Berita Bangka Belitung - Bangka Terkini, Pangkalpinang --- Pasca pembagian paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19, DPRD Pangkalpinang mendapat banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait pembagian yang tidak merata. Ada beberapa catatan untuk pemerintah kota dalam pembagian paket sembako ini.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Pangkalpinang, Rio Setiady kepada awak media, Minggu (26/04/2020).

Ditegaskan politisi PKS tersebut, pertama dirinya merasa tidak paham bagaimana mekanisme penentuan penerima, informasinya mereka yang sudah mendapatkan bantuan sebelumnya seperti PKH Raskin, dan bantuan lainnya tidak lagi mendapatkan bantuan tanggap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

" Sebetulnya tidak ada masalah mereka diberikan juga karena kondisi mereka kemarin itu lebih diperparah dengan adanya Corona ini, sehingga wajar kalau mereka tetap mendapatkan paket bantuan sembako oleh pemerintah kota, Bukankah paket yang dibagikan cukup banyak sampai Rp 35.000 berbasis KK artinya kalau satu KK itu minimal 3 orang bisa mengcover hampir sepertiga masyarakat Pangkalpinang, apalagi jika paket sembako tersebut berjumlah 45.000 sebagaimana yang diberitakan," ungkapnya.

Kedua, dilanjutkan Rio Mengapa data penerima bantuan tidak ditempel di kelurahan, ini dapat menjadi referensi para Dermawan atau lembaga atau perorangan yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat Artinya mereka bisa mengecek langsung di Kelurahan Apakah orang yang akan mereka berikan itu sudah mendapatkan bantuan atau belum, agar tidak terjadi tumpang tindih penyaluran.

" Ini kan menjadi sulit ketika data yang dimiliki pemerintah kota tidak bisa diakses oleh public, sementara ada warga yang merasa tidak mampu namun tidak mendapatkan bantuan disinilah fungsinya pihak ketiga yaitu swasta ataupun perorangan yang ingin menyerahkan langsung bantuan kepada mereka yang membutuhkan berbasis data di Kelurahan sebagai acuan, Jika data ini dibuka tentu akan semakin mudah kita memberikan bantuan secara merata dan tidak tumpang tindih," terangnya.

" Kami semaksimal mungkin berusaha untuk meredam jangan sampai pembagian ini menjadi ricuh dan akhirnya ribut. Tapi bila mekanisme pembagian tetap seperti ini saya kira pemerintah kota Harus berpikir panjang apakah nantinya akan memunculkan blunder atau rasa ketidakpuasan di tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita menjadi ribut hanya gara-gara 5 kg beras," tegas Rio. (AsF*)