Observasi lapangan yang dilakukan pada Rabu (10/6/2026) menunjukkan bahwa sebagian besar permukaan jalan ini dipenuhi lubang dan retakan. Para pengendara, baik sepeda motor maupun mobil, dipaksa untuk melambatkan laju kendaraan mereka secara drastis, berhati-hati menghindari setiap lubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau kerusakan fatal pada kendaraan.

Titik kerusakan terparah teridentifikasi pada ruas jalan setelah Flyover Ciputat, mengarah ke Jalan RE Martadinata. Di segmen ini, pergerakan kendaraan menjadi sangat lambat, dengan pengendara saling berebut jalur aman untuk menghindari lubang. Akibatnya, kemacetan panjang tak terhindarkan, menciptakan antrean kendaraan yang mengular dan menambah waktu tempuh perjalanan.

Beberapa pengendara yang ditemui mengungkapkan rasa frustrasi mereka. "Kami harus ekstra hati-hati setiap kali lewat sini," ujar seorang pengendara motor. Mereka khawatir bukan hanya kerusakan pada kendaraan, tetapi juga ancaman kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua yang harus bermanuver lincah di tengah kepadatan lalu lintas dan kondisi jalan yang tidak stabil.

Perlu diketahui, Jalan Dewi Sartika bukan sekadar jalan biasa. Statusnya sebagai jalan nasional menempatkannya sebagai arteri utama yang vital, menghubungkan Ciputat dengan Lebak Bulus di Jakarta, sekaligus menjadi gerbang akses penting menuju kota-kota penyangga seperti Depok dan Bogor.

Keterlambatan perbaikan ini secara langsung berdampak pada efisiensi dan kenyamanan perjalanan. Waktu tempuh menjadi lebih lama, dan pengalaman berkendara jauh dari ideal. Desakan perbaikan segera terus disuarakan oleh masyarakat, mengingat peran strategis jalan ini sebagai penghubung krusial antarwilayah di selatan Jakarta dan sekitarnya.

Dengan volume kendaraan yang sangat tinggi setiap harinya, kerusakan jalan ini kian memperparah hambatan mobilitas dan kelancaran aktivitas harian warga.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan statusnya sebagai jalan nasional dan intensitas lalu lintas yang padat, perbaikan Jalan Dewi Sartika adalah sebuah keharusan yang mendesak. Langkah ini krusial untuk memastikan keselamatan, meningkatkan kenyamanan, dan menjamin kelancaran arus kendaraan bagi ribuan pengguna jalan yang melintasinya setiap hari.

Dalam putusan banding yang diakses dari laman direktori putusan Mahkamah Agung pada Rabu (10/6/2026), majelis hakim banding memang mengubah beberapa aspek dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Maret 2026. Namun, pidana pokok berupa 16 tahun penjara bagi Ariyanto Bakri tetap dipertahankan. Selain itu, denda sebesar Rp 600 juta subsider 150 hari pidana kurungan juga tidak berubah.

Perubahan krusial terletak pada uang pengganti, yang kini melonjak menjadi Rp 21.602.138.412 (sekitar Rp 21,6 miliar), dengan subsider 7 tahun kurungan jika tidak mampu membayar. Sebelumnya, pada putusan tingkat pertama, uang pengganti ditetapkan sebesar Rp 16.250.000.000 (sekitar Rp 16,2 miliar) dengan subsider 6 tahun kurungan. Majelis hakim banding juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Majelis hakim banding yang mengesahkan putusan ini pada Senin (8/6) dipimpin oleh Budi Susilo sebagai ketua, dengan anggota Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Bragung Iswanto. Sementara itu, Budiarto bertindak sebagai panitera dalam perkara banding tersebut.

Kasus ini mencuat dari dugaan suap untuk memengaruhi vonis bebas dalam perkara minyak goreng yang melibatkan sejumlah pihak, menyeret nama Ariyanto Bakri dalam jerat hukum yang kini semakin dipertegas oleh putusan banding.

