Menurut keterangan Kasi Humas Polres Depok, AKP Made Budi, Duncan James Rance awalnya dibawa ke Kantor Imigrasi Depok pada Senin, 20 April, dari sebuah sekolah di Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Setelah dibawa ke kantor imigrasi, Duncan kemudian dimasukkan ke ruang tahanan sekitar pukul 17.00 WIB pada hari yang sama. Namun, keesokan harinya, Selasa, 21 April, sekitar pukul 15.20 WIB, petugas imigrasi mendapati Duncan tidak berada di tempatnya. Pencarian pun dilakukan hingga seorang petugas bernama Acep menemukan pintu toilet terkunci dari dalam.

Acep mencoba memanggil nama Duncan, namun tidak ada respons. Tanpa ragu, Acep kemudian mendobrak pintu toilet tersebut. Di dalamnya, ia menemukan Duncan James Rance sudah dalam kondisi tergantung.

AKP Made Budi menambahkan bahwa Duncan James Rance diketahui mengalami stres sejak awal dibawa ke Kantor Imigrasi. Hasil pemeriksaan Tim Identifikasi Polres Metro Depok juga menguatkan dugaan bunuh diri, karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Penangkapan ES terjadi setelah ia berhasil mengambil ponsel iPhone milik seorang korban yang tengah berbelanja di sekitar kawasan Tanah Abang. Sebagai bentuk sanksi sosial dari warga dan pengelola, wanita berambut pirang ini kemudian dipaksa berjalan keliling area stasiun. Momen memalukan ini terekam dalam sebuah video amatir yang kemudian menyebar luas dan menjadi viral di berbagai platform media sosial.

Dalam cuplikan video yang beredar, tampak jelas ES diarak melintasi Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Stasiun Tanah Abang, dikawal ketat oleh dua petugas keamanan. Dengan tangan terborgol dan sebuah poster bertuliskan ‘Saya Copet’ menggantung di lehernya, ia terus berusaha menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menghindari tatapan dan sorakan warga yang memadati lokasi. "Mukanya jangan ditutupin dong," terdengar suara dari perekam video, menambah suasana ketegangan.

Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, pencopetan terjadi saat korban sedang asyik memilih barang belanjaan dan menunggu kereta api. Tanpa disadari, ponsel iPhone yang berada di dalam tas korban raib diambil pelaku.

Menyadari kehilangan ponselnya, korban segera meminta bantuan petugas keamanan setempat yang dengan sigap berhasil mengamankan ES. Setelah penangkapan, pengelola JPM memutuskan untuk memberikan sanksi sosial berupa pengarakan keliling, dengan harapan pelaku jera dan menjadi peringatan bagi pengunjung lain untuk selalu waspada. Meskipun demikian, korban memilih untuk tidak melanjutkan kasus ini ke ranah hukum dengan membuat laporan polisi. Alasannya, ponselnya telah berhasil ditemukan dan dikembalikan, sehingga korban memutuskan untuk langsung pulang.

Dominguez menegaskan bahwa implementasi rencana ini hanya akan dimungkinkan jika terdapat indikasi de-eskalasi yang nyata di kawasan tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan Dominguez di sela-sela acara Pekan Maritim Singapura. Ia menambahkan, rincian teknis yang sedang dibahas mencakup prioritas urutan keberangkatan kapal, dengan mempertimbangkan durasi awak kapal terdampar dan berbagai faktor krusial lainnya. Informasi ini diperoleh dari laporan Al Arabiya dan Bloomberg.

Sebagai badan PBB yang berwenang di bidang maritim, IMO secara aktif menjalin komunikasi dengan negara-negara pesisir yang relevan, seperti Iran dan Oman, serta pihak-pihak internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memfinalisasi draf rencana evakuasi bagi kapal-kapal yang terdampar di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia.

Dominguez menjelaskan bahwa setiap proses transit kapal akan menggunakan Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme) yang telah lama berlaku. Skema ini, yang diusulkan oleh Iran dan Oman dan diadopsi oleh IMO pada tahun 1968, merupakan jalur pelayaran yang terstandardisasi. Lebih lanjut, Iran sendiri dilaporkan telah mengembangkan sistem navigasi tersendiri dalam beberapa minggu terakhir, yang mencakup penetapan rute khusus di dekat garis pantainya dan, dalam beberapa situasi, memberlakukan pungutan biaya tertentu.

Pernyataan ini disampaikan Muzani usai meninjau langsung lokasi pembangunan kawasan MPR RI di IKN pada Senin (20/4) lalu, didampingi jajaran pimpinan MPR. Menurutnya, lanskap alam IKN yang berbukit-bukit indah akan semakin mempertegas kemegahan gedung, menjadikannya representasi visual dari keindonesiaan yang kokoh dan tak terpisahkan.

