Menurut Deddy, maraknya OTT justru menjadi indikator bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK belum efektif. "Bagi saya, ini menunjukkan betapa lemahnya KPK dalam urusan pencegahan korupsi, sehingga penegakan hukumnya mayoritas melalui aksi OTT," ujar Deddy kepada wartawan belum lama ini. Ia menambahkan bahwa kondisi ini mencerminkan kelemahan struktural dan sistemik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Deddy menekankan pentingnya KPK untuk mengatasi akar masalah korupsi dari hulu. Jika tidak, ia khawatir drama OTT akan terus berlanjut tanpa adanya perbaikan fundamental. Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, lanjutnya, seringkali berkaitan erat dengan beberapa aktivitas krusial, seperti proses pengadaan barang dan jasa, pemberian izin, mutasi jabatan, setoran atau pungutan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas, serta penyalahgunaan dana operasional atau bantuan sosial.

Selain fokus pada sistem, Deddy juga menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur pemerintah. Ia menegaskan bahwa meritokrasi harus menjadi fondasi utama dalam birokrasi di Indonesia. "Mentalitas aparatur kita juga perlu perbaikan signifikan supaya tidak rentan politisasi dan suka jalan pintas demi jabatan dan pangkat," katanya. Deddy mengusulkan agar mekanisme kepangkatan dan jabatan harus benar-benar kredibel, akuntabel, terbuka, dan adil, serta didukung oleh uji psikologi yang komprehensif.

Dalam pandangannya, KPK dan aparat penegak hukum (APH) lainnya harus lebih fokus pada hulu persoalan, bukan sekadar bertindak di hilir melalui OTT. Ia menyarankan audit berkala dan supervisi yang ketat. Misalnya, dalam hal pengadaan, Deddy mengusulkan penggunaan sistem digital atau e-procurement dengan daftar vendor yang kredibel, diawasi, dan diaudit secara berkala oleh auditor independen. Pengadaan juga sebaiknya terpusat di tingkat provinsi di bawah supervisi KPK.

Untuk proses pemberian izin, Deddy mengusulkan tahapan dan mekanisme yang terbuka serta melibatkan DPRD, demi transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Sementara itu, mutasi jabatan sebaiknya bersifat terpusat di level provinsi, namun tidak di bawah kewenangan gubernur secara langsung. Daerah hanya mengusulkan hasil seleksi, dan penetapan dilakukan oleh tim independen secara transparan dan akuntabel, guna memastikan sistem meritokrasi terjaga dan menghasilkan rekrutmen yang berkualitas.

Guna meminimalisir pungutan kepala daerah kepada bawahan, Deddy menyarankan sistem pengaduan tertutup, perlindungan, dan pemberian insentif bagi saksi atau whistleblower. Ia juga berharap ada pengawasan secara berkala terhadap penggunaan anggaran di daerah.

"Saya berharap KPK benar-benar bisa serius untuk memberantas korupsi secara struktural dan sistemik, dan tidak terus mengandalkan OTT yang terbukti tidak mampu mengurangi tindak korupsi selama puluhan tahun ini," tegas Deddy. Ia menambahkan bahwa KPK tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan korupsi melalui seminar dan bimbingan teknis belaka, melainkan harus menyentuh akar permasalahan secara radikal dan komprehensif.

Sebagai informasi, KPK sebelumnya telah melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing Suhardiman Amby. Ironisnya, Suhardiman menjabat bupati menggantikan Andi Putra, yang juga terjerat OTT pada Oktober 2021. Tak lama berselang, KPK kembali menggelar OTT dan menjerat Syah Afandin selaku Bupati Langkat. Kasus Syah Afandin serupa, ia merupakan pengganti Bupati Langkat sebelumnya, Terbit Rencana Perangin-angin, yang juga terjerat kasus korupsi pada tahun 2022. Syah Afandin menjabat Plt Bupati Langkat setelah Terbit ditangkap KPK, menunjukkan pola yang berulang dalam kasus korupsi di tingkat kepala daerah.