Berdasarkan laporan dari media lokal Iran yang dikutip oleh AFP pada Rabu (10/6/2026), dentuman keras akibat ledakan terdengar di berbagai titik di Provinsi Hormozgan. Lokasi yang terdampak meliputi Pulau Qeshm dan area pesisir yang berdekatan dengan Selat Hormuz. Beberapa saksi mata bahkan melaporkan penampakan jet tempur AS di langit, menambah ketegangan di kawasan strategis tersebut.

Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam pernyataannya di platform X, menegaskan bahwa serangan tersebut dimulai pada pukul 17.00 ET (04.00 WIB) dan merupakan "respons proporsional" terhadap insiden jatuhnya helikopter Apache Angkatan Darat AS. Mereka menyebut tindakan ini sebagai "serangan pertahanan diri" yang diinstruksikan langsung oleh Panglima Tertinggi, sebagai balasan atas "agresi Iran yang tidak dapat dibenarkan."

Beberapa saat setelah laporan awal, stasiun penyiaran negara Iran, IRIB, mengumumkan melalui Telegram bahwa serangan udara di sepanjang pantai selatan Iran telah mereda. "Situasi sekarang dilaporkan tenang," demikian pernyataan IRIB, mengindikasikan berakhirnya ketegangan militer sementara di wilayah tersebut.

Peristiwa jatuhnya helikopter Apache ini menandai pesawat berawak kedua milik AS yang dikonfirmasi ditembak jatuh oleh Iran selama konflik di Timur Tengah. Sebelumnya, sebuah jet tempur F-15 dilaporkan hilang pada bulan April. Insiden ini menambah ketegangan dan menjadi ancaman terbaru terhadap gencatan senjata yang telah berlangsung sejak 8 April, di tengah upaya AS dan Iran untuk bernegosiasi mengakhiri perang.

Dalam sebuah pernyataan, Trump mengungkapkan bahwa ia telah menerima laporan "tadi malam Iran menembak jatuh salah satu Helikopter Apache kami yang sangat canggih saat berpatroli di Selat Hormuz." Meskipun tidak ada awak pesawat yang terluka, Trump bersumpah akan membalas serangan tersebut. "Amerika Serikat harus membalas serangan ini," tegasnya.

Helikopter Apache dikenal sebagai pesawat serang canggih dengan dua awak, dipersenjatai senapan rantai 30mm dan mampu membawa berbagai persenjataan lain, termasuk rudal Hellfire.

Komando Pusat AS (CENTCOM), yang bertanggung jawab atas pasukan AS di Timur Tengah, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa dua awak Apache "diselamatkan oleh pasukan Amerika setelah helikopter mereka jatuh di dekat pantai Oman." CENTCOM menambahkan dalam unggahan di X bahwa "Para prajurit diselamatkan dengan selamat dalam waktu sekitar dua jam dan berada dalam kondisi stabil." Selain itu, drone permukaan angkatan laut turut membantu dalam operasi penyelamatan awak helikopter yang jatuh tersebut.

Penetapan ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (9/6/2026). Taufik merinci bahwa Adi Triyadi bertindak sebagai penghubung utama dalam penyerahan uang hasil suap dari pihak swasta kepada Bupati Edison, yang prosesnya melibatkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sesdisdikbud) Kabupaten Muara Enim, Abi Nurwardani (ABN).

Menurut Taufik, alur dana suap ini bermula dari Cory Erin Hardi (CRH), seorang marketing dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA) yang juga telah menjadi tersangka. Cory menyerahkan sejumlah uang kepada Abi Nurwardani, yang kemudian ditampung dalam rekening nominee. Dari jumlah tersebut, Abi menarik tunai 5 persen, setara dengan Rp 500 juta, yang disebut sebagai ‘jatah’ khusus untuk Bupati Edison.

Selanjutnya, uang tunai tersebut diserahkan oleh Abi kepada Radiansa (RDS), salah satu pihak swasta yang terlibat. Radiansa kemudian meneruskan uang itu kepada Adi Triyadi, yang merupakan orang kepercayaan sekaligus kerabat dekat Bupati Edison. "Penyerahan uang kepada EDS dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening para nominee melalui saudara RDS kepada saudara AD selaku orang kepercayaan sekaligus kerabat EDS. Adapun uang yang diterima digunakan untuk keperluan pribadi EDS," terang Taufik, mengutip pernyataan resmi KPK.

