Selama peninjauan, Gus Ipul berdialog langsung dengan sejumlah pejabat dan tokoh penting setempat. Terlihat ia berdiskusi dengan Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, serta Pengasuh Pesantren Syaichona Moh. Cholil, RKH Muhammad Nasih Aschal. Perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Madura juga turut hadir dalam pembahasan mengenai penataan dan perapian area STAI Syaichona Moh. Cholil. Gus Ipul menekankan pentingnya persiapan yang sangat detail, mengingat acara penutupan Munas-Konbes NU ini dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berupaya keras untuk memastikan setiap titik kesiapan telah terpenuhi," ungkap Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (19/6/2026). Ia menambahkan, "Mulai dari lokasi utama acara, jalur kedatangan Presiden, alur tamu undangan, sistem pengamanan, hingga fasilitas pelayanan bagi peserta, semuanya harus terorganisir dengan optimal."

Setelah menuntaskan peninjauan lapangan dan berdialog dengan berbagai pihak terkait, Gus Ipul segera memimpin rapat koordinasi lanjutan di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Rapat ini secara khusus membahas persiapan akhir penutupan Munas-Konbes NU. Hadir dalam pertemuan penting tersebut antara lain Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Moch. Fauzan Dja’far, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Dandim Bangkalan, sejumlah pejabat daerah terkait, serta seluruh pengurus NU dari berbagai tingkatan di Madura.

Dalam forum koordinasi tersebut, panitia penyelenggara bersama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen NU merumuskan skenario penyambutan Presiden secara terperinci. Fokus utama pembahasan meliputi alur kedatangan Presiden, pengaturan ketat untuk tamu VVIP dan VIP, penataan posisi peserta, pengamanan komprehensif di seluruh kawasan, kesiapan infrastruktur tenda, aksesibilitas jalan, serta dukungan fasilitas penunjang di sekitar lokasi acara.

Gus Ipul kembali menekankan bahwa sinergi dan koordinasi antarberbagai pihak merupakan faktor krusial demi kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan seluruh rangkaian acara penutupan Munas-Konbes NU. "Ini bukan sekadar urusan teknis penyelenggaraan, melainkan juga bentuk penghormatan mendalam kepada para kiai, seluruh peserta, tamu undangan, dan tentu saja kepada Bapak Presiden yang kami harapkan kehadirannya. Oleh karena itu, segala persiapan harus dilakukan dengan maksimal," tegas Gus Ipul.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, aparat keamanan, Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh jajaran NU di Madura atas dukungan dan bantuan dalam mempersiapkan acara akbar ini. "Bangkalan memiliki nilai historis dan strategis yang sangat penting bagi Nahdlatul Ulama. Kami berharap penutupan Munas-Konbes di sini dapat menjadi momentum yang berjalan baik, tertib, dan membawa keberkahan bagi semua," pungkasnya.

Roy Suryo terlihat tiba di RS Polri dengan menggunakan ambulans yang dikawal petugas dari Polda Metro Jaya. Tidak lama berselang, dr. Tifa juga turut dibawa ke fasilitas kesehatan yang sama untuk menjalani prosedur serupa.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa pemeriksaan medis ini adalah prosedur standar dalam proses penyidikan. Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penanganan perkara terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa didasarkan pada dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Kasus yang menjerat keduanya terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, khususnya mengenai tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Roy Suryo sempat menyatakan keberatan atas pemeriksaan kesehatan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kliennya berada dalam kondisi sehat dan menduga pemeriksaan ini hanya bertujuan untuk menampilkan Roy Suryo di hadapan publik dengan mengenakan rompi tahanan.

Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Proses hukum dipastikan akan terus berlanjut melalui setiap tahapan yang ada, hingga kasus ini siap untuk disidangkan.

Korban diketahui bernama Neisha Amalia Evrian Putri, berusia 16 tahun, siswi kelas 10 SMAN 6 Jakarta. Ia tewas setelah mengalami kecelakaan saat dibonceng, di mana motor yang ditumpanginya tersangkut kabel yang terputus di Jalan Lauser, Jakarta Selatan. "Memang betul kemarin meninggal dunia ketika dibonceng terkena kabel di Jalan Lauser, Jakarta Selatan," ujar Pramono. Ia menambahkan bahwa kronologi kejadian yang beredar di masyarakat memang sesuai dengan informasi yang diterimanya, yakni kabel yang tersangkut dalam kondisi terputus.

