Ratusan tamu undangan disuguhi pertunjukan memukau. Di atas panggung, para siswa menunjukkan kemahiran berpidato dalam empat bahasa, melantunkan hadrah, menyanyikan paduan suara merdu, menampilkan tarian tradisional Yakswa yang anggun, seni drama, jaranan, hingga atraksi pencak silat yang penuh semangat. Di area lain, berbagai piala dan penghargaan terpajang rapi, menjadi saksi bisu atas prestasi gemilang siswa, mulai dari juara baris berbaris, hadrah, hingga pencak silat.

Kreativitas siswa juga tampak dari demonstrasi membatik secara langsung, pameran karya batik yang indah, keterampilan barbershop yang praktis, serta operasional anjungan baca digital yang modern. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang akrab disapa Mas Dhito, menyampaikan apresiasi mendalam atas perkembangan pesat dan capaian luar biasa para siswa Sekolah Rakyat. Sambutan beliau dibacakan oleh Sekretaris Daerah Mohamad Solikin.

"Hanya dalam kurun waktu satu tahun atau dua semester, kita telah berhasil membuktikan hasil kerja keras dari Kementerian Sosial dan seluruh jajaran yang hari ini bisa kita saksikan bersama," ujar Mas Dhito dalam sambutan tertulisnya. Beliau menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan.

"Hari ini, kita semua menjadi saksi bahwa keterbatasan ekonomi sama sekali bukan penghalang bagi lahirnya prestasi gemilang," tegas Mas Dhito. Ia lantas berpesan kepada seluruh siswa Sekolah Rakyat dan para orang tua agar serius dalam belajar dan mengoptimalkan program pemberdayaan yang ada, demi tercapainya tujuan mulia pengentasan kemiskinan. "Mas Bupati mendoakan kalian semua dapat menyelesaikan pendidikan ini, meraih mimpi dan cita-cita. Semua itu sangat mungkin terwujud dengan semangat yang kuat dan doa restu orang tua. Kuncinya adalah terus belajar, tidak mudah menyerah, dan berani bermimpi besar," imbuhnya penuh motivasi.

Selain Sekda Mohamad Solikin, acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib, Tenaga Ahli Menteri Sosial Fajar WH, para orang tua siswa, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan dinas sosial, dinas pendidikan, serta masyarakat sekitar sekolah yang antusias.

Sejalan dengan pandangan Bupati, Staf Khusus Menteri Sosial Ishaq Zubaedi Raqib turut menyampaikan arahannya. Ia menggarisbawahi bahwa inti dari program Sekolah Rakyat adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, selain penguasaan akademik, para siswa juga ditempa dengan pendidikan karakter yang kuat dan dibekali berbagai keterampilan hidup (lifeskill) yang relevan. "Kita ingin melihat perubahan signifikan, memutus mata rantai kemiskinan. Jika kemampuan akademik mereka bagus, itu adalah bonus tambahan," jelas Ishaq.

Melihat progres pesat dan prestasi yang telah diraih siswa, Ishaq mengajak para orang tua dan seluruh pihak yang terlibat di Sekolah Rakyat untuk senantiasa bersyukur dan memberikan yang terbaik. Ia menyoroti keunikan program ini, di mana anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas sekaligus orang tua mereka diberdayakan. "Setelah lulus nanti, siswa Sekolah Rakyat harus melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Jika tidak kuliah, mereka harus bekerja," tegasnya. Untuk merealisasikan visi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Frans Antony diduga kuat memegang peran sentral dalam pengelolaan aliran dana hasil kejahatan narkotika yang dijalankan oleh Fredy Pratama. Modus operandi yang dilakukannya antara lain membantu proses penukaran uang dalam pecahan dolar Singapura serta mengatur pengangkutan uang tunai dalam jumlah besar dari Indonesia ke luar negeri. Ia telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak November 2023 dan akhirnya berhasil diamankan di Kuala Lumpur pada Rabu, 17 Juni lalu, setelah menjadi target operasi penegak hukum.