Pemberian uang dari Cory Erin Hardi kepada Abi Nurwardani ini, jelas Taufik, memiliki maksud dan tujuan tertentu. "Ada maksud dan tujuan, agar pihak swasta dapat menjaga ‘hubungan baik ke depan’ dengan pemerintah daerah, sehingga mereka dapat dimenangkan kembali dalam proyek-proyek daerah berikutnya," ungkap Taufik, menjelaskan motif di balik suap tersebut.

Selain kepada Bupati Edison, dana suap ini juga didistribusikan kepada pihak-pihak lain. Kepala Dinas (Kadis) menerima 3 persen dari total suap, sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara masing-masing mendapatkan 1 persen.

Secara keseluruhan, KPK telah menetapkan empat individu sebagai tersangka dalam perkara ini, meliputi:

1. Edison, Bupati Muara Enim.
2. Abi Nurwardani, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026.
3. Adi Triyadi, keponakan Bupati sekaligus orang kepercayaan.
4. Cory Erin Hardi, Marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Atas perbuatannya, Edison, Abi Nurwardani, dan Adi Triyadi dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Cory Erin Hardi sebagai pihak swasta disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan atau Pasal 605 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

KPK telah melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 9 hingga 28 Juni 2026. Mereka kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, menunggu proses hukum lebih lanjut.

Melalui kuasa hukumnya, Agust Doloksaribu, Ecohome memaparkan bahwa mereka telah menanggapi somasi dari KaisarTV sejak 4 Juni 2026. Salah satu poin krusial dalam tanggapan tersebut adalah ajakan kepada KaisarTV untuk merasionalisasikan permintaan ganti rugi fantastis sebesar Rp 1.080.000.000 (Rp 1 miliar lebih). "Isi tanggapan kami, yang seluruhnya dapat ditemukan dalam lampiran agar jelas apa adanya, pada intinya mengajak Kaisar TV untuk merasionalisasikan kerugiannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang logis untuk dipaparkan terlebih dahulu sebelum sampai pada permintaan ganti rugi dengan total Rp 1.080.000.000," ungkap Agust.

Agust juga mengutarakan bahwa Ecohome belum dapat memenuhi undangan KaisarTV untuk pertemuan tatap muka, sembari berharap adanya respons tertulis terlebih dahulu sebelum diskusi lebih lanjut. Pihak Ecohome menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan perhitungan kerugian yang diajukan KaisarTV, asalkan detailnya jelas dan tidak dapat diperdebatkan. Ia menyoroti fakta bahwa hanya sekitar 4 detik potongan konten KaisarTV yang digunakan dari total 30 detik konten kliennya. Lebih lanjut, Agust menyebut belum ada penjelasan konkret dari KaisarTV terkait bagaimana kerugian tersebut dihitung, atau keuntungan apa yang diperoleh Ecohome dari penayangan video tersebut. "Pesan kami sederhana sekali sejak semula, mari merasionalkan segala sesuatu," pungkasnya.

Di sisi lain, laporan dugaan tindak pidana UU ITE dan pelanggaran hak cipta ini sebelumnya telah dilayangkan oleh KaisarTV ke Polda Metro Jaya pada 8 Juni 2026. Laporan tersebut telah diterima dan teregistrasi dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor STTLP/B/4105/VI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pemimpin Redaksi KaisarTV, Abdul Gafur, menjelaskan bahwa laporan ini didasari temuan penggunaan cuplikan podcast produksi KaisarTV tanpa izin oleh Ecohome Indonesia di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Threads, dan YouTube Shorts.