Menyikapi peristiwa duka ini, Pramono Anung telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memberikan pendampingan dan bantuan maksimal kepada keluarga Neisha. Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Bina Marga diminta untuk berkoordinasi penuh, termasuk dalam urusan pemakaman yang telah dilaksanakan.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyalurkan santunan melalui Baznas Bazis DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian. Untuk memfasilitasi para siswa yang ingin mengantar almarhumah ke peristirahatan terakhirnya, Pemprov DKI mengerahkan tiga unit bus dan menanggung seluruh biaya terkait.

Mengenai kemungkinan pengusutan hukum atas insiden tragis ini, Pramono Anung menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan pihak keluarga korban. "Ini sudah dengan sendirinya, karena memang keluarga ini memahami tentang hukum. Sehingga neneknya juga meminta untuk itu. Karena ini persoalannya sudah masuk wilayah privat, kami persilakan untuk itu," jelasnya.

Sebelumnya, Camat Kebayoran Baru Rachmat Mulyadi, seperti dilansir Antara pada Kamis (18/6), menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Peristiwa nahas itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB ketika korban, berinisial NAEP, sedang diantar ayahnya menuju sekolah. Saat melintas di Jalan Lauser, tepatnya di depan taman, setang motor yang mereka tumpangi diduga tersangkut kabel seling yang melintang dan menjorok ke badan jalan. Akibatnya, motor oleng dan terjatuh, menyebabkan korban yang dibonceng terlindas bus sekolah dan meninggal dunia di tempat kejadian.

Indonesia sendiri telah lama aktif dalam kancah transparansi perpajakan global. Selama dua dekade terakhir, berbagai inisiatif telah diimplementasikan, mulai dari pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information on Request/EOIR), pertukaran informasi otomatis atas rekening keuangan (Automatic Exchange of Information/AEOI) melalui Common Reporting Standard (CRS), hingga AEOI untuk aset kripto melalui Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Landasan hukumnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (AIK), yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertukar data keuangan lintas batas secara efektif.

Selain itu, pengawasan pajak juga merambah sektor perusahaan multinasional melalui Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules atau Pilar Dua OECD. Dengan PMK Nomor 136 Tahun 2024, Indonesia turut serta dalam sistem pengawasan pajak minimum global, memanfaatkan GloBE Information Return (GIR) sebagai basis data baru. Namun, di tengah kemajuan ini, satu celah besar masih terbuka: kepemilikan properti lintas negara yang belum sepenuhnya terjangkau.

Terobosan Baru: EOI atas Properti Global

Kekosongan regulasi mengenai pertukaran informasi kepemilikan properti lintas negara kini mulai terisi. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), menyusul pertemuan G20 Afrika Selatan pada 2025, telah mengembangkan "Kerangka Kerja untuk Pertukaran Informasi secara Otomatis atas Informasi yang Tersedia tentang Properti Tidak Bergerak" (Framework for the Automatic Exchange of Readily Available Information on Immovable Property for Tax Purposes). Kerangka ini, yang dilengkapi dengan "Perjanjian Multilateral Competent Authority tentang Pertukaran Informasi atas Informasi yang Tersedia tentang Properti Tidak Bergerak (IPI MCAA)" yang dirilis Desember 2025, menjadi terobosan signifikan.

Inisiatif ini, yang dikenal sebagai EOI-IPI, akan melengkapi ekosistem transparansi pajak global. Jika sebelumnya CRS, CARF, dan GIR fokus pada rekening keuangan, aset kripto, dan aktivitas multinasional, EOI-IPI akan membuka akses terhadap aset nyata bernilai fantastis yang selama ini sulit dijangkau. Negara-negara peserta akan dapat saling bertukar data krusial, mulai dari detail kepemilikan, nilai transaksi, penghasilan dari properti, hingga identitas pemilik manfaat (beneficial owner). Indonesia telah menyatakan dukungan penuh dan menargetkan partisipasi dalam skema pertukaran informasi properti internasional ini mulai tahun 2029.

