Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Nabil Husein, yang dikenal sebagai pemilik PT Nahusam Bermartabat Indonesia sekaligus Presiden Klub Borneo FC Samarinda, akan menjalani pemeriksaan di kantor KPPN Balikpapan. "NHS, wiraswasta, pemilik PT Nahusam Bermartabat Indonesia," ujar Budi kepada wartawan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mendalami dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diduga diterima oleh Tersangka Rita Widyasari.

Selain Nabil Husein, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lain yang relevan dengan kasus ini. Mereka termasuk pejabat daerah seperti Kepala BPKAD Kab. Kukar Sukotjo dan Sekda Kab. Kukar H. Sunggono, serta beberapa pihak swasta dan ibu rumah tangga, di antaranya Didi Marsono (Direktur Utama PT Bara Kumala Sakti), Ibnu Adi, Indah Nurgusrianty, Haryanto, Nyarmiatik, Kusnadi, H. Mohd Said Amin, Aulia Wirahman (ASN BPKAD Kab. Kukar), dan Cici Andini Balfas (ASN Dinas ESDM Prov. Kaltim).

Perjalanan Kasus Rita Widyasari

Kasus Rita Widyasari sendiri telah bergulir sejak tahun 2017, ketika ia pertama kali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Pada tahun 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepadanya. Rita juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik selama 5 tahun.

Majelis hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 110 miliar yang berkaitan dengan perizinan berbagai proyek di Kutai Kartanegara. Upaya hukum Rita untuk melawan vonis tersebut, termasuk permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, kandas setelah ditolak pada tahun 2021. Ia kemudian dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu.

Meskipun telah menjalani hukuman, Rita Widyasari masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada Juli 2024, KPK mengungkapkan adanya temuan baru bahwa Rita juga diduga menerima aliran dana dari sejumlah pengusaha tambang, menambah kompleksitas kasus yang menjeratnya.

Kombes Hendra Rochmawan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, membenarkan status DPO Taufik Hidayat. Konfirmasi tersebut disampaikan seraya menunjukkan poster buronan Taufik kepada awak media. "Iya," singkat Hendra, menguatkan informasi tersebut.

Dalam upaya penanganan kasus ini, Kombes Hendra menjelaskan bahwa pihaknya bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari Jakarta akan segera mendatangi korban. Demi kelancaran proses penyidikan dan menjaga kondisi psikologis korban, Hendra dengan tegas meminta agar tidak ada pihak lain yang mencoba mengambil keterangan dari YTR. Komunikasi dengan korban hanya diperbolehkan bagi keluarga inti, dokter yang merawat, serta penyidik yang menangani kasus ini.

Lebih lanjut, Polda Jabar menginformasikan bahwa penetapan tersangka akan segera dilakukan. Perkembangan terkini mengenai kasus ini rencananya akan disampaikan langsung oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan pada siang hari ini di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, menandakan keseriusan pihak kepolisian dalam menuntaskan perkara ini.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKP Bima Sakti menjelaskan, insiden ini bermula pada Rabu (17/6). Adam Deni mendatangi lokasi ruko tersebut karena tidak terima temannya diperlakukan tidak baik oleh pemilik. "Karena ada temennya dia di situ, katanya dimarah-marahin lah sama owner-nya, dia nggak terima. Makanya ke situ," ujar Bima Sakti pada Selasa (23/6) lalu.

Pada kunjungan pertama itu, Adam Deni langsung memamerkan airsoft gun yang dibawanya. Ia sempat mengangkat bajunya dan berkata, "Lu nggak tahu ini apaan?" kepada saksi di lokasi. Kepada penyidik, Adam Deni mengaku pamer senjata itu hanya untuk menakut-nakuti. "Kalau itu cuman untuk nakut-nakutin dia aja sih," imbuh Bima Sakti.

Merasa masalah belum tuntas, Adam Deni kembali ke ruko tersebut keesokan harinya, Kamis (18/6). Kali ini, ia melakukan perusakan. "Besokannya baru tuh hancurin kayak spanduk, terus tembok ditendang sama dia," kata Bima.

