Pernyataan tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H Keluarga Besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di PT KMK Global Sports, Tangerang, Banten, pada Selasa (14/4/2026) sore. Kehadiran Kapolri, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI, disambut antusias oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea beserta ribuan buruh yang memadati lokasi.

Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit secara khusus mengajak seluruh elemen buruh dan perwakilan pengusaha untuk bersama-sama merayakan May Day di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada 1 Mei mendatang. Ia berharap perayaan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga simbol nyata kekompakan dan harmoni antara pekerja dan pengusaha di Indonesia.

"Saya mengajak teman-teman pengusaha untuk turut serta merayakan hari ulang tahun kita bersama di Monas, yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Presiden," tutur Jenderal Sigit. Ia menambahkan, perayaan Hari Buruh harus dimeriahkan sebagai "kemenangan bersama untuk Indonesia dan buruh Indonesia." Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya merayakan May Day dengan tertib dan aman, seraya menunjukkan kepada dunia bahwa buruh dan pengusaha Indonesia solid, serta siap membuka pintu bagi investasi.

Menyinggung kondisi ekonomi global, Kapolri mengingatkan akan dampak fluktuatif dari eskalasi di Timur Tengah. Menurutnya, di tengah ketidakpastian tersebut, kemampuan Indonesia untuk bertahan terletak pada kemampuannya menunjukkan diri sebagai negara yang sangat ramah investasi. "Kita harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia adalah ‘karpet merah’ bagi investasi dan industrialisasi. Dengan begitu, kesejahteraan buruh di masa depan akan senantiasa terjamin," tegasnya, menggarisbawahi korelasi langsung antara investasi dan kesejahteraan pekerja.

Jenderal Sigit juga menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan industri yang sehat. "Buruh dapat sejahtera apabila industri tumbuh. Jika industri sehat, buruh akan memperoleh hak-haknya, termasuk insentif yang layak, dan pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan," jelasnya, menggambarkan siklus positif antara pertumbuhan industri dan peningkatan kualitas hidup buruh.

Terkait isu regulasi, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, Kapolri mendorong serikat buruh dan pengusaha untuk lebih intensif mengadakan pertemuan informal. Tujuannya adalah mencari titik temu dan kesepahaman sebelum regulasi tersebut dibahas di tingkat legislatif. "Saya mendorong rekan-rekan buruh dan pengusaha untuk duduk bersama secara non-formal, berembuk, dan menemukan titik tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, saat revisi bergulir di DPR, tidak akan ada lagi kendala komunikasi," paparnya, menekankan pentingnya dialog preventif.

Acara penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh, termasuk Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah dan Kapolda Banten Irjen Hengki. Dari jajaran Polri, tampak mendampingi Kapolri antara lain Kadivhumas Polri Johnny Eddizon Isir, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, serta Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo. Dewan Penasihat KSPSI juga hadir lengkap, meliputi Komjen Yuda Gustawan (Bidang Mitigasi Masalah Hubungan Industrial), Komjen Imam Widodo (Bidang Organisasi), Ferriyady Hartadinata (Bidang UMKM dan Koperasi), Arsjad Rasjid (Bidang Ekonomi), dan Irjen (Purn) Cahyono Wibowo (Bidang Penegakan Hukum). Selain itu, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid, Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Tangerang turut memeriahkan acara.

Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, Ketua BEM FH UI, menjelaskan bahwa forum ini sengaja digelar untuk memberi ruang bagi korban meluapkan perasaannya secara langsung. "Riuh dan penuh sorakan adalah ekspresi kekecewaan mendalam, bahkan keresahan, karena ruang aman mereka telah direnggut oleh para pelaku," ujar Dimas kepada wartawan, Selasa (14/4/2026). Ia menambahkan, meskipun situasi emosional, forum tetap terkendali oleh moderator tanpa adanya serangan fisik kepada para pelaku.