Tantangan dan Persiapan Indonesia

Untuk memastikan inisiatif ini berjalan optimal, Indonesia harus melakukan persiapan matang. Joshua Ivan Winaldy Simanungkalit, seorang analis pertukaran informasi di Direktorat Jenderal Pajak, menggarisbawahi beberapa langkah krusial. Pertama, pemerintah wajib memperkuat komitmen dengan menyusun regulasi yang selaras standar internasional, melalui pembahasan intensif dengan OECD dan studi banding ke negara-negara pelopor. Langkah ini penting agar regulasi yang dibangun mampu mengakomodasi standar global tanpa mengabaikan karakteristik hukum dan ketersediaan data pada administrasi pertanahan di Indonesia.

Kedua, koordinasi antarinstansi harus diperkuat. Kementerian Keuangan tidak bisa bekerja sendiri; dukungan kuat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sektor perbankan, dan aparat penegak hukum sangat vital mengingat kompleksitas aspek pertanahan dan keuangan. Ketiga, pembangunan sistem pelaporan terintegrasi yang menjamin kualitas dan akurasi data adalah kunci. DJP perlu menyiapkan infrastruktur yang mampu mendukung pertukaran informasi secara prudent.

Keempat, pemerintah perlu mengkaji kebijakan lanjutan terkait investasi properti asing. Mencontoh Singapura dengan Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD) 60% untuk pembeli asing, Indonesia dapat mempertimbangkan pungutan khusus atau pajak final, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Final, untuk pembelian properti bernilai tinggi oleh Warga Negara Asing. Langkah ini tidak hanya berpotensi memperluas basis pajak, tetapi juga menjaga stabilitas pasar properti domestik dan kepentingan ekonomi nasional.

Dengan demikian, perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan dapat terwujud melalui ketersediaan informasi yang komprehensif, termasuk aset kekayaan yang selama ini tersembunyi. Harapannya, pemerintah dapat secara strategis dan fungsional menapaki jalan baru transparansi pajak global ini, demi memperkuat kepatuhan, kesejahteraan, dan ketahanan fiskal bangsa.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan untuk mengawasi pergerakan motor-motor tersebut sebelum dimanfaatkan oleh BGN. "Untuk motor tidak disita sampai saat ini, hanya disegel untuk kami awasi pergerakannya saja karena belum dimanfaatkan BGN," ungkap Syarief kepada awak media pada Jumat (18/6/2026).

Syarief menegaskan bahwa pemanfaatan motor-motor yang disegel ini oleh BGN merupakan langkah strategis untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung negara. "Betul, jadi tidak tambah rugi negaranya," tambahnya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, yang secara terpisah mengonfirmasi bahwa pihaknya masih dalam posisi penyegelan. Anang menjelaskan bahwa motor listrik tersebut nantinya akan digunakan oleh BGN untuk operasional, namun setiap pergerakan dan penggunaannya harus sepengetahuan penyidik. "Kejaksaan memang menyegel dengan tujuan untuk mendata keberadaan motor-motor tersebut dan nantinya dapat digunakan oleh pihak BGN untuk operasional. Namun dalam hal ini penggunaannya atau pergerakan harus sepengetahuan penyidik," jelas Anang.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, telah menyuarakan pentingnya pemanfaatan maksimal terhadap aset yang telah dianggarkan negara. Arumsari menekankan bahwa semua barang yang sudah dibelanjakan pada tahun 2025, termasuk motor listrik dan perangkat IT, harus dimaksimalkan penggunaannya. "Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

Ia menambahkan bahwa aset yang dibeli dengan uang negara harus dimanfaatkan sebaik mungkin. BGN juga berkomitmen untuk menyisir anggaran tahun 2026 agar tidak ada lagi pengadaan barang dengan output serupa yang telah ada di tahun sebelumnya. "Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026," tegasnya.