Korban yang merasa dirugikan segera menghubungi polisi melalui layanan darurat 110. Petugas kepolisian bergerak cepat dan berhasil mengamankan Adam Deni di lokasi kejadian pada 18 Juni. Sejumlah barang bukti turut disita, termasuk pakaian yang dikenakan, rekaman CCTV, barang-barang yang dirusak, serta airsoft gun yang digunakan untuk mengancam.

Saat ini, Adam Deni telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat dengan Pasal 306 KUHP 2023 terkait penguasaan barang atau benda yang diduga senjata api, serta Pasal 521 KUHP 2023 tentang perusakan. Kedua pasal tersebut mengancam Adam Deni dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Menurut data BMKG, guncangan terjadi tepat pukul 01.03 WIB. Titik koordinat gempa berada di 4,68 lintang selatan dan 102,4 bujur timur. "Gempa Mag:4.9," demikian cuitan BMKG melalui akun resminya di platform X (sebelumnya Twitter) sesaat setelah kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan signifikan akibat peristiwa alam ini. Namun, getaran gempa dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah sekitar pusat gempa dengan skala intensitas yang bervariasi.

Skala Modified Mercalli Intensity (MMI) yang dirasakan tercatat mencapai III hingga IV di Bengkulu Selatan. Sementara itu, daerah seperti Seluma, Kaur, dan Pulau Enggano merasakan gempa pada skala III. Untuk Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, dan Kepahiang, intensitasnya berada pada skala II hingga III.

Berdasarkan definisi BMKG, gempa dengan skala MMI II berarti getaran hanya dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan yang digantung mulai bergoyang. Skala MMI III mengindikasikan getaran yang terasa nyata di dalam rumah, seolah ada truk besar melintas. Sedangkan pada skala MMI IV, getaran dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah dan beberapa orang di luar, bahkan dapat menyebabkan gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, serta dinding berbunyi. Pihak berwenang terus memantau perkembangan pasca-gempa dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta waspada terhadap potensi gempa susulan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S Rahman, mengonfirmasi bahwa seluruh titik api telah berhasil dijinakkan pada Senin (22/6) pukul 19.30 WIB. "Situasi TKP api sudah padam, total padam," ujarnya saat dihubungi. Kebakaran ini diperkirakan menghanguskan area seluas kurang lebih 1.000 meter persegi dari bangunan pabrik tersebut.

Untuk menaklukkan amukan si jago merah, ratusan personel gabungan dari berbagai instansi dikerahkan. Sebanyak 50 personel Damkar Kota Tangerang, 6 personel Koramil, 6 personel Dinas Kesehatan, 30 relawan Kota Tangerang, serta 40 personel dari unit tangki pertamanan bahu-membahu di lokasi. Dukungan unit juga masif, dengan 19 unit mobil pemadam kebakaran Kota Tangerang, 1 unit Koramil 01 Tangerang, 1 unit ambulans Dinkes, dan 10 unit tangki Dinas Pertamanan turut dikerahkan.

Andia sebelumnya menjelaskan bahwa lamanya proses pemadaman bukan tanpa alasan. Bahan baku utama pabrik sandal yang terbuat dari karet, baik dalam bentuk padat maupun cair, menjadi tantangan tersendiri bagi petugas. "Bahan karet, bahan baku baik padat dan cair sehingga proses pemadaman membutuhkan lebih ekstra dan penanganan yang berbeda," terang Andia, menggarisbawahi kompleksitas penanganan kebakaran ini.

Insiden kebakaran besar ini pertama kali dilaporkan pada Minggu (21/6) malam, dengan upaya pemadaman dimulai sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Melati Raya, Tanah Tinggi. Hingga kini, taksiran kerugian material akibat musibah ini masih dalam proses pendataan oleh pihak berwenang.

Ps Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Reza Hafiz Gumilang, membenarkan kejadian tersebut. "Mobil sempat dikejar massa, namun berhasil diamankan petugas," ujarnya, Senin (22/6/2026). Pengemudi mobil juga segera diamankan oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kronologi insiden.

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, insiden bermula sekitar pukul 08.15 WIB. Mobil sedan listrik BMW bernopol B-77-NRI itu awalnya bergerak dari arah utara menuju selatan di Jalan Meruya Selatan. Namun, secara tak terduga, kendaraan tersebut menghantam sepeda motor Honda Supra yang melaju dari arah berlawanan, yakni selatan ke utara, menyebabkan pengendara motor terjatuh.

