat (3/4/2026), pertunjukan ‘Jalan Salib Kreatif’ dimulai tepat pukul 08.50 WIB. Acara diawali dengan lantunan nyanyian yang syahdu, kemudian dilanjutkan dengan pementasan drama yang diperankan oleh sejumlah individu. Sejak dini hari, ribuan jemaat telah memadati pelataran luar gereja, antusias menyaksikan setiap adegan. Suasana khidmat begitu terasa, di mana para jemaat mengikuti jalannya pertunjukan dengan penuh perhatian dan kekhusyukan.

Juru Bicara Gereja Katedral Jakarta, Susyana Suwadie, menjelaskan bahwa pertunjukan ini merupakan kolaborasi seni. "Ini dalam bentuk drama musik dan tari, yang tentunya disutradarai oleh orang muda berbakat, Yogi Tanowo. Ada juga koreografer dan penata musik yang turut berkontribusi," ungkap Susyana di lokasi.

Susyana menambahkan bahwa Jumat Agung adalah kesempatan krusial bagi umat Kristiani untuk meresapi penderitaan dan wafatnya Yesus Kristus. Ia menegaskan, peristiwa penyaliban Yesus merupakan simbol penebusan dosa umat manusia. "Harapannya, melalui rangkaian ini, semua umat dapat terangkat dan diajak masuk dalam perjalanan iman yang mendalam, sehingga mampu memaknai hari sengsara dan wafat Kristus dengan lebih utuh," paparnya.

Untuk menampung antusiasme jemaat, Gereja Katedral telah menyiapkan kapasitas total 5.000 kursi. Ibadah Jumat Agung sendiri dijadwalkan berlangsung dalam tiga sesi utama:

• Sesi pertama pada pukul 12.00 WIB, akan dipimpin oleh Romo Yusuf Edi Mulyono SJ.
• Sesi kedua pukul 15.00 WIB, akan dilayani oleh Romo Macarius Maharsano SJ.
• Sesi ketiga dan terakhir pukul 18.00 WIB, akan dipimpin oleh Romo Yohanes Deodatus SJ.

Angka kepatuhan yang menggembirakan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media pada Kamis (2/4/2026). Menurut Budi, tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN telah mencapai 96,24% tepat pada batas akhir pelaporan, yakni 1 April 2026.

Dari hasil klasifikasi, sektor Yudikatif menunjukkan tingkat kepatuhan tertinggi dengan capaian nyaris sempurna, yaitu 99,99 persen. Disusul kemudian oleh BUMN/BUMD yang mencapai 97,06 persen, serta sektor Eksekutif, termasuk Presiden dan Wakil Presiden, dengan 96,75 persen.

Sementara itu, sektor Legislatif, meskipun menempati posisi terendah, juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan tingkat pelaporan sebesar 82,21 persen. "Catatan itu menandakan adanya perbaikan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan," tambah Budi, menggarisbawahi upaya perbaikan di kalangan wakil rakyat.

Pasca-pelaporan, KPK akan melanjutkan proses verifikasi atas seluruh LHKPN yang telah masuk sebelum akhirnya dipublikasikan. Masyarakat juga diberikan akses penuh untuk memantau langsung data LHKPN melalui laman resmi yang disediakan oleh lembaga antirasuah tersebut.

KPK menilai capaian kepatuhan yang tinggi ini sebagai indikator positif bahwa instrumen LHKPN semakin efektif dalam mendukung sistem pencegahan korupsi. Hal ini, menurut KPK, juga berperan penting dalam memperluas transparansi mengenai harta kekayaan para penyelenggara negara.

Menurut Rahmat Triyono, hasil pemantauan tinggi muka air laut melalui alat Tide Gauge telah mengonfirmasi deteksi tsunami tersebut. Secara spesifik, lima lokasi yang terdampak terbagi menjadi tiga wilayah di Maluku Utara dan dua wilayah di Sulawesi Utara.

Data terkini dari BMKG merinci titik-titik lokasi dan ketinggian gelombang tsunami yang terpantau:

• Halmahera Barat: Terdeteksi pada pukul 06.08 WIB dengan ketinggian 0,30 meter.
• Bitung: Gelombang setinggi 0,20 meter tercatat pada pukul 06.15 WIB.
• Sidangoli: Pada pukul 06.16 WIB, ketinggian tsunami mencapai 0,35 meter.
• Minahasa Utara: Lokasi ini mencatat gelombang tertinggi, yaitu 0,75 meter, pada pukul 06.18 WIB.
• Belang: Terakhir, pada pukul 06.36 WIB, gelombang setinggi 0,68 meter terpantau.

Meskipun beberapa ketinggian gelombang relatif rendah, deteksi ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat di wilayah pesisir untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang guna mengantisipasi potensi bahaya lanjutan.

Peristiwa yang mengganggu operasional kereta api ini dilaporkan terjadi pada Rabu, 1 April 2026. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menjadi pemicu longsoran tanah di kilometer 142+8/9, menyebabkan lintasan rel tertutup total. Informasi mengenai gangguan ini pertama kali diterima oleh Pusat Pengendali Operasi KA (Pusdalopka) Daop 2 Bandung dari kru KA Ciremai pada pukul 14.53 WIB. Sejak laporan tersebut masuk, koordinasi intensif segera dilakukan untuk penanganan cepat dan efektif.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Kuswardojo, menjelaskan bahwa penghentian perjalanan KA merupakan prosedur standar keamanan yang wajib diterapkan dalam situasi darurat seperti ini. Tim tanggap darurat dari KAI segera diterjunkan ke lokasi kejadian. Tugas utama mereka adalah membersihkan material longsoran dari jalur rel serta memastikan keamanan lintasan sebelum kereta api dapat melintas kembali.

Kuswardojo menambahkan, petugas prasarana bersama tim gabungan lainnya kini fokus menangani jalur lintasan dan mengevaluasi kondisi KA Ciremai. Akibat insiden ini, petak jalan Maswati-Sasaksaat untuk sementara waktu tidak dapat dilalui oleh perjalanan kereta api. KAI terus menjalin koordinasi erat dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses penanganan. Ia juga memastikan bahwa semua upaya maksimal sedang dilakukan, termasuk persiapan langkah evakuasi jika sewaktu-waktu diperlukan.