Di wilayah Dnipropetrovsk tengah, Gubernur Oleksandr Ganzha melaporkan tiga korban jiwa akibat serangan pesawat nirawak Rusia yang menargetkan sebuah mobil. Ganzha merinci, serangan tersebut menewaskan seorang ibu berusia 87 tahun dan putranya yang berusia 51 tahun. Sementara itu, identitas korban ketiga masih dalam proses identifikasi oleh aparat penegak hukum setempat.

Tak hanya itu, tiga nyawa melayang di kota Sloviansk, wilayah Donetsk, setelah dihantam gempuran artileri Rusia. Di bagian selatan, tepatnya di wilayah Kherson, dua orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan drone serupa.

Menurut laporan yang diterima Bangkaterkini.id, konflik yang telah berlangsung sejak invasi Rusia pada Februari 2022 ini telah merenggut ratusan ribu nyawa, baik dari kalangan sipil maupun militer, serta menyebabkan sebagian besar wilayah Ukraina porak-poranda.

Para pemimpin kelompok G7, bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sebelumnya telah berkumpul di resor Evian, Prancis, pada Selasa (16/6). Dalam pertemuan tersebut, mereka mencapai konsensus untuk memperketat sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Di sela-sela pertemuan internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat bertemu dengan Presiden Zelensky. Setelah pertemuan itu, Trump menegaskan bahwa Rusia "harus mencapai kesepakatan" demi mengakhiri pertempuran.

Zelensky sendiri telah mengajukan tawaran untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Amerika Serikat guna membahas solusi damai. Namun, Kremlin menyatakan belum menerima proposal resmi terkait pertemuan tersebut. Sebelumnya, pada awal bulan ini, Putin pernah menyatakan "tidak melihat gunanya" bertemu Zelensky sebelum adanya kesepakatan perdamaian yang matang.

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menjelaskan dalam keterangannya pada Selasa (16/6/2026) bahwa Sigi merupakan wilayah yang paling parah terdampak. "Korban meninggal dunia dilaporkan berasal dari Kabupaten Sigi yang juga menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan," ujarnya. Secara keseluruhan, BNPB mencatat setidaknya 110 kepala keluarga (KK) atau sekitar 312 jiwa merasakan langsung dampak gempa ini. Dari jumlah tersebut, 25 warga mengalami luka ringan dan 13 lainnya menderita luka berat.

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa di Kabupaten Sigi, dampak gempa terasa pada 89 KK atau 272 jiwa, dengan 22 warga luka ringan dan 13 luka berat. Sementara itu, di Kabupaten Parigi Moutong, 21 KK atau 40 jiwa dilaporkan terdampak. Di Kota Palu sendiri, dua warga mengalami luka ringan. Adapun di Kabupaten Poso, satu warga dilaporkan terluka dan masih dalam proses pendataan oleh tim di lapangan.

Selain korban jiwa dan luka, gempa M 6,7 ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan bangunan. Pendataan awal menunjukkan setidaknya 67 unit rumah warga mengalami dampak, dengan rincian 26 unit rusak ringan, enam unit rusak sedang, dan 12 unit rusak berat.

Tak hanya hunian, gempa juga merusak enam fasilitas ibadah, dua jembatan, satu fasilitas umum, dua gedung perkantoran, dan tiga tempat usaha. Bahkan, satu ruas jalan provinsi yang vital, penghubung Palu-Sigi-Poso, dilaporkan amblas. Abdul Muhari menambahkan, Kabupaten Sigi kembali menjadi fokus utama dengan laporan kerusakan terbanyak: 47 unit rumah terdampak (23 rusak ringan, enam rusak sedang, 12 rusak berat), enam fasilitas ibadah, dua gedung perkantoran, satu jembatan, dan satu unit UMKM juga mengalami kerusakan di wilayah tersebut.

Hingga sore hari ini, aktivitas gempa susulan masih terus terpantau. Menanggapi situasi ini, BNPB bersama BMKG dan pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu memverifikasi informasi yang beredar dan hanya mengacu pada keterangan resmi dari pemerintah dan BMKG.

BNPB berkomitmen untuk terus memantau dan secara berkala menyampaikan setiap perkembangan terkait penanganan dampak gempa bumi di Sulawesi Tengah. Hal ini akan dilakukan seiring dengan berjalannya proses pendataan dan upaya penanganan di lapangan.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC dan perwakilan BEM Bersatu, dalam sebuah konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (16/6/2026). "Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," tegas Rahmat, menggarisbawahi komitmen aliansi mereka.

