Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat, Nadiem telah mendaftarkan permohonan banding pada Rabu, 1 Juli 2026. Tak hanya Nadiem, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga turut mengajukan banding sehari setelahnya, pada Kamis, 2 Juli 2026, mengindikasikan ketidakpuasan dari kedua belah pihak terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Ari Yusuf Amir, penasihat hukum Nadiem Makarim, membenarkan langkah hukum ini. Menurut Ari, pelaporan ke KY akan dilakukan pada Senin, 6 Juli 2026, pukul 12 siang, dan akan didampingi oleh istri Nadiem. Empat hakim yang menjadi target laporan adalah Purwanto S Abdullah selaku ketua majelis hakim, serta hakim anggota Sunoto, Mardiantos, dan Eryusmas.

Pihak Nadiem menegaskan keyakinan adanya pelanggaran kode etik hakim dan manipulasi fakta persidangan yang dilakukan oleh keempat hakim tersebut. "Kami menduga terjadi pelanggaran kode etik hakim dan manipulasi fakta-fakta persidangan, termasuk tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum untuk menyatakan banding atau menerima putusan," ungkap Ari. Menariknya, hakim Andi Saputra, yang menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, tidak termasuk dalam daftar hakim yang akan dilaporkan.

Vonis 10 tahun penjara ini bermula dari kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Selasa (30/6), menyatakan Nadiem Anwar Makarim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Ketua majelis hakim, Purwanto S Abdullah, saat membacakan amar putusan pada Selasa (30/6), menyatakan, "Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider." Nadiem dihukum pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp 809 miliar. Apabila uang pengganti tidak dapat dibayar, harta kekayaannya akan dirampas dan dilelang, atau diganti dengan pidana kurungan selama 5 tahun. Hakim memutuskan dakwaan primer jaksa tidak terbukti, melainkan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 604 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam keterangannya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2026), Pramono mengungkapkan bahwa ia telah membaca proposal yang diajukan Pemkot Depok. "Ya, saya sudah membaca usulan itu. Nanti kami akan diskusikan dengan Pemerintah Kota Depok," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengembangan Transjabodetabek kini menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan.

Menurut Pramono, moda transportasi ini terbukti efektif dalam mereduksi kepadatan lalu lintas akibat tingginya mobilitas warga yang setiap hari beraktivitas di Jakarta. "Yang jelas, Transjabodetabek sekarang sudah menjadi kebutuhan. Terbukti, ini menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan bagi warga yang pagi hari ke Jakarta maupun sore hari kembali ke kediamannya masing-masing," jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut Pramono, berkomitmen kuat untuk terus mendorong penguatan konektivitas transportasi publik dengan wilayah-wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas para komuter sekaligus menekan angka penggunaan kendaraan pribadi.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, telah secara resmi mengusulkan lima rute baru bus Transjabodetabek. Saat ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Depok tengah menantikan lampu hijau dari Pemprov DKI Jakarta.

Sekretaris Dishub Kota Depok, Aan Syurahman, menjelaskan bahwa usulan rute baru tersebut telah diajukan sejak April 2026. Pihaknya mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Dishub DKI Jakarta dan pihak Transjakarta terkait rencana operasionalnya. "Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Transjakarta dan Dishub DKI Jakarta. Tujuannya jelas, yakni mengembangkan trayek Transjabodetabek demi mempermudah pergerakan warga Depok," kata Aan, sebagaimana diungkapkan dalam situs resmi Pemkot Depok pada Rabu (1/7/2026).

Aan merinci lima rute baru yang diusulkan untuk memperluas jangkauan layanan Transjabodetabek:

1. Shila at Sawangan-Lebak Bulus.
2. Terminal Sawangan-Kuningan.
3. Terminal Depok-Cinere-Blok M.
4. Terminal Jatijajar-Terminal Kampung Rambutan.
5. Penyesuaian rute Universitas Indonesia-Manggarai (yang sebelumnya melayani rute Terminal Jatijajar-Manggarai).

