"Dengan segala hormat, saya meminta agar persoalan hibah ini dapat diselesaikan paling lambat Senin pekan depan," tegas Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/6/2026). Ia bahkan mengancam akan membatalkan dan mengumumkan secara terbuka jika calon penerima hibah tidak serius dalam mengajukan proposal yang lengkap dan benar. "Jangan lagi berteriak kepada kami, karena daerah yang berkomitmen membantu sudah siap menyalurkan," tambahnya, menunjukkan keseriusan dalam penanganan masalah ini.

Data dari Satgas PRR menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun. Dana ini diperuntukkan bagi seluruh Pemda di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mendukung penanganan pascabencana serta mitigasi risiko. Selain itu, skema hibah antardaerah juga didorong untuk membantu wilayah yang masih sangat membutuhkan pemulihan, khususnya di Aceh. Khusus untuk bantuan dari Sumatera Utara ke Aceh, komitmen keuangan tercatat mencapai Rp 260 miliar. Dana ini berasal dari berbagai daerah seperti Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Labuhanbatu. Mayoritas bantuan tersebut sudah masuk ke rekening Pemda penerima. Namun, satu bantuan senilai Rp 25 miliar dari Kabupaten Labuhanbatu untuk Kabupaten Gayo Lues masih tertunda, disebabkan oleh belum lengkapnya proposal dari pihak penerima.

Di sisi lain, bantuan keuangan dari 15 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang ditujukan untuk daerah terdampak di Aceh mencapai Rp 29 miliar. Ironisnya, hingga pertengahan Juni 2026, realisasinya masih sangat minim. Satgas PRR menemukan bahwa masih banyak daerah yang belum merampungkan peraturan kepala daerah (perkada), harmonisasi regulasi, serta berbagai proses administrasi lainnya. Padahal, pemerintah telah mempermudah prosedur melalui Surat Mendagri Nomor 900/4277/SJ tertanggal 21 Mei 2026. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa penggunaan hibah dan bantuan keuangan tidak lagi memerlukan persetujuan DPRD.

"Saya sudah menegaskan dalam surat edaran bahwa cukup dengan pemberitahuan kepada DPRD. Saya siap pasang badan untuk membantu para kepala daerah. Jangan sampai proses yang seharusnya sederhana ini justru menghambat daerah yang sangat membutuhkan uluran tangan," tegas Tito. Ia menambahkan, jika hingga pekan depan masih ada daerah yang belum menindaklanjuti komitmen hibahnya, Satgas PRR tidak akan segan mengambil tindakan lebih tegas. Bagi daerah penerima yang gagal melengkapi proposal, bantuan tersebut berpotensi dibatalkan. Sementara itu, untuk daerah pemberi yang tidak memenuhi komitmennya meskipun semua persyaratan telah lengkap, Tito berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah mencari mekanisme penyaluran langsung kepada daerah penerima dan mengevaluasi komitmen daerah pemberi dalam kebijakan fiskal mendatang.

Selain itu, Tito juga mendesak Pemda agar segera memanfaatkan tambahan TKD yang telah mereka terima. Dana ini harus segera dialokasikan untuk menangani berbagai kebutuhan mendesak di lapangan, seperti normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur dasar, penguatan jalan dan jembatan, serta penanganan dampak bencana lainnya. Menurutnya, dana tersebut tidak boleh hanya mengendap di kas daerah, terutama saat masyarakat sangat menantikan percepatan pemulihan. Seiring dengan upaya tersebut, Satgas PRR juga aktif mendorong percepatan pencairan anggaran dari kementerian dan lembaga yang telah dialokasikan dalam Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera. "Daerah harus bergerak cepat dengan TKD dan hibah yang tersedia, sementara kami akan terus mendorong kementerian dan lembaga untuk segera bertindak dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat. Yang terpenting saat ini adalah semua pihak bersinergi dan tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia," pungkas Tito.

Kapolsek Bogor Utara, AKP Enjo Sutarjo, membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (17/6). "Iya, akan kami lidik," ujarnya singkat, menegaskan komitmen untuk mengungkap kasus ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, termasuk rekaman video di media sosial, peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (13/6) malam. Video tersebut menunjukkan kondisi korban dengan sejumlah luka di tubuhnya, mengindikasikan serangan yang cukup parah.

Kronologi kejadian menyebutkan, korban awalnya sedang melaju dengan sepeda motornya. Tiba-tiba, dua orang pelaku yang juga berboncengan sepeda motor menghampiri dan menghentikan laju kendaraan korban. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku langsung mengacungkan celurit dan menyerang korban secara membabi buta.