BEM Bersatu juga menyoroti fenomena beberapa aksi mahasiswa belakangan ini yang dinilai kehilangan arah. Mereka mengkritik minimnya kajian mendalam dan lemahnya argumentasi yang melandasi isu-isu yang diangkat, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas sesungguhnya.

"Di saat masyarakat menghadapi berbagai kebutuhan mendasar, perhatian publik justru dialihkan pada isu-isu yang bukan urgensi utama. Ironisnya, program Makan Bergizi Gratis, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan gizi dan kesejahteraan, justru menjadi objek penolakan, meskipun kami mengakui perbaikan tata kelola memang esensial," papar Rahmat.

Lebih jauh, BEM Bersatu secara terbuka menuduh salah satu koordinator aksi, Tiyo Ardianto, memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Rahmat Djimbula secara eksplisit menyebut adanya keterkaitan antara Tiyo dengan seorang purnawirawan tinggi TNI.

"Dugaan kedekatan ini diperkuat oleh temuan terkait mobil Fortuner yang digunakan Tiyo Ardianto, yang disinyalir terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Setyo Sularso sendiri diketahui merupakan besan dari Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh sentral dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah kerumunan massa aksi juga turut memperkuat dugaan adanya intervensi politik," terang Rahmat.

Rahmat menambahkan, keterkaitan ini semakin jelas dengan partisipasi Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026. Dalam acara tersebut, Tiyo terlihat bersama sejumlah figur publik seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Menariknya, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir di forum yang sama, mengindikasikan adanya jejaring yang perlu dicermati lebih lanjut.

Selain itu, BEM Bersatu juga menolak narasi krisis yang dinilai tidak didasari oleh data yang komprehensif, karena hal tersebut cenderung mengalihkan fokus dan energi publik dari permasalahan substansial. Mereka juga menyayangkan dugaan eksploitasi aksi mahasiswa oleh pihak-pihak eksternal, sebuah isu yang sebelumnya telah diklarifikasi oleh beberapa BEM lain.

"BEM Bersatu berkomitmen penuh untuk terus mengawal dan menjaga kemurnian gerakan mahasiswa. Kami memastikan gerakan ini tetap independen, berpihak sepenuhnya kepada rakyat, dan steril dari segala bentuk intervensi elite politik," pungkas Rahmat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BEM Bersatu merumuskan dan menyampaikan tiga poin tuntutan utama:

1. Mendesak agar gerakan mahasiswa disterilkan sepenuhnya dari pendanaan, fasilitas, serta segala bentuk intervensi yang bersifat politik praktis.
2. Mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, namun dengan penekanan pada perbaikan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran.
3. Mendukung pengusutan tuntas terhadap para pelaku korupsi tanpa memandang status atau golongan, serta menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengawal proses hukum ini secara kritis dan objektif.

Sejumlah perwakilan BEM dari berbagai universitas dan institut turut hadir dalam konferensi pers ini, menegaskan soliditas BEM Bersatu. Mereka antara lain:

• Wildan Ricky (Ketua BEM Fakultas Hukum UNISIA)
• Muhammad Yani (BEM Fakultas Hukum UIJ)
• Ardi Zulkifly (Ketua BEM FISIP UNAS)
• Ardiansyah (Ketua BEM Institut Al-Aqidah)
• Ahmad Ghazy (BEM Psikologi UNJ)
• Alfi (Ketua BEM FEB UNPAM)
• Rahmat Djimbula (Ketua BEM Hukum UIC)
• Dicky (BEM F.IPS Unindra)
• Ahmad (BEM Fakultas Teknik Universitas BSI)
• Rezky Anandar (BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI)

Guncangan gempa yang terasa sangat kuat tersebut membuat situasi di dalam rumah sakit menjadi tegang. Seorang warga yang berada di lokasi, Salam, menceritakan kepada Bangkaterkini.id bahwa kepanikan segera melanda baik penjaga maupun pasien. "Iya, penjaga dan pasien panik, tadi sementara di dalam gempa, terus dibantu sama petugas rumah sakit yang evakuasi keluar," ujar Salam.

Menurut Salam, kekuatan guncangan gempa memicu reaksi cepat dari semua pihak. Pasien, keluarga pasien, hingga tenaga kesehatan bergegas meninggalkan bangunan untuk menghindari potensi risiko yang tidak diinginkan. Proses evakuasi berlangsung tertib meskipun dalam suasana darurat.

