PANGKALPINANG, BANGKA TERKINI - Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) mengelar Forum Group Diskusi (FGD) tentang Pengawalan dan Pengamanan Kegiatan Strategis Pemkot Pangkalpinang di Ruang OR Kantor Wali Kota, Pangkalpinang, Rabu (22/2/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil, Kepala Kejari Kota Pangkalpinang Syaiful Bahri Siregar, Plt Sekda Kota Pangkalpinang, seluruh asisten, seluruh kepala OPD, kabag Setdako, dan seluruh camat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.

Kajari Pangkalpinang, Syaiful Bahri Siregar menyampaikan pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan nasional.

“Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan cepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,”katanya.

Proyek strategis nasional, tambah Syaiful, adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pak wali atas penghargaan ini,”ujarnya.

Sementara Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menyebut bahwa sebagai birokrasi yang paling membuat gugup ialah paradigma yang dulunya berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Tapi, hari ini kita bisa melihat bagaimana suasana kesejukan itu ada dan bagaimana sambutan pak Kajari tadi dengan nuansa yang terlihat bahwa kalian kerjalah yang benar dan saya adalah teman. Kita sahabat yang kita bekerja untuk pembangunan Kota Pangkalpinang,”ujarnya.

Molen menuturkan, hari ini ia bisa melihat itu semua dan semenjak ia menjadi wali kota Pangkalpinang ia tidak mau ada ASN-nya terlibat hukum atau terlibat tindak pidana.

“Kerja lah yang benar ! Di Pemerintah Kota Pangkalpinang kita bisa bekerja yang tenang dengan anggaran kita cuma Rp900 miliar, yang paling sedikit anggarannya Pangkalpinang tetapi kita tidak berkecil hati yang paling utama ketenangan dan persahabatan itu lebih mahal dari semuanya,”tegasnya.

Molen mengingatkan agar Good Government sudah harus dilakukan. Baginya demokratis dengan segala pro dan kontra serta jaman sekarang memaknai demokratis sebagai keterbukaan, kontrol dan pengawasan dari masyarakat.

“Alhamdulillah 97 persen sudah dikerjakan dan kami mohon pak Kajari dan kawan-kawan semua untuk membantu kami di tahun 2023 ini dengan pendampingan dan pengawasannya agar kawan-kawan bisa bekerja dengan baik,”pungkasnya.(*)