Muzani berharap, keberadaan gedung ini tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga membangkitkan semangat baru bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang secara otomatis menjadi bagian dari MPR, dalam mengemban amanah kenegaraan. Ia menegaskan, filosofi desain tersebut sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Ketua MPR turut menyampaikan apresiasi tinggi atas akselerasi pembangunan infrastruktur di IKN. Muzani mengaku sangat terkesan dengan progres signifikan yang dicapai hanya dalam setahun terakhir. "Dulu banyak yang masih dalam tahap perencanaan, kini sudah berdiri megah, mulai dari bandara, Istana Wakil Presiden, hingga masjid yang telah dimanfaatkan masyarakat," ungkapnya.

Muzani optimistis, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN akan rampung dalam beberapa tahun mendatang. Ia memprediksi, pada tahun 2028, masyarakat akan dapat menyaksikan kemegahan gedung-gedung lembaga legislatif dan yudikatif yang berdiri kokoh, melengkapi infrastruktur kenegaraan di ibu kota baru.

Muzani menjelaskan, desain Gedung MPR yang telah mendapat persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto dan diajukan oleh Otorita IKN, merepresentasikan arsitektur ketatanegaraan Indonesia yang agung dan berkarakter. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa filosofi di balik desain gedung ini sangat kuat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. "Filosofi desain bangunan MPR menekankan bahwa dalam mengelola negara, kita harus tegas, lurus, dan berwibawa. Dari sinilah, keputusan-keputusan besar negara akan lahir," terang Basuki, menggarisbawahi peran strategis gedung tersebut.

Sebagai penutup kunjungan, Muzani turut membubuhkan tanda tangan pada selembar spanduk, memberikan testimoni pribadi tentang progres pembangunan gedung dan kawasan lembaga MPR yang sedang berjalan.

Rerie menjelaskan bahwa nilai-nilai kebangsaan tidak hanya mendorong terwujudnya harmoni dalam interaksi antarmanusia, tetapi juga dalam hubungan manusia dengan alam. Hubungan harmonis ini, menurutnya, telah lama ditopang oleh beragam kearifan lokal yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Film ‘Teman Tegar: Maira, Whisper From Papua’ sendiri, yang menjadi media sosialisasi, mengisahkan perjuangan Maira, seorang gadis berusia 12 tahun dari pedalaman Papua, dalam melindungi hutan tempat tinggalnya dari ancaman pembalakan liar yang mengancam budaya dan masa depan komunitasnya.

Anggota Komisi X DPR RI ini berpendapat bahwa mengedepankan kearifan lokal merupakan langkah yang sangat tepat dalam upaya menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ia meyakini bahwa manusia dan alam sejatinya tidak pernah benar-benar terpisah. Fakta ini, lanjut Rerie, sangat dipahami oleh masyarakat di Sulawesi Tengah, yang di masa lalu pernah mengalami perubahan lingkungan ekstrem akibat bencana alam.

Melalui penanaman nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan, generasi penerus diingatkan bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan bagian integral dari tanggung jawab sebagai sebuah bangsa. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu merinci bagaimana setiap pilar berkontribusi: Pancasila mengajarkan nilai-nilai keberadaban, UUD 1945 menegaskan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menegaskan pentingnya menjaga ruang hidup bersama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika mendorong seluruh anak bangsa untuk mampu mewujudkan harmoni dalam keseharian.

"Belajar dari film ‘Teman Tegar: Maira, Whisper From Papua’, masa depan tidak ditentukan oleh apa yang kita ketahui, tetapi oleh apa yang kita sadari dan kita lakukan. Generasi muda hari ini bukan hanya saksi, tetapi penentu arah perjalanan bangsa," pungkas Rerie dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4).

Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, menjelaskan bahwa di usia yang semakin matang, SEMMI bertekad untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas nasional. Organisasi ini juga akan memastikan bahwa setiap arah kebijakan pemerintah senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat banyak. "Pada Milad ke-70 ini, SEMMI memperbarui komitmennya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta akan mengawal setiap langkah kebijakan demi kemajuan bangsa," ujar Bintang dalam keterangan tertulis yang diterima Bangkaterkini.id pada Senin (20/4/2026).

Bintang, yang menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada Sabtu (18/4), menegaskan bahwa SEMMI siap berada di garda terdepan dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Ini termasuk penolakan keras terhadap tindakan makar. "Kami menolak dan akan melawan segala bentuk upaya makar terhadap pemerintahan yang sah. SEMMI siap pasang badan demi menjaga keutuhan dan stabilitas negara," tegasnya.