"Sementara itu, pasien dievakuasi di tempat parkir. Petugas RS Samaritan tadi meminta seluruh pasien untuk tidak panik dan mencari tempat aman di luar gedung rumah sakit," jelasnya. Pihak rumah sakit berupaya menenangkan situasi dan memastikan keselamatan semua orang dengan mengarahkan mereka ke titik kumpul yang aman.

Rekaman video yang beredar luas menunjukkan pemandangan puluhan pasien berkumpul di halaman RS Samaritan Palu. Terlihat jelas petugas keamanan sigap membantu pasien yang menggunakan kursi roda untuk dibawa keluar. Sementara itu, pasien yang masih mampu berjalan kaki segera keluar dari ruangan masing-masing, tak sedikit pula yang dibantu oleh anggota keluarga mereka menuju area terbuka yang lebih aman.

Informasi ini disampaikan melalui surat resmi PBNU bernomor 146/PB.08/A.II.11.13/13/06/2026. Konfirmasi lebih lanjut juga dapat diakses melalui situs resmi Nahdlatul Ulama serta akun Instagram resmi Lembaga Falakiyah PBNU, seperti yang dilaporkan oleh bangkaterkini.id pada Selasa (16/6/2026).

Lembaga Falakiyah PBNU telah melaksanakan kegiatan rukyatul hilal atau pengamatan bulan baru pada Senin, 29 Zulhijah 1447 H, bertepatan dengan 15 Juni 2026. Dari berbagai titik pemantauan yang tersebar, seluruh laporan mengindikasikan bahwa hilal tidak berhasil terlihat, sehingga menyulitkan penetapan awal bulan baru secara langsung.

Menindaklanjuti hasil rukyatul hilal tersebut, PBNU memutuskan untuk menerapkan metode istikmal, yaitu menyempurnakan bulan Zulhijah menjadi 30 hari. "Sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Muharram 1448 H bertepatan dengan Rabu kliwon 17 Juni 2026 M (mulai malam Rabu) atas dasar istikmal," demikian bunyi kutipan dari surat resmi tersebut. PBNU juga mengimbau seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk turut aktif menyebarkan informasi ini, serta mengajak seluruh umat muslim untuk memanjatkan doa demi kebaikan di tahun yang baru.

Perlu diketahui, penetapan PBNU ini berbeda dengan keputusan pemerintah dan Muhammadiyah. Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah menetapkan 1 Muharram 1448 H jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026, yang juga ditandai sebagai hari libur nasional. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menetapkan tanggal yang sama, yakni Selasa, 16 Juni 2026, berdasarkan perhitungan Kalender Hijriah Global Tunggal yang mereka gunakan.

Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak akan pernah melupakan sosok Jokowi. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan dan perjalanan politik Jokowi kini menjadi "pelajaran berharga" serta studi kasus penting dalam setiap kegiatan pengkaderan internal partai.

Ia merinci beberapa poin pembelajaran krusial, termasuk bagaimana kekuasaan dapat mengubah seseorang, memunculkan ambisi dinasti yang tersembunyi di balik citra kesederhanaan, serta potensi kekuasaan untuk membengkokkan fondasi demokrasi dan hukum. "Dalam konteks inilah, di internal PDIP, sosok Jokowi tidak akan pernah dilupakan, melainkan menjadi pelajaran pahit untuk masa depan," tegasnya.

Deddy menambahkan bahwa secara publik, PDIP tidak akan aktif membahas Jokowi kecuali ada urgensi politik yang mengharuskan tanggapan. Ia menuding, "Perdebatan mengenai PDIP dan Jokowi ini secara sistematis dan konsisten diorkestrasi oleh petinggi PSI selama berbulan-bulan demi keuntungan politik mereka sendiri."

Menurut Deddy, PSI berupaya keras mengaitkan PDIP dan Jokowi sebagai strategi untuk meraup simpati publik melalui konflik yang diciptakan. "Mereka mengira dengan membenturkan PDIP dan Jokowi, PSI akan semakin populer. Ini adalah taktik murahan dari para petinggi PSI yang tidak memahami cara membangun partai melalui pengkaderan, penguatan organisasi, dan kerja keras di lapangan," kritiknya. Ia bahkan menyerukan agar para "kutu loncat" yang kini memimpin PSI mulai belajar membangun partai dengan "keringat dan darah," bukan sekadar membajak kader atau menciptakan sensasi di media.

Senada dengan Deddy, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa nama Jokowi sama sekali tidak pernah dibahas dalam forum internal partai. Ia meluruskan narasi yang beredar, "Jokowi sudah tidak pernah diperbincangkan di PDI Perjuangan. Jika ada yang masih mencoba mengaitkannya, kami perlu menjelaskan: Jokowi dipecat dan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan, bukan mundur atau pergi."

