Dalam pernyataannya, Trump tidak secara langsung menyebut kelompok Hizbullah, yang didukung Iran dan menjadi pihak utama dalam baku tembak dengan Israel selama enam pekan terakhir. Namun, melalui unggahan lanjutan di platform Truth Social, Trump secara tegas mendesak Hizbullah untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata ini. "Saya berharap Hizbullah akan bertindak bijaksana dan benar selama periode krusial ini," tulisnya.

Menyusul pengumuman penting tersebut, Presiden Trump mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun ke Gedung Putih untuk melanjutkan pembicaraan. Kesepakatan gencatan senjata ini dijadwalkan berlangsung selama sepuluh hari, dengan potensi perpanjangan jika negosiasi menunjukkan kemajuan signifikan.

Isi Perjanjian dan Aksi Militer Sebelumnya

Sebelum gencatan senjata resmi berlaku, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) merilis pernyataan bahwa mereka telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 380 target Hizbullah di Lebanon selatan dalam 24 jam terakhir. Target-target tersebut meliputi peluncur roket, markas, serta anggota kelompok Hizbullah. Sementara itu, tembakan perayaan dilepaskan ke udara dari pinggiran selatan Beirut pada 17 April 2026, menyambut dimulainya gencatan senjata.

Reaksi Berbagai Pihak

Iran menyambut baik gencatan senjata di Lebanon, menyebutnya sebagai kemenangan diplomatik dan hasil dari "perlawanan" Hizbullah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqaei, menyatakan Teheran melihat gencatan senjata ini sebagai bagian dari pemahaman yang lebih luas dengan Amerika Serikat, yang difasilitasi oleh Pakistan. Iran secara konsisten mendorong gencatan senjata regional yang lebih komprehensif.

Para pejabat senior Iran juga menyoroti peran sentral Hizbullah. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, melalui unggahan berbahasa Arab di X, menegaskan bahwa kesepakatan ini "tidak lain adalah hasil dari keteguhan Hizbullah dan persatuan Poros Perlawanan," istilah yang digunakan Teheran untuk jaringan sekutu regionalnya. Komandan Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, Esmail Qaani, bahkan menyebut Hizbullah sebagai "pemenang," menekankan bahwa kesepakatan ini buah dari ketangguhan perlawanan Lebanon dan dukungan Republik Islam Iran. Media pemerintah Iran juga menggemakan sentimen ini, melaporkan bahwa perlawanan Iran dan Hizbullah "memaksa" AS dan Israel menerima gencatan senjata.

Para pemimpin Israel dan Lebanon sama-sama menyambut baik gencatan senjata ini. PM Netanyahu menyebutnya sebagai "kesempatan untuk mencapai perjanjian damai bersejarah," sementara Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam berharap kesepakatan ini memungkinkan warga yang mengungsi akibat konflik untuk kembali ke rumah mereka.

Hizbullah sendiri mengisyaratkan kesediaannya untuk mematuhi gencatan senjata, namun dengan syarat "penghentian serangan secara menyeluruh" di seluruh Lebanon dan "tidak ada kebebasan bergerak bagi pasukan Israel." Perlu dicatat, kelompok yang didukung Iran ini tidak termasuk dalam struktur aparat keamanan pemerintah Lebanon.

Tanggapan Internasional

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, memuji peran Amerika Serikat dalam memfasilitasi gencatan senjata, mendesak semua pihak untuk "sepenuhnya menghormati" dan "mematuhi hukum internasional setiap saat." Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyebut kesepakatan itu sebagai "kelegaan," sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menekankan bahwa gencatan senjata harus dimanfaatkan untuk "mundur dari kekerasan" dan menciptakan ruang bagi perundingan demi "perdamaian yang lebih berkelanjutan."

Zona Penyangga Israel dan Proses Negosiasi

Meskipun ada kesepakatan, PM Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel akan mempertahankan "zona keamanan" sedalam 10 km di Lebanon selatan. "Kami ada di sana, dan kami tidak akan pergi," tegasnya, menambahkan bahwa zona penyangga ini penting untuk "menghalangi bahaya invasi." Israel kembali memasuki Lebanon selatan pada awal Maret, mengklaim zona ini diperlukan untuk melindungi komunitas di Israel utara.

