PANGKALPINANG, bangkaterkini.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Belitung (Babel), Naziarto memberikan peringatan terkait belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

Dikatakan Naziarto dalam rapat Koordinasi Persiapan Forum Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Babel, berdasarkan hitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Babel bahwa per triwulan ini pada tahun anggaran 2022 belanja pegawai telah mencapai 41 persen lebih.

Oleh sebabnya, laporan yang ia sampaikan dapat disikapi juga Pj Gubernur sehingga ada kebijakan guna terhindar dari teguran pemerintah pusat yang berimbas pada pengurangan dana transfer ke daerah yakni Dana Alokasi Umum (DAU).

"Kalau dulu 38 persen, sekarang perlu saya sampaikan pak Gubernur sudah 41 koma sekian, makanya perlu kita sikapi. Bisa apa kita kalau enggak ada dana DAU," ungkap Sekda.

Salah satu penyumbang besar belanja pegawai Pemprov Babel disebutkan Sekda, adalah pembayaran gaji tenaga honorer Pemprov yang jumlahnya ada 4.000 lebih.

"Jangan sampai terjadi tambal sulam. Berhenti diganti lewat rekomendasi ke BKPSDM, ini yang terjadi," ujarnya.

Kendati demikian, sesuai Undang-undang kewenangan tenaga honorer tetap berada di tangan Gubernur dan Sekda. Disamping dalam pengawasan secara internal ada di Inspektorat.

"Jadi jika terjadi temuan seperti itu, Inspektorat dapat memberikan teguran keras ke pimpinan perangkat daerah," tambahnya.

Untuk itu, lanjut Naziarto, perlu cara untuk mengefesiensikan belanja pegawai ini. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus pegawai honorer di pemerintahan. 

"Nantinya honorer akan dilimpahkan ke pihak ketiga, hanya empat kategori, yakni supir, security, cleaning service dan pramusaji. Dan untuk PPPK dibuka untuk administasi guru dan tenaga kesehatan saja," pungkasnya. (atk)