Proses pemulangan Frans Antony ke Indonesia merupakan hasil koordinasi intensif dan kerja sama antara tim Polri dengan pihak berwenang di Malaysia. Setibanya di Indonesia, Frans langsung diborgol dan segera dibawa menuju Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Di sana, ia akan menjalani serangkaian pemeriksaan mendalam oleh penyidik. Keterangan dari Frans Antony diharapkan dapat membuka tabir baru dalam pengembangan perkara, termasuk penelusuran lebih lanjut terhadap jaringan keuangan yang kompleks dan identifikasi pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam sindikat narkotika internasional Fredy Pratama.

Kliwon Alwawan secara langsung menyampaikan kabar gembira ini saat mengunjungi kediaman Kusriyati pada Kamis (18/6). Ia mengungkapkan rasa terima kasih mendalam atas keberanian Kusriyati. Peristiwa menegangkan itu terjadi pada Senin (15/6), ketika seorang pencuri memecahkan kaca mobil Kliwon yang terparkir. Dengan sigap, Kusriyati berteriak meminta pertolongan, membuat pelaku panik dan kabur meninggalkan uang tunai Rp 3,6 miliar yang sempat diambilnya. Berkat aksi cepat tanggap ibu lima anak ini, seluruh uang tersebut berhasil diselamatkan.

Pasca-insiden, Kliwon sempat memberikan uang tunai Rp 100 ribu sebagai bentuk apresiasi awal. Namun, Kusriyati yang berjiwa sosial tinggi memilih untuk membagikan uang tersebut kepada tiga rekannya, masing-masing sebesar Rp 25 ribu. Menanggapi besaran imbalan awal tersebut, Kliwon menjelaskan bahwa dirinya kala itu berada dalam kondisi sangat panik dan terguncang.

"Saat itu saya panik dan gemetar, baru saja mengalami kejadian yang luar biasa. Jadi bukan berarti saya hanya ingin memberi Rp 100 ribu," ujar Kliwon kepada awak media. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk memberangkatkan umroh ini bukan karena viralnya imbalan awal, melainkan murni keikhlasan dirinya dan sang istri. "Kami ikhlas mengajak beliau umroh setelah Kusriyati mengungkapkan keinginannya untuk melihat Ka’bah," pungkas Kliwon, menunjukkan apresiasi tulus atas kejujuran dan keberanian sang juru parkir.

"Pihak yang berhak mendesak PDIP agar tidak bersikap abu-abu tentu saja hanya Gerindra, sebagai partai pemenang pemilihan presiden. Bukan partai lain," tegas Adi Prayitno saat dihubungi pada Sabtu (20/6/2026). Ia menambahkan bahwa banyak pihak mempertanyakan kapasitas PKB dalam mendesak PDIP, mengingat PKB sendiri merupakan partai yang kalah dalam pilpres, sama seperti PDIP.

Adi menduga, pernyataan dari politisi PKB itu merupakan respons terhadap tudingan keterlibatan salah satu politisi PDIP dalam demonstrasi yang terjadi baru-baru ini. Oleh karena itu, PKB dinilai ingin agar PDIP bersikap tegas, apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Selama ini, posisi PDIP seringkali disebut abu-abu karena partai berlambang banteng moncong putih itu selalu menekankan memiliki hubungan yang baik dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. PDIP juga membantah tudingan keterlibatan dalam demo tersebut.