Negosiasi untuk meredakan konflik ini melibatkan pembicaraan langsung yang jarang terjadi antara Israel dan Lebanon di Washington awal pekan ini. Sejak awal Maret, Israel telah melancarkan serangan udara mematikan di Beirut dan wilayah selatan Lebanon. Trump menyatakan kesepakatan tercapai setelah "percakapan yang sangat baik" dengan Aoun dan Netanyahu, namun tidak menjelaskan apakah Hizbullah terlibat langsung. Menariknya, media Israel melaporkan bahwa pengumuman gencatan senjata ini mengejutkan Israel, dengan rapat kabinet keamanan diadakan hanya lima menit sebelum pengumuman, dan para menteri tidak diberi kesempatan untuk berpendapat.

Kaitan dengan Konflik Iran dan Dampak Kemanusiaan

Ketika gencatan senjata antara AS dan Iran diumumkan, muncul pertanyaan tentang keterlibatan Lebanon. Pejabat Pakistan dan Iran menyatakan Lebanon terlibat, namun Israel dan juru bicara Presiden AS, Karoline Leavitt, membantahnya. Konflik di Lebanon sendiri berawal pada 2 Maret, ketika Israel menggempur Lebanon sebagai respons atas serangan Hizbullah menyusul serangan AS dan Israel ke Iran. Sejak itu, kedua belah pihak terus saling serang.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 2.100 orang tewas dan 7.000 lainnya luka-luka akibat serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret, termasuk sedikitnya 260 perempuan dan 172 anak-anak. Sebanyak 91 tenaga kesehatan juga tewas dan 208 luka-luka, dengan lebih dari 120 serangan Israel menghantam ambulans dan fasilitas medis. Analisis bangkaterkini.id (BBC Verify) menemukan lebih dari 1.400 bangunan di Lebanon hancur. Di sisi lain, serangan Hizbullah menewaskan dua warga sipil Israel dan 13 tentara Israel tewas dalam pertempuran di Lebanon.

Pada Kamis (16/04), militer Israel menghancurkan jembatan terakhir yang menghubungkan wilayah selatan Lebanon dengan bagian lain negara itu, mengisolasi kawasan tersebut. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Lebanon akan potensi pendudukan jangka panjang di beberapa wilayah.

Berangkat dari Pontianak, pusat koordinasi operasi, tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur seperti Basarnas, TNI, Polri, dan relawan telah dikerahkan secara maksimal. Mereka berpacu dengan waktu untuk mencapai lokasi kejadian yang dikenal memiliki medan yang menantang dan sulit dijangkau.

Operasi skala besar ini difokuskan untuk menemukan korban dan puing-puing pesawat secepat mungkin. Pihak berwenang berharap upaya percepatan ini dapat memberikan kejelasan mengenai nasib seluruh penumpang dan awak helikopter Airbus H130 tersebut. Perkembangan lebih lanjut mengenai operasi pencarian akan terus disampaikan kepada publik.

Melalui pernyataan resmi yang diakses oleh Bangkaterkini.id pada Kamis (16/4/2026), Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan bahwa kasus hukum yang menjerat Hery Susanto merupakan peristiwa yang terjadi pada periode sebelumnya (2021-2026). Mereka menyatakan penyesalan mendalam atas kejadian ini dan berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan pelayanan publik dengan integritas penuh.

Pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik ini juga menegaskan penghormatan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Mereka menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum yang berwenang, sembari mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah melakukan penahanan terhadap Hery Susanto. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pertambangan nikel yang berlangsung antara tahun 2013 hingga 2025. Hery diduga kuat telah menerima suap senilai Rp 1,5 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Kamis (16/4), menjelaskan bahwa Hery Susanto diduga menerima sejumlah uang dari Saudara LKM, Direktur PT TSHI. Total dana yang diserahkan dari satu pihak ini mencapai kurang lebih Rp 1,5 miliar.

Syarief menambahkan, Hery Susanto diduga berperan dalam pengaturan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari PT TSHI. Ia disebut berupaya agar Ombudsman mengoreksi kebijakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terkait PNBP tersebut, dengan tujuan agar PT TSHI dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap kewajiban pembayaran yang harus ditanggung.