Pembukaan Kostrad Run 2026 dilakukan secara langsung oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Mohammad Fadjar. Momen istimewa terjadi ketika Pangkostrad bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohamad Tonny Harjono, turut berpartisipasi dalam pertunjukan drum band bersama para kadet dari Universitas Pertahanan (Unhan). Selain itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen Kristomei Sianturi juga terlihat hadir memeriahkan acara.

Kolonel Asep Hendra Budiana, selaku Kepala Penerangan Kostrad (Kapen Kostrad), menjelaskan bahwa tema ‘Kostrad Prima Mengabdi untuk Indonesia Maju’ diusung untuk menggarisbawahi komitmen Kostrad sebagai pasukan yang PRIMA. Akronim PRIMA sendiri merujuk pada profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. "Dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Kostrad senantiasa siap menjadi kekuatan strategis TNI AD yang selalu hadir dalam menjaga kedaulatan serta mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju," tegas Kolonel Asep.

Lomba lari ini terbagi dalam dua kategori utama: 5 kilometer (km) yang diperuntukkan bagi peserta umum dan pelajar, serta 10 km khusus untuk kategori umum. Seluruh peserta memulai dan mengakhiri lari mereka di Monumen Nasional, dengan kegiatan dimulai sejak pukul 05.30 WIB. Untuk rute 5K, para pelari melintasi Jalan Silang Medan Merdeka Barat Daya, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, sebelum kembali ke Monas. Sementara itu, rute 10K mengambil jalur yang sedikit berbeda, yakni dari Monas menuju Jalan Silang Medan Merdeka Barat Daya, Jalan Medan Merdeka Barat, dan kembali ke Monas.

Selain ajang kompetisi lari, masyarakat yang hadir di Monas juga berkesempatan menyaksikan pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) Kostrad. Berbagai jenis alutsista modern seperti tank Leopard, sistem roket Astros, artileri Caesar, rudal Mistral, dan kendaraan taktis ATAV dipamerkan, menarik perhatian ribuan pengunjung. Banyak peserta lari maupun masyarakat umum terlihat antusias berfoto bersama prajurit Kostrad di antara deretan alutsista yang gagah di depan Monas.

Kolonel Asep menambahkan, melalui kegiatan ini, Kostrad berharap dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, mendorong gaya hidup sehat, mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta menghadirkan energi positif dalam menyongsong Indonesia yang lebih maju. "Perayaan HUT ke-65 Kostrad ini juga menjadi refleksi atas perjalanan panjang pengabdian prajurit dalam menjaga keutuhan NKRI, sekaligus penegasan bahwa Kostrad akan terus menjadi kekuatan strategis TNI AD yang siap menjawab berbagai tantangan zaman," pungkasnya.

Tokoh sentral Republik Islam selama 37 tahun ini disemayamkan siang dan malam hingga Senin mendatang di dalam kompleks Grand Mosalla. Masyarakat umum diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir dalam "seremoni perpisahan" yang dijadwalkan pada Sabtu (4/7) dan Minggu (5/7) di Teheran, dengan penjagaan ketat oleh polisi anti huru hara.

Berikut adalah rangkuman mengenai jalannya pemakaman Ayatollah Ali Khamenei:

Tangisan Haru Iringi Persemayaman
Peti jenazah Ali Khamenei pertama kali diperlihatkan kepada publik pada Kamis (2/7) waktu setempat, ditempatkan di samping husseiniyeh di Grand Mosalla. Momen ini menjadi titik awal tangisan para pelayat yang mengiringi prosesi duka. Acara pra-pemakaman, yang menurut kantor berita IRNA, diselenggarakan khusus untuk keluarga anggota angkatan bersenjata dan staf kantor Pemimpin Tertinggi Iran, menjadi kesempatan pertama bagi mereka untuk melihat peti jenazah. Foto-foto yang beredar di media Iran menunjukkan para pelayat larut dalam kesedihan, meneriakkan slogan-slogan keagamaan saat peti jenazah dibawa. Iman Attarzadeh, juru bicara panitia seremoni, menjelaskan bahwa acara ini adalah kesempatan bagi keluarga korban konflik untuk memberikan penghormatan terakhir. Meskipun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman, acara ini sebagian besar terbatas untuk tamu undangan.