Gafur menegaskan bahwa tindakan Ecohome tersebut berpotensi merugikan perusahaan media yang telah menginvestasikan waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya besar dalam proses produksi konten, mulai dari riset hingga distribusi. "KaisarTV dibangun dengan kerja keras, dedikasi tim, waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit, serta kepercayaan jutaan penonton muda Indonesia. Konten kami bukan aset yang bisa diambil begitu saja untuk kepentingan komersial pihak lain tanpa izin," tegas Gafur dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan bahwa penggunaan konten tanpa izin untuk tujuan komersial merupakan persoalan serius yang tidak dapat dianggap remeh. Sengketa ini kini menunggu langkah selanjutnya dari kedua belah pihak, serta proses hukum yang akan berjalan.

Menyikapi insiden yang cepat menjadi viral, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera bergerak. Pada Minggu (7/6), tim Satpol PP melakukan konfirmasi langsung ke lokasi. Puncaknya, Helen’s Night Mart resmi disegel pada Senin (8/6) siang, menghentikan seluruh operasional tempat hiburan tersebut sebagai langkah tegas pemerintah daerah. Saat ini, pihak kepolisian juga tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengusut tuntas kasus ini.

Aang menjelaskan bahwa langkah cepat ini diambil setelah insiden tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial pada Minggu pagi. "Ini sudah kita tangani bersama Forkopimda, Polres sedang melakukan penyelidikan. Setelah viral, kami langsung meminta Kasatpol PP untuk mengkonfirmasi dan memastikan lokus peristiwa ini," ujar Aang di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil konfirmasi dan pengakuan dari pengelola Helen’s Night Mart, Pemkab Karawang memutuskan untuk melakukan penyegelan sementara tanpa batas waktu yang ditentukan.

Lebih lanjut, Pemkab Karawang tidak hanya berhenti pada penindakan, melainkan juga merancang upaya pembinaan komprehensif. Mengingat mayoritas pelaku adalah remaja, penanganan kasus LGBT ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama lintas instansi. Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) akan dilibatkan dalam program pembinaan ke depan. "Penanganan kasus LGBT ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, apalagi mayoritas pelaku dalam video ini merupakan remaja di bawah umur," tegas Aang, menekankan pentingnya kolaborasi untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada para remaja yang terlibat.

Laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor STTLP/B/4105/VI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 8 Juni 2026. Abdul Gafur, Pemimpin Redaksi KaisarTV, menjelaskan bahwa pihaknya mengambil langkah hukum setelah menemukan cuplikan podcast produksi KaisarTV digunakan secara tidak sah di berbagai platform media sosial Ecohome Indonesia, termasuk Instagram, TikTok, Threads, dan YouTube Shorts.

Dalam unggahan yang dimaksud, Ecohome Indonesia diduga mengambil dan memakai sebagian dari konten podcast KaisarTV sebagai materi promosi dan pemasaran produk mereka. Gafur menegaskan bahwa tindakan semacam ini berpotensi merugikan perusahaan media yang telah menginvestasikan sumber daya besar dalam seluruh proses produksi konten, mulai dari riset, pengembangan ide, produksi, hingga distribusinya kepada khalayak.

"KaisarTV dibangun dengan kerja keras, dedikasi tim, waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit, serta kepercayaan jutaan penonton muda Indonesia. Konten kami bukan aset yang bisa diambil begitu saja untuk kepentingan komersial pihak lain tanpa izin. Karena itu, penggunaan konten tanpa izin untuk kepentingan komersial merupakan persoalan serius yang tidak dapat dianggap sepele," ujar Gafur dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/6/2026).

Laporan ini merujuk pada dugaan pelanggaran Pasal 48 UU ITE juncto Pasal 32, serta Pasal 9 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gafur berharap proses hukum ini dapat menjadi komitmen untuk menjaga ekosistem kreatif, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memberikan edukasi agar setiap karya kreatif dihargai selayaknya.

Army Mulyanto, pengacara yang mewakili KaisarTV, menambahkan bahwa perlindungan hak cipta adalah elemen krusial dalam menjaga iklim industri kreatif yang sehat. Menurutnya, kepastian hukum bagi para pelaku industri kreatif dapat terwujud melalui penegakan hak cipta. "Kami menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Saat ini laporan telah diterima oleh Polda Metro Jaya dan sedang ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Harapannya, perkara ini dapat menjadi pengingat pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual di era digital," kata Army.