Para pelaku "dipajang" di hadapan korban untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Namun, Dimas menegaskan bahwa permintaan maaf saja tidaklah cukup untuk menyelesaikan kasus serius ini. "Pastinya perlu ditegaskan kembali bahwa permintaan maaf saja tidak akan cukup, perlu ada sanksi yang tegas dan berpihak kepada korban dalam kasus ini," katanya, mencerminkan tuntutan keadilan yang lebih dari sekadar kata-kata.

Kasus ini mencuat setelah tangkapan layar percakapan grup chat mesum yang diduga melibatkan mahasiswa FHUI viral di media sosial. Percakapan tersebut dinilai merendahkan martabat dan menyinggung mahasiswi lain.

Fakultas Hukum UI segera merespons insiden ini. Melalui akun Instagram resminya, pihak fakultas menyatakan telah menerima laporan sejak tanggal 12 April 2026 mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana. FHUI mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik.

Rektor UI, Heri Hermansyah, juga angkat bicara terkait kehebohan ini. Ia memastikan akan memantau penanganan kasus ini secara ketat di tingkat fakultas. "Saya baru mendengarnya tadi malam dan saya sudah tanya ke dekannya, lagi menunggu respons. Tetapi saya juga perhatikan di berbagai media, dekan Fakultas Hukum sudah meresponsnya. Jadi nanti kita direktorat akan monitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya, kita lawan pelecehan seksual," ucap Heri, menegaskan komitmen universitas untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Insiden ini menjadi pengingat penting akan urgensi penegakan sanksi yang adil bagi para pelaku dan perlindungan bagi korban.

Inisiatif ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah mendengarkan dan mengumpulkan berbagai masukan akademik yang krusial terkait rencana revisi undang-undang tersebut. Sejumlah lembaga dan organisasi terkemuka turut hadir, antara lain perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI), Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI), serta Badan Keahlian Teknik Peternakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Dalam forum diskusi tersebut, para narasumber menyampaikan beragam pandangan dan rekomendasi. Fokus utama masukan meliputi penguatan sistem kesehatan hewan nasional, upaya peningkatan produktivitas sektor peternakan di tingkat nasional, serta strategi perlindungan bagi peternak lokal agar mampu bersaing di tengah dinamika pasar global yang semakin kompetitif. Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menegaskan bahwa kontribusi dari akademisi dan praktisi sangat vital untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

"Masukan yang datang dari akademisi, praktisi, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang efektif. Revisi undang-undang ini harus mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor peternakan saat ini, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang," ujar politikus dari Fraksi Gerindra tersebut. Ia juga menekankan urgensi keberpihakan regulasi terhadap peternak lokal agar mereka dapat bersaing di tengah persaingan global yang ketat. "Perlindungan terhadap peternak lokal, peningkatan kualitas produksi, serta penguatan sistem kesehatan hewan harus menjadi prioritas utama dalam revisi undang-undang ini," tambahnya. Melalui RDPU ini, DPR menaruh harapan besar agar revisi UU Peternakan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dan daya saing industri peternakan nasional secara keseluruhan.

Irjen Sandi Nugroho dalam sambutannya menekankan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus curanmor tidak akan lengkap tanpa adanya proses pengembalian hak milik kepada para korban. Ia berharap, pengembalian barang bukti ini dapat menjadi "obat luka" bagi masyarakat yang sempat merasakan kehilangan. "Mudah-mudahan pengungkapan dan pengembalian kendaraan ini bisa memberikan sedikit obat luka bagi masyarakat yang sempat kehilangan kendaraan bermotornya, sehingga apa yang menjadi kedukaan warga bisa sedikit terobati," ujar Irjen Sandi, menegaskan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan keadaan.

