Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kehadiran mereka di tengah masyarakat adalah transparan, responsif, dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan kebijakan, dan program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. 

Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Ketua Lembaga Adat (LAM) Belitung Abdul Hadi Adjin pada saat acara sarasehan Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Bangka Belitung (Babel) bersama tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Senin (29/5/23) lalu. 

Abdul Hadi Adjin yang mewakili tokoh masyarakat saat hadir di Wisma Bougenville Belitung, menyatakan terima kasih dan apresiasinya kepada Pj Gubernur Suganda yang baru dua bulan menjabat, tetapi telah berkunjung sebanyak 5 kali di Negeri Laskar Pelangi itu. Hal itu bagi dirinya dan tokoh masyarakat Belitung adalah menjadi hal yang luar biasa. 

Memang benar pernyataan Pj Gubernur Suganda bahwa Pulau Bangka dan Pulau Belitung adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Begitu juga kutipan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022, Erzaldi Rosman sebelumnya yang menyatakan bahwa Pulau Bangka, dan Pulau Belitung adalah Dua Pulau Satu Hati," katanya. 

Keberadaan Kantor Gubernur Kep. Babel di Pulau Belitung pun bukan sekadar kantor perwakilan, karena Pulau Belitung adalah satu kesatuan utuh. Itu juga memang sangat dinantikan oleh masyarakat, sehingga pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat Belitung dan Belitung Timur akan menjadi lebih mudah dan murah. 

"Pemerintah harus rela mengeluarkan biaya lebih, ketimbang masyarakat yang harus menanggung untuk mengeluarkan biaya lebih secara pribadi, dalam kepengurusan segala administrasi untuk menuju ke Pulau Bangka," katanya.

Untuk mengakomodir itu semua, maka munculah Program Gule Kabung (Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung), yang digagas oleh Pj Gubernur Suganda, dan itu tepat adanya. 

Dalam program ini, Pj Gubernur Suganda didampingi beberapa para Kepala Perangkat Daerah (PD) terkait, disesuaikan dengan lokus dan tujuan kunjungan, atau pun bersama forkopimda, menginap langsung ke desa atau kelurahan di kabupaten/kota, untuk mendengar aspirasi secara langsung dari masyarakat, dan sekaligus langsung menjawab solusi apa saja sebagai tindak-lanjut dari aspirasi masyarakat tersebut.