Yandri menekankan bahwa setiap KDKMP diwajibkan menyerap setidaknya 17 tenaga kerja. "Wajib hukumnya berasal dari desa, atau kelurahan tempat Kopdes ini berada," ujar Yandri dalam pertemuan tatap muka dengan Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Flores Timur di Gudang KDKMP Kecamatan Weri, Jumat (3/06). Ia bahkan memberikan peringatan keras: "Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes, Pak. Pasti kita periksa." Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meminimalkan kesenjangan sosial dan memastikan masyarakat lokal merasakan dampak positif program ini.

Lebih dari sekadar penyedia lapangan kerja, KDKMP juga didesain sebagai solusi permodalan yang mudah, ringan, dan legal bagi warga. Program ini bertujuan membebaskan masyarakat dari jerat rentenir dan pinjaman online ilegal yang meresahkan, dengan menawarkan skema bunga yang sangat rendah, maksimal 6% per tahun. "Maka Pak Presiden Prabowo itu ingin menghapus rentenir melalui adanya sarana dari Bank Himbara," terang Yandri, menggarisbawahi visi besar pemerintah.

Selain itu, gerai atau Toko Desa yang berafiliasi dengan KDKMP juga akan berfungsi sebagai distributor sembako bersubsidi, penampung hasil panen petani, serta penyedia berbagai kebutuhan pokok warga. Yandri menambahkan, ke depan, gerai-gerai ini akan dilengkapi dengan fasilitas penjualan pupuk dan layanan perbankan dari Bank BNI, menjadikannya pusat ekonomi desa yang komprehensif.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan program KDKMP. Evaluasi akan mencakup perbaikan tata kelola, penataan lokasi gerai agar lebih strategis, serta peningkatan pengawasan demi operasional yang lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat. Yandri menganalogikan upaya ini seperti membuang buah durian yang busuk tanpa harus menebang pohonnya. "Yang busuk ini yang dibuang bukan batangnya yang ditebang," tegasnya, mengindikasikan perbaikan akan dilakukan secara selektif dan terarah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, dan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen. Mendes Yandri Susanto didampingi oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDT, Tabrani.

Imbauan kewaspadaan ini disampaikan secara resmi oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten, Raden Yogie Nugraha, pada Sabtu (4/7/2026). Menurut Yogie, keputusan ini merujuk pada informasi terkini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengenai peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. "Seluruh Nakhoda, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, serta pengguna jasa angkutan laut yang beroperasi di Selat Sunda diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjamin keselamatan pelayaran," tegasnya.

Plt Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menjelaskan bahwa peningkatan status dari Level II (Waspada) ke Level III (Siaga) ini didasarkan pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan lonjakan signifikan aktivitas vulkanik dalam beberapa waktu terakhir. "Adanya suplai magma ke permukaan menjadi indikasi utama peningkatan aktivitas ini," ujar Lana, seperti dilansir pada Jumat (3/7). Ia juga menekankan agar masyarakat dan wisatawan menjauhi kawah aktif sesuai radius yang direkomendasikan demi keselamatan.

Untuk mengantisipasi potensi bahaya yang mungkin timbul, KSOP Kelas I Banten telah mengeluarkan enam arahan penting yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak terkait dalam pelayaran di Selat Sunda:

1. Seluruh kapal yang melintasi perairan Selat Sunda harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik, serta potensi gangguan terhadap sistem navigasi.
2. Nakhoda diwajibkan untuk terus memantau informasi resmi terbaru mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dirilis oleh PVMBG, BMKG, dan instansi pemerintah terkait lainnya.
3. Kapal dilarang keras mendekati area dalam radius 5 kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau, sesuai rekomendasi PVMBG, selama status Level III (Siaga) masih berlaku.
4. Perencanaan pelayaran harus mempertimbangkan kondisi cuaca terkini, arah sebaran abu vulkanik, dan informasi keselamatan pelayaran yang diterbitkan oleh otoritas berwenang.
5. Apabila ditemukan indikasi bahaya yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, Nakhoda harus segera mengambil tindakan penghindaran yang diperlukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai, Syahbandar terdekat, atau instansi terkait.
6. Seluruh penyelenggara pelayaran diwajibkan untuk mengutamakan keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa kebocoran tersebut kemungkinan besar bukan berasal dari internal KPK. "Jadi kalau itu bocor, ya mungkin bukan karena bocor, mungkin karena orang-orang yang diminta klarifikasi itu memberikan informasi baik ke media atau apa," ujarnya dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Taufik menambahkan, saat tim penyidik turun langsung ke lapangan, ada kemungkinan identitas mereka terungkap. "Nah ketika turun ke lapangan itulah ada mungkin indikasi-indikasi diketahui karena memang mungkin orangnya sudah pernah datang ke Langkat atau memang ada informasi-informasi yang diketahui ini orang-orang KPK," paparnya.

Ia juga menegaskan bahwa untuk penyelidikan tertutup, informasi seharusnya tidak diketahui publik atau pihak-pihak yang menjadi target. Idealnya, tim penyelidik langsung bergerak ke lapangan tanpa perlu meminta klarifikasi dari pihak luar.

Menanggapi insiden ini, KPK akan mendalami lebih lanjut mekanisme penyebaran informasi tersebut saat tim masih berada di lapangan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk mempertimbangkan perubahan strategi saat turun ke lapangan. "Kami juga akan lakukan evaluasi apakah pada saat mungkin turun ke lapangan itu tidak bersama-sama atau berombongan gitu satu per satu, atau memang kami seperti apa untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak bocor dari dalam tetapi itu diduga-duga oleh pihak-pihak di luar sehingga kemudian itu sampai informasi ke pihak-pihak yang memang menjadi target kami," jelas Taufik.

Dalam pekan ini, KPK memang telah menggelar dua operasi tangkap tangan, yakni di Kuansing dan Langkat, yang kini menjadi sorotan atas dugaan kebocoran informasinya.

Khusus untuk kasus di Langkat, KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Bupati Langkat Syah Afandin (SAF) dan tim suksesnya pada Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu’arif (YQB).

Dugaan kebocoran informasi dalam OTT ini semakin menguat setelah terungkapnya kronologi pada Rabu, 1 Juli 2026. Sekitar pukul 21.00 WIB, Syah Afandin menghubungi Yaqub untuk mengatur pertemuan setelah acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) selesai.

Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, Zulkifli, sopir Syah Afandin, menghubungi Yaqub dan meminta Syah Afandin untuk putar balik. Zulkifli menginformasikan bahwa tim KPK sudah berada di Kabupaten Langkat. Syah Afandin akhirnya ditangkap KPK saat dalam perjalanan menuju Kota Binjai, dengan barang bukti uang tunai Rp 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi penumpang depan mobilnya.

Kehadiran Pramono Anung dalam acara Open House tersebut disambut antusias oleh para orang tua dan calon siswa. Tiba pukul 16.30 WIB, ia berkesempatan menyaksikan langsung berbagai penampilan memukau dari siswa-siswi yang telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama setahun terakhir. Rangkaian pertunjukan yang disajikan meliputi yel-yel, baris variasi, tari gadis bersolek Betawi, demonstrasi karate, pidato dalam tiga bahasa (Mandarin, Arab, Inggris), paduan suara, serta pembacaan puisi, semuanya disuguhkan dengan penuh semangat dan bakat.

Melihat dedikasi dan potensi para siswa, Pramono mengaku sangat terharu dan bangga. "Kalau melihat tadi hari ini, saya terus terang Pak Menteri, dari tadi sebenarnya menyekat, meneteskan air mata," ujarnya, mengenang masa kecilnya di Kediri. Ia menceritakan bagaimana ia, sebagai anak seorang guru dari tujuh bersaudara, hanya bisa bersekolah berkat bantuan beasiswa pemerintah. "Kalau bukan karena bantuan pemerintah melalui beasiswa, tidak bakal bisa. Jadi itulah saya dari tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mensos, dan menikmati apa yang disampaikan oleh anak-anak," urainya.