Setelah melancarkan aksinya, kedua pelaku segera melarikan diri meninggalkan korban yang terluka. Pihak korban dilaporkan telah membuat laporan resmi ke kepolisian. "Nanti saya cek," tambah AKP Enjo, merujuk pada laporan yang masuk. Pihak berwajib terus mendalami kasus ini untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku.

Pramono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif menjajaki kolaborasi dengan Singapura untuk mempercepat pembangunan ibu kota yang berorientasi pada transportasi publik. Ia menegaskan posisi Singapura sebagai salah satu pusat ekonomi dan investasi terkemuka di Asia, sekaligus mitra strategis vital bagi Jakarta. Oleh karena itu, kemitraan ini dinilai krusial dalam mendukung visi Jakarta menuju kota global.

"Jakarta sedang mempersiapkan lompatan besar menjelang usia 500 tahunnya. Untuk mencapai ini, kami membutuhkan lebih banyak kemitraan strategis dan investasi yang mampu mengakselerasi transformasi kota," ujar Pramono dalam keterangannya pada Rabu (17/6/2026). Ia menambahkan, "Pertemuan dengan Pemerintah Singapura ini membuka jalan bagi kerja sama yang lebih konkret di sektor transportasi, pengembangan kawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta investasi yang memberikan manfaat langsung bagi warga Jakarta."

Secara spesifik, dalam pertemuan dengan Chee Hong Tat, Gubernur Pramono membahas detail pengembangan kota berbasis transportasi publik, revitalisasi kawasan, penyediaan ruang publik, dan upaya peningkatan kualitas hidup penduduk. Jakarta juga membuka lebar peluang investasi dan pertukaran praktik terbaik dengan Singapura dalam pembangunan kota modern. Kolaborasi ini dianggap esensial karena menyentuh dua kebutuhan utama Jakarta: memperluas jaringan kemitraan internasional dan mempercepat transformasi perkotaan.

Menurut Pramono, pembangunan yang berpusat pada transportasi publik adalah kunci untuk menciptakan kota yang lebih terhubung dan nyaman bagi warganya. "Target kami bukan sekadar masuk dalam daftar Top 50 Global City. Yang lebih penting adalah memastikan investasi, transportasi publik, dan pembangunan kawasan benar-benar membuat hidup warga Jakarta menjadi lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih produktif," tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyambut baik pertemuan dengan Pramono, menyoroti energi dan dinamika luar biasa yang dimiliki Jakarta, serta hubungan erat antara kedua kota. "Jakarta adalah kota dengan energi dan dinamika yang luar biasa. Lebih dari 200 layanan penerbangan setiap pekan menghubungkan Singapura dan Jakarta, mencerminkan kehangatan serta kedekatan hubungan antarmasyarakat," kata Vivian. Ia melanjutkan, "Gubernur Pramono dan saya berdiskusi dengan baik tentang bagaimana kedua kota dapat melakukan lebih banyak kerja sama, termasuk di bidang tata kelola perkotaan dan keberlanjutan."

Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas kemitraan global, menarik investasi, dan mempercepat pembangunan kota yang lebih terhubung, nyaman, serta kompetitif dalam menyongsong usia Jakarta yang ke-500 tahun.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menegaskan bahwa pertimbangan untuk menghentikan pemberian MBG kepada siswa SMA bukan hanya layak, melainkan harus dilakukan sebagai bagian dari peninjauan ulang program secara menyeluruh. Menurut Charles, fokus utama MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting. Oleh karena itu, alokasi anggaran negara semestinya diprioritaskan untuk kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

"Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dengan kebutuhan akan intervensi negara. Meskipun semua anak memerlukan makanan bergizi, tidak semua memerlukan subsidi makan dari pemerintah," ujar Charles. Ia menambahkan, dalam kondisi fiskal yang semakin terbatas, bantuan pemerintah harus diarahkan kepada mereka yang benar-benar paling membutuhkan. Charles juga menyoroti bahwa sebagian besar anak SMA telah melewati fase pertumbuhan krusial, sehingga manfaat tambahan dari MBG bagi kelompok ini relatif lebih kecil dibandingkan jika anggaran yang sama dialokasikan untuk ibu hamil, balita, atau anak-anak miskin yang masih berisiko kekurangan gizi.