Arumsari menegaskan bahwa prinsip umum BGN adalah memaksimalkan pemanfaatan semua barang yang telah dibeli pada tahun 2025 karena uang negara sudah dikeluarkan. Jika ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai kebutuhan. "Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," pungkasnya.

Menurut informasi yang dirilis BMKG, pusat gempa berada di darat. Titik koordinat gempa tercatat pada 1,13 Lintang Selatan dan 120,23 Bujur Timur. Lokasinya diperkirakan sekitar 48 kilometer di timur laut Sigi, Sulteng.

Dengan kedalaman hiposentrum yang relatif dangkal, yakni 3 kilometer, getaran gempa kemungkinan dirasakan cukup jelas di sekitar pusatnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan bangunan atau korban jiwa akibat guncangan tersebut.

BMKG juga mengingatkan bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian data kepada publik. Oleh karena itu, hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan serta stabilitas data yang masuk.

Krisna Murti menjelaskan, proyek fantastis ini sudah ada sebelum Sony menjabat sebagai Waka BGN. Kontrak tersebut melibatkan penyewaan 5.000 unit CCTV dan alat sidik jari yang di-outsourcing kepada sebuah vendor, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Perangkat ini seharusnya dipasang di 5.000 titik SPPG (Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi) untuk memantau penerima manfaat. Kontrak proyek ini sendiri telah berakhir pada 19 Februari 2026.

Kecurigaan muncul ketika Sony, sebelum masa kontrak berakhir, memanggil pihak vendor. Ia meminta vendor untuk menunjukkan bukti pemasangan perangkat tersebut di salah satu titik, misalnya SDN 01 Jakarta Timur. Namun, pihak vendor tidak mampu memperlihatkan atau memberikan informasi lokasi pemasangan. "Artinya, 5.000 CCTV dengan sidik jari untuk anak-anak penerima manfaat itu tidak terpasang," tegas Krisna kepada wartawan di Gedung Jampidsus Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Krisna menegaskan bahwa dana sebesar lebih dari Rp 300 miliar telah dikeluarkan oleh BGN untuk proyek ini. Dengan ketidakmampuan vendor menunjukkan bukti pemasangan, proyek tersebut dapat dikategorikan sebagai fiktif. "BGN sudah keluar uang Rp 300 miliar lebih, tapi nyatanya vendornya tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberitahukan di mana saja telah dipasang. Dia jawab itu total loss. Artinya bahwa itu boleh dikatakan adalah fiktif," pungkas Krisna, mengindikasikan adanya potensi kerugian negara yang jauh lebih besar dari kasus yang menjerat kliennya.

Dari pantauan Bangkaterkini.id di lokasi, aksi yang berlangsung sekitar pukul 12.25 WIB ini diwarnai dengan atribut unik. Para peserta unjuk rasa terlihat membawa panci sebagai simbol ‘dapur yang menjerit’ akibat kenaikan harga, serta bunga sebagai representasi harapan. Mereka juga kompak mengenakan busana serba merah muda, menambah warna pada hiruk pikuk jalanan Jakarta.

Inti dari seruan mereka adalah desakan kuat agar pemerintah segera meninjau ulang dan menurunkan harga BBM yang dianggap memberatkan. Semangat perjuangan terpancar jelas dari yel-yel yang terus disuarakan, salah satunya yang berbunyi, "Perempuan bersatu, tak bisa dikalahkan!". Slogan ini menjadi penegas solidaritas dan kekuatan kolektif para perempuan dalam menyuarakan aspirasi.

Akibat konsentrasi massa di perempatan strategis Jalan MH Thamrin-Jalan Kebon Sirih, arus lalu lintas di sekitarnya terpantau mengalami kemacetan parah. Suara klakson kendaraan yang bersahutan menjadi latar belakang aksi. Aparat kepolisian terlihat sigap berjaga di berbagai titik, berupaya mengurai kepadatan dan memastikan ketertiban selama demonstrasi berlangsung.