Dari total 497 unit kendaraan yang dikembalikan, rinciannya meliputi 10 unit kendaraan roda empat dan 487 unit kendaraan roda dua. Kendaraan-kendaraan ini merupakan sebagian dari 1.715 unit barang bukti yang berhasil diamankan oleh jajaran Polda Sumsel. Pencapaian ini merupakan hasil dari 3.430 pengungkapan kasus curanmor yang dilakukan sepanjang periode tahun 2024 hingga Maret 2026, menunjukkan intensitas kerja keras aparat kepolisian.

Kapolda Sandi Nugroho juga menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memberantas dan mengungkap kasus curanmor di wilayah hukumnya. Ia menjamin, Polda Sumsel akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Kami menyadari bahwa belum semua kasus bisa kami ungkap. Tapi yakinlah bahwa kami akan terus berbuat yang terbaik bersama-sama dengan seluruh Pejabat Utama dan Kapolres jajaran, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Bumi Sriwijaya," tegas Irjen Sandi, seraya meminta dukungan dan kepercayaan publik.

Melalui upaya ini, Polda Sumsel berharap dapat terus membangun kepercayaan publik sekaligus memotivasi seluruh jajaran kepolisian di wilayah Sumatera Selatan agar bekerja secara Presisi, profesional, dan responsif dalam melindungi serta mengayomi masyarakat.

Ipda Ares Rahman, Pejabat Sementara Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, mengonfirmasi kejadian tersebut. Menurutnya, insiden itu berlangsung pada Selasa malam, 7 April 2026. Korban, yang diidentifikasi sebagai MRA, seorang pengendara Honda Vario, menderita luka ringan.

"Korban kecelakaan luka ringan satu orang, pengendara Honda Vario berinisial MRA," terang Ipda Ares Rahman, seperti dikutip dari Bangkaterkini.id, Rabu (8/4/2026).

Kronologi kejadian bermula saat MRA melaju dari arah Ciseeng menuju Jampang. Setibanya di lokasi kejadian, tepatnya di Desa Parigi Mekar, motor yang dikendarainya menabrak bagian ban belakang sebelah kanan sebuah truk yang sedang berhenti di bahu jalan. Truk tersebut diketahui mengalami gangguan teknis atau mogok, sehingga terparkir di sisi jalan.

"Setibanya di TKP (Tempat Kejadian Perkara), menabrak ban belakang sebelah kanan kendaraan truk yang sedang berhenti di kiri jalan karena mengalami trouble, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya lebih lanjut.

Akibat tabrakan tersebut, MRA mengalami cedera pada kaki kiri dan lehernya. Meskipun demikian, luka yang dialami korban dikategorikan ringan. Setelah insiden, korban telah dipulangkan, sementara sepeda motornya mengalami kerusakan signifikan.

"Dunia sedang tidak normal, namun cara kita mengelola pangan masih terasa biasa saja. Ini sangat berbahaya," tegas Johan Rosihan dalam sebuah keterangan pers pada Selasa (7/4/2026). Peringatan tersebut ia sampaikan dalam forum Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, yang turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta berbagai BUMN pangan.

Johan menekankan bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa hanya diukur dari ketersediaan stok saat ini, meskipun pemerintah melaporkan adanya surplus dan pasokan beras yang relatif aman. Menurutnya, ancaman sesungguhnya terletak pada kerentanan sistem pangan Indonesia dalam menghadapi gejolak global yang bisa datang sewaktu-waktu. "Persoalan kita bukan hanya tentang stok pangan hari ini, melainkan bagaimana ketahanan sistem kita di masa depan. Jika terjadi gangguan global pada sektor energi, pupuk, atau logistik, dampaknya akan langsung terasa pada lonjakan harga pangan di pasar domestik," jelasnya.

Ia memprediksi Indonesia berisiko menghadapi skenario krisis yang jauh lebih kompleks. Skenario ini melibatkan tekanan simultan dari konflik global yang terus memanas, kenaikan biaya energi dan pupuk, serta potensi gangguan produksi akibat fenomena iklim ekstrem seperti El Nino. "Apabila ketiga tekanan ini terjadi secara bersamaan, kita berpotensi menghadapi kenaikan harga pangan yang sangat signifikan dalam beberapa bulan mendatang. Pemerintah harus bertindak cepat dan proaktif sebelum situasi ini memburuk," tegas Johan.