Charles berharap kepemimpinan baru di BGN berani mendesain ulang program secara komprehensif. Jika penerima manfaat difokuskan pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak sekolah dari keluarga desil 1 hingga 3, jumlah penerima manfaat diperkirakan hanya sekitar 25 juta orang. Angka ini bahkan bisa lebih rendah lagi jika siswa SMA tidak lagi menjadi target program. Dengan demikian, negara dapat menghemat anggaran secara signifikan sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran. "Parameter keberhasilan MBG seharusnya adalah seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai, bukan sekadar jumlah ompreng yang dibagikan," tegasnya.

Senada dengan Charles, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, juga menyatakan dukungannya. Irma mengungkapkan bahwa sejak awal, ia mengusulkan agar penerima manfaat MBG cukup sampai jenjang SMP saja, seperti model di Jepang, untuk tujuan eliminasi stunting. Menurutnya, bantuan gizi sebaiknya diberikan kepada ibu hamil dari keluarga miskin, anak balita, dan anak dengan gizi buruk. "Untuk anak SMA di wilayah miskin, mungkin masih bisa dipertimbangkan dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun, jika dikaitkan dengan peningkatan gizi untuk imunitas tubuh, itu bagus, tetapi tidak untuk peningkatan IQ," jelas Irma.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari telah menyatakan bahwa pihaknya akan memfokuskan kembali penerima manfaat MBG. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya untuk menentukan kriteria penerima manfaat. Arumsari menjelaskan bahwa secara teknis, intervensi gizi yang paling efektif adalah dari usia kandungan hingga 1.000 hari pertama kelahiran, di mana volume otak dapat berkembang maksimal, dilanjutkan hingga usia dua tahun.

Ia juga menyebutkan bahwa pagu anggaran yang diterima BGN akan mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi. "Beberapa hal sudah kami kaji, namun secara angka kami belum membahasnya dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Yang jelas, akan ada efisiensi," ujarnya. Arumsari berharap tujuan intervensi gizi dapat tercapai dengan penerima manfaat yang lebih fokus. Ia secara spesifik mencontohkan siswa SMA, terutama yang "high class" dengan uang saku Rp 100.000 hingga Rp 200.000, tidak lagi perlu mendapatkan MBG. Langkah ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat.

Di wilayah Dnipropetrovsk tengah, Gubernur Oleksandr Ganzha melaporkan tiga korban jiwa akibat serangan pesawat nirawak Rusia yang menargetkan sebuah mobil. Ganzha merinci, serangan tersebut menewaskan seorang ibu berusia 87 tahun dan putranya yang berusia 51 tahun. Sementara itu, identitas korban ketiga masih dalam proses identifikasi oleh aparat penegak hukum setempat.

Tak hanya itu, tiga nyawa melayang di kota Sloviansk, wilayah Donetsk, setelah dihantam gempuran artileri Rusia. Di bagian selatan, tepatnya di wilayah Kherson, dua orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan drone serupa.

Menurut laporan yang diterima Bangkaterkini.id, konflik yang telah berlangsung sejak invasi Rusia pada Februari 2022 ini telah merenggut ratusan ribu nyawa, baik dari kalangan sipil maupun militer, serta menyebabkan sebagian besar wilayah Ukraina porak-poranda.

Para pemimpin kelompok G7, bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sebelumnya telah berkumpul di resor Evian, Prancis, pada Selasa (16/6). Dalam pertemuan tersebut, mereka mencapai konsensus untuk memperketat sanksi ekonomi terhadap Moskow.

Di sela-sela pertemuan internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat bertemu dengan Presiden Zelensky. Setelah pertemuan itu, Trump menegaskan bahwa Rusia "harus mencapai kesepakatan" demi mengakhiri pertempuran.

Zelensky sendiri telah mengajukan tawaran untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Amerika Serikat guna membahas solusi damai. Namun, Kremlin menyatakan belum menerima proposal resmi terkait pertemuan tersebut. Sebelumnya, pada awal bulan ini, Putin pernah menyatakan "tidak melihat gunanya" bertemu Zelensky sebelum adanya kesepakatan perdamaian yang matang.

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menjelaskan dalam keterangannya pada Selasa (16/6/2026) bahwa Sigi merupakan wilayah yang paling parah terdampak. "Korban meninggal dunia dilaporkan berasal dari Kabupaten Sigi yang juga menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan," ujarnya. Secara keseluruhan, BNPB mencatat setidaknya 110 kepala keluarga (KK) atau sekitar 312 jiwa merasakan langsung dampak gempa ini. Dari jumlah tersebut, 25 warga mengalami luka ringan dan 13 lainnya menderita luka berat.