Meskipun demikian, Adi mengakui bahwa banyak pihak memang berharap PDIP dapat mengambil posisi sebagai oposisi 100 persen. Ada dua alasan utama di balik harapan ini. "Pertama, ketiadaan partai yang benar-benar menjadi oposisi kuat, bahkan kelompok kritis pun cenderung melemah. Kedua, PDIP memiliki ‘DNA’ oposisi yang terbukti efektif, seperti yang ditunjukkan pada era pemerintahan SBY," jelas Adi.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, secara terbuka meminta PDIP untuk bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jazilul menyatakan bahwa sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan di mata publik. "Saya harap, ambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujar Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Pernyataan ini muncul saat Jazilul menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan keikutsertaan Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partainya adalah "partai penyeimbang di luar pemerintahan." Pernyataan Andreas ini disampaikan kepada wartawan pada Jumat (19/6), seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kongres partai.

Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya, mengonfirmasi bahwa tiga pelaku yang telah diamankan adalah KK (17), ADS (16), dan MA (17). Dari ketiganya, dua pelaku, yakni KK (17) dan R (17), telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pelaku berinisial R saat ini masih dalam pengejaran dan berstatus buron. Pernyataan ini disampaikan Reza pada Sabtu (20/6/2026).

Kasus ini mencuat setelah AH mengalami luka bacok serius akibat pengeroyokan oleh sekelompok remaja bersenjata tajam. Peristiwa nahas itu bermula pada Kamis (7/5) lalu, ketika korban bersama rekannya, JN, melintas di Jalan Susilo I dengan sepeda motor. Mereka berpapasan dengan rombongan remaja yang sedang melakukan konvoi. Tanpa provokasi yang jelas, rombongan tersebut tiba-tiba mengejar dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. AH menderita luka bacok pada tangan kiri. Saat berusaha menyelamatkan diri, ia kembali diserang hingga mengalami luka bacok di bagian pinggang.

Dalam kondisi terluka parah, korban sempat berlari meminta pertolongan kepada warga sekitar dan pengemudi ojek daring. AH kemudian segera dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan penanganan medis. Setelah menjalani perawatan intensif selama kurang lebih 14 hari, korban sempat diizinkan pulang. Namun, beberapa hari kemudian, kondisi kesehatannya memburuk drastis hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

AKP Reza Aditya menegaskan bahwa kasus ini bukanlah tindak pidana begal, melainkan murni penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan antar kelompok pelajar.

Kanit Reskrim AKP Alexander Tengbunan menambahkan, penangkapan para pelaku dilakukan pada Senin (15/6) dini hari di wilayah Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Saat diamankan, para pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Polsek Grogol Petamburan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penanganan kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu unit telepon genggam, pakaian yang dikenakan para pelaku saat kejadian, serta senjata tajam yang diduga digunakan untuk melukai korban. Atas perbuatan mereka, para tersangka dijerat dengan Pasal 468 ayat (2) dan atau Pasal 262 ayat (4) KUHP, yang mengatur tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan atau pengeroyokan.

Selama peninjauan, Gus Ipul berdialog langsung dengan sejumlah pejabat dan tokoh penting setempat. Terlihat ia berdiskusi dengan Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, serta Pengasuh Pesantren Syaichona Moh. Cholil, RKH Muhammad Nasih Aschal. Perwakilan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Madura juga turut hadir dalam pembahasan mengenai penataan dan perapian area STAI Syaichona Moh. Cholil. Gus Ipul menekankan pentingnya persiapan yang sangat detail, mengingat acara penutupan Munas-Konbes NU ini dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berupaya keras untuk memastikan setiap titik kesiapan telah terpenuhi," ungkap Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (19/6/2026). Ia menambahkan, "Mulai dari lokasi utama acara, jalur kedatangan Presiden, alur tamu undangan, sistem pengamanan, hingga fasilitas pelayanan bagi peserta, semuanya harus terorganisir dengan optimal."

Setelah menuntaskan peninjauan lapangan dan berdialog dengan berbagai pihak terkait, Gus Ipul segera memimpin rapat koordinasi lanjutan di Pendopo Kabupaten Bangkalan. Rapat ini secara khusus membahas persiapan akhir penutupan Munas-Konbes NU. Hadir dalam pertemuan penting tersebut antara lain Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Wakil Bupati Moch. Fauzan Dja’far, Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo, Dandim Bangkalan, sejumlah pejabat daerah terkait, serta seluruh pengurus NU dari berbagai tingkatan di Madura.

