Berdasarkan pantauan tim Bangkaterkini.id di lokasi, massa mulai berangsur-angsur meninggalkan area demonstrasi sekitar pukul 17.30 WIB. Dengan tertib, mereka bergerak dari Gerbang Pancasila, menyusuri Jalan Gerbang Pemuda, hingga Jalan Asia Afrika. Momen pembubaran ini diawali dengan pembacaan ‘Sumpah Mahasiswa’ yang lantang, menjadi penutup rangkaian aksi mereka.

Dampak dari pembubaran massa ini, arus lalu lintas di Jalan Gelora yang sebelumnya sempat dialihkan, kini telah kembali normal dan lancar. Aparat kepolisian terlihat sigap mengawal proses pembubaran massa, memastikan setiap peserta aksi meninggalkan lokasi dengan aman dan tertib, tanpa insiden yang tidak diinginkan.

Aksi mahasiswa pada hari yang sama tidak hanya terpusat di gerbang belakang DPR. Sejumlah titik strategis lainnya di ibu kota juga menjadi lokasi unjuk rasa, termasuk di sekitar Patung Kuda, kawasan Dukuh Atas, dan gerbang depan gedung DPR. Khusus di area Patung Kuda, perwakilan massa bahkan dilaporkan berhasil masuk ke kantor Wakil Presiden, menandakan upaya dialog langsung dengan pihak eksekutif.

Yudian menjelaskan bahwa pagu indikatif sebesar Rp 141,06 miliar tersebut direncanakan untuk dua pos utama: Rp 10 miliar untuk program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan sekitar Rp 131 miliar untuk menopang belanja operasional BPIP di tahun anggaran 2027.

Namun, Yudian menegaskan bahwa jumlah tersebut belum mencukupi. BPIP merasa perlu tambahan dana sebesar Rp 370,45 miliar untuk menjalankan berbagai program strategis. Rinciannya, sekitar Rp 131 miliar dialokasikan untuk program manajemen, sementara Rp 239,34 miliar sisanya akan difokuskan pada program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). "Kami memohon perkenan untuk menyampaikan bahwa di luar pagu indikatif yang ada, kami masih sangat membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 370.457.677.928," ujar Yudian dalam forum rapat tersebut.

Usulan tambahan anggaran untuk program dukungan manajemen BPIP mencakup beberapa pos vital. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan aset negara (BMN), serta layanan umum dan sarana internal membutuhkan Rp 41,86 miliar. Selain itu, manajemen risiko dan pengawasan dianggarkan Rp 2,6 miliar, sementara bidang hukum dan reformasi birokrasi memerlukan Rp 13,53 miliar. Untuk program dan akuntabilitas kinerja, BPIP mengusulkan Rp 9,81 miliar. Porsi terbesar dalam program manajemen, yakni Rp 58,07 miliar, dialokasikan untuk keterbukaan informasi publik, tata usaha, dan administrasi. Terakhir, pengembangan data dan teknologi informasi memerlukan Rp 5,22 miliar.

Sementara itu, untuk program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), BPIP merinci kebutuhan dana yang substansial. Sekitar Rp 99,96 miliar diusulkan untuk penguatan hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan. Yudian menekankan bahwa prioritas utama alokasi ini adalah kegiatan pengarusutamaan Pancasila, pembudayaan semangat gotong royong di masyarakat, serta sosialisasi, komunikasi, dan rekomendasi terkait pembudayaan PIP.

Bidang analisis dan penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi memerlukan Rp 24,67 miliar. Dana ini akan diprioritaskan untuk menganalisis dan menyelaraskan produk hukum agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, serta mengawasi kebijakan dan regulasi yang ada. Selain itu, BPIP juga mengalokasikan Rp 27 miliar untuk pengkajian kebijakan dan materi PIP, serta Rp 66,16 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait ideologi Pancasila.

Terakhir, untuk pengukuran dan evaluasi PIP, BPIP mengusulkan Rp 21,30 miliar. Anggaran ini akan difokuskan pada kegiatan pengukuran pelembagaan Pancasila dan indeks aktualisasi Pancasila di tengah masyarakat, guna memastikan efektivitas program yang dijalankan.