Prosesi Duka Berlangsung Selama Enam Hari
Televisi pemerintah Iran pada Sabtu (4/7) pagi melaporkan dimulainya secara resmi prosesi pemakaman umum yang akan berlangsung enam hari, berlanjut ke Irak sebelum dikebumikan. Ribuan pelayat, membawa spanduk merah sebagai simbol seruan balas dendam, berkumpul di halaman Grand Mosalla Teheran. Ratusan lainnya telah menunggu di luar, beberapa menangis, sementara yang lain duduk dengan sabar. Dinding kompleks dipenuhi potret besar Khamenei, bendera hitam tanda berkabung, dan bendera merah yang melambangkan kemartiran dan pembalasan. Operasi keamanan besar-besaran dikerahkan, dengan personel bersenjata siaga tinggi dan pemeriksaan ketat diberlakukan.

Gema "Matilah Amerika" di Tengah Kerumunan
Upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang dimulai pada Sabtu (4/7) pagi di Teheran dihadiri ribuan orang, sekaligus menjadi demonstrasi kekuatan kepada musuh-musuh Republik Islam. Teriakan "matilah Amerika" dan "balas dendam, balas dendam" menggema di lokasi. Otoritas Iran memperkirakan antara 15 hingga 20 juta orang akan memberikan penghormatan terakhir di Teheran selama tiga hari ke depan. Jurnalis AFP melaporkan pelayat berjalan berkilo-kilometer untuk mencapai lokasi, bahkan ratusan warga sudah menunggu sejak Jumat malam. Langkah-langkah keamanan signifikan diterapkan, dengan jalan-jalan diblokir dan wilayah udara diperkirakan akan ditutup. Ini merupakan acara publik terbesar di Iran sejak pemakaman Ruhollah Khomeini pada tahun 1989. Peti jenazah Khamenei akan disemayamkan hingga Senin, kemudian dibawa melalui jalanan Teheran, dipindahkan ke pusat keagamaan Qom pada Selasa, lalu ke kota-kota suci Syiah di Irak pada Rabu, sebelum dikebumikan pada Kamis di kota kelahirannya, Mashhad.

Kehadiran Tamu Internasional
Sejumlah tamu internasional turut memberikan penghormatan terakhir pada Jumat (3/7). Mereka termasuk Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang negaranya berperan sebagai mediator antara Iran dan AS. Hadir pula mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang kini menjabat wakil kepala dewan keamanan Rusia, mewakili Presiden Vladimir Putin. Kelompok milisi Palestina Hamas dan milisi Lebanon Hizbullah, keduanya didukung Teheran, juga mengirimkan utusan. Tak ketinggalan, pemerintah Taliban di Afghanistan turut hadir.

Perwakilan dari Indonesia Turut Berduka
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia turut diundang dalam rangkaian prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyatakan apresiasi pemerintah RI atas undangan tersebut. Pemerintah Indonesia mengutus Duta Besar RI di Teheran, Rolliansyah Soemirat, sebagai perwakilan. Pihak Iran pun menyampaikan apresiasi atas keputusan Indonesia menunjuk Dubes RI di Teheran. Berdasarkan informasi resmi, rangkaian acara penghormatan berlangsung dari 3 hingga 9 Juli di berbagai kota di Iran dan Irak. Dubes Rolliansyah Soemirat telah hadir pada 4 Juli pagi waktu Teheran dalam acara penghormatan dan doa bersama bagi jenazah almarhum yang disemayamkan di Grand Mosalla.

Data terbaru, yang dirilis Minggu (5/7/2026), menunjukkan peningkatan signifikan lebih dari 300 korban jiwa dibandingkan laporan pada Jumat (3/7). Selain korban tewas dan luka, ribuan warga lainnya masih dinyatakan hilang, menambah daftar panjang penderitaan akibat salah satu gempa terburuk dalam sejarah Amerika Latin ini. Lebih dari 16.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan setidaknya 190 bangunan hancur total, sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pesisir La Guaira, sebelah utara ibu kota Caracas.

