Sejak Selasa (23/6/2026), suasana di Najaf telah dipenuhi dengan jemaah yang datang untuk berziarah dan mempersiapkan diri menghadapi hari suci tersebut. Obor masha’al, yang berukuran masif, dinyalakan setiap malam selama sepuluh hari pertama Muharam. Ritual ini merupakan bagian integral dari tradisi berkabung mendalam umat Syiah, sebagai simbol duka cita menjelang hari paling sakral dalam kalender mereka.

Asyura, yang diperingati setiap tanggal 10 Muharam, merupakan momen penting untuk mengenang gugurnya Imam Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat secara tragis dalam Pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Peringatan ini memiliki signifikansi yang sangat besar bagi umat Syiah di berbagai negara, menjadi pengingat akan pengorbanan dan perjuangan Imam Hussein yang tak lekang oleh waktu.

Selain Najaf, kota suci Karbala juga menjadi pusat ziarah utama yang menarik jutaan peziarah. Berbagai ritual keagamaan digelar secara serentak di kedua kota tersebut. Penyalaan masha’al tidak hanya sekadar tradisi, melainkan juga menjadi simbol kuat penghormatan serta ekspresi duka cita yang mendalam atas peristiwa Karbala, sebuah tragedi yang terus dikenang dan dihayati setiap tahunnya.

Nayan Project dirancang sebagai sebuah gerakan kampanye dan edukasi komprehensif yang bertujuan untuk menguatkan pemahaman masyarakat, khususnya sejak usia dini, mengenai buta warna. Program perdananya telah berhasil dilaksanakan di SDN 022 Cicadas, Kota Bandung, pada Senin (22/6/2026). Proyek ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara ACI, RS Mata Pusat Cicendo, dan Panon Mahia Nusa. Menurut Celine, buta warna—atau dalam istilah medis disebut color vision deficiency—adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam membedakan warna-warna tertentu, yang disebabkan oleh gangguan pada sel kerucut (cone cells) di retina mata.

Inspirasi di balik Nayan Project bermula dari pengalaman pribadi Celine. Ia memiliki seorang teman yang didiagnosis buta warna sejak kecil. "Karena terdeteksi sejak dini, teman saya bisa menjalani hidup normal dan berkembang optimal. Dari situlah saya merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu," ungkap Celine dalam keterangan persnya, Rabu (24/6/2026). Dorongan ini semakin menguat setelah Celine membaca buku "Nayan dan Misteri Warna" yang ditulis oleh Direktur Utama RS Mata Pusat Cicendo, dr. Antonia Kartika.

Ke depan, Nayan Project tidak hanya berambisi menjangkau lebih banyak provinsi di Indonesia, tetapi juga mendorong BPJS Kesehatan agar dapat menanggung biaya tes deteksi buta warna. Menanggapi pentingnya inisiatif ini, dr. Antonia Kartika, Direktur Utama RS Mata Pusat Cicendo, menjelaskan bahwa prevalensi buta warna di Indonesia masih menunjukkan variasi yang signifikan.

Ia memaparkan, meskipun Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mencatat angka 0,7 persen, beberapa studi lain justru menemukan prevalensi yang lebih tinggi, yaitu antara 2 hingga 5 persen pada populasi usia sekolah. "Oleh karena itu, sangat krusial bagi orang tua dan guru untuk mengenali tanda-tanda awal. Misalnya, anak sering keliru dalam menyebut warna, kesulitan mengikuti materi pelajaran yang mengandalkan kode warna, atau kebingungan saat membaca peta," jelas dr. Antonia.

Menurut dr. Antonia, deteksi dini bukanlah upaya untuk membatasi prospek masa depan anak, melainkan justru sebaliknya. Dengan mengetahui kondisi sejak dini, anak dapat beradaptasi lebih baik dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. "Kesadaran yang terbangun sejak usia dini akan membantu anak memahami bahwa buta warna bukanlah sebuah kekurangan yang menghambat prestasi, melainkan kondisi yang sepenuhnya dapat dikelola melalui pengetahuan dan strategi yang tepat," imbuhnya.

Sebagai penutup, kegiatan perdana Nayan Project ini berhasil menarik partisipasi sekitar 200 peserta, meliputi siswa, guru, dan orang tua. Dalam kesempatan tersebut, ACI juga berkolaborasi dengan produsen alat tulis Snowman, yang turut membagikan bingkisan menarik untuk menambah semangat dan keceriaan anak-anak selama menjalani pemeriksaan mata.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan kepada wartawan bahwa para saksi yang dipanggil berasal dari beragam latar belakang. Mereka meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta pihak-pihak yang terafiliasi dengan perusahaan penyedia layanan visa. "Pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk periode Tahun 2022-2026," ujar Budi.