Kronologi kasus ini bermula pada 29 November 2024, ketika KaisarTV mempublikasikan episode podcast K-PODS berjudul ‘Ngantuk Habis Makan? Alarm Gula Darah Tinggi dan Risiko Diabetes! dr Hans Kristian #KPODS’ di kanal YouTube mereka. Episode tersebut diproduksi secara mandiri oleh tim KaisarTV, lengkap dengan biaya, kru, dan fasilitas studio sendiri.

Kemudian, pada 24 Mei 2026, KaisarTV menemukan bahwa akun resmi Instagram @ecohome_indonesia telah mengunggah konten pada 24 Maret 2026 yang berisi potongan podcast tersebut. Konten ini kemudian didistribusikan ke berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube Shorts, dan Threads, dengan tujuan promosi komersial produk air fryer.

KaisarTV menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apa pun kepada PT Ecohome International Indonesia untuk menggunakan, mereproduksi, mendistribusikan, atau memodifikasi konten tersebut. Pihak KaisarTV juga telah melayangkan somasi melalui kantor pengacara Rahman, Mulyanto, Huda & Partners Law Office pada 2 Juni 2026 kepada Ecohome Indonesia. Somasi tersebut menuntut penghentian penggunaan konten, penghapusan menyeluruh, permintaan maaf tertulis, serta pembayaran ganti rugi.

PT Ecohome International Indonesia, melalui kuasa hukumnya, pada 4 Juni 2026, disebut telah mengakui penggunaan konten KaisarTV dan menyampaikan permohonan maaf. Namun, respons tersebut tidak disertai dengan proposal penyelesaian yang konkret dan proporsional, yang kemudian mendorong KaisarTV untuk melanjutkan kasus ini ke ranah hukum.

Kunjungan ini, yang pertama bagi Xi dalam tujuh tahun terakhir, menjadi sorotan dunia. Setibanya di Pyongyang, Xi Jinping dan istrinya, Peng Liyuan, disambut hangat oleh Kim Jong Un dan istrinya, Ri Sol-ju. Xi memuji "persahabatan yang tak tergoyahkan" antara Beijing dan Pyongyang, menegaskan kembali peran Tiongkok sebagai mitra dagang utama serta penyokong diplomatik dan ekonomi bagi negara yang telah lama menghadapi berbagai sanksi internasional.

Penyambutan Xi Jinping diwarnai dengan protokol kenegaraan yang megah. Karpet merah terhampar di landasan pacu saat pesawat Air China yang membawa rombongan tiba. Barisan perwira militer Korea Utara berjajar rapi, sementara anak-anak terlihat memberikan buket bunga kepada Xi dan Peng. Spanduk raksasa bertuliskan "Kami menyambut hangat Kamerad Xi Jinping" juga terpampang di bawah bendera Tiongkok dan Korea Utara, menunjukkan betapa pentingnya kunjungan ini bagi rezim Kim Jong Un.

Momen kunjungan ini terjadi di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Sebelumnya, Xi Jinping telah menjamu Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Di sisi lain, pembicaraan denuklirisasi antara Korea Utara dan Washington masih menemui jalan buntu. Gedung Putih sempat menyatakan bahwa Xi dan Trump "mengkonfirmasi tujuan bersama mereka untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara," namun saudara perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, dengan tegas menyatakan bahwa program nuklir Korut adalah "garis tanpa mundur."

Pertemuan antara Xi dan Kim ini langsung menjadi perhatian para pengamat. Profesor Leif-Eric Easley dari Universitas Ewha Seoul, seperti dikutip bangkaterkini.id, menegaskan bahwa kunjungan Xi bukan sekadar agenda biasa, melainkan memiliki implikasi signifikan terhadap hubungan bilateral dan dinamika regional, terutama di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat.

