Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Wakil Ketua DPRD Babel, Toni Purnama ajak Gubernur dan kepala daerah yang ada di Babel, guna menghadap Presiden RI untuk mendesak pemerintah pusat memberikan saham 10 persen PT. Timah Tbk untuk Provinsi Bangka Belitung. 

Hal ini diakuinya, jika Babel mempunyai saham di perusahaan tersebut maka Provinsi Babel sendiri akan memiliki kekuatan atau kebijakan untuk menentukan jajaran petinggi yang ada di PT. Timah Tbk, seperti untuk jabatan komisaris serta menambah Direksi bahkan menentukan Direktur Utama PT. Timah.

" Jika hanya mengandalkan royalti 3 persen yang selama ini diterima Babel, tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan hidup yang sudah sangat parah. Apalagi 3 persen tersebut dibagi lagi dengan 7 kabupaten/kota," cetusnya kepada media saat jumpa pers di ruangan kerjanya, Selasa (16/07/2019).

" Saya meminta Gubernur untuk berkoordinasi tidak hanya perihal administrasi tapi mengumpulkan Bupati/Walikota seluruh Babel beserta DPRD-nya untuk bersama menghadap Kementerian BUMN, Kementrian Keuangan serta Presiden Indonesia guna memperjuangkan saham 10 persen tersebut," desaknya. 

Lebih lanjut, Toni juga menyebutkan dari data PDRB sendiri Provinsi Babel masih bertumpu pada 3 persen royalti dari PT. Timah. Dapat dibayangkan betapa hebatnya Babel jika hal tersebut dapat diakomodasi pusat 10 persen saham ini. " Kita lihat freeport sudah seperti itu, PT. Bukit Asam tbk juga akan membuat pola begitu, untuk itu ini lah momentum yang sangat tepat," pungkasnya.

Kendatidemikian, sebelum proses itu DPRD akan mengkoreksi dimana sekarang timah harus terbuka untuk program CSR-nya, berkoordinasi bersama Pemprov Babel dan Pemerintah kabupaten/kota sehingga dipublikasi. " Selama ini masih terlihat ekslusif," singgung Toni.

" Disini kita perlu koordinasi, jangan sampai kita bantu mereka tapi mereka tidak bantu kita. kita harap selama perjuangan ini PT. Timah Tbk terbuka kepada kita, dan kita nanti akan bertemu Pak Gub juga, diharapkan Gubernur yang kemudian mengumpulkan kita. Jadi semua jangan bergerak sendiri-sendiri artinya Gubernur, DPRD Prov, Bupati walikota DPRD Kab/kota berkordinasi dan kita berjuang bersama," tutupnya. (Red).