Ibas menyoroti kekayaan tak terhingga yang dimiliki Indonesia dalam bidang seni dan budaya, mulai dari ragam tarian, alunan musik, hingga karya seni rupa dan pertunjukan. "Potensi luar biasa ini seharusnya tidak hanya kuat di kancah domestik, tetapi juga mampu kita angkat ke panggung internasional," ujarnya. Ia menekankan bahwa industri seni budaya kreatif bukan sekadar penegas jati diri bangsa, melainkan juga generator ekonomi yang prospektif, baik di pasar lokal maupun global. Ibas secara khusus mengajak generasi muda untuk lebih mencintai, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya sendiri, alih-alih hanya terpukau pada budaya asing. "Kita harus mendidik mereka untuk tidak hanya melestarikan, tetapi juga memajukan dan mempercepat manfaat dari budaya kita," tegasnya.

Dalam konteks pelestarian, Ibas menggarisbawahi pentingnya pendekatan inovatif dan kreatif, termasuk integrasi warisan budaya dengan terobosan di era digital. Ia mengakui bahwa pesatnya digitalisasi dan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), NFT, serta galeri digital, menghadirkan tantangan sekaligus peluang. "Teknologi ini ibarat dua mata pisau; bisa menjadi potensi besar, namun juga ancaman jika tidak dikelola secara bijaksana," jelasnya. Oleh karena itu, sinergi antara tradisi budaya Indonesia, baik klasik maupun modern, dengan inovasi teknologi harus diperkuat demi menjaga relevansi dan daya saing seni budaya bangsa di kancah global.

Tidak hanya itu, Ibas juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi para pelaku seni, mulai dari minimnya akses pasar hingga kurangnya apresiasi ekonomi terhadap karya-karya mereka. Ia menegaskan bahwa sektor seni budaya bukan sekadar ekspresi artistik, melainkan juga instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. "Para pekerja seni membutuhkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) serta kebijakan yang pro-mereka, sehingga mereka dapat berkarya tanpa rasa cemas," tambahnya.

Guna memperkuat ekosistem seni dan budaya, Ibas mengusulkan serangkaian langkah strategis, meliputi promosi budaya lintas negara, penguatan peran BUMN di sektor pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang seni dan budaya, seperti kurator dan pemandu wisata. Perhatian khusus juga diberikan pada revitalisasi museum agar tetap relevan di era digital. Ibas mendorong digitalisasi koleksi, pengembangan fitur interaktif berbasis teknologi seperti AI dan video mapping, serta pembentukan platform digital terintegrasi untuk museum-museum di seluruh Indonesia. "Museum harus bertransformasi menjadi ruang yang hidup dan dinamis, bukan sekadar tempat statis. Teknologi memungkinkan kita menyajikan pengalaman yang lebih edukatif dan memikat," jelasnya.

Ibas menegaskan kembali bahwa seni adalah pewaris peradaban bangsa dan instrumen vital untuk memperkokoh persatuan serta kedaulatan negara. "Seni adalah bahasa universal yang melampaui segala batasan, menjadi jembatan penghubung antar bangsa. Lebih dari sekadar simbol identitas, seni juga merefleksikan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Dalam kesempatan audiensi tersebut, berbagai aspirasi turut disampaikan oleh para pelaku seni. Bayu Genia Chrisby dari Galeri Nasional menyoroti infrastruktur galeri yang masih terbatas. Pradetya Novitri dari Yayasan Titimangsa mengemukakan bahwa seni teater semakin diminati, namun masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Dewi Ratna Ningsih, Putri Indonesia 2025, menekankan pentingnya jaminan kesejahteraan, termasuk asuransi, bagi para seniman. Sementara itu, Nyoman Trianawati menyuarakan kebutuhan akan ruang dan pendanaan untuk pelestarian tari tradisional. Kathalizsa dan Agung Sentausa menyoroti kendala akses pendanaan, manajemen seni yang belum profesional, serta urgensi pembaruan regulasi ketenagakerjaan yang adaptif terhadap industri kreatif.

Seluruh pandangan ini menggarisbawahi urgensi sinergi antara pemerintah, legislatif, dan komunitas seni dalam membangun ekosistem kebudayaan yang kokoh dan berkelanjutan. Fraksi Partai Demokrat, dalam kesempatan ini, juga menegaskan komitmennya melalui program Dana Indonesiana 2.0 serta pentingnya regulasi yang melindungi HKI para seniman. Penguatan sektor seni dan budaya, demikian disimpulkan, bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan dukungan kolektif dari sektor swasta, masyarakat, dan lembaga budaya. Kolaborasi multipihak ini krusial untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kebudayaan kreatif terkemuka di Asia Tenggara dan dunia.