Pramono menekankan bahwa apa yang ditampilkan oleh anak-anak tersebut adalah inspirasi luar biasa yang akan membentuk mereka menjadi individu yang tangguh di masa depan. Ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo, adalah harapan nyata bagi keluarga prasejahtera untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas. "Mudah-mudahan ini menjadi investasi jangka panjang bagi anak-anak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian," tambahnya. Program ini juga selaras dengan program prioritas DKI Jakarta lainnya, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dan pemutihan penebusan ijazah. Di SRMA 10 Jakarta Selatan sendiri, tercatat 190 siswa sebagai penerima KJP.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan kepada Pramono mengenai arahan Presiden Prabowo untuk menambah kapasitas Sekolah Rakyat hingga mampu menampung seribu siswa di Jakarta. Gus Ipul menyambut baik dukungan Pemprov DKI, menyebutkan bahwa saat ini telah disiapkan 10 titik sekolah rintisan untuk menampung target tersebut, dengan delapan di antaranya sudah dalam proses renovasi. Lokasi-lokasi yang disebutkan termasuk gedung milik LAN Pejompongan, di Marunda, dan di Curug. Percepatan penambahan kapasitas ini sangat dibutuhkan di Jakarta, mengingat saat ini ibu kota baru memiliki satu Sekolah Rakyat permanen.

Menanggapi penjelasan tersebut, Pramono Anung tanpa ragu menyatakan kesiapannya secara penuh. "Jadi kami akan secara mendalam menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk Sekolah Rakyat dengan seribu siswa," tegasnya, memastikan dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan perluasan akses pendidikan berkualitas ini demi masa depan anak-anak Jakarta.

Pendaki tersebut diidentifikasi bernama Roby, berasal dari Bekasi. Ia dilaporkan mengalami keram kaki parah hingga mati rasa, membuatnya tak mampu menggerakkan kakinya dan melanjutkan perjalanan. Insiden ini terjadi pada Minggu, 28 Juni 2026, di sekitar Pos 3 Buntut Lutung, Gunung Gede Pangrango. Roby diketahui mendaki bersama dua rekannya.

Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan betapa beratnya upaya evakuasi ini. Roby terlihat digendong oleh seorang relawan dengan bantuan sarung, sementara relawan dan rekan-rekannya yang lain berjuang menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Dalam adegan lain, ia ditandu menggunakan sarung yang diikatkan pada dua bilah kayu, menunjukkan metode darurat yang harus diterapkan mengingat kondisi medan dan bobot pendaki yang gempal.

Ali (37), salah seorang relawan yang terlibat dalam misi penyelamatan, menjelaskan bahwa timnya segera bergerak setelah menerima laporan. "Rombongan tersebut berisi tiga orang. Namun, saat naik, ternyata salah satunya mengalami keram. Begitu dapat informasi, tim langsung menuju lokasi," tutur Ali, sebagaimana dikutip dari detikJabar, Jumat (3/7/2026). Setelah perjuangan selama enam jam yang menguras fisik dan mental, Roby akhirnya berhasil dievakuasi ke area yang lebih aman untuk mendapatkan penanganan medis.

Di sisi lain, pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) melalui juru bicaranya, Agus Deni, menyatakan bahwa mereka belum menerima laporan resmi mengenai insiden ini dari petugas lapangan. "Informasi belum ada update dari petugas. Masih kami telusuri, termasuk kaitan status pendakinya apakah legal atau ilegal," jelas Agus Deni. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur pendakian dan pengawasan di area taman nasional tersebut.

Irjen Herry Heryawan, seorang jenderal bintang dua, menekankan bahwa setiap tanda pangkat yang disandang merupakan bentuk kepercayaan dari negara dan institusi terhadap kinerja anggota. "Kenaikan pangkat ini bukan hanya simbol atau perubahan identitas. Ini adalah momentum untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, memperkuat integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya, mengingatkan pentingnya tanggung jawab yang seiring dengan kenaikan status.

