'Banyak Konflik' Politisi PPP Dede Purnama Harap Ada Evaluasi Terkait PPDB Secara Zonasi di Bangka Belitung
BANGKA BELITUNG TERKINI - PANGKALPINANG - Anggota DPRD Bangka Belitung Fraksi PPP, Dede Purnama Sebut sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bangka Belitung harus segera di evaluasi.
Dalam paparannya, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam hal penerimaan peserta didik baru (PPDB) dikatakan Ustadz Dede sudah benar dengan menerapkan aturan dari Pusat. Namun, banyak sekali catatan atau konflik masyarakat yang terjadi pada aturan zonasi ini.
Diakuinya, sudah beberapa kali memberikan catatan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, khususnya Dinas Pendidikan yakni sistem zonasi seperti apa yang punya konsep berkeadilan. " Siapa saja bisa atau mampu menjalankan sistem zonasi atau peta wilayah. Tapi untuk Bangka Belitung jangan disamakan seperti Jakarta dan kota - kota besar lainnya," ungkapnya usai Upacara HUT RI di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin (23/08/2021).
Bagi Ustadz Dede Purnama sistem Zonasi itu memberikan peluang seluasnya untuk masyarakat, Apalagi di Pangkalpinang jumlah sekolah negeri masih sedikit, sementara minat masyarakat ke sekolah Negeri sangat banyak.
" Hari ini nilai bukan standar lagi, dimana anak - anak jenjang SMP sangat rajin dan giat agar mendapatkan hasil yang maksimal supaya bisa mendapatkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) Negeri," ucapnya.
Contoh, dijelaskan Ustadz Dede Purnama Jika di Tuatunu ada anak yang menjadi rangking 3 disekolah SMP nya, tetap tidak bisa ke sekolah negeri (SMAN1) karena daerah tersebut tidak ada sekolah negeri.
" Sementara mereka yang tidak punya peringkat sewaktu SMP tetapi dekat dengan sekolah negeri (SMAN 1) tentu bisa bersekolah di sekolah negeri tersebut. Jadi bagi saya pribadi pendidikan di Bangka Belitung kurang berkeadilan," tegasnya.
" Tidak hanya itu, yang tempat tinggal di Selindung Lama dan sekitarnya, juga tidak bisa ke SMA N 4, karena zonasi mereka yang jauh. Dan daerah tersebut tidak ada SMA lain lagi hanya SMA N 4 dan SMK N 4," lanjutnya.
Jadi, ditegaskan Politisi PPP Bangka Belitung ini, pihaknya (DPRD Babel) akan berusaha membuat surat yang akan dikirimkan ke DPR RI agar segera mengevaluasi sistem zonasi PPDB di Bangka Belitung.
Tidak hanya itu, dijelaskan Dede Purnama Alzulami, sisi positif PPDB sistem zonasi ini adalah untuk membuat sekolah Swasta yang ada di Bangka Belitung untuk lebih menyetarakan kualitas seperti menurut masyarakat kita yang menganggap menjadi sekolah unggulan.
" Artinya, melalui PPDB ini kita harapkan sekolah Swasta mampu berkompetitif seperti halnya Sekolah Negeri yang diinginkan masyakarat kita. Bukan perkara murah atau harga, tapi berkompetisi melalui kualitas baik tenaga pendidik, ruangan, materi pembelajaran, hingga manajemen nya," jelas Pria lulusan Kairo ini.
Lebih lanjut, Dirinya berharap PPDB kedepannya bisa lebih berkeadilan terutama untuk yang berprestasi dan masih dekat dengan lokasi Sekolah Negeri tersebut.
" Sekali lagi saya pribadi sampaikan Kalau Jakarta masih memungkinkan karena bisa mengurangi kemacetan dan juga disana banyak sekolah swasta yang mampu berkompetitif dengan negeri terkait kualitas tumbuh kembang anak dalam hal pendidikan. Tapi di Bangka Belitung sendiri kondisinya sangat berbeda. Karena harus memahami dengan kearifan lokal kita jangan sampai terus terjadi konflik di masyarakat terkait zonasi ini," tutupnya. (AsF)