Akibat benturan keras tersebut, pengendara sepeda motor Honda Supra dilaporkan mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki. Korban segera dilarikan ke RSUD Kembangan untuk mendapatkan penanganan medis.

Kemarahan warga setempat memuncak pasca-kecelakaan. Mobil BMW listrik tersebut tak luput dari amuk massa yang mengejar dan merusaknya hingga ringsek di beberapa bagian. Beruntung, petugas kepolisian segera tiba di lokasi untuk meredakan situasi dan mengamankan kendaraan serta pengemudi dari kerumunan yang emosi. Pengemudi kini masih dalam pemeriksaan intensif untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Langkah pengajuan eksepsi ini merupakan hak terdakwa dalam proses hukum untuk membantah atau menolak materi dakwaan yang telah disusun oleh jaksa penuntut umum. Dalam nota keberatannya, tim kuasa hukum Sudewo kemungkinan besar akan menyoroti aspek formil maupun materiil dakwaan, seperti ketidakjelasan uraian perbuatan atau tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana yang dituduhkan.

Sudewo sendiri diketahui telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bupati Pati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Kasus yang menjeratnya telah menarik perhatian publik, mengingat posisinya sebagai kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi Sudewo dijadwalkan akan digelar pada pekan berikutnya. Majelis hakim kemudian akan memutuskan apakah eksepsi tersebut diterima atau ditolak, yang akan menentukan arah persidangan selanjutnya, apakah akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara atau dakwaan dinyatakan batal.

Perlawanan yang diambil Sudewo ini menegaskan bahwa ia siap berjuang untuk membuktikan ketidakbersalahannya di hadapan hukum. Publik dan berbagai pihak akan terus memantau perkembangan kasus ini, menanti putusan yang adil dan transparan dari Pengadilan Tipikor Semarang.

Dalam pernyataannya kepada awak media pada Senin (22/6/2026), Habiburokhman secara tegas mengutuk perbuatan tersebut. "Saya mengecam keras dan mengutuk tindakan keji berupa penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apa pun," ujarnya, menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi kejahatan semacam ini.

Politikus Partai Gerindra itu mendesak aparat kepolisian, khususnya Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat, untuk segera bertindak. "Saya meminta Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas, dan buru pelaku hingga tertangkap. Jika pelaku melawan agar dikenakan tindakan tegas dan terukur," tegas Habiburokhman.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi tempat yang aman bagi pelaku kekerasan brutal. "Tidak ada tempat aman bagi pelaku kekerasan sekejam ini. Hukum harus ditegakkan dengan tegas demi keadilan bagi korban dan rasa aman masyarakat," pungkasnya, menyerukan penegakan hukum yang adil dan tanpa kompromi.

Korban, YTR (29), dilaporkan menderita luka-luka parah akibat penyekapan dan penganiayaan tersebut. Kondisinya sangat memprihatinkan; ia tidak dapat melihat secara normal, mengalami bibir sumbing, kesulitan berbicara, dan bahkan tidak bisa berjalan. Kasus mengerikan ini pertama kali dilaporkan oleh pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada Jumat, 12 Juni 2026.

Melanie Silviani, kakak kandung korban, mengungkapkan bahwa YTR saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung. Melanie menjelaskan kepada detikJabar pada Kamis (18/6) bahwa tim medis sedang membersihkan luka-luka infeksi di bagian kepala dan wajah korban, di mana masih ditemukan cairan nanah.

Penanganan medis lanjutan, termasuk operasi untuk memperbaiki struktur wajah korban yang rusak parah, baru dapat dilakukan setelah seluruh cairan nanah berhasil dikeluarkan. "Nunggu itu keluar dulu semua, baru operasi lanjutan untuk memperbaiki struktur wajah yang hancur," tutur Melanie.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kasus ini terkuak berkat informasi anonim yang diterima pelapor melalui pesan WhatsApp, yang menyebutkan keberadaan korban di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSHS Bandung.