Dalam rapat kerja tersebut, Johan Rosihan menguraikan tiga langkah strategis yang dianggapnya mendesak untuk segera diimplementasikan oleh pemerintah.

Pertama, pembentukan sebuah komando krisis pangan nasional yang terintegrasi secara lintas sektor. Komando ini diharapkan mampu beroperasi secara real-time untuk merespons cepat setiap dinamika harga, stok, dan distribusi pangan di seluruh wilayah.

Kedua, pengamanan sektor hulu produksi pangan, khususnya terkait ketersediaan pupuk dan berbagai input produksi lainnya. Langkah ini krusial untuk menjamin keberlanjutan produksi pangan di tengah potensi lonjakan biaya akibat tekanan global.

Ketiga, penguatan cadangan pangan yang tidak hanya berfokus pada beras, melainkan juga pada komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, dan sumber protein hewani. Hal ini penting mengingat tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor untuk beberapa komoditas tersebut.

Johan turut menyoroti masih maraknya gejolak harga di tingkat konsumen sebagai indikator bahwa permasalahan pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan, melainkan juga pada efektivitas distribusi dan stabilisasi harga. "Stok mungkin terlihat aman di atas kertas, namun jika harga di pasar masih bergejolak, itu menandakan bahwa sistem pangan kita belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan," tegasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pemerintah mengadopsi pendekatan antisipatif, bukan sekadar reaktif, dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, krisis pangan modern tidak lagi berawal dari lahan pertanian, melainkan dari dinamika global yang berdampak pada seluruh rantai pasok. "Jangan menunggu harga melonjak tinggi baru bertindak. Jika negara terlambat merespons, rakyatlah yang akan merasakan dampak terparah terlebih dahulu," pungkas Johan.

Mengakhiri pernyataannya, Johan Rosihan kembali menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar kedaulatan negara yang wajib dijaga melalui kebijakan yang cepat, terintegrasi, dan didasarkan pada analisis risiko global yang akurat.

Bangkaterkini.id, Seorang pria berinisial I (34) ditemukan meninggal dunia secara mendadak di sebuah warung soto di Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tragis ini terjadi pada hari Senin (6/4) setelah korban memesan makanan namun belum sempat menyantapnya.

Kapolsek Tamansari, Iptu Azis Hidayat, membenarkan kejadian tersebut. Menurut Azis, korban pertama kali ditemukan tak sadarkan diri oleh pedagang soto tempat ia memesan makanan. "Telah terjadi orang meninggal dunia yang diketahui pertama kali oleh pedagang soto," ujar Azis dalam keterangan resminya, Selasa (7/4).

Azis menjelaskan, korban diketahui sempat memesan semangkuk soto. Namun, sebelum hidangan tersebut sempat disantap, korban tiba-tiba tergeletak tak berdaya. Dugaan awal penyebab kematian adalah serangan jantung atau sakit mendadak. "Makanan soto tersebut belum sempat dimakan oleh korban, korban sudah terjatuh diduga sakit terkena serangan jantung," tambahnya.

Melihat kondisi korban, pedagang soto segera melaporkan kejadian ini kepada warga sekitar dan pihak kepolisian. Petugas dari Polsek Tamansari segera menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi.

Setelah menghubungi keluarga korban, pihak kepolisian mendapatkan penolakan untuk dilakukan autopsi. Keluarga menyatakan keberatan dan memilih untuk langsung menyemayamkan jenazah. "Keluarga korban bahwa keberatan untuk dilakukan autopsi," pungkas Azis.