Informasi yang dihimpun dari Perwakilan RI di Johor Bahru menyebutkan, terkuaknya kasus ini bermula dari laporan seorang PMI berinisial YY. Ia melaporkan dugaan kekerasan fisik yang dialaminya kepada layanan KSATRIA KJRI Johor Bahru pada 13 Juni 2026. Dalam aduannya, YY juga mengungkapkan bahwa dua rekan PMI lainnya, YA dan SH, turut menjadi korban perlakuan serupa saat bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah tersebut.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menjelaskan bahwa ketiga PMI tersebut diduga seringkali menjadi sasaran kekerasan selama masa kerja mereka. "Salah satu insiden pemukulan parah dilaporkan terjadi antara akhir 2025 hingga Januari 2026," ungkap Mukhtarudin dalam keterangan persnya, Senin (15/6/2026). Ia menambahkan, pasca-kejadian tersebut, para korban bahkan ditinggalkan begitu saja oleh majikan mereka di kawasan Kampung Melayu Majidee, Johor.

Mukhtarudin juga menyoroti fakta bahwa ketiga PMI ini bekerja di Malaysia melalui jalur nonprosedural, tanpa izin kerja yang sah. Kondisi diperparah dengan paspor mereka yang ditahan oleh pemberi kerja, membuat para korban enggan melapor karena ketakutan. Namun, ancaman terhadap keselamatan yang terus membayangi akhirnya mendorong salah satu korban untuk mencari perlindungan dari Perwakilan RI.

Menyikapi situasi genting ini, Mukhtarudin menegaskan bahwa KP2MI langsung bergerak cepat, berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, serta KBRI Kuala Lumpur. Tujuannya adalah memastikan langkah perlindungan dan pendampingan bagi para korban dapat terlaksana secara cepat dan terpadu. "KJRI Johor Bahru juga telah menjalin koordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan laporan korban diproses sesuai hukum yang berlaku," imbuhnya.

Dari informasi yang diperoleh dari otoritas Malaysia, Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Larkin telah mengamankan empat individu yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka kini tengah menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.

Saat ini, dua dari tiga korban telah berada di bawah perlindungan KJRI Johor Bahru dan ditempatkan di Tempat Tinggal Sementara (TTS) guna mendapatkan pendampingan komprehensif. Sementara itu, upaya penjemputan korban ketiga yang diketahui berada di Kuala Lumpur sedang gencar dilakukan, demi memastikan seluruh korban mendapatkan perlindungan yang setara. Perwakilan RI juga berkomitmen untuk memfasilitasi pelaporan resmi kepada pihak kepolisian dan menyediakan pendampingan hukum, guna menjamin terpenuhinya hak-hak para korban sepanjang proses hukum berjalan.

KP2MI menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan perlindungan kepada para korban. "KP2MI akan terus memantau perkembangan kasus ini secara seksama dan memastikan seluruh korban menerima pendampingan serta perlindungan yang dibutuhkan hingga seluruh proses penanganan tuntas," tegas Mukhtarudin.

Lebih lanjut, KP2MI mengimbau masyarakat agar menahan diri dari spekulasi terkait kronologi, motif, maupun pihak-pihak yang terlibat sebelum proses hukum oleh otoritas berwenang rampung. Mukhtarudin menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menghormati proses hukum yang berlaku di Malaysia dan akan senantiasa mengedepankan prinsip perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. "Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, betapa krusialnya bekerja ke luar negeri melalui jalur yang prosedural dan sesuai ketentuan. Ini adalah kunci untuk mendapatkan perlindungan hukum dan ketenagakerjaan yang optimal," tutupnya.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut rencana mundurnya ratusan kepala sekolah ini sebagai angka yang masif. Baginya, hal ini membuktikan bahwa salah kelola atau penyimpangan dana BOS di Sulsel bersifat sistemik, masif, dan terstruktur. Ubaid juga menyoroti praktik di mana kepala sekolah sering dijadikan ‘tumbal’ oleh oknum dinas pendidikan melalui berbagai pungutan atau setoran, yang memaksa mereka memanipulasi Laporan Pertanggungjawaban.

"Ini yang harus dibongkar sampai ke akarnya," tegas Ubaid, Senin (15/6/2026). JPPI tidak hanya meminta temuan BPK ini diusut, tetapi juga didorong ke ranah hukum pidana oleh aparat penegak hukum jika ditemukan unsur memperkaya diri atau korporasi. Ia mengingatkan, dana BOS adalah hak anak-anak sekolah untuk mendapatkan fasilitas layak, sehingga penyelewengan dana tersebut sama saja dengan merampok masa depan generasi bangsa.

Senada, Koordinator Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta BPK menjelaskan secara detail temuan dugaan kesalahan pengelolaan dana BOS. Ia menekankan pentingnya menelaah apakah ada niat jahat (mens rea) dalam dugaan kesalahan tersebut. Satriwan menambahkan, jika BPK menemukan adanya mark up barang atau laporan palsu, maka perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum karena jelas ada unsur kesengajaan.