Sebagai wujud dukungan nyata, Ibas menyerahkan bantuan simbolis kepada Kepala Museum Nasional, Indira Estianty Nurjadin, yang diharapkan dapat menunjang operasional dan pengembangan museum. Ia kemudian mengajak para peserta meninjau koleksi museum, termasuk menjajal fitur interaktif AI ‘Paras Nusantara’ dan mengamati koleksi ikonik seperti Arca Bhairawa serta fosil Homo erectus yang baru kembali ke tanah air setelah lebih dari 130 tahun. Sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, termasuk Marwan Cik Asan, Sabam Sinaga, Iman Adinugraha, dan Anita Jacoba Gah, turut hadir dalam acara penting ini.

"Mata kanannya terkonfirmasi terpapar asam sulfat, sebuah zat yang sangat korosif," ungkap Fadhil Alfathan dari tim advokasi Andrie kepada Bangkaterkini.id. "Ada potensi kebutaan, meskipun harapan untuk pulih masih terbuka."

Tim medis RSCM mengambil langkah menutup total mata kanan Andrie, membalutnya dan mengistirahatkan selama empat bulan ke depan sebelum evaluasi lebih lanjut. Perawatan yang diberikan sangat kompleks, melibatkan pengangkatan jaringan kulit mati dan pencangkokan untuk menutup luka terbuka. Kondisi mata kanan sempat memburuk dengan gangguan aliran darah, penipisan jaringan, dan peradangan berkelanjutan. Serangkaian operasi, mulai dari penambalan jaringan hingga penutupan kelopak mata sementara, telah dilakukan untuk menjaga keutuhan bola mata dari kerusakan permanen. Hingga akhir Maret, sebagian luka di tubuhnya mulai mengering dan tertutup kulit baru, menandakan proses pemulihan yang perlahan. Namun, mata kanan tetap menjadi area paling rentan, dengan kornea yang menipis dan sempat mengalami kebocoran.

Di balik penderitaan fisik yang belum sepenuhnya pulih, Andrie Yunus dikenal luas bukan sebagai korban, melainkan sebagai sosok yang tak pernah lelah membela mereka yang tertindas. Baik di meja persidangan, di tengah keramaian aksi jalanan, maupun dalam diskusi mendalam tentang hukum, Andrie Yunus selalu hadir sebagai garda terdepan. Ia mendedikasikan dirinya untuk mendampingi, mengedukasi, dan berjuang bersama para korban pelanggaran hak asasi manusia.

Rusin, salah satu yang pernah dibantu Andrie, mengenang pertemuan pertama mereka pada Juli 2021. Saat itu, Andrie mendampingi kasus salah tangkap dan kriminalisasi anaknya di Tambelang, Bekasi. Bagi Rusin, Andrie bukan sekadar penasihat hukum, melainkan juga seorang guru yang memperkenalkan makna HAM, keadilan, dan cara memperjuangkannya. Hubungan mereka tak terputus bahkan setelah putusan pengadilan tinggi membebaskan anaknya. "Sangat intens," ujar Rusin kepada Bangkaterkini.id, menambahkan, "Saya sudah menganggapnya seperti anak sendiri."

Andrie terus menjalin komunikasi, mengundang Rusin ke berbagai acara, bahkan mendanai kuliahnya. "Laptop, sepatu, buku, semuanya dari Bang Andrie," kata Rusin, yang merasa Andrie adalah "malaikat tanpa sayap" dalam hidupnya. Namun, insiden penyiraman air keras yang disebut sebagai ‘percobaan pembunuhan’ ini telah menciptakan jarak. Rusin kini hanya bisa menjenguk seminggu sekali, bertemu keluarga Andrie di luar ruang perawatan. "Sudah sebulan saya tidak bisa berkomunikasi langsung," tuturnya, mengungkapkan rasa kehilangan mendalam. Ia berharap Andrie segera pulih dan keadilan ditegakkan. "Saya bertemu orang tua dan saudara-saudaranya. Kami sangat kehilangan, bahkan istri saya sampai menangis karena belum bisa bertemu Bang Andrie. Beliau sering main ke rumah kami. Hingga kini, Bang Andrie tetap menjadi mentor HAM dan hukum pribadi bagi saya dan keluarga," imbuhnya.

