Bertempat di Ruang Komisi III, turut hadir delapan masyarakat pemilik sertifikat, wakil bupati Bangka Tengah, serta OPD terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Wakil Bupati Bangka Tengah, Era Susanto mengatakan pihaknya pasti akan mengganti rugi seluruh hak masyarakat sesuai aturan dan perhitungannya.

“Nanti kan dihitung bagian aprisial dan nanti akan diganti sesuai itu. Kalau memang maayarakat tidak menerima silahkan ke pengadilan tapi kami tetap mencari win win solution untuk masyarakat,” ucapnya.

Dia sampaikan, semua perda dan juga master plan daerah yang dibuat pemerintah semuanya untuk kepentingan masyarakat bukan pribadi ataupun kelompok tertentu.

“Kan semua untuk masyarakat bukan pribadi. RTH itu adalah untuk kepentingan publik. Kita bersama-samalah untuk menyelesaikan sengketa ini,” ucapnya.

“Pemerintah intinya sudah memberikan win win solution tentang lahan masyarakat yang dijadikan RTH ini. Jadi kita kembalikan lagi nanti masyarakat mau menerima atau tidak karena memang masyarakat punya sertifikat hak kepemilikan yang dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional,” lanjutnya.

Era juga menuturkan, pemerintah akan mempertahankan lahan tersebut sebagai RTH karena sudah ada Perda yang mengatur hal tersebut.