Salah satu warga yang menunjukkan antusiasmenya adalah Hendri dari Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Ia mengaku sangat gembira dengan kembalinya CFD di Rasuna Said. "Senang sekali, kebetulan rumah saya dekat sini. Akan lebih baik jika diadakan setiap seminggu sekali, agar bisa menjadi sarana hiburan sekaligus olahraga. Ini ide yang bagus," ujar Hendri, Minggu (7/6/2026), setelah mencoba permainan egrang di lokasi.

Menurut Hendri, CFD Rasuna Said menawarkan alternatif menarik bagi warga yang biasanya berolahraga di Bundaran HI. Lokasinya yang strategis dan dekat dengan tempat tinggalnya menjadi nilai tambah. "Ini jadi pilihan selain di Sudirman, Antasari Blok M, atau Sunter. Kami tentu mencari yang terdekat dan paling nyaman. Pokoknya harus rutin setiap minggu," tegasnya. Lebih dari sekadar tempat berolahraga, Hendri juga melihat CFD sebagai ruang rekreasi yang mampu menyegarkan udara di tengah "hutan beton" Jakarta. "Sangat mendukung. Setiap hari kita hirup asap kendaraan, dengan adanya CFD ini, sirkulasi dan perputaran udara di sini jadi lebih baik," tambahnya.

Senada dengan Hendri, Udin, warga Karet Kuningan lainnya, juga menyambut baik pembukaan CFD Rasuna Said. Ia merasa senang karena kini memiliki pilihan lokasi berolahraga di akhir pekan. "Momen seperti ini di Kuningan sangat kami nantikan, ada hiburan sekaligus kesempatan berolahraga," ungkap Udin. Warga Jakarta Selatan lainnya, Ryan, turut mengamini. Baginya, CFD Rasuna Said memberikan variasi tempat berolahraga agar tidak monoton. "Ini bagus sekali, ada opsi jogging selain di GBK. Kami bisa lari-lari dari Kedutaan Besar Malaysia hingga Setiabudi," jelas Ryan.

Namun, Ryan juga menyoroti satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu ketersediaan fasilitas umum. Menurutnya, keberadaan toilet umum sangat krusial. "Sejujurnya, saya kesulitan mencari toilet umum saat kebelet. Kalau harus ke stasiun LRT, kita perlu melakukan tap kartu. Jadi, sangat penting untuk menyediakan fasilitas toilet di area CFD ini," pungkas Ryan, memberikan masukan konstruktif demi kenyamanan pengunjung.

Sosok Pangeran Mateen memang tak asing bagi warganet global. Pria berusia 34 tahun ini sering menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial, berkat karismanya dan gaya hidupnya yang aktif. Sebelum terjun ke dunia diplomatik, Pangeran Mateen telah menempuh jalur pendidikan dan militer yang mumpuni. Pada tahun 2010, ia mengikuti pelatihan militer bergengsi di Royal Military Academy Sandhurst, Inggris, dan berhasil lulus setahun kemudian. Di bidang akademik, ia meraih gelar sarjana politik dari King’s College London, kemudian melanjutkan studinya untuk memperoleh gelar master dari School of Oriental and African Studies (SOAS) di Universitas London.

Kehidupan pribadinya juga sempat menjadi sorotan publik ketika ia melangsungkan pernikahan akbar dengan Anisha Rosnah Isa-Kalebic pada Januari 2024 lalu, sebuah acara yang menyedot perhatian dunia.

Penunjukan Pangeran Mateen sebagai Menlu merupakan bagian dari perombakan kabinet besar-besaran yang diumumkan oleh Sultan Hassanal Bolkiah belum lama ini. Ini adalah restrukturisasi kabinet pertama sejak tahun 2022, yang terjadi di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan terkait energi. Dalam siaran televisi nasional, Sultan Bolkiah menegaskan bahwa ia akan tetap memegang kendali atas posisi kunci sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan Brunei.

Selain Pangeran Mateen, dua putra Sultan lainnya juga mendapatkan posisi penting. Pangeran Abdul Malik, putra kedua Sultan, ditunjuk sebagai Menteri pada Kantor Perdana Menteri, menandai jabatan kabinet pertamanya. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadee Billah tetap menjabat sebagai Menteri Senior pada Kantor Perdana Menteri. Jabatan Menteri Luar Negeri yang kini diemban Pangeran Mateen sebelumnya dipegang langsung oleh Sultan Bolkiah sendiri, menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan kepada sang pangeran muda dalam mengelola diplomasi negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pada Minggu (7/6) bahwa biaya "percepatan" yang bersifat ilegal ini dipatok bervariasi, tergantung jalur yang diinginkan pemohon. Padahal, menurut ketentuan, pengurusan izin tinggal WNA memerlukan waktu tiga hingga tujuh hari kerja. "Biaya percepatan yang sifatnya ilegal, dipatok berkisar antara Rp1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta per kepala," tegas Budi.

