BANGKATERKINI, BANGKA TENGAH - Masyarakat Desa Kurau menolak adanya pembangunan toko ritail skala Nasional (Indomaret/Alfamart) di Desanya yang nanti  takutnya sangat berdampak pada usaha toko kelontong kecil dan UMKM.

Hal ini di sampaikan oleh ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Kurau Kikin Rapian pada saat melakukan diskusi kepada para awak media Bangka Tengah bertempat di Cafe Ontel Kelurahan Berok Kecamatan Koba, jum'at (13/01/2023).

"Masyarakat dan pemilik usaha toko kelontong Desa Kurau menolak pembanguan toko ritel skala nasional ini, karena akan berdampak pada mereka," ungkapnya

Pihaknya telah melakukan musyawarah dengan Kades Desa Kurau  yang juga di hadiri oleh, pemilik toko kelontong, Rt, Perangkat Desa, Linmas  pada tanggal 01 Desember 2022 lalu.

"Keputusannya pun secara tegas dan mufakat menolak pembangunan toko ritel tersebut serta sudah di tanda tangani oleh Kades Desa Kurau Jasila, ketua BPD serta Notulen," jelas Kikin.

Dirinya mempertanyakan kenapa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah keluar, padahal masyarakat secara mufakat menolak pembangunan ini tetapi faktanya pembangunannya  masih berlanjut.

" Tentunya hal ini akan sangat berdampak pada para pemilik toko kelontong, jadi kita secara tegas menolak pembangunan toko ritail skala nasional ini, apalagi Desa Kurau sudah ditetapkan sebagai sentra UMKM hasil olahan laut, di khawatirkan akan berdampak negatif bagi pedagang kecil, toko kelontong dan UMKM khususnya Desa Kurau," ujar ketua BPD.

Salah satu masyarakat Desa Kurau sekaligus pemilik toko kelontong di sekitaran pembangunan tersebut, juga menyayangkan pembangunan toko ritel besar ini.

"Kita ini cuma pedagang kecil kalau sampai toko ritel besar ini selesai di bangun, tentunya sangat besar sekali dampaknya bagi kami," ungkapnya.

Konsumen kami pun cuma masyarakat sekitar dan para pengendara jadi kalau ada toko ritel besar tentunya mereka lebih memilih berbelanja disana.

"Saya mohon dan berharap kepada pak Kades ataupun para pejabat terkait, agar dihentikan saja pembangunan toko ritel besar ini, karna kami sudah mufakat serta kompak menolaknya apabila masih di lanjutkan, tentunya sama saja kalian mematikan perputaran ekonomi bagi pemilik toko kelontong dan pedagang kecil Desa Kurau," harapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bangka Tengah Abdullah Randi turut menyampaikan, wajar apabila masyarakat Desa Kurau menolak pembangunan toko ritel besar tersebut.

" Karena akan berdampak pada toko kelontong di daerah tersebut, karena perlu kita ketahui masyarakat sekitar membeli dagangan di toko kelontong dengan rasa kekeluargaan yang melekat dan itu tradisi kami khususnya Bangka Tengah," ucapnya.

Bupati dan OPD terkait juga harus bisa memilah izin yang di berikan, karena ini sudah masuk kawasan Desa yang pastinya sangat berdampak bagi para pemilik toko kelontong dan pedagang kecil.

" Kalau di pinggiran kota seperti di Kecamatan Pangkalan Baru atau sepanjang jalan ke arah Bandara tentu tidak ada masalah, tetapi ini sudah di kawasan Desa yang pastinya dampaknya besar sekali bagi masyarakat sekitar," jelas ketua Hipmi Bangka Tengah.

Kami dari Hipmi Bangka Tengah sangat sependapat sekali dengan apa yang di keluhkan perwakilan warga, karena perputaran ekonomi maupun duit akan mematikan masyarakat setempat.

" Apalagi Desa Kurau di tetapkan sebagai sentra UMKM dengan hasil olahan lautnya tentu dampaknya sangat terasa sekali bagi mereka, jadi sebaiknya Kades Desa Kurau, Pemerintah Daerah serta para OPD terkait, pertimbangkan lagi adanya pembangunan toko ritail besar ini," tandasnya. (BOM)