Burhanuddin mengawali pernyataannya dengan merespons keinginan Kepala BPA Kejaksaan, Kuntadi, yang berharap BPA Fair dapat menjadi agenda tahunan. Namun, Burhanuddin menekankan bahwa frekuensi pelelangan aset tidak boleh terikat pada jadwal tahunan saja. "Saya mengharapkan, Pak Kuntadi, ini sesuai dengan harapan Pak Kuntadi, bahwa BPA Fair ini dilakukan secara terus, tiap tahun sebagai event yang tetap. Tapi saya mengharapkan bukan seluruh event yang tetap. Setiap ada waktu tertentu yang memang kita harus melakukan pelelangan, kita lakukan pelelangan. Jangan kita terikat satu tahun sekali," tegas Burhanuddin, mengutip pernyataannya.

Jaksa Agung khawatir barang bukti, khususnya aset bergerak seperti kendaraan bermotor, akan mengalami kerusakan jika terlalu lama mengendap tanpa dilelang. Menurutnya, biaya pemeliharaan dan penitipan aset-aset tersebut menjadi beban finansial yang signifikan bagi negara. "Saya mengharapkan adalah bahwa barang bukti ini jangan sampai terlalu mengendap lama. Karena kalau mengendap lama yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Mobil terlalu lama, kita juga selain membiayai, ya pemeliharaannya harus kita biayai, kemudian penitupannya semua, itu akan menjadi beban pembiayaan," jelasnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menginstruksikan BPA Kejaksaan RI untuk tidak menunggu jadwal tahunan jika terdapat aset yang mendesak untuk dilelang. Ia berharap adanya percepatan dalam proses ini demi pemulihan keuangan negara. "Yang mungkin bisa dilelang secara ramai-ramai setahun sekali bolehlah. Tetapi hal-hal yang urgent, yang terutama saya mengharapkan ini ada percepatan-percepatan, sehingga keuangan negara juga kita segera pulihkan, dan tentunya saja kita harapkan adalah pelaksanaan dapat dilaksanakan cepat dan berhasil," pungkasnya, menekankan pentingnya efisiensi dan keberhasilan dalam setiap lelang.

Kompol Bambang Askar Sodiq, Kapolsek Ciputat Timur, menjelaskan bahwa timnya segera bergerak ke lokasi setelah menerima laporan. Mereka berpatroli dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pedagang yang beraktivitas hingga larut malam. "Kami telah melakukan patroli dan menggali informasi dari beberapa pedagang. Mereka memang mengakui keberadaan ‘pocong’ tersebut, namun sudah memahami bahwa itu adalah pengamen yang mengenakan kostum cosplay," ujar Bambang, seperti dikutip pada Kamis (21/5).

Kesaksian serupa datang dari Nur, seorang penjaga warung kelontong di area tersebut. Ia menguatkan cerita tentang pengamen berkostum pocong yang sempat viral. Nur bahkan mengungkapkan bahwa dua orang pengamen tersebut pernah singgah dan berbelanja di warungnya. "Betul, ada dua orang. Mereka tidak melakukan hal aneh, hanya membeli minuman saja," tutur Nur dalam rekaman video yang turut dibagikan oleh Kapolsek.

Menurut Nur, para pengamen ‘pocong’ itu beberapa kali mampir ke warungnya pada malam hari. Mereka tidak mengganggu, melainkan hanya beristirahat sejenak di samping warung. "Mereka hanya singgah sebentar, beristirahat di sana, ya, dengan kostum pocong itu. Cuma beli minuman, tidak berbuat macam-macam," jelasnya. Nur menambahkan, kunjungan terakhir mereka terjadi sekitar tiga hari yang lalu, menjadikannya kali ketiga mereka singgah.

Sani, pedagang lainnya di Komplek Pertamina, juga memberikan kesaksian serupa. Ia membenarkan bahwa ‘pocong’ yang menjadi perbincangan hangat itu adalah pengamen cosplay. "Saya pernah melihat rombongan pengamen yang mengenakan kostum pocong, jumlahnya sekitar dua hingga empat orang," ungkap Sani.