Praktik ini sangat kontras dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan informasi dari laman resmi Ditjen Imigrasi, biaya pengurusan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) memiliki rincian sebagai berikut:

• Masa berlaku paling lama 30 hari: Rp 500.000,-
• Masa berlaku paling lama 60 hari: Rp 1.000.000,-
• Masa berlaku paling lama 90 hari: Rp 1.500.000,-
• Masa berlaku paling lama 6 bulan: Rp 2.000.000,-
• Masa berlaku paling lama 1 tahun: Rp 3.000.000,-
• Masa berlaku paling lama 2 tahun: Rp 5.000.000,-
• Masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 7.000.000,-
• Masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 7.000.000,-

Sementara itu, untuk Izin Tinggal Tetap (ITAP), biaya yang ditetapkan adalah:

• Masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 7.000.000,-
• Masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 12.000.000,-
• Untuk jangka waktu tidak terbatas: Rp 15.000.000,-

Dalam kasus ini, Silmy Karim (SK) bersama tujuh orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan pada Kamis (4/6) bahwa Silmy, yang menjabat Wakil Menteri Imipas 2025-2026 dan sebelumnya Dirjen Imigrasi 2023-2024, diduga melakukan pemerasan dengan "meminta jatah" dari pengurusan izin tinggal WNA. Jatah tersebut diduga disalurkan melalui Direktur Izin Tinggal Kementerian Imipas, Jaya Saputra (JS), yang kini menjabat Kakanwil Imigrasi Jawa Barat.

Daftar delapan tersangka yang terlibat dalam kasus ini meliputi:

1. Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Penyidik KPK telah menyita sejumlah barang bukti penting, termasuk uang tunai dalam bentuk valuta asing (Dolar AS dan Dolar Singapura), logam mulia, serta beberapa unit kendaraan, yang semakin memperkuat dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi ini. Kasus ini menjadi sorotan tajam terhadap integritas pelayanan publik di sektor keimigrasian.

Menurut data yang dirilis BMKG, pusat gempa terletak di laut, tepatnya pada koordinat 0,26 Lintang Selatan dan 125,07 Bujur Timur. Lokasi ini berjarak sekitar 124 kilometer di sebelah tenggara Tutuyan, sebuah wilayah di Boltim, Sulawesi Utara.

BMKG secara eksplisit menyatakan bahwa karakteristik gempa ini tidak memenuhi kriteria untuk memicu gelombang tsunami, memberikan ketenangan bagi masyarakat pesisir. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang masuk mengenai dampak kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa akibat guncangan gempa M5,7 tersebut. Pihak berwenang masih terus memantau situasi pasca-gempa untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan yang signifikan.

Seorang reporter televisi pemerintah Iran dari Antalya, Turki, tempat tim nasional Iran menjalani pemusatan latihan, melaporkan bahwa visa untuk para pemain dan staf teknis telah diterbitkan. Namun, 15 anggota administrasi dan manajemen tim masih menghadapi kendala visa dan hingga kini belum memperoleh izin masuk ke wilayah Amerika Serikat.

Penolakan ini segera memicu reaksi keras dari Teheran. Kedutaan Besar Iran di Turki, melalui platform X, mengecam tindakan AS sebagai "perlakuan yang disengaja dan diskriminatif." Mereka mendesak FIFA untuk "meminta pertanggungjawaban AS atas pelanggaran aturan dan perlakuan diskriminatif terhadap tim nasional Iran."

Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) juga tidak tinggal diam. Mereka menyebut keputusan AS sebagai "intervensi politik dalam olahraga dalam bentuk terburuk." Ketua FFIRI, Mehdi Taj, yang dilaporkan termasuk di antara pihak yang ditolak visanya, menyatakan bahwa pemerintah AS telah "merampas kesempatan tim nasional Iran untuk bertanding tanpa diskriminasi" dan menegaskan akan menindaklanjuti persoalan ini ke FIFA.

Di sisi lain, Utusan AS untuk Turki, Tom Barrack, sebelumnya sempat mengapresiasi kerja Kedutaan Besar AS di Ankara yang telah "memproses visa untuk tim nasional Iran" melalui unggahan di X pada Jumat malam, setelah para pemain menerima visa mereka. Namun, Barrack tidak memberikan komentar mengenai penolakan visa untuk staf manajemen.

Krisis visa ini tak lepas dari ketegangan geopolitik yang terus membayangi hubungan AS dan Iran. Pada April lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sempat mengisyaratkan bahwa persoalan bukan terletak pada para pemain Iran, melainkan pada "beberapa orang lain yang ingin mereka bawa," merujuk pada dugaan hubungan dengan Garda Revolusi Iran (IRGC), sebuah organisasi yang masuk daftar teroris versi AS. Media diaspora Iran juga menyebut Mehdi Taj sebagai mantan anggota Garda Revolusi.