Pemerintah saat ini tengah menyusun berbagai langkah strategis untuk mengambil alih kembali lahan-lahan KAI yang kini berada di tangan pihak ketiga. Ara menjelaskan bahwa pada waktunya, Presiden akan menyampaikan secara langsung mengenai langkah-langkah signifikan yang akan diambil untuk memastikan perubahan besar dalam pengelolaan aset negara ini. Persiapan ini, menurut Ara, melibatkan koordinasi di berbagai titik lahan dan akan diumumkan secara resmi.

Rencananya, lahan-lahan KAI yang berhasil direbut kembali tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan hunian layak bagi warga yang selama ini tinggal di sepanjang bantaran rel kereta api. Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan melalui Danantara, serta kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa pembebasan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah dinolkan sejak November tahun lalu. Ini menunjukkan intervensi nyata dari negara untuk meringankan beban rakyat.

Sebelumnya, Ara juga telah menegaskan pentingnya keberanian dalam mengambil alih kembali aset negara yang dikuasai pihak lain demi kepentingan publik. "Negara ini adalah negara hukum. Tanah negara harus kita hadirkan dan gunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu," ujarnya. Untuk memastikan kondisi di lapangan, Ara mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke beberapa lokasi, termasuk Tanah Abang dan Bandung, bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasidini. Dari hasil peninjauan tersebut, ia mengonfirmasi bahwa memang banyak lahan negara yang dikuasai pihak lain, dan pemerintah berkomitmen untuk merebutnya kembali demi kepentingan bangsa dan rakyat.

Kedua pelaku yang kini telah diamankan adalah Erick Estrada (39) dan Heri Erlangga (33). Mereka diketahui bekerja sebagai juru parkir di Cafe Daja, Bandar Lampung. Sementara korban penganiayaan keji ini adalah Muhammad Mastur, seorang kakek berusia 90 tahun yang sehari-hari mengabdi sebagai marbot masjid.

Kompol Gigih Andri Putranto, Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, membenarkan penangkapan kedua pelaku. "Kami menerima laporan mengenai tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka di kepala akibat dipukul menggunakan benda tumpul, yakni besi. Korban adalah seorang kakek yang berprofesi sebagai marbot masjid," terang Kompol Gigih, seperti dikutip dari Bangkaterkini.id, Senin (6/4/2026).

Kompol Gigih menambahkan bahwa Erick dan Heri, yang merupakan saudara kandung, kini telah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan Pasal 262 KUHPidana Undang-undang RI nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur tentang tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang. Ancaman hukuman maksimal yang menanti mereka adalah pidana penjara selama 5 tahun.

"Fokus utama operasi kami adalah menertibkan peredaran minuman keras, terutama jenis oplosan, yang sangat berpotensi menimbulkan kerawanan kamtibmas dan membahayakan keselamatan warga," jelas Iptu Asep dalam keterangan resminya yang dirilis Minggu (5/4/2026).

Penindakan dimulai dengan menyasar Desa Lulut. Di lokasi tersebut, petugas mendapati sejumlah remaja yang tengah berkumpul. Setelah penyelidikan lebih lanjut, aparat berhasil mengidentifikasi dan menemukan seorang penjual miras yang beroperasi tanpa izin resmi.

Dari tangan penjual tersebut, polisi berhasil mengamankan total 13 botol minuman keras. Rinciannya, 12 botol miras jenis anggur merah dan 1 botol miras jenis anggur putih.

Seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Klapanunggal untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk melanjutkan operasi serupa secara berkala demi memberantas peredaran miras ilegal dan oplosan di seluruh wilayah hukumnya.

"Peredaran miras, terutama yang oplosan, seringkali menjadi akar masalah dari berbagai gangguan ketertiban masyarakat dan pemicu tindak kriminalitas. Untuk itu, kami tidak akan berhenti dan akan terus mengintensifkan operasi ini secara berkelanjutan," tutupnya, menandaskan keseriusan pihak berwajib.