Sepuluh hari pasca-guncangan berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela, tim penyelamat mulai mengakhiri operasi pencarian korban selamat. Fokus kini bergeser pada upaya evakuasi jenazah dari reruntuhan oleh pihak keluarga. Meskipun masa kritis penyelamatan dalam bencana seperti gempa bumi biasanya berakhir setelah 72 jam, beberapa korban secara ajaib masih ditemukan hidup pada pekan ini, memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan. Tragedi ini meninggalkan duka mendalam dan tantangan besar bagi Venezuela dalam upaya pemulihan infrastruktur dan kehidupan warganya.

Gugatan praperadilan terbaru ini diajukan Roy Suryo pada Kamis (2/7/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fokus utamanya adalah mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.

Ini merupakan kali kedua Roy Suryo menempuh jalur praperadilan dalam kasus yang sama. Sebelumnya, ia juga mengajukan gugatan pada Senin (22/6/2026) terkait keabsahan upaya paksa penggeledahan yang dilakukan penyidik. Menariknya, kedua gugatan ini akan diadili oleh hakim tunggal yang sama, I Ketut Darpawan. Sidang perdana untuk praperadilan status tersangka dijadwalkan pada Jumat (10/7/2026) dengan agenda pembacaan permohonan, sementara putusan untuk gugatan praperadilan pertama akan dibacakan pada Selasa (7/7/2026).

Dalam gugatan praperadilan terkait status tersangka ini, Termohon I adalah Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq tim penyidik. Sementara itu, Termohon II adalah Kejati DKI Jakarta cq Aspidum Kejati DKI Jakarta cq Kejari Jaksel cq tim jaksa penuntut umum (JPU).

Menanggapi langkah hukum Roy Suryo, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede, menegaskan kesiapan institusinya. "Kami siap hadir untuk melayani permohonan tersebut," ujar Kombes Abrianto saat dikonfirmasi pada Sabtu (4/7/2026).

Abrianto menambahkan bahwa Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan pengajuan gugatan praperadilan ini. Ia menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan praperadilan apabila merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum. "Nggak apa-apa, kan kita tahu praperadilan adalah hak orang yang merasa hak-haknya dilanggar atau dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum," jelasnya.

Meski surat gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka Roy Suryo belum secara resmi diterima, Kombes Abrianto memastikan Bidang Hukum Polda Metro Jaya selalu siaga. "Nanti kita lihat saja kalau surat praperadilannya sudah sampai ke alamat. Nah, kami dari Bidkum Polda Metro Jaya selalu siap untuk melayani praperadilan tersebut," pungkasnya.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat, Nadiem telah mendaftarkan permohonan banding pada Rabu, 1 Juli 2026. Tak hanya Nadiem, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga turut mengajukan banding sehari setelahnya, pada Kamis, 2 Juli 2026, mengindikasikan ketidakpuasan dari kedua belah pihak terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Ari Yusuf Amir, penasihat hukum Nadiem Makarim, membenarkan langkah hukum ini. Menurut Ari, pelaporan ke KY akan dilakukan pada Senin, 6 Juli 2026, pukul 12 siang, dan akan didampingi oleh istri Nadiem. Empat hakim yang menjadi target laporan adalah Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim, serta hakim anggota Sunoto, Mardiantos, dan Eryusmas.

Pihak Nadiem menegaskan keyakinan adanya pelanggaran kode etik hakim dan manipulasi fakta persidangan yang dilakukan oleh keempat hakim tersebut. "Kami menduga terjadi pelanggaran kode etik hakim dan manipulasi fakta-fakta persidangan, termasuk tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum untuk menyatakan banding atau menerima putusan," ungkap Ari. Menariknya, hakim Andi Saputra, yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, tidak termasuk dalam daftar hakim yang akan dilaporkan.

Vonis 10 tahun penjara ini bermula dari kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Selasa (30/6), menyatakan Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Ketua majelis hakim, Purwanto S Abdullah, saat membacakan amar putusan pada Selasa (30/6), menyatakan, "Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider." Nadiem dihukum pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 809 miliar. Apabila uang pengganti tidak dapat dibayar, harta kekayaannya akan dirampas dan dilelang, atau diganti dengan pidana kurungan selama 5 tahun. Hakim memutuskan dakwaan primer jaksa tidak terbukti, melainkan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 604 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam keterangannya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2026), Pramono mengungkapkan bahwa ia telah membaca proposal yang diajukan Pemkot Depok. "Ya, saya sudah membaca usulan itu. Nanti kami akan diskusikan dengan Pemerintah Kota Depok," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengembangan Transjabodetabek kini menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan.

