Iklan Bangka Terkini

Kecewa Perihal Rencana Penyertaan Modal ke BUMD, Didit Sebut Eksekutif Asal Sebut Tanpa Data

30, April 2019 - 08:14 PM
Reporter : adithan
Rapat Banmus mengenai rencana kenaikan gaji honorer, di Ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (30/04/2019).
Rapat Banmus mengenai rencana kenaikan gaji honorer, di Ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (30/04/2019).

Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya kecewa dengan para eksekutif di Babel. Kekecewaan tersebut disampaikannya saat Rapat Banmus mengenai rencana kenaikan gaji honorer, di Ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (30/04/2019).

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyinggung rencana penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) sebesar 30 miliar.

Didit mengatakan rencana penyertaan modal tersebut dinilai masih abu-abu, dimana suntikan modal tersebut dianggap tidak jelas spesifikasi peruntukannya.

" Rencana ini sudah sangat jelas, namun saya merasa masih dalam ranah abu-abu karena mereka belum jelas secara spesifik untuk BUMD berapa. Ini yang membuat DPRD agak kecewa dengan sikap eksekutif Seperti itu," sesalnya.

" Kita transparan saja jika diperuntukkan BUMD ya untuk BUMD, jangan dibuat ranah Abu-Abu, ini yang kita proses. Karena waktu itu saya yang mimpin rapat dan sangat jelas, tapi saya merasa tidak pernah ada pembahasan dana untuk penyertaan modal BUMD ini," cetusnya.

Lanjut Didit juga menegaskan, Eksekutif harus merencanakan perihal ini dengan jelas, karena ini perlu persetujuan DPRD ada mekanisme yang harus dilalui, dan muncul masalah dikemudian hari.

" Ini harus jelas penyertaan modalnya tersebut untuk siapa, kita minta tolong eksekutif transparan. Jangan sampai nanti ada masalah hukum dikemudian hari, seakan-akan berjama'ah. Kita ngeri juga karena baik belum tentu benar, tapi tentu yang kita inginkan adalah baik dan benar," tegasnya.

Lebih lanjut, Didit berharap Eksekutif untuk memperbaiki Nomenklaturnya dengan disertai data yang akurat jangan hanya asumsi.

" Semoga Nomenklatur nya itu harus dirubah, jelaskan BUMD berapa, Bank Syariah berapa, Bank Sumsel Berapa. Kalau sekarang kan masih global, kita juga bingung tentu seperti itu gak boleh. Karena keputusan anggaran ada di DPRD dan ini juga harus ada Perdanya, jadi kita harus hati-hati. Bicaralah dengan data jangan asumsi kita pengen data akurat biar nanti tidak ada masalah," tutupnya. 

Iklan Bangka Terkini