Sebelumnya, isu ‘pocong’ keliling ini sempat merebak luas di berbagai platform media sosial, khususnya di thread-thread daring. Banyak warganet mengaku melihat penampakan sosok tersebut di beberapa lokasi, seperti Jalan Haji Gadung Raya, bahkan ada yang menyebut melihat dua hingga tiga ‘pocong’ sedang duduk santai. Penampakan lain dilaporkan dekat area kos di Ciputat Timur, dekat Komplek Pertamina. Kabar ini sontak memicu keresahan di kalangan warga.

Menanggapi cepatnya penyebaran cerita tersebut, pihak kepolisian segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi-lokasi yang disebutkan. "Kami sudah mendatangi dan bertemu dengan beberapa warga di sekitar lokasi, dan dapat dipastikan isu pocong itu tidak benar," tegas Kompol Bambang. Ia menambahkan, hasil penelusuran menyeluruh menunjukkan bahwa tidak ada hantu atau sosok pocong sungguhan di wilayah tersebut. "Jadi, tidak ada pocong, yang ada hanyalah pengamen yang berkreasi dengan kostum pocong," pungkasnya, mengakhiri spekulasi yang beredar.

Menurut informasi yang diunggah oleh akun TMC Polda Metro Jaya, peristiwa nahas ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.18 WIB. Lokasi persisnya berada di Jalan Cipinang Cempedak Raya Nomor 25, RT 7 RW 6, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara.

Puluhan personel dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur telah dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Selain petugas, sejumlah warga setempat juga terlihat aktif membantu upaya pemadaman, bergotong royong dengan peralatan seadanya. Sampai saat ini, belum ada laporan resmi mengenai ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka-luka akibat insiden ini. Petugas masih terus berupaya menguasai api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya pada Rabu (20/5/2026) menjelaskan bahwa apresiasi ini merupakan manifestasi konkret dari komitmen pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap Pemda, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. "Tahun ini, kami mengalokasikan anggaran sebesar satu triliun rupiah untuk insentif fiskal daerah," ungkap Tito, menekankan pentingnya dukungan finansial bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaik.

Tito mengibaratkan skema penghargaan ini sebagai penerapan konsep "carrot and stick" dalam tata kelola pemerintahan. Selain evaluasi dan pengawasan, Pemda juga diberikan apresiasi yang berdampak langsung pada peningkatan kas daerah. Ia juga menegaskan bahwa penghargaan sengaja dirancang berbasis regional untuk menciptakan kompetisi yang lebih adil. Menurutnya, jika kompetisi dilakukan di tingkat nasional, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas akan kesulitan bersaing dengan kota-kota besar seperti Surabaya atau Medan yang memiliki sumber daya lebih melimpah.

"Inovasi mereka lebih banyak, karena uangnya ada. Demikian juga [tingkat] kota, kalau dipertandingkan antar-kota, Kota Surabaya misalnya, kota-kota yang besar, Medan, mereka bahkan akan merajai," jelas Tito. Oleh karena itu, pendekatan regional ini diharapkan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap daerah untuk meraih apresiasi dan insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kategori penilaian, lanjut Tito, dipilih yang datanya sudah pasti dan mudah diakses, seperti data pengangguran yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam ajang bergengsi ini, sejumlah Pemda berhasil menorehkan prestasi gemilang di berbagai kategori:

• Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting:

  • Tingkat Kabupaten: Kabupaten Pulau Morotai (Terbaik I), Kabupaten Halmahera Utara (Terbaik II), dan Kabupaten Halmahera Tengah (Terbaik III).
  • Tingkat Kota: Kota Ternate.
  • Tingkat Provinsi: Provinsi Maluku Utara.
  • Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

• Kategori Creative Financing:

  • Tingkat Kabupaten: Kabupaten Lombok Barat (Terbaik I), diikuti Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan.
  • Tingkat Kota: Kota Mataram.
  • Tingkat Provinsi: Provinsi NTB.
  • Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

• Kategori Pengendalian Inflasi:

  • Tingkat Kabupaten: Kabupaten Sumba Timur (Terbaik I), disusul Kabupaten Bima dan Kabupaten Maluku Tenggara.
  • Tingkat Kota: Kota Tual.
  • Tingkat Provinsi: Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
  • Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

• Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran:

  • Tingkat Kabupaten: Kabupaten Lembata (Terbaik I), diikuti Kabupaten Alor dan Kabupaten Sikka.
  • Tingkat Kota: Kota Tidore Kepulauan.
  • Tingkat Provinsi: Provinsi Maluku Utara.
  • Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal yang signifikan kepada para pemenang. Juara Terbaik I menerima Rp 3 miliar, Terbaik II Rp 2 miliar, dan Terbaik III Rp 1 miliar.