Menurut Pramono, moda transportasi ini terbukti efektif dalam mereduksi kepadatan lalu lintas akibat tingginya mobilitas warga yang setiap hari beraktivitas di Jakarta. "Yang jelas, Transjabodetabek sekarang sudah menjadi kebutuhan. Terbukti, ini menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan bagi warga yang pagi hari ke Jakarta maupun sore hari kembali ke kediamannya masing-masing," jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Pramono, berkomitmen kuat untuk terus mendorong penguatan konektivitas transportasi publik dengan wilayah-wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas para komuter sekaligus menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, telah secara resmi mengusulkan lima rute baru bus Transjabodetabek. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok tengah menantikan lampu hijau dari Pemprov DKI Jakarta.

Sekretaris Dishub Kota Depok, Aan Syurahman, menjelaskan bahwa usulan rute baru tersebut telah diajukan sejak April 2026. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Dishub DKI Jakarta dan pihak Transjakarta terkait rencana operasionalnya. "Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Transjakarta dan Dishub DKI Jakarta. Tujuannya jelas, yakni mengembangkan trayek Transjabodetabek demi mempermudah pergerakan warga Depok," kata Aan, sebagaimana diungkapkan dalam situs resmi Pemkot Depok pada Rabu (1/7/2026).

Aan merinci lima rute baru yang diusulkan untuk memperluas jangkauan layanan Transjabodetabek:

1. Shila at Sawangan-Lebak Bulus.
2. Terminal Sawangan-Kuningan.
3. Terminal Depok-Cinere-Blok M.
4. Terminal Jatijajar-Terminal Kampung Rambutan.
5. Penyesuaian rute Universitas Indonesia-Manggarai (yang sebelumnya melayani rute Terminal Jatijajar-Manggarai).

Yandri menekankan bahwa setiap KDKMP diwajibkan menyerap setidaknya 17 tenaga kerja. "Wajib hukumnya berasal dari desa, atau kelurahan tempat Kopdes ini berada," ujar Yandri dalam pertemuan tatap muka dengan Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Flores Timur di Gudang KDKMP Kecamatan Weri, Jumat (3/06). Ia bahkan memberikan peringatan keras: "Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes, Pak. Pasti kita periksa." Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meminimalkan kesenjangan sosial dan memastikan masyarakat lokal merasakan dampak positif program ini.

Lebih dari sekadar penyedia lapangan kerja, KDKMP juga didesain sebagai solusi permodalan yang mudah, ringan, dan legal bagi warga. Program ini bertujuan membebaskan masyarakat dari jerat rentenir dan pinjaman online ilegal yang meresahkan, dengan menawarkan skema bunga yang sangat rendah, maksimal 6% per tahun. "Maka Pak Presiden Prabowo itu ingin menghapus rentenir melalui adanya sarana dari Bank Himbara," terang Yandri, menggarisbawahi visi besar pemerintah.

Selain itu, gerai atau Toko Desa yang berafiliasi dengan KDKMP juga akan berfungsi sebagai distributor sembako bersubsidi, penampung hasil panen petani, serta penyedia berbagai kebutuhan pokok warga. Yandri menambahkan, ke depan, gerai-gerai ini akan dilengkapi dengan fasilitas penjualan pupuk dan layanan perbankan dari Bank BNI, menjadikannya pusat ekonomi desa yang komprehensif.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan program KDKMP. Evaluasi akan mencakup perbaikan tata kelola, penataan lokasi gerai agar lebih strategis, serta peningkatan pengawasan demi operasional yang lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat. Yandri menganalogikan upaya ini seperti membuang buah durian yang busuk tanpa harus menebang pohonnya. "Yang busuk ini yang dibuang bukan batangnya yang ditebang," tegasnya, mengindikasikan perbaikan akan dilakukan secara selektif dan terarah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, dan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen. Mendes Yandri Susanto didampingi oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDT, Tabrani.