Pemeriksaan terhadap belasan saksi ini dilakukan di dua lokasi berbeda. Sebagian menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, sementara sebagian lainnya dimintai keterangan di Kantor Polresta Denpasar, Bali.

Berikut adalah daftar 13 saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa hari ini:

Saksi yang Diperiksa di Jakarta:

1. Pisanti, yang menjabat sebagai Analis Kemigrasian Ahli Muda di Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga Ketua Tim ITK.
2. Dewa Made Krisna Gautama, seorang ASN dan staf pada Direktorat Intelijen Keimigrasian.
3. Widhi Deniartomo Arisona, ASN di Direktorat Jenderal Imigrasi sekaligus Ketua Tim.
4. Yusa Setia Budi, ASN di Direktorat Jenderal Imigrasi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim.
5. Adrian Iskandar, ASN di Direktorat Jenderal Imigrasi dan seorang Ketua Tim.
6. Rasidin, seorang ASN yang bertugas sebagai staf Izin Tinggal di Direktorat Jenderal Imigrasi.
7. Rosiana Fitri, ASN yang juga merupakan staf Izin Tinggal di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saksi yang Diperiksa di Polresta Denpasar:

1. Rolly Agustinus Diang, Direktur PT Visa 4 Bali Luwuk.
2. Welmice Elisabeth Laan, Staf Operasional PT Visa 4 Bali Luwuk.
3. I Wayan Darma Setyawan, Staf Keuangan PT Visa 4 Bali Luwuk.
4. Sandhi Hartawan, Direktur PT MSI Service Indonesia.
5. Ahmad Arifin, Staf Operasional PT MSI Service Indonesia.
6. Maria Delviana Milo Boro, Staf Keuangan PT MSI Service Indonesia.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan individu sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka diduga kuat terlibat dalam praktik pemerasan serta penerimaan gratifikasi yang berkaitan erat dengan proses pengurusan izin tinggal bagi WNA.

Skandal korupsi ini disinyalir mulai bergulir sejak Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023. KPK menduga total dana ilegal yang terkumpul dari praktik haram ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 145,5 miliar. Lebih lanjut, lembaga antirasuah itu juga mencurigai bahwa Silmy Karim menerima bagian sebesar Rp 100 juta setiap minggunya dari aliran dana tersebut.

Delapan tersangka yang telah ditetapkan KPK dalam pusaran kasus ini meliputi:

1. Silmy Karim (SK), yang pernah menjabat sebagai Wamen Imipas periode 2025-2026 dan Dirjen Imipas periode 2023-2024.
2. Saffar Muhammad Godam (SMG), Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025.
3. Jaya Saputra (JS), Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi.
4. Tessar Bayu Setyaji (TBS), Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi.
5. Bagus Bramantyo (BGS), seorang Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.
6. Ronald Arman Abdullah (RAA), yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat periode 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat periode 2025-2026.
7. Juniadi Sri Priambudi (JSP), Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
8. Gusti Benar, seorang Staf Subdit Izin Tinggal.

Pernyataan tersebut disampaikan Amiruddin dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa (23/6/2026). Menurutnya, meskipun Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 telah mengatur rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, keberadaan Inpres tersebut dinilai belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, sebuah Perpres dianggap krusial untuk menjadi payung hukum yang lebih kuat dan mengikat.

Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (24/6/2026), Amiruddin menegaskan, "Perlu ada kebijakan politik baru yang disahkan dalam peraturan presiden. Hal ini penting sebagai dasar hukum dan landasan bagi kementerian dan lembaga dalam melaksanakan kerja-kerja pemenuhan dan pemulihan hak-hak bagi korban dan ahli warisnya." Ia menambahkan bahwa upaya pemulihan ini harus menjadi kebijakan negara yang bersifat pasti, berlandaskan pada paradigma bahwa korban adalah pemangku hak, bukan sekadar penerima bantuan.

"Upaya ini merupakan pemulihan hak korban oleh Negara, bukan menempatkan korban sebagai penerima program bantuan pemerintah," jelas Amiruddin, menekankan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab negara, bukan program sosial biasa.

Selain payung hukum, Amiruddin juga menyoroti krusialnya mekanisme pengawasan. Ia mengingatkan bahwa Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Tim Pemantau PPHAM), yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2023 untuk memantau Inpres No. 2 Tahun 2023, telah berakhir masa tugasnya pada Desember 2023. Ini berarti, selama tiga tahun terakhir, tidak ada lagi tim khusus yang mengawasi implementasi rekomendasi tersebut.