Data lebih lanjut menunjukkan bahwa di Kabupaten Sigi, dampak gempa terasa pada 89 KK atau 272 jiwa, dengan 22 warga luka ringan dan 13 luka berat. Sementara itu, di Kabupaten Parigi Moutong, 21 KK atau 40 jiwa dilaporkan terdampak. Di Kota Palu sendiri, dua warga mengalami luka ringan. Adapun di Kabupaten Poso, satu warga dilaporkan terluka dan masih dalam proses pendataan oleh tim di lapangan.

Selain korban jiwa dan luka, gempa M 6,7 ini juga menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan bangunan. Pendataan awal menunjukkan setidaknya 67 unit rumah warga mengalami dampak, dengan rincian 26 unit rusak ringan, enam unit rusak sedang, dan 12 unit rusak berat.

Tak hanya hunian, gempa juga merusak enam fasilitas ibadah, dua jembatan, satu fasilitas umum, dua gedung perkantoran, dan tiga tempat usaha. Bahkan, satu ruas jalan provinsi yang vital, penghubung Palu-Sigi-Poso, dilaporkan amblas. Abdul Muhari menambahkan, Kabupaten Sigi kembali menjadi fokus utama dengan laporan kerusakan terbanyak: 47 unit rumah terdampak (23 rusak ringan, enam rusak sedang, 12 rusak berat), enam fasilitas ibadah, dua gedung perkantoran, satu jembatan, dan satu unit UMKM juga mengalami kerusakan di wilayah tersebut.

Hingga sore hari ini, aktivitas gempa susulan masih terus terpantau. Menanggapi situasi ini, BNPB bersama BMKG dan pemerintah daerah setempat terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak panik, serta selalu memverifikasi informasi yang beredar dan hanya mengacu pada keterangan resmi dari pemerintah dan BMKG.

BNPB berkomitmen untuk terus memantau dan secara berkala menyampaikan setiap perkembangan terkait penanganan dampak gempa bumi di Sulawesi Tengah. Hal ini akan dilakukan seiring dengan berjalannya proses pendataan dan upaya penanganan di lapangan.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC dan perwakilan BEM Bersatu, dalam sebuah konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa (16/6/2026). "Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," tegas Rahmat, menggarisbawahi komitmen aliansi mereka.

BEM Bersatu juga menyoroti fenomena beberapa aksi mahasiswa belakangan ini yang dinilai kehilangan arah. Mereka mengkritik minimnya kajian mendalam dan lemahnya argumentasi yang melandasi isu-isu yang diangkat, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas sesungguhnya.

"Di saat masyarakat menghadapi berbagai kebutuhan mendasar, perhatian publik justru dialihkan pada isu-isu yang bukan urgensi utama. Ironisnya, program Makan Bergizi Gratis, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan gizi dan kesejahteraan, justru menjadi objek penolakan, meskipun kami mengakui perbaikan tata kelola memang esensial," papar Rahmat.

Lebih jauh, BEM Bersatu secara terbuka menuduh salah satu koordinator aksi, Tiyo Ardianto, memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Rahmat Djimbula secara eksplisit menyebut adanya keterkaitan antara Tiyo dengan seorang purnawirawan tinggi TNI.

"Dugaan kedekatan ini diperkuat oleh temuan terkait mobil Fortuner yang digunakan Tiyo Ardianto, yang disinyalir terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso. Setyo Sularso sendiri diketahui merupakan besan dari Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh sentral dalam tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kehadiran politikus PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah kerumunan massa aksi juga turut memperkuat dugaan adanya intervensi politik," terang Rahmat.

Rahmat menambahkan, keterkaitan ini semakin jelas dengan partisipasi Tiyo Ardianto dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026. Dalam acara tersebut, Tiyo terlihat bersama sejumlah figur publik seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr Tifa. Menariknya, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir di forum yang sama, mengindikasikan adanya jejaring yang perlu dicermati lebih lanjut.

Selain itu, BEM Bersatu juga menolak narasi krisis yang dinilai tidak didasari oleh data yang komprehensif, karena hal tersebut cenderung mengalihkan fokus dan energi publik dari permasalahan substansial. Mereka juga menyayangkan dugaan eksploitasi aksi mahasiswa oleh pihak-pihak eksternal, sebuah isu yang sebelumnya telah diklarifikasi oleh beberapa BEM lain.