Imbauan kewaspadaan ini disampaikan secara resmi oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Raden Yogie Nugraha, pada Sabtu (4/7/2026). Menurut Yogie, keputusan ini merujuk pada informasi terkini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengenai peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. "Seluruh Nakhoda, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, serta pengguna jasa angkutan laut yang beroperasi di Selat Sunda diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjamin keselamatan pelayaran," tegasnya.

Plt Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menjelaskan bahwa peningkatan status dari Level II (Waspada) ke Level III (Siaga) ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan lonjakan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. "Adanya suplai magma ke permukaan menjadi indikasi utama peningkatan aktivitas ini," ujar Lana, seperti dilansir pada Jumat (3/7). Ia juga menekankan agar masyarakat dan wisatawan menjauhi kawah aktif sesuai radius yang direkomendasikan demi keselamatan.

Untuk mengantisipasi potensi bahaya yang mungkin timbul, KSOP Kelas I Banten telah mengeluarkan enam arahan penting yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak terkait dalam pelayaran di Selat Sunda:

1. Seluruh kapal yang melintasi perairan Selat Sunda harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik, serta potensi gangguan terhadap sistem navigasi.
2. Nakhoda diwajibkan untuk terus memantau informasi resmi terbaru mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dirilis oleh PVMBG, BMKG, dan instansi pemerintah terkait lainnya.
3. Kapal dilarang keras mendekati area dalam radius 5 kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, sesuai rekomendasi PVMBG, selama status Level III (Siaga) masih berlaku.
4. Perencanaan pelayaran harus mempertimbangkan kondisi cuaca terkini, arah sebaran abu vulkanik, dan informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh otoritas berwenang.
5. Apabila ditemukan indikasi bahaya yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, Nakhoda harus segera mengambil tindakan penghindaran yang diperlukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai, Syahbandar terdekat, atau instansi terkait.
6. Seluruh penyelenggara pelayaran diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa kebocoran tersebut kemungkinan besar bukan berasal dari internal KPK. "Jadi kalau itu bocor, ya mungkin bukan karena bocor, mungkin karena orang-orang yang diminta klarifikasi itu memberikan informasi baik ke media atau apa," ujarnya dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Taufik menambahkan, saat tim penyidik turun langsung ke lapangan, ada kemungkinan identitas mereka terungkap. "Nah ketika turun ke lapangan itulah ada mungkin indikasi-indikasi diketahui karena memang mungkin orangnya sudah pernah datang ke Langkat atau memang ada informasi-informasi yang diketahui ini orang-orang KPK," paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa untuk penyelidikan tertutup, informasi seharusnya tidak diketahui publik atau pihak-pihak yang menjadi target. Idealnya, tim penyelidik langsung bergerak ke lapangan tanpa perlu meminta klarifikasi dari pihak luar.

Menanggapi insiden ini, KPK akan mendalami lebih lanjut mekanisme penyebaran informasi tersebut saat tim masih berada di lapangan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk mempertimbangkan perubahan strategi saat turun ke lapangan. "Kami juga akan lakukan evaluasi apakah pada saat mungkin turun ke lapangan itu tidak bersama-sama atau berombongan gitu satu per satu, atau memang kami seperti apa untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak bocor dari dalam tetapi itu diduga-duga oleh pihak-pihak di luar sehingga kemudian itu sampai informasi ke pihak-pihak yang memang menjadi target kami," jelas Taufik.

Dalam pekan ini, KPK memang telah menggelar dua operasi tangkap tangan, yakni di Kuansing dan Langkat, yang kini menjadi sorotan atas dugaan kebocoran informasinya.

Khusus untuk kasus di Langkat, KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) dan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu’arif (YQB).

Dugaan kebocoran informasi dalam OTT ini semakin menguat setelah terungkapnya kronologi pada Rabu, 1 Juli 2026. Sekitar pukul 21.00 WIB, Syah Afandin menghubungi Yaqub untuk mengatur pertemuan setelah acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) selesai.

Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, Zulkifli, sopir Syah Afandin, menghubungi Yaqub dan meminta Syah Afandin untuk putar balik. Zulkifli menginformasikan bahwa tim KPK sudah berada di Kabupaten Langkat. Syah Afandin akhirnya ditangkap KPK saat dalam perjalanan menuju Kota Binjai, dengan barang bukti uang tunai Rp 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi penumpang depan mobilnya.