Terkait Penyusunan Perda RZWP3K, Didit 'Banyak Persoalan Yang Harus di Bahas'
Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), banyak permasalahan yang harus dibahas agar dapat mengakomodir kepentingan semua pihak khususnya masyarakat Babel.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya usai menghadiri rapat bersama Bupati dan Walikota se-Babel dalam pembahasan Raperda RZWP3K di ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (21/03/2019).
Dirinya juga meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, jangan hanya memaparkan potensi dan keuntungan dari Perda RZWP3K saja. Tapi potensi konflik yang akan timbul sebelum disahkan Perda tersebut juga harus dilihat dan dibahas bersama, agar tidak berdampak pada keinginan investor yang akan berinvestasi di Babel.
Diakuinya juga, dalam pembahasan penyusunan Perda ini pihaknya tidak hanya melihat sektor pariwisata dan kelautan saja, ada sektor pertambangan dan perhubungan yang terlibat bahkan dengan mitra terkait seperti PT PLN (Persero) dan PT Timah Tbk.
" Untuk itu, kita minta eksekutif jangan hanya memberi angin surga saja, sedangkan kenyataannya banyak konflik didalamnya. Karena itu DPRD melibatkan kabupaten untuk bersama membahas dan menyelesaikan konflik, sebelum Perda ini disahkan," tegasnya.
Lebih lanjut, Dirinya menjelaskan ada beberapa persoalan yang muncul dalam penyusunan Perda RZWP3K, yakni masih adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah Tbk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Gunung Kabupaten Bangka tengah, yang akan beroperasi hingga tahun 2025. Kemudian Adanya pembangunan kabel bawah laut oleh PT. PLN dan akan ada rencana pengembangan budidaya udang di Kabupaten Bangka tengah.
Selain itu, ada juga rencana pengembangan kawasan pariwisata di beberapa daerah, seperti dua kawasan yang akan menjadi geopark di Kabupaten Bangka dan 5 kawasan geopark di Belitung Timur.
" Maka itu, Kita harap kabupaten dapat bersinergi dengan Tim Pansus DPRD Babel dan Tim Provinsi, agar bisa menyelesaikan konflik dan bisa mengakomodir usulan mereka masyarakat Babel," tutupnya.