Lulusan Akpol 1996 ini juga mendorong seluruh personel untuk menjadikan kenaikan pangkat sebagai pemicu semangat. "Mari kita ukir pengabdian yang membanggakan bagi keluarga, Polda Riau, Polri, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ajaknya, menyerukan dedikasi yang tak henti.

Lebih lanjut, Kapolda mengingatkan personel agar senantiasa mengingat peran krusial keluarga sebagai sumber doa dan kekuatan. "Jangan pernah kecewakan keluarga maupun institusi dengan melakukan pelanggaran hukum. Jagalah kehormatan diri, keluarga, dan nama baik Polri di mana pun Anda bertugas," tegasnya, menyoroti pentingnya menjaga integritas pribadi dan institusi.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Riau kembali mengeluarkan peringatan keras terkait penyalahgunaan narkoba. Ia menegaskan tidak akan ada toleransi bagi anggota yang terbukti terlibat, baik sebagai pengguna maupun pengedar. "Siapa pun yang terbukti akan diproses secara tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Komitmen ini tidak akan pernah berubah," ujarnya dengan nada serius, menunjukkan keseriusan institusi dalam memerangi narkoba di internal.

Kapolda juga mengajak seluruh personel untuk aktif saling mengingatkan dan mencegah apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba, baik di lingkungan kerja maupun keluarga, demi mencegah masalah tersebut sejak dini.

Upacara kenaikan pangkat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, dan turut dihadiri oleh para pejabat utama Polda Riau serta keluarga besar personel yang berbahagia. Dari total 1.126 personel Polri yang naik pangkat, 1.115 di antaranya menerima kenaikan pangkat reguler, sementara 11 personel mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian. Selain itu, 26 Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polda Riau juga memperoleh kenaikan pangkat reguler.

Prosesi berlangsung khidmat, diawali dengan laporan resmi kenaikan pangkat, dilanjutkan dengan pelepasan tanda pangkat lama dan pemasangan tanda pangkat baru oleh Kapolda Riau. Sebagai simbol harapan akan pertumbuhan dan manfaat bagi masyarakat, Kapolda juga menyerahkan bibit pohon kepada setiap personel yang naik pangkat. Rangkaian tradisi kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pangkat oleh anggota keluarga, penyiraman menggunakan water cannon sebagai bentuk kebahagiaan, pemberian ucapan selamat dari Kapolda beserta jajaran, hingga acara ramah tamah yang hangat bersama seluruh personel.

Acara tersebut dihadiri oleh 272 peserta, meliputi jajaran pimpinan tinggi pratama hingga kepala unit pelaksana teknis keimigrasian dari seluruh Indonesia. Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi KPK, Nensi Natalia, hadir sebagai pembicara utama. Ia menekankan pentingnya tahap pencegahan dalam pengendalian gratifikasi, termasuk menjaga integritas pribadi, menghindari konflik kepentingan, dan melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada pihak berwenang.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, turut menegaskan pentingnya moralitas kerja yang tinggi dalam melayani masyarakat. Hendarsam mengingatkan bahwa integritas adalah fondasi utama untuk menjaga kehormatan organisasi. "Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," ujar Hendarsam.

Agenda sosialisasi ini berfokus pada penguatan kurikulum pencegahan penyimpangan, termasuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh jajaran dibekali materi mengenai penegakan kode etik, budaya kerja antikorupsi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta efisiensi fungsi penegakan hukum keimigrasian. Penguatan ini dirancang untuk memungkinkan instansi mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini melalui manajemen risiko benturan kepentingan dan optimalisasi mekanisme pelaporan pelanggaran melalui whistleblowing system.

Selain perwakilan KPK, Ditjen Imigrasi juga menghadirkan narasumber dari lembaga negara lain, seperti Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Moch. Fachrudin, serta anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robertus Na Endi Jaweng. Hendarsam kembali menekankan agar fungsi kepatuhan internal tidak hanya menjadi formalitas semata. Ia menegaskan, "Kepatuhan internal tidak boleh dipandang semata-mata sebagai fungsi pengawasan atau penindakan terhadap pelanggaran. Kepatuhan internal harus menjadi budaya kerja yang hidup dalam setiap organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana."