Rencana pengunduran diri 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulsel ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sulsel. Pada tahap pertama, 128 kepala sekolah disebut diminta mundur, disusul 198 kepala sekolah pada tahap kedua, sehingga totalnya mencapai 326 orang. Kebijakan ini diduga dipicu oleh temuan BPK atas dugaan kesalahan pengelolaan dana BOS di sejumlah SMAN di Sulsel. Padahal, total SMA dan SMK di Sulsel mencapai 1.532 sekolah.

Menariknya, BPK sendiri sejatinya merekomendasikan penyelesaian temuan ini melalui mekanisme pengembalian kerugian, dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti serta diselesaikan oleh para kepala sekolah yang bersangkutan.

Melihat kondisi ini, Komisi E DPRD Sulsel mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menghentikan polemik rencana mundurnya para kepala sekolah. Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menegaskan bahwa penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri harus dihentikan. "Temuan itu sudah dikembalikan oleh kepala sekolah, bahkan hal ini diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi, kami menganggap persoalan tersebut sudah selesai, dan tidak perlu ada surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat lagi oleh kepsek," kata Andi. Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan membicarakan persoalan ini baik-baik agar tidak menimbulkan riak atau isu negatif menjelang penerimaan murid baru 2026/2027.

Peristiwa nahas tersebut dilaporkan terjadi pada Minggu (14/6) waktu setempat, di area dekat Bandara Memorial Butler, sekitar 95 kilometer sebelah selatan Kansas City. Pesawat pribadi itu diketahui mengangkut sebelas penerjun payung dan seorang pilot. Menurut laporan awal, pesawat sempat lepas landas sekitar pukul 11.30 waktu setempat, namun tak lama kemudian berbalik arah sebelum akhirnya jatuh.

Puing-puing pesawat ditemukan tergeletak di dekat sebuah jalan raya, yang memaksa petugas menutup sementara akses area tersebut untuk kepentingan penyelidikan dan evakuasi. Hingga kini, penyebab pasti insiden mematikan ini masih menjadi misteri. Tim gabungan dari Patroli Jalan Raya Negara Bagian Missouri, Administrasi Penerbangan Federal (FAA), dan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi menyeluruh. Penyelidikan mendalam diharapkan dapat mengungkap kronologi dan faktor-faktor yang menyebabkan tragedi udara ini, demi mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Mohammad Bagher Ghalibaf, kepala negosiator Iran, menyatakan bahwa melanjutkan perundingan damai dengan Washington tidak lagi relevan. Menurutnya, kegagalan Israel, sebagai sekutu utama AS, untuk menghentikan serangannya ke Lebanon membuktikan bahwa Amerika Serikat "tidak memiliki kemauan atau kapasitas untuk memenuhi komitmennya." Pernyataan Ghalibaf ini, seperti dikutip dari AFP, mengacu pada "agresi Zionis terhadap Dahieh" yang kembali terjadi pada Minggu (14/6/2026).

Selama ini, Iran secara konsisten menjadikan stabilitas dan perdamaian di Lebanon sebagai salah satu prasyarat dalam setiap pembicaraan damai dengan AS. Namun, tuntutan tersebut kerap diabaikan oleh Israel. "Apabila Anda tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk memenuhi komitmen, maka tidak ada gunanya lagi membicarakan kelanjutan jalan ini," tegas Ghalibaf, menggarisbawahi kekecewaan Teheran.

Sementara itu, ancaman balasan datang dari Teheran. Sardar Asadi, seorang pejabat di Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, menegaskan bahwa serangan udara Israel di wilayah pinggiran selatan Beirut tidak akan dibiarkan tanpa respons. "Tanpa keraguan, kejahatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja," ujar Asadi, seperti dilaporkan oleh kantor berita Iran Mizan. Perlu diketahui, Khatam al-Anbiya merupakan pusat komando gabungan yang mengawasi seluruh angkatan bersenjata Iran, termasuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan reguler.

Serangan terbaru militer Israel ke Lebanon dilaporkan menargetkan sejumlah benteng Hizbullah di Beirut selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengonfirmasi penemuan tiga jenazah pasca-serangan rudal Israel yang menghantam daerah Ghoebeiry, sebuah pinggiran kota di selatan Beirut. Selain korban jiwa, Kantor Berita Nasional Lebanon juga melaporkan sedikitnya 15 orang terluka dan kerusakan parah pada bangunan serta pertokoan di area sekitar.