Setelah menerima informasi tersebut, pihak keluarga segera mendatangi RSHS dan menemukan YTR dalam kondisi luka berat di kepala, wajah, dan kaki, serta luka ringan di tangan. Kombes Hendra menambahkan, korban sebelumnya telah menghilang tanpa kabar selama kurang lebih tiga tahun, sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh keluarga.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu pemicu penumpukan sampah di lokasi tersebut adalah kendala operasional di TPST Bantargebang. "Memang kemarin karena Bantar Gebang sempat ada masalah, jadi beberapa tempat memang terjadi tumpukan sampah," ujar Pramono kepada wartawan, Minggu (21/6). Ia menambahkan bahwa penanganan masalah ini telah dimulai dan menunjukkan penurunan tumpukan sampah secara bertahap di berbagai area.

Menindaklanjuti kondisi ini, Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor. "Terkait tumpukan sampah di Kali Gedong Jakarta Utara, ini segera saya akan koordinasikan antar SKPD ya Dinas LH dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) termasuk Pak Wali Kota Jakarta Utara, agar ini segera ditangani," kata Judistira pada Senin (21/6/2026). Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kali dan waduk di seluruh wilayah agar tidak terjadi penumpukan serupa, serta memastikan jalanan bebas dari sampah.

Judistira menjelaskan bahwa rencana pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Jakarta membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk terealisasi. Selama masa transisi ini, Pansus akan memastikan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah yang sudah ada. "Kita ada 31 TPS 3R se-DKI Jakarta, di luar Depo-Depo yang dimiliki Dinas LH, kemudian kita punya RDF di Rorotan dan RDF di Bantargebang. Ini semua harus berfungsi maksimal," paparnya.

Selain itu, Pansus secara serius mengkaji potensi pembangunan Biopori Jumbo di berbagai lokasi strategis seperti taman atau aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah mitigasi. "Ini lagi kita kaji, ya dan tentu sekali lagi ini semua perlu dukungan luas dari seluruh masyarakat dengan gerakan pilah sampah dari sumbernya," tambah Judistira, menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga dalam memilah sampah dari rumah.

Sebelumnya, kondisi Kali Gendong yang dipenuhi tumpukan sampah sempat viral di media sosial, menunjukkan beberapa warga yang membuang sampah sembarangan. Gubernur Pramono juga menggarisbawahi skala masalah ini, dengan Jakarta yang setiap hari mengirimkan sekitar 1.200 truk atau kurang lebih 9.000 ton sampah.

"Dan kami seperti diketahui, menargetkan 1 Agustus yang akan dikirim ke Bantar Gebang adalah residunya," tegas Pramono, menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang melalui program pilah sampah.

Hussein Gurbanzadeh, salah satu anggota delegasi Iran dalam perundingan tersebut, mengungkapkan kepada televisi pemerintah bahwa agenda utama diskusi adalah mengenai aset-aset Iran yang masih dibekukan dan mekanisme untuk pembebasannya. Lebih lanjut, Gurbanzadeh menjelaskan bahwa fokus perundingan juga mencakup upaya pencabutan sanksi yang selama ini membelenggu sektor energi Iran. "Di Swiss, kami telah mendiskusikan pengecualian sementara dari sanksi terhadap minyak dan produk turunannya, bahkan draf akhir proposal mengenai hal ini telah rampung," tegasnya.

Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, yang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani pada awal pekan. Ia memandang MoU tersebut sebagai sebuah pencapaian krusial, dengan harapan besar bahwa langkah ini akan menjadi titik balik penting menuju stabilitas yang lebih baik di kawasan.

Sheikh Mohammed menyoroti bahwa "periode belakangan ini merupakan salah satu masa tersulit yang pernah dialami kawasan kita, di mana masyarakatnya harus menanggung beban berat akibat ketidakpastian dan eskalasi konflik." Ia melanjutkan, "Kami sangat berharap bahwa kesepakatan yang kita saksikan hari ini dapat berkontribusi dalam menciptakan iklim yang kondusif, memungkinkan negara-negara untuk mengalihkan fokus energi mereka menuju pembangunan, kerja sama, serta membuka peluang bagi kesejahteraan rakyat." Lebih lanjut, Sheikh Mohammed menegaskan bahwa perundingan teknis yang sedang berlangsung ini memegang peranan vital dalam mewujudkan komitmen-komitmen tersebut menjadi hasil yang konkret dan dapat dirasakan. "Pekerjaan ini tidak berhenti hanya dengan penandatanganan MoU," pungkasnya.