Guntur menegaskan bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi telah putus pasca sanksi pemecatan akibat pelanggaran AD/ART partai. "Jokowi dipecat dan diusir dari PDI Perjuangan. Ia adalah Malin Kundang," sindirnya tajam.

Ia menambahkan, segala persoalan yang kini melekat pada Jokowi tidak lagi menjadi tanggung jawab PDIP. "Jika rakyat kini menghadapi kesulitan, silakan tagih tanggung jawab Jokowi. PDIP sudah tegas memecatnya karena melanggar. Kini giliran rakyat, apakah akan menyambut atau menagih janji," pungkas Guntur.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus sebelumnya menyikapi klaim Andreas Hugo Pareira dari PDIP yang menyatakan partainya telah melupakan Jokowi. Bestari justru menyinggung bahwa nama Jokowi masih terus menjadi perbincangan di internal PDIP. "Alhamdulillah, kalau sudah lupa itu berarti sudah tidak ingat. Tapi ini kan masih terus dibicarakan," ujarnya, menyiratkan keraguan.

Bestari mengklaim PDIP belum sepenuhnya melupakan sosok Jokowi dan "belum move on." Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan Jokowi dalam pemilu adalah berkat dukungan rakyat, bukan semata-mata karena PDIP. "Kami cukup prihatin dengan perasaan yang dialami PDIP atas ‘hengkangnya’ Pak Jokowi ke partai kami," pungkas Bestari, mengakhiri pernyataannya dengan nada menyindir.

Dalam sebuah konferensi pers dengan wartawan Israel, Netanyahu menegaskan posisi negaranya. "Meskipun Israel berhasil menghindari bahaya kehancuran, perjuangan kita belum berakhir," ujarnya, seperti dilansir dari laporan media internasional pada Selasa (16/6/2026). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Israel tetap waspada dan tidak akan mengendurkan kewaspadaan meskipun ada perkembangan diplomatik besar.

Netanyahu juga menyoroti kesiapan militer Israel. Ia menyatakan bahwa Israel telah berhasil mengambil alih kendali atas wilayah sentral yang sebelumnya menjadi ancaman dari Hizbullah. "Kami menghancurkan senjata rezim Assad dan kami akan tetap berada di zona keamanan apa pun yang terjadi," tegas Netanyahu dalam bahasa Ibrani, menunjukkan komitmen Israel terhadap keamanan wilayahnya dan kesiapan untuk mempertahankan diri.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran telah ditandatangani. Ia bahkan memastikan bahwa Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang sering menjadi titik ketegangan, akan dibuka sepenuhnya pada Jumat (19/6) mendatang. Pernyataan penting ini disampaikan Trump di Evian-Les-Bains, Prancis, di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, menandai sebuah terobosan diplomatik yang signifikan.

Meski demikian, Trump tidak memberikan rincian apakah Iran juga telah membubuhkan tanda tangannya pada dokumen kesepakatan tersebut. "Kesepakatan sudah ditandatangani, dan Selat sudah sebagian dibuka," pungkas Trump, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai partisipasi Iran dalam penandatanganan, meninggalkan sedikit pertanyaan mengenai detail implementasi perjanjian tersebut.

Program "The Classroom KLH" akan menghadirkan deretan narasumber kompeten dari detikcom. Mereka adalah Pemimpin Redaksi detikcom Ardhi Suryadhi, Head of Brand Communication detikcom Karel Anderson, serta Head of Brandstudio detikcom Okta Marfianto. Sesi pertama akan dipandu oleh Ardhi Suryadhi, yang akan membekali peserta dengan materi reportase dasar. Topik yang dibahas meliputi teknik riset cepat, kiat wawancara yang efektif, hingga pengenalan berbagai format berita. Pembahasan ini dirancang khusus untuk memperdalam pemahaman peserta dalam mengelola dan menyajikan informasi yang relevan dengan kebutuhan publik.

Selanjutnya, Karel Anderson akan berbagi wawasan mendalam mengenai strategi pengelolaan media sosial. Ia akan mengupas tuntas proses pembuatan konten dokumentasi, mulai dari pengembangan alur cerita, penentuan ritme atau pacing, penambahan subtitle, desain grafis sederhana, hingga adaptasi format konten agar optimal di berbagai platform media sosial.

