BANGKA BELITUNG TERKINI - PANGKALPINANG - Terkait polemik yang semakin panas antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Ketua GP Ansor Pangkalpinang Wahyu Gusna berikan tanggapan.

Diakui Wahyu Gusna, permasalahan yang terjadi antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang ini merupakan musibah bagi masyarakat, khususnya Pangkalpinang.

"Kita sangat terkejut dengan kemunculan Polemik ini, dari bahasa yang kita lihat pada pemberitaan dan juga kita dengar pada video yang disampaikan Wawako adalah seakan-akan tidak sesuai tagline awal mereka diusung yakni Senyum Molen Sopian, karena secara tidak langsung Wawako menyampaikan ini Senyum Molen Surang (Sendiri)," ungkapnya.

Artinya, dijelaskan Wahyu Gusna, jika memang seorang Wakil Wali Kota berani menyampaikan hal ini pasti ada sesuatu yang mengganjal, sesuai yang dikatakan Wakil Wali Kota yakni hambatan komunikasi atau tidak ada komunikasi.

"Keduanya pasti sudah melalang buana terkait birokrasi, berarti mereka berdua punya niat baik untuk membangun Pangkalpinang. Namun, jika ada hambatan komunikasi, ini yang harus dibedah atau kita cari tahu. Apakah hambatannya dari pribadi, pihak 1,2 dan mungkin 3 kita tidak tahu. Yang pasti harus dibedah atau cari tahu dimana yang membuat hambatan komunikasi ini bisa terjadi. Agar keduanya bisa saling bertemu dan mencari benang merah permasalahan dan juga solusi untuk membangun Pangkalpinang lebih baik lagi," terangnya.

Lanjut Wahyu, jika memang tidak bisa bertemu secara kepangkatan karena satunya Wali Kota dan satu lagi Wakil Wali Kota atau tua dan muda tentu mempunyai ego, bertemu lah secara sesama insan manusia atau berbicara dari hati ke hati.

Namun, tetap tidak bisa secara insan manusia, bertemu lah secara kekeluargaan atau saudara. Karena yang perlu diketahui keduanya masih ada hubungan keluarga. Jadi bertemu lah secara saudara baik sesama muslim atau pun ikatan darah.

"Artinya kami secara organisasi kepemudaan berharap keduanya bisa bertemu. Agar bisa kembali fokus dengan tugas yang ada, terutama permasalahan saat ini yakni banjir," ucapnya.

Namun, lanjut Wahyu jika memang belum bisa juga bertemu secara keluarga, didalam Pemerintahan ada 3 yakni Eksekutif, Legislatif, dan yudikatif.

Eksekutif itu Kepala Daerah dan Wakilnya, kan ini yang bermasalah jadi harus diselesaikan oleh legislatif sebanyak 30 Anggota DPRD yang mempunyai tugas pengawasan dan kontrol pada Pemerintahan. Jika legislatif pun tidak mampu mau tidak mau menggunakan yudikatif yakni melihat aturannya siapa yang salah siapa yang benar.

"Tapi kita tidak berharap ini dilakukan secara yudikatif, karena kita sebagai budaya Melayu selesai kan ini secara musyawarah," tukasnya.

Lebih lanjut Wahyu Gusna berharap kepada para Legislatif bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebagaimana fungsinya pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan. "Masa sih sebanyak 30 orang di DPRD tidak bisa menyelesaikan ini. Terutama untuk partai pengusung keduanya, bila perlu panggil secara resmi keduanya. Karena di eksekutif mereka tidak bisa bertemu, jadi legislatif lah yang menyelesaikan ini bukan secara yudikatif," jelasnya.

"Jadi lebih cepat lebih baik, seharusnya Ketua DPRD harus segera ambil sikap. Ajak anggota nya rapat kemudian undang keduanya secara resmi, jangan sampai ini menjadi tidak terkontrol. Karena pasti akan berdampak pada pembangunan Kota Pangkalpinang," pungkasnya.