Lebih lanjut, Bintang menguraikan bahwa secara ideologis, kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo memiliki keselarasan dengan nilai-nilai dasar SEMMI, yaitu berlandaskan Dinul Islam dan semangat sosialisme nasionalis. "Bagi SEMMI, visi kebijakan Presiden Prabowo sangat sejalan dengan nafas perjuangan organisasi kami yang berlandaskan Dinul Islam dan sosialisme nasionalis," jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa pemikiran Presiden Prabowo dinilai mencerminkan gagasan tokoh pergerakan nasional HOS Tjokroaminoto, terutama dalam memadukan nilai keislaman dengan semangat nasionalisme sosial.

Melalui perayaan Milad ke-70 ini, PB SEMMI berkomitmen untuk terus menjalin sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Tujuannya adalah untuk memelihara persatuan, menjaga stabilitas, serta mendorong implementasi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

"Ini karena hoaks. Saya masih ingat betul, penjarahan rumah saya dulu juga dipicu oleh peredaran video-video hoaks yang masif dan dibiarkan begitu saja," ujar Uya saat dihubungi wartawan pada Minggu (19/4/2026). Ia menambahkan bahwa banyak video lama dari akun TikTok miliknya diedit dengan tambahan tulisan-tulisan yang seolah-olah itu adalah pernyataannya, padahal ia tidak pernah mengucapkan hal tersebut.

Uya Kuya menyatakan kebingungannya mengenai asal-muasal tuduhan kepemilikan 750 dapur MBG tersebut. Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini dengan tegas membantah tudingan tersebut, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki satu pun dapur MBG. "Yang saya bingung, dari mana cerita saya punya dapur MBG? Sampai saat ini saya tidak punya satu pun, kecuali dapur restoran saya di Benhil yang bernama Asli Rasa," jelasnya.

Ia pun kembali menyinggung peristiwa penjarahan rumahnya pada tahun 2025 yang juga berakar dari kabar bohong di media sosial. "Mereka mau apa lagi dari saya? Sudah kemarin rumah dan keluarga saya dikorbankan dengan menggunakan video hoaks dari video-video lama saya yang ditambahkan tulisan-tulisan seolah-olah saya. Rumah yang dijarah bahkan hingga kini masih dalam proses renovasi, sekarang sudah difitnah lagi. Kenapa saya lagi yang difitnah?" keluhnya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengonfirmasi kebenaran laporan yang diajukan Uya Kuya. "Iya benar. Terkait penyebaran berita bohong," ujar Kombes Budi Hermanto saat dihubungi pada hari yang sama.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor registrasi LP/B/2746/TV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Uya Kuya menemukan unggahan yang memuat tuduhan tersebut di beberapa akun platform Threads pada Sabtu (18/4) kemarin. Unggahan itu menampilkan foto dirinya yang telah diedit dan disisipkan narasi bahwa ia memiliki 750 dapur MBG. Uya menilai hal ini sebagai berita bohong yang sengaja dibentuk seolah-olah informasi asli.

Atas kejadian ini, Uya Kuya merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Ia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk melayangkan laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 51 Ayat (1) Juncto Pasal 35, serta Pasal 263 dan/atau Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan oleh Polda Metro Jaya.

Ghalibaf, yang juga merupakan salah satu negosiator kunci Teheran, mengakui adanya "kemajuan" dalam dialog dengan Washington. Namun, ia menekankan bahwa masih terdapat banyak jurang perbedaan dan poin-poin fundamental yang belum menemukan titik temu. "Kita masih sangat jauh dari pembahasan final," ungkap Ghalibaf dalam pidato yang disiarkan secara nasional pada Minggu (19/4/2026).

Ancaman penutupan jalur maritim vital ini muncul menjelang berakhirnya gencatan senjata dua minggu pada Rabu mendatang, kecuali ada kesepakatan perpanjangan. Sebelumnya, Iran sempat membuka Selat Hormuz pada Jumat lalu, menyusul tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan sekutunya, Hizbullah, di Lebanon. Pembukaan selat tersebut sempat memicu euforia di pasar global dan menyebabkan harga minyak dunia anjlok signifikan.

Namun, Presiden AS Donald Trump menegaskan komitmennya untuk mempertahankan blokade pelabuhan Iran hingga tercapai kesepakatan menyeluruh untuk mengakhiri konflik yang lebih luas. Merespons sikap tersebut, Ghalibaf memperingatkan, "Apabila Amerika tidak mencabut blokade, maka lalu lintas di Selat Hormuz pasti akan mengalami pembatasan."

Di sisi lain, Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, yang belum tampil di muka publik sejak berkuasa, menyampaikan pesan tertulis yang menyatakan bahwa angkatan laut Iran "siap" untuk menghadapi dan mengalahkan Amerika Serikat.

Trump sendiri menuduh Iran "bermain-main" dengan manuver-manuvernya baru-baru ini. Ia juga memperingatkan Teheran agar tidak mencoba "memeras" Washington melalui sikapnya yang tidak konsisten terkait Selat Hormuz. "Kami sedang menjalin percakapan yang sangat konstruktif," ujar presiden, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat "mengambil sikap yang sangat tegas."