Dalam forum koordinasi tersebut, panitia penyelenggara bersama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen NU merumuskan skenario penyambutan Presiden secara terperinci. Fokus utama pembahasan meliputi alur kedatangan Presiden, pengaturan ketat untuk tamu VVIP dan VIP, penataan posisi peserta, pengamanan komprehensif di seluruh kawasan, kesiapan infrastruktur tenda, aksesibilitas jalan, serta dukungan fasilitas penunjang di sekitar lokasi acara.

Gus Ipul kembali menekankan bahwa sinergi dan koordinasi antarberbagai pihak merupakan faktor krusial demi kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan seluruh rangkaian acara penutupan Munas-Konbes NU. "Ini bukan sekadar urusan teknis penyelenggaraan, melainkan juga bentuk penghormatan mendalam kepada para kiai, seluruh peserta, tamu undangan, dan tentu saja kepada Bapak Presiden yang kami harapkan kehadirannya. Oleh karena itu, segala persiapan harus dilakukan dengan maksimal," tegas Gus Ipul.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, aparat keamanan, Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh jajaran NU di Madura atas dukungan dan bantuan dalam mempersiapkan acara akbar ini. "Bangkalan memiliki nilai historis dan strategis yang sangat penting bagi Nahdlatul Ulama. Kami berharap penutupan Munas-Konbes di sini dapat menjadi momentum yang berjalan baik, tertib, dan membawa keberkahan bagi semua," pungkasnya.

Roy Suryo terlihat tiba di RS Polri dengan menggunakan ambulans yang dikawal petugas dari Polda Metro Jaya. Tidak lama berselang, dr. Tifa juga turut dibawa ke fasilitas kesehatan yang sama untuk menjalani prosedur serupa.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa pemeriksaan medis ini adalah prosedur standar dalam proses penyidikan. Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penanganan perkara terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa didasarkan pada dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Kasus yang menjerat keduanya terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, khususnya mengenai tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Roy Suryo sempat menyatakan keberatan atas pemeriksaan kesehatan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kliennya berada dalam kondisi sehat dan menduga pemeriksaan ini hanya bertujuan untuk menampilkan Roy Suryo di hadapan publik dengan mengenakan rompi tahanan.

Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh penanganan perkara dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Proses hukum dipastikan akan terus berlanjut melalui setiap tahapan yang ada, hingga kasus ini siap untuk disidangkan.

Korban diketahui bernama Neisha Amalia Evrian Putri, berusia 16 tahun, siswi kelas 10 SMAN 6 Jakarta. Ia tewas setelah mengalami kecelakaan saat dibonceng, di mana motor yang ditumpanginya tersangkut kabel yang terputus di Jalan Lauser, Jakarta Selatan. "Memang betul kemarin meninggal dunia ketika dibonceng terkena kabel di Jalan Lauser, Jakarta Selatan," ujar Pramono. Ia menambahkan bahwa kronologi kejadian yang beredar di masyarakat memang sesuai dengan informasi yang diterimanya, yakni kabel yang tersangkut dalam kondisi terputus.

Menyikapi peristiwa duka ini, Pramono Anung telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memberikan pendampingan dan bantuan maksimal kepada keluarga Neisha. Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Bina Marga diminta untuk berkoordinasi penuh, termasuk dalam urusan pemakaman yang telah dilaksanakan.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyalurkan santunan melalui Baznas Bazis DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian. Untuk memfasilitasi para siswa yang ingin mengantar almarhumah ke peristirahatan terakhirnya, Pemprov DKI mengerahkan tiga unit bus dan menanggung seluruh biaya terkait.