Sesi penutup akan diisi oleh Okta Marfianto, yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya dalam menciptakan video-video sinematik yang memukau. Peserta juga akan dibimbing untuk menguasai teknik pengambilan gambar konten digital menggunakan kamera smartphone, termasuk aspek framing, penyusunan shot list, hingga kreasi audio visual yang menarik. Selain sesi pelatihan yang padat, "The Classroom KLH" juga menyuguhkan sesi berbagi pengalaman (sharing session), permainan interaktif, dan sesi praktik langsung, memastikan pengalaman belajar yang komprehensif dan menyenangkan.

Berdasarkan pantauan tim Bangkaterkini.id di lokasi, massa mulai berangsur-angsur meninggalkan area demonstrasi sekitar pukul 17.30 WIB. Dengan tertib, mereka bergerak dari Gerbang Pancasila, menyusuri Jalan Gerbang Pemuda, hingga Jalan Asia Afrika. Momen pembubaran ini diawali dengan pembacaan ‘Sumpah Mahasiswa’ yang lantang, menjadi penutup rangkaian aksi mereka.

Dampak dari pembubaran massa ini, arus lalu lintas di Jalan Gelora yang sebelumnya sempat dialihkan, kini telah kembali normal dan lancar. Aparat kepolisian terlihat sigap mengawal proses pembubaran massa, memastikan setiap peserta aksi meninggalkan lokasi dengan aman dan tertib, tanpa insiden yang tidak diinginkan.

Aksi mahasiswa pada hari yang sama tidak hanya terpusat di gerbang belakang DPR. Sejumlah titik strategis lainnya di ibu kota juga menjadi lokasi unjuk rasa, termasuk di sekitar Patung Kuda, kawasan Dukuh Atas, dan gerbang depan gedung DPR. Khusus di area Patung Kuda, perwakilan massa bahkan dilaporkan berhasil masuk ke kantor Wakil Presiden, menandakan upaya dialog langsung dengan pihak eksekutif.

Yudian menjelaskan bahwa pagu indikatif sebesar Rp 141,06 miliar tersebut direncanakan untuk dua pos utama: Rp 10 miliar untuk program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan sekitar Rp 131 miliar untuk menopang belanja operasional BPIP di tahun anggaran 2027.

Namun, Yudian menegaskan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi. BPIP merasa perlu tambahan dana sebesar Rp 370,45 miliar untuk menjalankan berbagai program strategis. Rinciannya, sekitar Rp 131 miliar dialokasikan untuk program manajemen, sementara Rp 239,34 miliar sisanya akan difokuskan pada program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). "Kami memohon perkenan untuk menyampaikan bahwa di luar pagu indikatif yang ada, kami masih sangat membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 370.457.677.928," ujar Yudian dalam forum rapat tersebut.

Usulan tambahan anggaran untuk program dukungan manajemen BPIP mencakup beberapa pos vital. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan aset negara (BMN), serta layanan umum dan sarana internal membutuhkan Rp 41,86 miliar. Selain itu, manajemen risiko dan pengawasan dianggarkan Rp 2,6 miliar, sementara bidang hukum dan reformasi birokrasi memerlukan Rp 13,53 miliar. Untuk program dan akuntabilitas kinerja, BPIP mengusulkan Rp 9,81 miliar. Porsi terbesar dalam program manajemen, yakni Rp 58,07 miliar, dialokasikan untuk keterbukaan informasi publik, tata usaha, dan administrasi. Terakhir, pengembangan data dan teknologi informasi memerlukan Rp 5,22 miliar.

Sementara itu, untuk program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), BPIP merinci kebutuhan dana yang substansial. Sekitar Rp 99,96 miliar diusulkan untuk penguatan hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan. Yudian menekankan bahwa prioritas utama alokasi ini adalah kegiatan pengarusutamaan Pancasila, pembudayaan semangat gotong royong di masyarakat, serta sosialisasi, komunikasi, dan rekomendasi terkait pembudayaan PIP.

Bidang analisis dan penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi memerlukan Rp 24,67 miliar. Dana ini akan diprioritaskan untuk menganalisis dan menyelaraskan produk hukum agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, serta mengawasi kebijakan dan regulasi yang ada. Selain itu, BPIP juga mengalokasikan Rp 27 miliar untuk pengkajian kebijakan dan materi PIP, serta Rp 66,16 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait ideologi Pancasila.

Terakhir, untuk pengukuran dan evaluasi PIP, BPIP mengusulkan Rp 21,30 miliar. Anggaran ini akan difokuskan pada kegiatan pengukuran pelembagaan Pancasila dan indeks aktualisasi Pancasila di tengah masyarakat, guna memastikan efektivitas program yang dijalankan.