Kwak Gil Sup, Kepala One Korea Center, menambahkan bahwa serangkaian pertemuan ini menunjukkan keinginan Xi untuk menegaskan pengaruh besar Tiongkok di Semenanjung Korea serta peran kepemimpinannya di Asia Timur Laut, bersaing dengan AS. Selama ini, Beijing kerap menghindar dari sanksi PBB terhadap Pyongyang dan diam-diam memberikan bantuan agar negara tetangganya itu tetap bertahan. Para analis menilai, jika Xi berhasil memulihkan pengaruh eksklusif Tiongkok atas Korea Utara, hal itu dapat menjadi daya tawar penting dalam hubungannya dengan Washington. Hubungan kedua negara sempat dipertanyakan dalam beberapa tahun terakhir karena Korea Utara lebih memprioritaskan kerja sama dengan Rusia, termasuk memasok pasukan dan senjata untuk membantu perang Rusia di Ukraina, sebagai imbalan atas bantuan ekonomi dan militer dari Moskow.

Para pakar memperkirakan Xi akan membawa tawaran paket bantuan ekonomi kepada Korea Utara, seperti pengiriman beras dan pupuk, pembukaan kembali wisata rombongan dari Tiongkok, hingga proyek kerja sama ekonomi antarkedua negara. "Korea Utara tidak bisa hanya bergantung pada Rusia. Mereka tetap perlu menjalin keselarasan dengan Tiongkok," kata Kwak. Pemimpin Tiongkok tersebut juga diperkirakan tidak akan menekan Kim Jong Un terkait isu denuklirisasi Korea Utara. Sebaliknya, dia kemungkinan hanya akan berbicara secara umum mengenai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Profesor Minseon Ku dari DePaul University berpendapat Beijing kemungkinan besar telah menerima status Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir, dengan fokus Xi pada stabilitas kawasan.

Tiongkok memang memainkan peran yang hampir eksklusif dalam ketergantungan perdagangan Korea Utara yang minim. Menurut lembaga think tank The National Committee on North Korea, Pyongyang sangat bergantung pada Tiongkok, mencakup hingga 95% dari total perdagangan dan 85% dari ekspornya. Hampir semua impor Korea Utara, yang pada tahun 2024 hanya mencapai USD 2,33 miliar, berasal dari Tiongkok. Impor ini mencakup minyak bumi dan bahan bakar lain yang sangat penting untuk menjaga ekonomi Korut tetap berjalan, bersama makanan, tekstil, mesin, elektronik, dan kendaraan. Hal ini memberikan Beijing pengaruh ekonomi yang sangat besar terhadap Kim Jong Un.

Ekspor legal Korea Utara sendiri jauh lebih tidak mengesankan, hanya mencapai sekitar USD 360 juta pada tahun 2024. Penjualan luar negeri tersebut sangat kecil, dengan rambut palsu dan wig menjadi produk terlaris satu-satunya, menyumbang sekitar 40% dari total ekspor, terutama ke Tiongkok yang kemudian mengekspornya kembali ke seluruh dunia. Korea Utara beralih ke industri wig untuk mendapatkan pemasukan devisa penting setelah sanksi memblokir ekspor tradisional utamanya seperti batu bara dan mineral, sementara rambut palsu tidak secara eksplisit dilarang. Negara komunis itu juga memiliki pasokan tenaga kerja murah yang melimpah dan sering kali bersifat kerja paksa, cocok untuk industri padat karya dan berteknologi rendah seperti pembuatan wig.

Namun, di balik perdagangan legal yang minim, Korea Utara juga mengandalkan "ekonomi bayangan" yang signifikan untuk mendapatkan devisa. Negara itu mengirim puluhan ribu pekerja ke luar negeri, banyak di antaranya ke Rusia dan Tiongkok, untuk bekerja di sektor konstruksi, penebangan kayu, pabrik, dan perikanan. Program ini secara luas dipandang oleh kelompok hak asasi manusia dan PBB sebagai bentuk lain dari kerja paksa, dengan negara menyita sebagian besar upah mereka, menghasilkan sekitar USD 500 juta per tahun.