Mengenai kemungkinan pengusutan hukum atas insiden tragis ini, Pramono Anung menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan pihak keluarga korban. "Ini sudah dengan sendirinya, karena memang keluarga ini memahami tentang hukum. Sehingga neneknya juga meminta untuk itu. Karena ini persoalannya sudah masuk wilayah privat, kami persilakan untuk itu," jelasnya.

Sebelumnya, Camat Kebayoran Baru Rachmat Mulyadi, seperti dilansir Antara pada Kamis (18/6), menjelaskan kronologi kecelakaan tersebut. Peristiwa nahas itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB ketika korban, berinisial NAEP, sedang diantar ayahnya menuju sekolah. Saat melintas di Jalan Lauser, tepatnya di depan taman, setang motor yang mereka tumpangi diduga tersangkut kabel seling yang melintang dan menjorok ke badan jalan. Akibatnya, motor oleng dan terjatuh, menyebabkan korban yang dibonceng terlindas bus sekolah dan meninggal dunia di tempat kejadian.

Indonesia sendiri telah lama aktif dalam kancah transparansi perpajakan global. Selama dua dekade terakhir, berbagai inisiatif telah diimplementasikan, mulai dari pertukaran informasi berdasarkan permintaan (Exchange of Information on Request/EOIR), pertukaran informasi otomatis atas rekening keuangan (Automatic Exchange of Information/AEOI) melalui Common Reporting Standard (CRS), hingga AEOI untuk aset kripto melalui Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Landasan hukumnya diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (AIK), yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertukar data keuangan lintas batas secara efektif.

Selain itu, pengawasan pajak juga merambah sektor perusahaan multinasional melalui Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules atau Pilar Dua OECD. Dengan PMK Nomor 136 Tahun 2024, Indonesia turut serta dalam sistem pengawasan pajak minimum global, memanfaatkan GloBE Information Return (GIR) sebagai basis data baru. Namun, di tengah kemajuan ini, satu celah besar masih terbuka: kepemilikan properti lintas negara yang belum sepenuhnya terjangkau.

Terobosan Baru: EOI atas Properti Global

Kekosongan regulasi mengenai pertukaran informasi kepemilikan properti lintas negara kini mulai terisi. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), menyusul pertemuan G20 Afrika Selatan pada 2025, telah mengembangkan "Kerangka Kerja untuk Pertukaran Informasi secara Otomatis atas Informasi yang Tersedia tentang Properti Tidak Bergerak" (Framework for the Automatic Exchange of Readily Available Information on Immovable Property for Tax Purposes). Kerangka ini, yang dilengkapi dengan "Perjanjian Multilateral Competent Authority tentang Pertukaran Informasi atas Informasi yang Tersedia tentang Properti Tidak Bergerak (IPI MCAA)" yang dirilis Desember 2025, menjadi terobosan signifikan.

Inisiatif ini, yang dikenal sebagai EOI-IPI, akan melengkapi ekosistem transparansi pajak global. Jika sebelumnya CRS, CARF, dan GIR fokus pada rekening keuangan, aset kripto, dan aktivitas multinasional, EOI-IPI akan membuka akses terhadap aset nyata bernilai fantastis yang selama ini sulit dijangkau. Negara-negara peserta akan dapat saling bertukar data krusial, mulai dari detail kepemilikan, nilai transaksi, penghasilan dari properti, hingga identitas pemilik manfaat (beneficial owner). Indonesia telah menyatakan dukungan penuh dan menargetkan partisipasi dalam skema pertukaran informasi properti internasional ini mulai tahun 2029.

Tantangan dan Persiapan Indonesia

Untuk memastikan inisiatif ini berjalan optimal, Indonesia harus melakukan persiapan matang. Joshua Ivan Winaldy Simanungkalit, seorang analis pertukaran informasi di Direktorat Jenderal Pajak, menggarisbawahi beberapa langkah krusial. Pertama, pemerintah wajib memperkuat komitmen dengan menyusun regulasi yang selaras standar internasional, melalui pembahasan intensif dengan OECD dan studi banding ke negara-negara pelopor. Langkah ini penting agar regulasi yang dibangun mampu mengakomodasi standar global tanpa mengabaikan karakteristik hukum dan ketersediaan data pada administrasi pertanahan di Indonesia.