Oleh karena itu, Amiruddin menegaskan, "Pelaksanaan pemulihan hak-hak korban harus disertai Tim Pemantau yang melibatkan tokoh-tokoh yang prominen di bidang hak asasi manusia. Supaya program pemulihan ini betul-betul dijalankan dengan baik." Kehadiran tim pemantau yang kredibel diharapkan dapat menjamin akuntabilitas dan efektivitas program pemulihan hak korban.

Sebelumnya, AHY dalam pernyataannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6), mengungkapkan penghormatannya terhadap posisi PDIP. Ia memahami bahwa setiap partai memiliki agenda dan kepentingan tersendiri, namun menekankan pentingnya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan. AHY juga menyoroti pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di posisi oposisi maupun sebagai partai penguasa, yang menurutnya memberikan kelengkapan pengalaman dan rekam jejak.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menjelaskan bahwa partai yang berada dalam koalisi pemerintah memiliki peran menjaga kelancaran program. Sebaliknya, sebagai oposisi, tugasnya adalah memberikan kritik membangun yang disertai solusi, tanpa memecah belah bangsa atau mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah. AHY juga menekankan pentingnya pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) dalam demokrasi, seraya menitipkan pesan kepada Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, Eddhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), untuk terus mengawal semangat positif di parlemen.

Menanggapi hal tersebut, Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa PDIP kerap dituding sebagai dalang di balik berbagai aksi demonstrasi. Ia menyebutkan tudingan serupa pernah terjadi pada tahun 2025 (kemungkinan merujuk pada peristiwa sebelumnya) dan kini kembali muncul pada tahun 2026 (kemungkinan merujuk pada konteks saat ini). Deddy menegaskan bahwa tudingan-tudingan tersebut tidak pernah terbukti, seperti pada tahun 2025 di mana tidak ada satu pun kader PDIP yang diproses hukum terkait demo.

Ketua DPP PDIP ini juga menyinggung tuduhan terhadap salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, sebagai dalang demo, bahkan sampai seorang menteri koordinator seperti AHY ikut berkomentar dengan mengatakan "jangan menghasut". Deddy menilai hal ini membuktikan bahwa partai yang berada di luar pemerintahan seringkali mudah dijadikan kambing hitam.

Menurut Deddy, kegaduhan partai-partai lain mengenai posisi PDIP kemungkinan besar didasari oleh ketidakpuasan internal mereka sendiri di dalam pemerintahan, atau mungkin upaya untuk mendapatkan perhatian lebih dari presiden. Ia menyebut tudingan-tudingan tersebut sebagai "asal bunyi" tanpa didukung fakta yang kuat.

Meskipun demikian, Deddy Sitorus menyatakan PDIP tidak mempersoalkan banyaknya tuduhan tersebut. Ia berpandangan bahwa sentimen publik justru menjadi positif karena melihat aspirasi mahasiswa yang disuarakan adalah kebenaran sejati, bukan hasil rekayasa. Deddy menegaskan bahwa hampir tidak mungkin mengorkestrasi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia hanya dengan mendorong pihak-pihak tertentu, melainkan murni dari gerakan mahasiswa.

Deddy Sitorus lantas meminta partai-partai koalisi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa, alih-alih menjadikan PDIP sebagai kambing hitam. "Kalau mau cari kambing ya pas kurban, jangan pas hari-hari begini," sentil Deddy, menyiratkan agar pihak-pihak terkait tidak mencari kambing hitam saat rakyat dan mahasiswa merasa aspirasi mereka diabaikan.

Gubernur wilayah Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, mengonfirmasi bahwa di Kryvyi Rig, kota asal Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, tiga orang meninggal dunia: dua pria berusia 25 dan 34 tahun, serta seorang wanita berusia 54 tahun. Ganzha juga membagikan visual lokasi serangan yang menunjukkan puing-puing berasap dan bangunan yang hancur. Selain itu, tiga korban tewas lainnya dilaporkan di wilayah Dnipropetrovsk akibat serangan terpisah. Otoritas regional juga mencatat masing-masing satu korban jiwa di wilayah selatan Odesa, Zaporizhzhia, dan Kherson.

Angkatan udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia melancarkan 135 drone pada Selasa (23/6) malam, dengan 118 di antaranya berhasil ditembak jatuh. Invasi Rusia, yang kini memasuki tahun kelima, secara konsisten menghujani Ukraina dengan serangan udara menggunakan drone dan rudal. Sebagai respons, Ukraina juga meningkatkan serangan balasan, seringkali menargetkan depot minyak dan kilang minyak di wilayah Rusia, yang diyakini digunakan untuk membiayai operasi perang.