"Jika kita cermati narasi-narasi seperti ‘Indonesia Bangkrut’, ‘Sale Indonesia’, ‘Indonesia Gelap’, ‘Kabur dari Indonesia’, atau ‘Buang Rupiah’, ini adalah narasi sampah yang anti-kemandirian bangsa. Pola seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam sejarah tradisi gerakan sosial kita," tegas Haris Rusly Moti dalam keterangannya pada Minggu (14/6/2026). Ia membandingkan dengan era revolusi kemerdekaan, di mana Bung Karno dan Bung Hatta justru menggaungkan narasi "Indonesia Merdeka" yang menekankan kedaulatan dan kemandirian bangsa.

Haris mengungkapkan keprihatinan mendalam, mengingat 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi-narasi destruktif seperti "Indonesia Bangkrut" dan "Sale Indonesia." Ia melihat bahwa Presiden Prabowo memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berdikari melalui berbagai program yang diusungnya. Haris juga menyoroti bagaimana kekayaan dan sumber daya alam Indonesia selama ini seringkali hanya berputar di "arus pinggiran" dalam diskursus gerakan sosial.

Lebih lanjut, Haris memuji langkah fundamental Presiden Prabowo dalam memberantas kebocoran penerimaan negara, seperti praktik under invoicing dan transfer pricing. Menurutnya, langkah ini lebih mendasar dibandingkan fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya yang cenderung menyentuh korupsi belanja negara dengan nilai yang relatif kecil.

Ia mengingatkan kembali tradisi gerakan sosial yang selalu menawarkan pandangan alternatif atau antitesis terhadap situasi yang dianggap menyimpang. Haris mencontohkan gerakan "Indonesia Bersih" sebagai antitesis terhadap negara yang dianggap kotor oleh koruptor dan oligarki serakah. Demikian pula, gerakan politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi sebagai antitesis terhadap negara otoriter Soeharto, atau gerakan reformasi yang menentang kebijakan neoliberalisme yang memprivatisasi BUMN dan mencabut subsidi rakyat.

"Menurut kami, gerakan sosial yang menolak alokasi APBN untuk rakyat, menentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, sekolah rakyat, dan sejenisnya, adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapatkan simpati dan dukungan luas dari rakyat," ujarnya.

Haris menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan pengalaman pertama bagi Republik Indonesia yang secara langsung menargetkan perbaikan gizi bagi siswa dan anak-anak. Ia menekankan bahwa program ini memerlukan waktu untuk berproses demi mencapai hasil yang maksimal. "Bahkan, sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar," pungkasnya.

Dalam pantauan di lokasi, Minggu (14/6/2026), area jalan yang rusak telah diaspal untuk menambal lubang. Namun, di tengah ruas jalan yang baru diaspal itu, terdapat tulisan ‘Depok Jabar’ sebagai penanda. Uniknya, setelah tanda tersebut, pekerjaan pengaspalan terhenti, menyisakan kondisi jalan yang sebelumnya berlubang kini telah ditambal dengan aspal baik arah Jakarta maupun Depok.

Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah ke Jalan Akses UI memang merupakan jalur dengan kewenangan yang berbeda antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Depok. Kepala Seksi Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, Rifky Rismal, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Depok telah melakukan pengaspalan sekaligus membuat tulisan penanda batas wilayah tersebut. "Memang di wilayah perbatasan sering kali terjadi kendala dalam perbaikan jalan," ujar Rifky saat dihubungi Bangkaterkini.id, Minggu (14/6).

Rifky menambahkan bahwa persoalan ini sering muncul karena "penganggaran yang tidak secara bersamaan secara waktu oleh dua pemerintah daerah." Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menginstruksikan pemasangan patok atau tulisan penanda wilayah semacam itu. Menurutnya, batas wilayah sudah jelas dan secara aturan, pemerintah daerah tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan di luar batas wilayahnya sendiri.

"Saya sendiri tidak pernah memerintahkan untuk melakukan tulisan-tulisan penanda seperti itu dikarenakan patok batas wilayah sudah ada. Namun memang secara aturan kami tidak dapat masuk melakukan pekerjaan di luar batas wilayah kami," tuturnya. Rifky lebih lanjut menjelaskan bahwa pengerjaan infrastruktur di luar wilayah hukum akan mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Yang pasti kami bekerja bukan di wilayah kami, kami akan kena tegur oleh BPK dan risikonya minimal pengembalian uang negara," pungkasnya. Peraturan mengenai anggaran pembangunan jalan umum diatur dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (perubahan kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan), yang menyatakan bahwa "Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya."