Kedua, koordinasi antarinstansi harus diperkuat. Kementerian Keuangan tidak bisa bekerja sendiri; dukungan kuat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sektor perbankan, dan aparat penegak hukum sangat vital mengingat kompleksitas aspek pertanahan dan keuangan. Ketiga, pembangunan sistem pelaporan terintegrasi yang menjamin kualitas dan akurasi data adalah kunci. DJP perlu menyiapkan infrastruktur yang mampu mendukung pertukaran informasi secara prudent.

Keempat, pemerintah perlu mengkaji kebijakan lanjutan terkait investasi properti asing. Mencontoh Singapura dengan Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD) 60% untuk pembeli asing, Indonesia dapat mempertimbangkan pungutan khusus atau pajak final, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Final, untuk pembelian properti bernilai tinggi oleh Warga Negara Asing. Langkah ini tidak hanya berpotensi memperluas basis pajak, tetapi juga menjaga stabilitas pasar properti domestik dan kepentingan ekonomi nasional.

Dengan demikian, perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan dapat terwujud melalui ketersediaan informasi yang komprehensif, termasuk aset kekayaan yang selama ini tersembunyi. Harapannya, pemerintah dapat secara strategis dan fungsional menapaki jalan baru transparansi pajak global ini, demi memperkuat kepatuhan, kesejahteraan, dan ketahanan fiskal bangsa.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan untuk mengawasi pergerakan motor-motor tersebut sebelum dimanfaatkan oleh BGN. "Untuk motor tidak disita sampai saat ini, hanya disegel untuk kami awasi pergerakannya saja karena belum dimanfaatkan BGN," ungkap Syarief kepada awak media pada Jumat (18/6/2026).

Syarief menegaskan bahwa pemanfaatan motor-motor yang disegel ini oleh BGN merupakan langkah strategis untuk meminimalisir kerugian yang ditanggung negara. "Betul, jadi tidak tambah rugi negaranya," tambahnya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, yang secara terpisah mengonfirmasi bahwa pihaknya masih dalam posisi penyegelan. Anang menjelaskan bahwa motor listrik tersebut nantinya akan digunakan oleh BGN untuk operasional, namun setiap pergerakan dan penggunaannya harus sepengetahuan penyidik. "Kejaksaan memang menyegel dengan tujuan untuk mendata keberadaan motor-motor tersebut dan nantinya dapat digunakan oleh pihak BGN untuk operasional. Namun dalam hal ini penggunaannya atau pergerakan harus sepengetahuan penyidik," jelas Anang.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, telah menyuarakan pentingnya pemanfaatan maksimal terhadap aset yang telah dianggarkan negara. Arumsari menekankan bahwa semua barang yang sudah dibelanjakan pada tahun 2025, termasuk motor listrik dan perangkat IT, harus dimaksimalkan penggunaannya. "Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

Ia menambahkan bahwa aset yang dibeli dengan uang negara harus dimanfaatkan sebaik mungkin. BGN juga berkomitmen untuk menyisir anggaran tahun 2026 agar tidak ada lagi pengadaan barang dengan output serupa yang telah ada di tahun sebelumnya. "Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026," tegasnya.

Arumsari menegaskan bahwa prinsip umum BGN adalah memaksimalkan pemanfaatan semua barang yang telah dibeli pada tahun 2025 karena uang negara sudah dikeluarkan. Jika ada kekurangan, BGN akan melengkapi sesuai kebutuhan. "Tapi prinsip secara umum saya nggak bicara satu-satu sih, kaos kaki lah, motor lah, apa, enggak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu," pungkasnya.