Di akhir pemaparannya, Hendarsam meminta seluruh kepala kantor wilayah dan unit pelaksana teknis keimigrasian untuk segera mengimplementasikan hasil forum ini di lingkungan kerja masing-masing. Evaluasi berkala akan terus dilakukan guna menekan potensi penyimpangan kedinasan demi mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih baik. "Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk memperkuat tata kelola keimigrasian yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," pungkas Hendarsam.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa keputusan Lukashenko untuk bermalam di Istana Negara merupakan bentuk penghormatan khusus dari Indonesia. Biasanya, tamu kepala negara atau pemerintahan memilih menginap di Wisma Negara yang masih dalam kompleks Istana Kepresidenan, atau di hotel. "Ini presiden yang pertama di Istana Negara," ujar Sugiono, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menilai Istana Negara lebih representatif untuk tamu kehormatan tersebut.

Penyambutan Lukashenko berlangsung meriah dan penuh tradisi di Istana Merdeka. Rombongan dikawal pasukan berkuda dan pengawal bermotor, disambut barisan jajar kehormatan, serta siswa-siswi yang mengibarkan bendera kedua negara. Tarian Enggang dari Kalimantan Timur, simbol penghormatan Suku Dayak Kenyah, turut memeriahkan kedatangan.

Setibanya di halaman Istana, Lukashenko disambut hangat oleh Presiden Prabowo dengan jabat tangan dan pelukan. Setelah upacara kenegaraan yang diiringi lagu kebangsaan kedua negara dan inspeksi pasukan, momen menarik terjadi saat penandatanganan buku tamu. Lukashenko secara spontan menyerahkan pulpen yang digunakannya kepada Prabowo, yang disambut senyum dan dimasukkan ke dalam jas. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pertemuan empat mata (tete-a-tete) dan pertemuan bilateral bersama delegasi masing-masing negara.

Inti dari kunjungan ini adalah peluncuran "Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030" oleh kedua pemimpin. Prabowo menegaskan bahwa peta jalan ini akan menjadi kerangka kerja sama yang lebih terarah dan konkret selama lima tahun ke depan. Fokus kerja sama mencakup ketahanan pangan, memperkuat kolaborasi di bidang pupuk dan alat pertanian, serta memperluas kemitraan ekonomi yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Sektor industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, dan kerja sama teknologi menjadi prioritas. Di bidang perdagangan, Prabowo mengapresiasi ratifikasi Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) oleh Belarus.

Selain peta jalan, pertemuan bilateral juga menghasilkan tujuh Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama. Dokumen-dokumen ini meliputi sektor industri, kebudayaan, jasa keuangan, kesehatan, riset dan inovasi (antara BRIN dan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus), pertukaran laporan intelijen terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme (antara PPATK dan Departemen Pemantauan Keuangan Komite Kontrol Negara Belarus), serta akreditasi nasional.

Dalam keterangan pers, Presiden Lukashenko menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai "partner penting Belarus di Asia Tenggara," bahkan menyatakan, "jika ada cuma satu teman di Asia Tenggara, bagi saya itu cukup." Lukashenko juga menyambut baik rencana Indonesia untuk membuka Kedutaan Besar dan rute penerbangan langsung ke Belarus, yang diyakini akan memperkuat pariwisata dan pertukaran budaya antarwarga kedua negara.

Presiden Prabowo mengungkapkan rasa hormatnya atas kunjungan kedua Lukashenko ke Indonesia setelah 13 tahun. Kunjungan ini merupakan balasan atas lawatan Prabowo ke Belarus pada Juli 2025. "Ini adalah suatu kehormatan bagi Republik Indonesia, bagi rakyat Indonesia, dan bagi saya pribadi untuk menyambut kunjungan Yang Mulia," kata Prabowo, seraya berjanji akan membalas kunjungan Lukashenko di masa mendatang.