Selain itu, memperbaiki jalan milik pemerintah daerah lain tanpa izin berisiko melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (perubahan dari UU Nomor 38 Tahun 2004). Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga menegaskan, "Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing." Ini menunjukkan kompleksitas dan pentingnya koordinasi antar pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Dalam pernyataan resminya, IRGC menyuarakan kritik tajam terhadap apa yang mereka sebut ‘kegigihan luar biasa’ Trump dalam memaksakan jadwal penandatanganan. Mereka menekankan bahwa pengumuman Trump disampaikan meskipun tim negosiasi Iran telah secara eksplisit menyatakan bahwa memorandum kesepahaman belum rampung dan penandatanganan pada hari Minggu tidak akan terjadi.

IRGC bahkan mengindikasikan melalui unggahan di platform Telegram bahwa desakan Trump mungkin memiliki motif pribadi. Beberapa pengamat, menurut IRGC, menduga bahwa Presiden AS itu ingin memanfaatkan momen penandatanganan untuk tujuan publisitas, bertepatan dengan hari ulang tahunnya pada 14 Juni.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump sendiri yang mengumumkan bahwa kesepakatan penting untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah akan segera ditandatangani. Melalui platform Truth Social pada Sabtu (13/6), Trump menyatakan bahwa penandatanganan tersebut dijadwalkan pada hari Minggu, dan akan segera membuka kembali Selat Hormuz.

Pernyataan Trump ini sontak menarik perhatian dunia, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis vital bagi perdagangan energi global. Pembukaan kembali selat ini diharapkan dapat meredakan ketegangan geopolitik dan menjamin stabilitas pasokan energi dunia.

Namun, klaim optimis Trump ini jelas bertolak belakang dengan sikap resmi Teheran. Kementerian Luar Negeri Iran sendiri telah mengindikasikan sebelumnya bahwa penandatanganan kesepakatan pada hari Minggu tidak akan terjadi, menegaskan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan.

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI, Grace Natalie, menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan segera mengenakan jaket kebanggaan PSI. Namun, sebelum itu terjadi, Grace menekankan pentingnya bagi seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI di seluruh Indonesia untuk merampungkan struktur kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Ini serentak di wilayah lain juga berlangsung karena kita tahun depan kita sudah masuk verifikasi, dan segera merampungkan agar Bapak Dewan Pembina bisa segera secara formal memakai jaket PSI dan ikut menyapa masyarakat," ungkap Grace saat kunjungan di Kupang, seperti dikutip dari detikBali. Setelah proses ini rampung, Jokowi direncanakan akan melakukan kunjungan ke berbagai daerah dengan mengenakan atribut resmi PSI.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyoroti makna lebih dalam dari penyematan jaket ini. Menurut Bestari, momen tersebut secara implisit akan menjadi penanda bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Penyematan jaket ini diharapkan dapat memperjelas status politik Bapak Jokowi di mata publik," ujar Bestari.

Bestari menambahkan bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, yang akan secara simbolis menyematkan jaket tersebut. Meski tanggal pasti belum ditetapkan, Bestari menekankan bahwa ini bukan sekadar formalitas. "Setelah disematkan jaket itu dan diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum, itu akan menjadi permakluman publik sebesar-besarnya bahwa Pak Jokowi sudah bersama PSI dan tidak lagi bersama PDI," tegas Bestari kepada awak media akhir pekan ini. Ia menambahkan, "Tentunya kalau soal jaketnya itu kan simbolik. Penjaketan itu simbolik tentu menyesuaikan dengan waktu dan tempat nanti di mana Ketua Umum yang akan menyematkan secara simbolis, dimulainya efektifnya beliau nanti Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina."

Rencana Jokowi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI sendiri telah disampaikan Kaesang dalam berbagai kesempatan, termasuk saat kunjungan ke Sumatera Selatan dan Lampung. Bestari berharap, prosesi ini akan mengakhiri segala keraguan di masyarakat mengenai afiliasi politik Jokowi. "Posisi politik beliau, ya biar nggak lagi ada keraguan, kebimbangan di masyarakat toh. Ini partainya sudah yang mana sekarang Pak Jokowi, kan begitu," pungkasnya.

Setelah resmi mengenakan jaket PSI, Bestari mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi direncanakan akan melakukan safari politik ke 38 provinsi di Indonesia. Beberapa daerah yang akan menjadi tujuan awal antara lain Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Dalam setiap kunjungan, PSI juga menitipkan pesan khusus kepada Jokowi untuk disampaikan kepada masyarakat dan relawan: "Dukung pemerintahan Prabowo-Gibran."