Menurut informasi yang dihimpun bangkaterkini.id, penampakan Taufik pasca-penangkapan mulai tersebar luas. Ia terlihat terduduk di kursi belakang mobil petugas, dengan kedua tangannya terikat kabel ties berwarna kuning. Mengenakan hoodie gelap dan celana panjang abu-abu, Taufik tampak memegang sebotol air mineral. Perubahan mencolok terlihat pada rambutnya yang kini dipangkas pendek di bagian samping, sangat kontras dengan foto DPO yang sebelumnya dirilis untuk memburu keberadaannya.

Saat ini, Taufik Hidayat telah dibawa ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, mengonfirmasi penangkapan ini dan menyatakan bahwa detail lengkap kasus akan segera dipaparkan kepada publik dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Taufik Hidayat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR di sebuah indekos yang terletak di wilayah Cileunyi. Korban dilaporkan menderita luka serius di sekujur tubuhnya akibat kekerasan fisik yang diduga dialaminya secara terus-menerus selama hampir tiga tahun.

Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Bogor Tengah, Ipda Budi Setiawan, korban adalah seorang driver ojol berusia sekitar 20 tahun yang tengah beristirahat di sekitar Taman Lansia, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah. "Korban merupakan pengemudi ojek online yang sedang menunggu pesanan di area tersebut," jelas Ipda Budi, Selasa (23/6/2026).

Ipda Budi menambahkan, saat kejadian, korban sedang duduk sendirian menanti orderan. Tiba-tiba, pelaku H mendekati korban dan melancarkan aksi pelecehan seksual. Peristiwa ini dilaporkan warga sekitar pukul 12.00 WIB.

Modus operandi pelaku terungkap cukup meresahkan. H diduga melakukan perbuatan tidak senonoh dengan meraba-raba paha korban, kemudian berlanjut hingga menyentuh alat kelaminnya. Merasa sangat tidak nyaman dan terancam, korban segera meminta pertolongan kepada warga sekitar yang kemudian bergegas membantu dan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib.

Pelaku H, yang diketahui merupakan warga Kota Bogor, kini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan di ruang publik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Nabil Husein, yang dikenal sebagai pemilik PT Nahusam Bermartabat Indonesia sekaligus Presiden Klub Borneo FC Samarinda, akan menjalani pemeriksaan di kantor KPPN Balikpapan. "NHS, wiraswasta, pemilik PT Nahusam Bermartabat Indonesia," ujar Budi kepada wartawan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diduga diterima oleh Tersangka Rita Widyasari.

Selain Nabil Husein, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain yang relevan dengan kasus ini. Mereka termasuk pejabat daerah seperti Kepala BPKAD Kab. Kukar Sukotjo dan Sekda Kab. Kukar H. Sunggono, serta beberapa pihak swasta dan ibu rumah tangga, di antaranya Didi Marsono (Direktur Utama PT Bara Kumala Sakti), Ibnu Adi, Indah Nurgusrianty, Haryanto, Nyarmiatik, Kusnadi, H. Mohd Said Amin, Aulia Wirahman (ASN BPKAD Kab. Kukar), dan Cici Andini Balfas (ASN Dinas ESDM Prov. Kaltim).

Perjalanan Kasus Rita Widyasari

Kasus Rita Widyasari sendiri telah bergulir sejak tahun 2017, ketika ia pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Pada tahun 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepadanya. Rita juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Majelis hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110 miliar yang berkaitan dengan perizinan berbagai proyek di Kutai Kartanegara. Upaya hukum Rita untuk melawan vonis tersebut, termasuk permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, kandas setelah ditolak pada tahun 2021. Ia kemudian dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Meskipun telah menjalani hukuman, Rita Widyasari masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada Juli 2024, KPK mengungkapkan adanya temuan baru bahwa Rita juga diduga menerima aliran dana dari sejumlah pengusaha tambang, menambah kompleksitas kasus yang menjeratnya.

Kombes Hendra Rochmawan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, membenarkan status DPO Taufik Hidayat. Konfirmasi tersebut disampaikan seraya menunjukkan poster buronan Taufik kepada awak media. "Iya," singkat Hendra, menguatkan informasi tersebut.

Dalam upaya penanganan kasus ini, Kombes Hendra menjelaskan bahwa pihaknya bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari Jakarta akan segera mendatangi korban. Demi kelancaran proses penyidikan dan menjaga kondisi psikologis korban, Hendra dengan tegas meminta agar tidak ada pihak lain yang mencoba mengambil keterangan dari YTR. Komunikasi dengan korban hanya diperbolehkan bagi keluarga inti, dokter yang merawat, serta penyidik yang menangani kasus ini.

Lebih lanjut, Polda Jabar menginformasikan bahwa penetapan tersangka akan segera dilakukan. Perkembangan terkini mengenai kasus ini rencananya akan disampaikan langsung oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan pada siang hari ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, menandakan keseriusan pihak kepolisian dalam menuntaskan perkara ini.