Acara penganugerahan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Maluku dan Nusa Tenggara.

Dilihat dari situs resmi MK pada Selasa (19/5/2026), permohonan tersebut telah teregistrasi dengan nomor 159/PUU-XXIV/2026. Pasal yang menjadi objek gugatan Moratua berbunyi:

• Pasal 34 ayat (1): "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."
• Pasal 34 ayat (2): "Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya."

Moratua berargumen bahwa kedua norma tersebut, baik secara tekstual maupun struktural, secara gamblang menciptakan diskriminasi gender. Ia menilai, pasal-pasal ini menuntut suami secara mutlak sebagai penyedia materi, sementara istri diposisikan secara stereotipikal murni sebagai pengurus domestik rumah tangga. Hal ini, menurut pemohon, mengabaikan prinsip kemitraan sejajar yang seharusnya menjadi fondasi perkawinan.

Kerugian yang dialami pemohon, lanjut Moratua dalam dokumen permohonannya, bukan sekadar kerugian teoretis, melainkan kerugian faktual yang bersifat spesifik dan aktual. Ia mengaku harus menghadapi konflik transaksional dalam perkawinannya yang berujung pada hancurnya institusi rumah tangga, bahkan memicu proses gugatan perceraian.

Lebih lanjut, Moratua menyoroti beban pengeluaran finansial yang luar biasa besar dan tidak proporsional yang harus ia tanggung. Ia menyebut adanya eksploitasi terhadap kondisi tersebut yang bahkan berujung pada gugatan wanprestasi. Hak konstitusional pemohon atas perlindungan harta benda juga disebut terlanggar secara aktual, dibuktikan dengan laporan polisi terkait pengambilan barang-barang berharga miliknya oleh pihak istri secara sepihak.

Atas dasar argumentasi tersebut, pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Moratua mengusulkan agar pasal tersebut dimaknai ulang menjadi: "Suami dan istri memiliki kewajiban bersama secara timbal balik untuk saling melindungi, saling menghormati satu sama lain, saling memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dan mengatur urusan rumah tangga secara proporsional demi terwujudnya perkawinan yang merupakan kemitraan sejajar serta didasari cinta kasih yang tulus."

Wawancara penentuan tersebut berlangsung di lantai 39 Gedung Wisma Mulia, Jakarta, pada Senin (18/5) siang. Di markas besar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Gas Bumi (SKK Migas) itu, dua nama yang tersisa, Robi Junipa dan Muttaqin, tampak berjalan beriringan penuh harap. Keduanya adalah hasil saringan ketat dari sepuluh pelamar, kini berada di ambang penentuan untuk memimpin entitas penting bagi optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor migas.

Bupati Afni menegaskan bahwa keterlibatan SKK Migas dalam proses ini bukan sekadar formalitas. "Ini pertama kali kami melibatkan pihak berkompeten seperti SKK Migas dalam pemilihan Dirut BSP, sesuai saran berbagai pihak. Meskipun keputusan akhir ada di tangan Bupati, masukan dari Kepala SKK Migas sangat kami butuhkan agar proses ini fair dan menghasilkan pemimpin yang siap menghadapi tantangan BSP," ujar Afni usai wawancara. Kehadiran Djoko Siswanto di sisi Bupati menggarisbawahi bahwa pemimpin BSP mendatang harus selaras dengan regulasi dan target ketahanan energi nasional.

Dalam sesi di Jakarta, kedua kandidat dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan tajam seputar efisiensi operasional, potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), strategi eksplorasi yang agresif, hingga komitmen nyata dalam menaikkan lifting migas sebagai bagian dari kontribusi energi nasional. Staf yang tidak berkepentingan dilarang masuk, hanya beberapa catatan yang menampilkan angka-angka produksi, proyeksi lifting, dan strategi optimalisasi Blok CPP (Coastal Plains and Pekanbaru) yang terlihat di meja.

Sebelumnya, pada minggu lalu di Kantor BSP Gedung Surya Dumai Pekanbaru, Robi dan Muttaqin juga telah menghadapi Bupati Siak dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing. Fokus wawancara saat itu adalah komitmen mereka terhadap implementasi Good Corporate Governance (GCG) serta kiat-kiat dalam merapikan struktur organisasi BSP yang dinilai terlalu "gemuk." Afni menjelaskan, "Kami ingin tahu seberapa jelas visi dan keberanian mereka dalam melakukan reorganisasi. Keterlibatan BPKP menjamin transparansi dan masukan terkait GCG, agar BSP ke depan benar-benar berubah ke arah yang lebih baik."