Konflik diplomatik yang kini merambah ke ranah olahraga internasional ini menyoroti tantangan bagi FIFA untuk memastikan prinsip-prinsip sportivitas dan non-diskriminasi tetap terjaga di ajang sebesar Piala Dunia.

Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, menegaskan bahwa kepemilikan KTP DKI Jakarta adalah syarat utama dan tunggal dalam program ini. "Ini adalah syarat mutlak yang ditekankan oleh Gubernur untuk memastikan bahwa program ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif bagi warga Jakarta yang terdampak tekanan ekonomi," jelas Chico dalam keterangannya baru-baru ini.

Secara rinci, Chico memaparkan bahwa total 2.843 posisi telah dialokasikan oleh Pemprov DKI. Para peserta yang berhasil direkrut akan menerima upah setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yang saat ini berada di angka Rp 5,7 juta per bulan.

Program padat karya ini direncanakan akan berjalan selama tiga bulan pada fase awal. Setelah periode tersebut, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan kemungkinan perpanjangan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi.

Saat ini, proses implementasi program masih dalam tahap finalisasi teknis yang ditangani oleh dinas-dinas terkait. Oleh karena itu, informasi detail mengenai jenis pekerjaan spesifik, lokasi penempatan, serta mekanisme pendaftaran belum dirilis secara resmi ke publik.

Chico menjelaskan bahwa pekerjaan yang ditawarkan dalam skema padat karya ini umumnya meliputi aktivitas fisik dan tugas-tugas penunjang yang esensial bagi masyarakat. Contohnya termasuk kegiatan pembersihan lingkungan, penataan area publik, perbaikan infrastruktur berskala sederhana, serta berbagai aktivitas serupa yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta.

"Informasi lengkap mengenai bidang pekerjaan spesifik, lokasi prioritas, dan prosedur pendaftaran akan segera diumumkan secara resmi melalui kanal-kanal komunikasi Pemprov DKI, baik melalui situs web resmi, media sosial, maupun media massa," pungkas Chico.

Mochamad Miftahulloh Tamary, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa kemeriahan akan hadir melalui iring-iringan ondel-ondel yang bergerak dinamis menyusuri kawasan CFD. "Ada ondel-ondel nanti sepanjang Jalan Rasuna. Ada tiga grup ondel-ondel jumlahnya 30 orang. Jadi tidak di satu titik, tetapi bergerak terus sepanjang kawasan kegiatan," jelas Miftahulloh dalam keterangannya.

Tak hanya ondel-ondel, Dinas Kebudayaan DKI juga menyiapkan berbagai permainan tradisional yang interaktif, seperti egrang dan gangsing. Warga yang hadir tidak hanya diajak menjadi penonton, melainkan juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung permainan-permainan tersebut, menciptakan pengalaman yang mendalam.

Miftahulloh menekankan bahwa kehadiran permainan tradisional ini lebih dari sekadar hiburan semata. Ini adalah strategi pelestarian budaya yang berkelanjutan di tengah gempuran era digital. "Keterlibatan warga dalam aktivitas budaya menjadi cara efektif untuk mengenalkan kembali warisan budaya yang mulai jarang dimainkan di tengah perkembangan era digital," ujarnya, menggarisbawahi pentingnya interaksi langsung.

Ia menambahkan, seluruh atraksi dan permainan tradisional yang disuguhkan dalam CFD ini melibatkan sanggar seni serta komunitas budaya lokal. Kegiatan ini sekaligus berfungsi sebagai platform vital bagi para pelaku budaya untuk memperkenalkan karya dan tradisi Betawi mereka kepada khalayak ramai, memperkuat ekosistem budaya di Jakarta.

Miftahulloh berharap, integrasi unsur budaya dalam kegiatan CFD dapat secara signifikan memperkuat identitas Jakarta sebagai kota modern yang tetap teguh menjaga dan merayakan warisan budayanya. "Dengan memanfaatkan momentum HBKB, pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui pertunjukan, tetapi juga melalui interaksi langsung yang mendekatkan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal," pungkasnya, menandaskan komitmen Pemprov DKI.

Josiah Michael menjelaskan, meski pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas uluran tangan Bupati, GMS Bantul belum dapat menerima tawaran tersebut. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah jarak lokasi pendapa yang dirasa kurang ideal bagi jemaat. "Setelah kami mempertimbangkan berbagai faktor, kami belum bisa mengambil opsi untuk beribadah di pendopo," terang Josiah.