Didik Hariyanto membenarkan bahwa wanita dalam foto viral tersebut adalah warganya yang berinisial En (53), penduduk Dusun Watuagung, Desa Watuagung. Namun, ia menegaskan bahwa narasi yang tersebar luas di internet tidak sepenuhnya akurat. "Apa yang beredar di internet tidak sepenuhnya benar. Begitu kabar ini ramai, saya segera melakukan klarifikasi langsung kepada ketua RT setempat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ronda malam itu. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari kedua belah pihak," ujar Didik.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan, Didik menjelaskan bahwa di RT tersebut memang terdapat kesepakatan bersama antarwarga. Setiap rumah atau kepala keluarga (KK) mendapatkan jadwal piket ronda malam secara bergantian. Kesepakatan ini dibuat demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa yang terletak di lereng Gunung Arjuno tersebut.

Lebih lanjut, Didik mengklarifikasi peran En dalam foto tersebut. Menurutnya, En tidaklah sendirian saat menjalankan tugas ronda. Ia menjelaskan bahwa En sebenarnya menggantikan anak-anaknya yang seharusnya bertugas pada malam itu. "Jadi, ibu En itu tidak sendirian. Ada perempuan lain juga bersamanya. Foto yang viral itu sepertinya sudah dipotong, hanya menampilkan sebagian kaki perempuan lain. Nanti saya akan berikan foto lengkapnya," jelas Didik, menegaskan bahwa inisiatif untuk menggantikan anak-anaknya datang dari En sendiri. Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman yang beredar di masyarakat.

Klaim tersebut pertama kali dilontarkan pada Selasa (16/6) oleh perwakilan Aliansi BEM Bersatu, Rahmat Djimbula dari BEM Hukum UIC, dalam sebuah konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur. Djimbula menyoroti dugaan kedekatan Tiyo Ardianto, salah satu penggerak aksi, dengan seorang purnawirawan jenderal. Ia membeberkan bahwa kendaraan Fortuner yang digunakan Tiyo terdaftar atas nama Siti Nuraeni, yang disebut-sebut sebagai adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Setyo Sularso sendiri merupakan besan dari Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, yang dikenal sebagai tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kehadiran politikus PDIP, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi juga turut menjadi sorotan, memperkuat dugaan adanya jejaring politik.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menekankan pentingnya merespons kritik dengan data, bukan dengan pelabelan yang berpotensi mengaburkan substansi masalah. "Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan," ujar Ganjar pada Rabu (17/6). Ia menambahkan bahwa negara ini dibangun untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak untuk berbeda pendapat, dan bukan untuk melayani penguasa. Ganjar juga memperingatkan bahaya jika validitas kritik diukur berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan fakta yang ada, yang dapat mengarah pada "politik loyalitas."

Senada, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, turut membantah keras tudingan keterlibatan partainya dalam menggerakkan mahasiswa. Said menegaskan bahwa sesuai arahan Ketua Umum, PDIP tidak pernah terlibat dalam demonstrasi mahasiswa, baik sebagai kader maupun anggota. "Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi… tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan," tegas Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia juga menepis anggapan bahwa kehadiran Andi Widjajanto dalam massa aksi dapat diartikan sebagai keterlibatan PDIP. Mengenai dugaan kaitan kepemilikan kendaraan dengan jaringan keluarga Andhika Perkasa, Said menilai hal itu "sangat tidak make sense" dan tidak pada tempatnya untuk dipermasalahkan.

Politikus PDIP Guntur Romli menambahkan bahwa tudingan Aliansi BEM Bersatu adalah "cocokologi" yang dipaksakan dan "sesat pikir." Guntur menyatakan bahwa PDIP sama sekali tidak terlibat, mendanai, maupun memfasilitasi aksi mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa kehadiran tokoh atau kader di ruang publik adalah hak konstitusional warga negara, bukan bentuk mobilisasi partai. Guntur juga mengecam tuduhan "murahan" yang menyebut aksi mahasiswa "ditunggangi" sebagai penghinaan terhadap independensi dan nalar kritis mahasiswa. Ia bahkan menyebut kelompok "BEM Bersatu" sebagai "MAHASEWA" karena adanya bantahan afiliasi dari organisasi kampus asal mereka, seraya mendesak semua pihak untuk berdebat substansi dan adu gagasan yang sehat.