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, dalam keterangannya pada Sabtu (18/4/2026), menegaskan bahwa setiap serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun damai, oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran ini secara langsung merampas hak hidup dan hak atas rasa aman.

Anis menekankan bahwa hak hidup dan rasa aman adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Ia menyatakan keprihatinan mendalam atas kematian warga sipil, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal dari semua pihak, khususnya negara.

Komnas HAM juga menyerukan agar semua pihak, terutama aparat keamanan dan TPNPB-OPM, menahan diri untuk tidak menciptakan ketakutan atau stigmatisasi di tengah masyarakat. Anis menggarisbawahi pentingnya pendekatan penegakan hukum dan keamanan oleh aparat yang profesional, terukur, serta senantiasa menghormati nilai-nilai dan prinsip HAM.

Lebih lanjut, Komnas HAM mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah pemulihan bagi para korban, termasuk dukungan kesehatan dan psikologis. Mereka juga meminta agar warga sipil yang terdampak tidak dipaksa mengungsi demi alasan keamanan.

Dalam pernyataannya, Komnas HAM juga mendesak Panglima TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi penindakan TPNPB-OPM yang dilaksanakan oleh Satgas Habema. Evaluasi ini diharapkan berlangsung secara profesional, transparan, dan tuntas guna menegakkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Komnas HAM menyatakan akan memberikan perhatian serius terhadap peristiwa ini, dengan mengumpulkan informasi dan melakukan pemantauan sesuai mekanisme yang berlaku.

Peristiwa tragis ini diketahui terjadi pada Selasa (14/4), mengakibatkan 12 warga sipil meninggal dunia, termasuk anak-anak dan perempuan, dengan luka tembak. Selain itu, belasan warga sipil lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka serius.

Klarifikasi TNI

Sementara itu, Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi, memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai penembakan anak di Papua. Ia menjelaskan bahwa ada dua insiden berbeda yang terjadi pada tanggal 14 April 2026.

Menurut Agung, kejadian pertama berlangsung di Kampung Kembru, Papua, di mana pasukan TNI terlibat kontak tembak dengan kelompok bersenjata OPM. Kontak senjata ini dipicu oleh laporan masyarakat mengenai keberadaan kelompok tersebut, yang kemudian mendorong patroli prajurit TNI. "Saat tiba di lokasi, tim mendapat tembakan dari kelompok bersenjata tersebut sehingga terjadi kontak tembak. Dalam peristiwa ini, empat orang dari kelompok bersenjata OPM berhasil dilumpuhkan," jelasnya.

Kejadian kedua, lanjut Agung, terjadi di Kampung Jigiunggi, yang berjarak sekitar 7 kilometer dari Kampung Kembru. Dalam insiden ini, aparat TNI menerima laporan dari kepala kampung setempat mengenai seorang anak yang meninggal dunia akibat luka tembak. "TNI segera melakukan pengecekan dan memastikan adanya korban tersebut. Namun demikian, hingga saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian," ungkap Agung.

TNI menegaskan tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam penembakan anak tersebut. Agung menambahkan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi di lokasi dan waktu yang berjauhan, tidak saling berkaitan, serta tidak ada kegiatan patroli TNI di Kampung Jigiunggi pada saat kejadian.

Menurut Fadli Zon, pemilihan bahan perunggu didasari oleh pertimbangan bobot yang jauh lebih ringan dibandingkan batu. Ia menambahkan bahwa penggunaan chattra dengan material serupa telah lazim diterapkan di berbagai situs bersejarah di seluruh dunia. "Ini adaptasi, jadi jauh lebih ringan. Itu semua dipakai di seluruh situs-situs, bahkan di tempat lahirnya Sang Buddha juga digunakan. Begitu juga di India, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar," imbuhnya.

Pemasangan chattra ini diharapkan dapat menjadi daya tarik baru yang signifikan bagi Candi Borobudur. Fadli Zon berharap inisiatif ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik yang tertarik pada aspek sejarah maupun religi. Secara khusus, ia menargetkan kedatangan umat Buddha dari berbagai penjuru dunia.

"Dengan begitu, akan semakin banyak yang hadir, baik wisatawan karena alasan sejarah maupun alasan religi. Mudah-mudahan semakin banyak juga nanti umat Buddha dari seluruh dunia yang datang ke sini," kata Fadli Zon. Ia juga menyoroti potensi besar dari populasi umat Buddha global yang diperkirakan mencapai 500 hingga 600 juta jiwa. "Kalau satu persen saja bisa 5-6 juta (pengunjung)," pungkasnya, menunjukkan optimisme terhadap dampak positif pemasangan chattra tersebut.