Dengan kondisi ini, Josiah menyatakan bahwa jemaat GMS Bantul untuk sementara waktu tidak akan melaksanakan ibadah rutin. "Untuk sementara waktu, mungkin hari Minggu besok, kami belum akan melaksanakan ibadah di GMS Bantul," jelasnya. Ia menambahkan bahwa penundaan ini bersifat sementara, mengingat GMS saat ini tengah fokus melengkapi persyaratan administrasi terkait izin penggunaan tempat ibadah. Pihaknya berharap proses perizinan dapat segera rampung agar kegiatan ibadah dapat kembali berjalan normal di GMS Bantul.

Video yang beredar luas menunjukkan seorang remaja bertelanjang dada terkapar di sebuah gang sempit, dikelilingi oleh sekitar lima orang berseragam sekolah. Narasi yang menyertai video tersebut menyebutkan bahwa korban dan para pengeroyok adalah sesama pelajar.

Setelah insiden tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian, total enam orang yang diduga terlibat berhasil diamankan. Namun, proses hukum tidak berlanjut ke pengadilan setelah kedua belah pihak keluarga memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Devi, perwakilan dari keluarga pelaku, menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang menimpa korban. "Kami telah berdiskusi dengan keluarga korban dan pihak berwenang. Kami menyepakati keputusan akhir untuk berdamai, tentu dengan tanggung jawab dan kompensasi terhadap korban," ujar Devi di Polresta Bogor Kota pada Jumat (5/6). Ia juga berharap agar para pelaku mendapatkan pembinaan serius agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. "Harapannya, tidak ada lagi kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah," tambahnya.

Sementara itu, Iis, orang tua korban, menyatakan telah merelakan dan memaafkan perbuatan para pelaku. "Yang terpenting ke depannya mereka tidak terulang lagi, saya sudah memaafkan semuanya," kata Iis. Meski sempat merasa khawatir, Iis percaya pihak sekolah akan terus membimbing anaknya. "Saya percaya sama sekolah agar bisa terus dibimbing kembali di sekolah juga. Pasti dibina di rumah, supaya pulang sekolah langsung pulang, tidak nongkrong lagi demi keselamatan anaknya juga," jelasnya.

Motif di balik pengeroyokan ini terungkap setelah polisi mengamankan para terduga pelaku. Kapolsek Bogor Timur AKP Asep Sundana menjelaskan bahwa korban dianiaya sebagai bagian dari "ospek" atau ritual inisiasi untuk bergabung dengan kelompok atau geng para pelaku. "Pemicunya itu si korban ini kan mau masuk ke kelompok mereka itu, jadi semacam diospek ya, cuma dengan cara begitu," terang AKP Asep Sundana pada Kamis (4/6). Ia menegaskan bahwa tidak ada pemicu lain yang mendasari penganiayaan tersebut, melainkan hanya syarat untuk masuk kelompok mereka.

Senada dengan itu, Kanit Reskrim Polsek Bogor Timur Iptu Iwan Heri Setiawan menambahkan bahwa dari keterangan sementara, para pelaku menyebut penganiayaan tersebut sebagai tradisi bagi calon anggota baru geng mereka yang dikenal dengan nama BRAK. "Jadi kalau sementara ini, dia mau masuk kelompok mereka itu. Jadi ada tradisi menurut mereka, bagi yang baru masuk. Ya diospek gitu lah istilahnya," kata Iwan. Geng BRAK ini merupakan perkumpulan gabungan antar sekolah.

Dalam forum tersebut, Putin menegaskan pandangannya. "Saya tidak melihat gunanya bertemu," ujar Putin. Ia melanjutkan, "Satu-satunya hal yang masuk akal adalah pihak Ukraina menghentikan kemajuan pasukan bersenjata kita. Itu saja. Dan kita membutuhkan kesepakatan." Pernyataan ini muncul sehari setelah Zelensky merilis surat terbuka yang menyerukan pertemuan.

Pemimpin Kremlin tersebut lebih lanjut menyarankan agar Zelensky menyerahkan penyusunan kesepakatan kepada para ahli. "Biarkan para ahli bekerja, mengembangkan beberapa solusi, dan kemudian kita dapat bertemu," pungkas Putin, mengindikasikan bahwa pertemuan tingkat tinggi hanya akan relevan setelah kerangka solusi terbentuk.

Sebelumnya, upaya untuk mengakhiri konflik telah digagas oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Melalui sebuah surat terbuka yang dikirim pada Kamis (4/6) waktu setempat, Zelensky secara eksplisit mengundang Putin untuk sebuah pertemuan langsung guna mencari jalan keluar dari peperangan.

Dalam suratnya, Zelensky menyatakan, "Ukraina mengusulkan untuk mengakhiri perang ini melalui keterlibatan langsung antara kita dan Anda. Saya mengusulkan sebuah pertemuan." Ia juga menegaskan kesiapan negaranya untuk memberlakukan gencatan senjata penuh selama proses negosiasi berlangsung, sebagai tanda komitmen terhadap perdamaian.