Jejak perjuangan Andrie sudah terlihat jauh sebelum ia dikenal luas dalam dunia advokasi. Semangatnya sudah membara sejak masa kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, di mana ia menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Meskipun Jentera merupakan institusi kecil dengan jumlah mahasiswa terbatas, justru di sanalah Andrie mengasah kemampuannya dalam advokasi HAM. Sebagai penerima beasiswa, ia menunjukkan ketertarikan kuat pada isu akses keadilan sejak awal, yang kemudian ia tuangkan dalam skripsinya tentang peran paralegal dalam membantu masyarakat rentan.

Bivitri Susanti, dosen di STH Jentera, mengenal Andrie sejak tahun 2016. "Kesan pertamanya biasa saja," kenang Bivitri kepada Bangkaterkini.id. Di kelas awal yang mengajar pengembangan kemampuan akademik, Andrie adalah salah satu dari banyak mahasiswa yang belajar berpikir kritis dan memahami hukum dalam konteks sosial. Namun, Andrie mulai menunjukkan karakternya saat aktif di organisasi kampus. Di tengah keterbatasan sumber daya dan minimnya jumlah mahasiswa, ia menemukan cara unik untuk bergerak. "Mereka tidak terlalu risau dengan jumlah yang sedikit," kata Bivitri. Ia mengingat Andrie pernah ikut serta dalam aksi menyemen kaki di depan Istana bersama petani Kendeng, menunjukkan keberaniannya meski tanpa massa besar.

Pada gelombang demonstrasi Reformasi Dikorupsi 20

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam pidatonya menegaskan bahwa mitigasi kebencanaan menjadi prioritas utama. Ia menyoroti insiden kerusakan 43 cagar budaya di tiga provinsi Sumatera pada akhir November 2025 akibat bencana hidrometeorologi sebagai bukti nyata kerentanan warisan budaya. "Bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga non-alam, termasuk faktor manusia. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran dan kecintaan terhadap budaya dan alam agar tercipta keselarasan dan dapat mengurangi dampak bencana," ungkap Fadli, dalam keterangan tertulis yang diterima Bangkaterkini.id, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Fadli mendorong percepatan penetapan Cagar Budaya Nasional (CBN). Menurutnya, banyak aset budaya berharga, seperti istana dan situs sejarah, yang belum terdaftar namun memiliki nilai penting sebagai warisan sekaligus potensi besar untuk pariwisata, ekonomi, dan industri budaya. "Kita harus mempercepat agar perlindungan dapat segera dilakukan," tegasnya, sembari berharap sistem perlindungan ke depan semakin baik, sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana, termasuk mitigasi terhadap cagar budaya.

Senada dengan Menteri, Direktur Bina SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kemenbud, Syukur Asih Suprojo, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan. "Upaya pelestarian tidak cukup hanya pada aspek pemeliharaan, tetapi harus diiringi dengan kesiapsiagaan lembaga budaya dalam menghadapi risiko bencana," jelas Syukur. Ia menambahkan, pendekatan berbasis Cagar Budaya Tangguh Bencana menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan warisan budaya.

Seminar ini menghadirkan beragam narasumber ahli, termasuk Fitra Arda yang membahas ‘Cagar Budaya Tangguh Bencana’, Soehatman Ramli dengan materi ‘Manajemen Bencana dan Kelangsungan Cagar Budaya Berbasis ISO 22301’, serta arsitek sekaligus arkeolog Albertus Kriswandhono yang memaparkan topik ‘Bencana yang Tidak Ada di Berita: Rob, Amblesan, dan Kehilangan Memori sebagai Ancaman Nyata bagi Warisan Budaya’.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Kebudayaan dan Yayasan Perisai Budaya Nusantara (YPBN), yang turut dihadiri oleh Ketua YPBN Hasanuddin, perwakilan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Tim Ahli Cagar Budaya, mahasiswa, serta masyarakat pemerhati museum dan cagar budaya. Melalui seminar dan pameran ini, Kemenbud berharap dapat memfasilitasi transfer pengetahuan, memperkuat jejaring kerja antar pemangku kepentingan, dan pada akhirnya membangun sistem perlindungan cagar budaya yang lebih tangguh dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H Keluarga Besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di PT KMK Global Sports, Tangerang, Banten, pada Selasa (14/4/2026) sore. Kehadiran Kapolri, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, disambut antusias oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea beserta ribuan buruh yang memadati lokasi.

Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit secara khusus mengajak seluruh elemen buruh dan perwakilan pengusaha untuk bersama-sama merayakan May Day di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 1 Mei mendatang. Ia berharap perayaan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga simbol nyata kekompakan dan harmoni antara pekerja dan pengusaha di Indonesia.

"Saya mengajak teman-teman pengusaha untuk turut serta merayakan hari ulang tahun kita bersama di Monas, yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Presiden," tutur Jenderal Sigit. Ia menambahkan, perayaan Hari Buruh harus dimeriahkan sebagai "kemenangan bersama untuk Indonesia dan buruh Indonesia." Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya merayakan May Day dengan tertib dan aman, seraya menunjukkan kepada dunia bahwa buruh dan pengusaha Indonesia solid, serta siap membuka pintu bagi investasi.

Menyinggung kondisi ekonomi global, Kapolri mengingatkan akan dampak fluktuatif dari eskalasi di Timur Tengah. Menurutnya, di tengah ketidakpastian tersebut, kemampuan Indonesia untuk bertahan terletak pada kemampuannya menunjukkan diri sebagai negara yang sangat ramah investasi. "Kita harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah ‘karpet merah’ bagi investasi dan industrialisasi. Dengan begitu, kesejahteraan buruh di masa depan akan senantiasa terjamin," tegasnya, menggarisbawahi korelasi langsung antara investasi dan kesejahteraan pekerja.

Jenderal Sigit juga menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan industri yang sehat. "Buruh dapat sejahtera apabila industri tumbuh. Jika industri sehat, buruh akan memperoleh hak-haknya, termasuk insentif yang layak, dan pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan," jelasnya, menggambarkan siklus positif antara pertumbuhan industri dan peningkatan kualitas hidup buruh.

Terkait isu regulasi, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, Kapolri mendorong serikat buruh dan pengusaha untuk lebih intensif mengadakan pertemuan informal. Tujuannya adalah mencari titik temu dan kesepahaman sebelum regulasi tersebut dibahas di tingkat legislatif. "Saya mendorong rekan-rekan buruh dan pengusaha untuk duduk bersama secara non-formal, berembuk, dan menemukan titik tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, saat revisi bergulir di DPR, tidak akan ada lagi kendala komunikasi," paparnya, menekankan pentingnya dialog preventif.

Acara penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh, termasuk Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah dan Kapolda Banten Irjen Hengki. Dari jajaran Polri, tampak mendampingi Kapolri antara lain Kadivhumas Polri Johnny Eddizon Isir, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, serta Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo. Dewan Penasihat KSPSI juga hadir lengkap, meliputi Komjen Yuda Gustawan (Bidang Mitigasi Masalah Hubungan Industrial), Komjen Imam Widodo (Bidang Organisasi), Ferriyady Hartadinata (Bidang UMKM dan Koperasi), Arsjad Rasjid (Bidang Ekonomi), dan Irjen (Purn) Cahyono Wibowo (Bidang Penegakan Hukum). Selain itu, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid, Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Tangerang turut memeriahkan acara.

Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, Ketua BEM FH UI, menjelaskan bahwa forum ini sengaja digelar untuk memberi ruang bagi korban meluapkan perasaannya secara langsung. "Riuh dan penuh sorakan adalah ekspresi kekecewaan mendalam, bahkan keresahan, karena ruang aman mereka telah direnggut oleh para pelaku," ujar Dimas kepada wartawan, Selasa (14/4/2026). Ia menambahkan, meskipun situasi emosional, forum tetap terkendali oleh moderator tanpa adanya serangan fisik kepada para pelaku.

Para pelaku "dipajang" di hadapan korban untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Namun, Dimas menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidaklah cukup untuk menyelesaikan kasus serius ini. "Pastinya perlu ditegaskan kembali bahwa permintaan maaf saja tidak akan cukup, perlu ada sanksi yang tegas dan berpihak kepada korban dalam kasus ini," katanya, mencerminkan tuntutan keadilan yang lebih dari sekadar kata-kata.

Kasus ini mencuat setelah tangkapan layar percakapan grup chat mesum yang diduga melibatkan mahasiswa FHUI viral di media sosial. Percakapan tersebut dinilai merendahkan martabat dan menyinggung mahasiswi lain.