Robi Junipa, seorang sarjana geofisika dengan pengalaman panjang di perusahaan pelat merah Pertamina, dan Muttaqin, nahkoda PT BSP Zapin yang merupakan anak perusahaan BSP, keduanya telah menunjukkan komitmen kuat terhadap masa depan BSP berdasarkan analisis asesor PPM Manajemen Jakarta. Profil mereka, meskipun berbeda, menyatu pada satu tujuan: memajukan BSP.

Setelah proses wawancara yang intens, Bupati Siak kini membawa pulang catatan-catatan penting dari diskusi mendalam tersebut. Rekomendasi dari ruangan tertutup ini akan menjadi dasar mutlak bagi Bupati perempuan pertama Siak ini dalam memilih nakhoda baru yang akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses seleksi Direktur BUMD ini dinilai sebagai salah satu yang paling profesional, melibatkan para pihak berkompeten di bidangnya. Masyarakat Siak dan industri migas nasional kini menanti dengan antusias pengumuman resmi.

Menurut Tito, penyebaran paham ekstremisme kekerasan terjadi melalui pola komunikasi yang kompleks, melibatkan pengirim, penerima, saluran, dan konteks sosial. Oleh karena itu, kunci pencegahan terletak pada pemutusan salah satu dari mata rantai komunikasi tersebut. "Jika satu saja dari lima komponen ini berhasil kita patahkan, maka transfer ideologi radikal atau teroris dari pengirim ke penerima tidak akan pernah terjadi," jelasnya.

Menghadapi tantangan ini, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan lima strategi paralel yang harus diimplementasikan: deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penanganan masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

Deradikalisasi, lanjut Tito, esensial bagi individu yang sudah terpapar radikalisme agar kembali menganut pemahaman moderat dan nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, kontra radikalisasi bertujuan membangun kekebalan dini di tengah masyarakat terhadap ideologi ekstremisme kekerasan.

Penguatan kontra ideologi, menurutnya, harus melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungan kelompok rentan. Hal ini penting agar pesan moderasi lebih mudah diterima, mengingat kelompok tersebut cenderung memiliki "trust insider" dan lebih mempercayai orang dalam daripada pihak eksternal.

Mendagri juga menyoroti urgensi patroli siber dan kontra narasi yang kuat di ruang digital. Perkembangan teknologi informasi telah mempercepat dan memperluas penyebaran ideologi ekstremisme melalui berbagai platform, sehingga pemutusan saluran digital menjadi krusial.

Tak kalah penting, penyelesaian masalah sosial dan ekonomi masyarakat juga merupakan pilar strategi pencegahan jangka panjang, terutama di area yang rentan terhadap penyebaran paham ekstremisme kekerasan.

Tito mengakui bahwa Densus 88 AT Polri selama ini telah efektif menerapkan pendekatan penegakan hukum atau hard approach terhadap ancaman aktif. Namun, ia menegaskan bahwa ke depan, soft approach harus lebih digencarkan sebagai langkah preventif dini. "Ketika lawan sudah tidak aktif, kita harus mulai membombardir dengan kegiatan soft approach," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran Densus 88 AT Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Berkat kerja keras tersebut, situasi keamanan di Indonesia dinilai jauh lebih kondusif dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Menurut keterangan Kementerian Pertahanan UEA, dua drone berhasil dicegat, namun satu drone lainnya berhasil menghantam generator listrik yang berlokasi strategis dekat PLTN Barakah, di wilayah al-Dhafra, Abu Dhabi. Pihak kementerian menyebutkan drone-drone tersebut masuk dari "perbatasan barat" tanpa merinci lebih lanjut sumbernya. Otoritas darurat telah merespons insiden tersebut dan mengkonfirmasi tidak ada laporan korban luka, demikian disampaikan Kantor Media Abu Dhabi.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menegaskan bahwa Kerajaan mengutuk keras "serangan terang-terangan" tersebut. Mereka menilai insiden ini secara langsung mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan Teluk. Lebih lanjut, Saudi kembali menyatakan solidaritas penuhnya dengan UEA dan mendukung segala langkah yang diambil untuk menjaga kedaulatan, keamanan, serta integritas wilayahnya.