"BEM Bersatu berkomitmen penuh untuk terus mengawal dan menjaga kemurnian gerakan mahasiswa. Kami memastikan gerakan ini tetap independen, berpihak sepenuhnya kepada rakyat, dan steril dari segala bentuk intervensi elite politik," pungkas Rahmat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BEM Bersatu merumuskan dan menyampaikan tiga poin tuntutan utama:

1. Mendesak agar gerakan mahasiswa disterilkan sepenuhnya dari pendanaan, fasilitas, serta segala bentuk intervensi yang bersifat politik praktis.
2. Mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, namun dengan penekanan pada perbaikan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran.
3. Mendukung pengusutan tuntas terhadap para pelaku korupsi tanpa memandang status atau golongan, serta menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengawal proses hukum ini secara kritis dan objektif.

Sejumlah perwakilan BEM dari berbagai universitas dan institut turut hadir dalam konferensi pers ini, menegaskan soliditas BEM Bersatu. Mereka antara lain:

• Wildan Ricky (Ketua BEM Fakultas Hukum UNISIA)
• Muhammad Yani (BEM Fakultas Hukum UIJ)
• Ardi Zulkifly (Ketua BEM FISIP UNAS)
• Ardiansyah (Ketua BEM Institut Al-Aqidah)
• Ahmad Ghazy (BEM Psikologi UNJ)
• Alfi (Ketua BEM FEB UNPAM)
• Rahmat Djimbula (Ketua BEM Hukum UIC)
• Dicky (BEM F.IPS Unindra)
• Ahmad (BEM Fakultas Teknik Universitas BSI)
• Rezky Anandar (BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen Administrasi Institut STIAMI)

Guncangan gempa yang terasa sangat kuat tersebut membuat situasi di dalam rumah sakit menjadi tegang. Seorang warga yang berada di lokasi, Salam, menceritakan kepada Bangkaterkini.id bahwa kepanikan segera melanda baik penjaga maupun pasien. "Iya, penjaga dan pasien panik, tadi sementara di dalam gempa, terus dibantu sama petugas rumah sakit yang evakuasi keluar," ujar Salam.

Menurut Salam, kekuatan guncangan gempa memicu reaksi cepat dari semua pihak. Pasien, keluarga pasien, hingga tenaga kesehatan bergegas meninggalkan bangunan untuk menghindari potensi risiko yang tidak diinginkan. Proses evakuasi berlangsung tertib meskipun dalam suasana darurat.

"Sementara itu, pasien dievakuasi di tempat parkir. Petugas RS Samaritan tadi meminta seluruh pasien untuk tidak panik dan mencari tempat aman di luar gedung rumah sakit," jelasnya. Pihak rumah sakit berupaya menenangkan situasi dan memastikan keselamatan semua orang dengan mengarahkan mereka ke titik kumpul yang aman.

Rekaman video yang beredar luas menunjukkan pemandangan puluhan pasien berkumpul di halaman RS Samaritan Palu. Terlihat jelas petugas keamanan sigap membantu pasien yang menggunakan kursi roda untuk dibawa keluar. Sementara itu, pasien yang masih mampu berjalan kaki segera keluar dari ruangan masing-masing, tak sedikit pula yang dibantu oleh anggota keluarga mereka menuju area terbuka yang lebih aman.

Informasi ini disampaikan melalui surat resmi PBNU bernomor 146/PB.08/A.II.11.13/13/06/2026. Konfirmasi lebih lanjut juga dapat diakses melalui situs resmi Nahdlatul Ulama serta akun Instagram resmi Lembaga Falakiyah PBNU, seperti yang dilaporkan oleh bangkaterkini.id pada Selasa (16/6/2026).

Lembaga Falakiyah PBNU telah melaksanakan kegiatan rukyatul hilal atau pengamatan bulan baru pada Senin, 29 Zulhijah 1447 H, bertepatan dengan 15 Juni 2026. Dari berbagai titik pemantauan yang tersebar, seluruh laporan mengindikasikan bahwa hilal tidak berhasil terlihat, sehingga menyulitkan penetapan awal bulan baru secara langsung.