Ribuan profesional komputer Korea Utara juga bekerja jarak jauh untuk perusahaan berbasis di AS, Korea Selatan, dan Uni Eropa dengan berpura-pura menjadi freelancer legal menggunakan identitas palsu. Mereka sering memperoleh gaji tinggi yang kemudian dialirkan kembali ke rezim, menghasilkan sekitar USD 800 juta bagi negara pada tahun 2024.

Salah satu sumber pendapatan paling menguntungkan dan canggih adalah program peretasan negara. Sebuah lembaga think tank AS bahkan menyebut pelaku sibernya sebagai "ancaman bersponsor negara paling berbahaya bagi sektor jasa keuangan." Tahun lalu, peretas Korea Utara disebut mencuri rekor USD 2,02 miliar dalam bentuk kripto, mewakili lebih dari setengah dari seluruh pencurian mata uang digital global pada tahun tersebut.

Namun, sumber dana terbesar, yang juga paling sulit dilacak, berasal dari keterlibatan Korea Utara dalam perang di Ukraina dan hubungan dekat Pyongyang dengan Moskow. Korea Utara telah memasok Rusia dengan jutaan peluru artileri, roket, dan rudal balistik, memperkuat mesin perang Kremlin dan menghasilkan sekitar USD 7 miliar hingga USD 13,8 miliar bagi rezim Kim sejak tahun 2023. Pendapatan besar ini, menurut pejabat intelijen yang berbasis di Seoul, digunakan untuk mempercepat program nuklir dan rudal balistik Korea Utara, sekaligus memperoleh tambahan minyak dan makanan dari Tiongkok.

Plh Kapuspenkum Kejagung, Mochamad Jeffry, menjelaskan bahwa kelengkapan berkas perkara ini merupakan hasil kerja keras penyidik. "Tim Jampidsus telah melaksanakan penyerahan Tersangka HS dan Barang Bukti (Tahap II) kepada tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujarnya pada Senin (8/6/2026). Jeffry menambahkan, penyidikan telah mengumpulkan alat bukti yang kuat, termasuk pemeriksaan 38 saksi, 2 ahli, serta analisis dokumen dan barang bukti elektronik. Penggeledahan juga telah dilakukan di sejumlah lokasi di DKI Jakarta.

Kasus ini berakar dari permasalahan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) senilai Rp 130 miliar yang melibatkan PT Toshida Indonesia (TSHI) dengan Kementerian Kehutanan. Direktur Utama PT TSHI, Laode Sinarwan Oda (LS), kemudian mencari jalan keluar dengan menghubungi LKM, seorang individu yang dipercaya oleh Hery Susanto.

Pertemuan antara Laode, LKM, dan Hery Susanto pun terjadi di kantor Ombudsman. Dalam pertemuan tersebut, Hery diduga menyepakati untuk membantu PT TSHI dengan melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian Kehutanan. Namun, pemeriksaan ini dikondisikan seolah-olah berawal dari aduan masyarakat, bukan inisiatif langsung. Sebagai imbalan atas bantuannya, Hery Susanto dijanjikan uang sebesar Rp 1,5 miliar oleh Laode Sinarwan Oda.

Hery Susanto kemudian diduga mengatur Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman sedemikian rupa sehingga menyimpulkan bahwa tagihan Rp 130 miliar dari Kementerian Kehutanan kepada PT TSHI adalah keliru. Ia bahkan memerintahkan PT TSHI untuk melakukan penghitungan ulang sendiri atas beban yang harus dibayarkan kepada negara. Selain menerima uang tunai, Hery juga disinyalir menerima fasilitas lain berupa satu unit rumah huni, sebagaimana diungkapkan oleh Jeffry.

Selain Hery Susanto, penyidik juga telah menetapkan Laode Sinarwan Oda sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara itu, LKM, anak buah Laode yang menjadi perantara, masih berstatus sebagai saksi dalam penyelidikan yang terus bergulir. Dengan rampungnya Tahap II, kasus ini kini sepenuhnya siap untuk diadili di meja hijau.