Sebagai tindak lanjut, Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Saudi, segera melakukan komunikasi via telepon dengan Sheikh Abdullah bin Zayed, Menteri Luar Negeri UEA. Kedua pejabat tinggi tersebut dilaporkan media pemerintah Saudi, SPA, membahas langkah-langkah keamanan pasca-serangan.

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri UEA juga mengeluarkan pernyataan keras, mengutuk serangan tersebut sebagai "eskalasi berbahaya". "UEA menekankan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir ancaman apa pun terhadap keamanan dan kedaulatannya dalam keadaan apa pun," tegas pernyataan kementerian tersebut.

Anwar Gargash, Penasihat Presiden UEA, tidak ragu melabeli penargetan PLTN Barakah sebagai tindakan "teroris". Ia secara tersirat menuding Iran atau proksinya sebagai dalang di balik insiden ini, menyebutnya sebagai "perkembangan buruk yang melanggar semua hukum dan norma internasional, mencerminkan pengabaian kriminal terhadap nyawa warga sipil di UEA dan sekitarnya." Gargash juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang akan berhasil merusak visi UEA yang berpusat pada keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di kawasan.

Layanan Mecca Route, yang juga dikenal sebagai Fast Track, adalah inovasi percepatan di mana seluruh proses keimigrasian Arab Saudi diselesaikan langsung di bandara keberangkatan di Indonesia. Ini berarti, begitu tiba di Jeddah, para jemaah tidak perlu lagi mengantre panjang untuk pemeriksaan paspor dan visa, sehingga perjalanan haji menjadi lebih efisien dan nyaman.

Agung Pribadi (57), seorang jemaah haji asal Jawa Barat, mengungkapkan apresiasinya terhadap layanan ini. "Begitu kami datang ke bandara untuk berangkat, sampai di Jeddah sudah langsung diarahkan dari embarkasi ke hotel, lalu kami bisa langsung ibadah. Itu suatu terobosan yang bagi kami sangat baik," ujarnya kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu (17/5/2026).

Menurut Agung, kehadiran petugas imigrasi Saudi di Indonesia sangat membantu mempercepat proses. "Kami tadi sudah mendapatkan pelayanan yang sangat baik dan cepat, di mana pemeriksaan paspor dan imigrasi sudah dilakukan di embarkasi," jelasnya, menyoroti efisiensi yang dirasakan. Ia juga menambahkan bahwa layanan ini menghemat energi dan waktu, sebuah pandangan yang juga didengar dari kerabat dan tetangga yang sudah lebih dulu tiba di Saudi. "Teman-teman yang sudah berangkat duluan dan sudah saya kontak mengatakan puas. Jadi kami nggak capek harus menunggu lagi, mungkin beberapa jam, atau menunggu koper lagi. Itu sudah disediakan langsung."

Meski demikian, Agung juga menyampaikan harapan agar layanan di asrama haji dapat terus ditingkatkan. Ia menyinggung perbaikan fasilitas kamar dan pelayanan penunjang lainnya demi kenyamanan jemaah. "Mungkin di asrama haji layanannya bisa diperbaiki, baik di kamar, fasilitas-fasilitas, ataupun masakan. Tapi itu bagi kami bukan suatu masalah besar, mungkin hanya bisa lebih dimantapkan lagi," pungkasnya.

Dengan khidmat, massa buruh memanjatkan doa bersama, mendoakan arwah Marsinah agar tenang di sisi-Nya. Lebih dari sekadar ritual keagamaan, ziarah ini adalah bentuk penghormatan mendalam terhadap dedikasi dan pengorbanan Marsinah dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Marsinah, yang dikenal gigih menyuarakan keadilan bagi buruh, menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan eksploitasi.

Para buruh yang hadir menegaskan bahwa semangat perjuangan Marsinah tidak akan pernah padam. Mereka berkomitmen untuk melanjutkan estafet perjuangan demi terciptanya kondisi kerja yang layak, upah yang adil, dan jaminan sosial yang memadai bagi seluruh pekerja di tanah air. Ziarah ini menjadi pengingat bahwa hak-hak buruh adalah hasil dari perjuangan panjang dan harus terus dijaga serta diperjuangkan.