Menindaklanjuti hasil rukyatul hilal tersebut, PBNU memutuskan untuk menerapkan metode istikmal, yaitu menyempurnakan bulan Zulhijah menjadi 30 hari. "Sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Muharram 1448 H bertepatan dengan Rabu kliwon 17 Juni 2026 M (mulai malam Rabu) atas dasar istikmal," demikian bunyi kutipan dari surat resmi tersebut. PBNU juga mengimbau seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk turut aktif menyebarkan informasi ini, serta mengajak seluruh umat muslim untuk memanjatkan doa demi kebaikan di tahun yang baru.

Perlu diketahui, penetapan PBNU ini berbeda dengan keputusan pemerintah dan Muhammadiyah. Pemerintah Republik Indonesia sebelumnya telah menetapkan 1 Muharram 1448 H jatuh pada Selasa, 16 Juni 2026, yang juga ditandai sebagai hari libur nasional. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menetapkan tanggal yang sama, yakni Selasa, 16 Juni 2026, berdasarkan perhitungan Kalender Hijriah Global Tunggal yang mereka gunakan.

Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak akan pernah melupakan sosok Jokowi. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan dan perjalanan politik Jokowi kini menjadi "pelajaran berharga" serta studi kasus penting dalam setiap kegiatan pengkaderan internal partai.

Ia merinci beberapa poin pembelajaran krusial, termasuk bagaimana kekuasaan dapat mengubah seseorang, memunculkan ambisi dinasti yang tersembunyi di balik citra kesederhanaan, serta potensi kekuasaan untuk membengkokkan fondasi demokrasi dan hukum. "Dalam konteks inilah, di internal PDIP, sosok Jokowi tidak akan pernah dilupakan, melainkan menjadi pelajaran pahit untuk masa depan," tegasnya.

Deddy menambahkan bahwa secara publik, PDIP tidak akan aktif membahas Jokowi kecuali ada urgensi politik yang mengharuskan tanggapan. Ia menuding, "Perdebatan mengenai PDIP dan Jokowi ini secara sistematis dan konsisten diorkestrasi oleh petinggi PSI selama berbulan-bulan demi keuntungan politik mereka sendiri."

Menurut Deddy, PSI berupaya keras mengaitkan PDIP dan Jokowi sebagai strategi untuk meraup simpati publik melalui konflik yang diciptakan. "Mereka mengira dengan membenturkan PDIP dan Jokowi, PSI akan semakin populer. Ini adalah taktik murahan dari para petinggi PSI yang tidak memahami cara membangun partai melalui pengkaderan, penguatan organisasi, dan kerja keras di lapangan," kritiknya. Ia bahkan menyerukan agar para "kutu loncat" yang kini memimpin PSI mulai belajar membangun partai dengan "keringat dan darah," bukan sekadar membajak kader atau menciptakan sensasi di media.

Senada dengan Deddy, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa nama Jokowi sama sekali tidak pernah dibahas dalam forum internal partai. Ia meluruskan narasi yang beredar, "Jokowi sudah tidak pernah diperbincangkan di PDI Perjuangan. Jika ada yang masih mencoba mengaitkannya, kami perlu menjelaskan: Jokowi dipecat dan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan, bukan mundur atau pergi."

Guntur menegaskan bahwa hubungan PDIP dengan Jokowi telah putus pasca sanksi pemecatan akibat pelanggaran AD/ART partai. "Jokowi dipecat dan diusir dari PDI Perjuangan. Ia adalah Malin Kundang," sindirnya tajam.

Ia menambahkan, segala persoalan yang kini melekat pada Jokowi tidak lagi menjadi tanggung jawab PDIP. "Jika rakyat kini menghadapi kesulitan, silakan tagih tanggung jawab Jokowi. PDIP sudah tegas memecatnya karena melanggar. Kini giliran rakyat, apakah akan menyambut atau menagih janji," pungkas Guntur.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus sebelumnya menyikapi klaim Andreas Hugo Pareira dari PDIP yang menyatakan partainya telah melupakan Jokowi. Bestari justru menyinggung bahwa nama Jokowi masih terus menjadi perbincangan di internal PDIP. "Alhamdulillah, kalau sudah lupa itu berarti sudah tidak ingat. Tapi ini kan masih terus dibicarakan," ujarnya, menyiratkan keraguan.

Bestari mengklaim PDIP belum sepenuhnya melupakan sosok Jokowi dan "belum move on." Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan Jokowi dalam pemilu adalah berkat dukungan rakyat, bukan semata-mata karena PDIP. "Kami cukup prihatin dengan perasaan yang dialami PDIP atas ‘hengkangnya’ Pak Jokowi ke partai kami," pungkas Bestari, mengakhiri pernyataannya dengan nada menyindir.