Fakultas Hukum UI segera merespons insiden ini. Melalui akun Instagram resminya, pihak fakultas menyatakan telah menerima laporan sejak tanggal 12 April 2026 mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana. FHUI mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.

Rektor UI, Heri Hermansyah, juga angkat bicara terkait kehebohan ini. Ia memastikan akan memantau penanganan kasus ini secara ketat di tingkat fakultas. "Saya baru mendengarnya tadi malam dan saya sudah tanya ke dekannya, lagi menunggu respons. Tetapi saya juga perhatikan di berbagai media, dekan Fakultas Hukum sudah meresponsnya. Jadi nanti kita direktorat akan monitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya, kita lawan pelecehan seksual," ucap Heri, menegaskan komitmen universitas untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Insiden ini menjadi pengingat penting akan urgensi penegakan sanksi yang adil bagi para pelaku dan perlindungan bagi korban.

Inisiatif ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah mendengarkan dan mengumpulkan berbagai masukan akademik yang krusial terkait rencana revisi undang-undang tersebut. Sejumlah lembaga dan organisasi terkemuka turut hadir, antara lain perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI), Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI), serta Badan Keahlian Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Dalam forum diskusi tersebut, para narasumber menyampaikan beragam pandangan dan rekomendasi. Fokus utama masukan meliputi penguatan sistem kesehatan hewan nasional, upaya peningkatan produktivitas sektor peternakan di tingkat nasional, serta strategi perlindungan bagi peternak lokal agar mampu bersaing di tengah dinamika pasar global yang semakin kompetitif. Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menegaskan bahwa kontribusi dari akademisi dan praktisi sangat vital untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

"Masukan yang datang dari akademisi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang efektif. Revisi undang-undang ini harus mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor peternakan saat ini, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang," ujar politikus dari Fraksi Gerindra tersebut. Ia juga menekankan urgensi keberpihakan regulasi terhadap peternak lokal agar mereka dapat bersaing di tengah persaingan global yang ketat. "Perlindungan terhadap peternak lokal, peningkatan kualitas produksi, serta penguatan sistem kesehatan hewan harus menjadi prioritas utama dalam revisi undang-undang ini," tambahnya. Melalui RDPU ini, DPR menaruh harapan besar agar revisi UU Peternakan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dan daya saing industri peternakan nasional secara keseluruhan.

Irjen Sandi Nugroho dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus curanmor tidak akan lengkap tanpa adanya proses pengembalian hak milik kepada para korban. Ia berharap, pengembalian barang bukti ini dapat menjadi "obat luka" bagi masyarakat yang sempat merasakan kehilangan. "Mudah-mudahan pengungkapan dan pengembalian kendaraan ini bisa memberikan sedikit obat luka bagi masyarakat yang sempat kehilangan kendaraan bermotornya, sehingga apa yang menjadi kedukaan warga bisa sedikit terobati," ujar Irjen Sandi, menegaskan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan.

Dari total 497 unit kendaraan yang dikembalikan, rinciannya meliputi 10 unit kendaraan roda empat dan 487 unit kendaraan roda dua. Kendaraan-kendaraan ini merupakan sebagian dari 1.715 unit barang bukti yang berhasil diamankan oleh jajaran Polda Sumsel. Pencapaian ini merupakan hasil dari 3.430 pengungkapan kasus curanmor yang dilakukan sepanjang periode tahun 2024 hingga Maret 2026, menunjukkan intensitas kerja keras aparat kepolisian.

Kapolda Sandi Nugroho juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memberantas dan mengungkap kasus curanmor di wilayah hukumnya. Ia menjamin, Polda Sumsel akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Kami menyadari bahwa belum semua kasus bisa kami ungkap. Tapi yakinlah bahwa kami akan terus berbuat yang terbaik bersama-sama dengan seluruh Pejabat Utama dan Kapolres jajaran, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Sriwijaya," tegas Irjen Sandi, seraya meminta dukungan dan kepercayaan publik.

Melalui upaya ini, Polda Sumsel berharap dapat terus membangun kepercayaan publik sekaligus memotivasi seluruh jajaran kepolisian di wilayah Sumatera Selatan agar bekerja secara Presisi, profesional, dan responsif dalam melindungi serta mengayomi masyarakat.