SAPMA PP Babel Kecam dan Minta BPIP Tarik Kebijakan Lepas Jilbab Anggota Paskibraka
PANGKALPINANG, BANGKATERKINI - Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BABEL), Novri Dharma Putra turut berikan komentar terkait anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membantah bahwa pelepasan jilbab tersebut tidak disertai dengan paksaan dan hanya dilakukan saat proses pengukuhan jelang HUT Kemerdekaan RI.
Namun kebijakan melepas jilbab atas dasar keseragaman tersebut, telah menuai perhatian dari berbagai tokoh masyarakat.
Kepada Awak Media Novri menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap kebijakan yang sempat dikeluarkan BPIP yang meminta anggota Paskibraka melepaskan jilbabnya dengan dalih keseragaman dalam proses pengukuhan anggota Paskibraka.
Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, utamanya sila pertama ketuhanan yang maha esa dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Novri juga mengatakan, bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu tindakan inkonstitusional dan tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.
Iapun mengecam sekaligus meminta agar BPIP tidak melanjutkan kebijakan tersebut.
"Kami Sapma PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini telah mendengar dan mencermati kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BPIP berkenaan pelepasan Jilbab bagi anak-anak kita yang beragama muslim adalah langkah yang tidak patut dicontoh dan rawan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan BPIP tersebut harus dianulir atau dibatalkan.
"Ya seperti yang kita ketahui pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada kebijakan seperti itu, kepada mesti pada tahun ini yang notabene peringatan HUT RI pertama di IKN, yang seharusnya dilaksanakan dengan riang gembira dan penuh suka cita, ungkapnya.
Dalam hal ini, Novri sebagai perwakilan Sapma PP Babel menegaskan, agar kebijakan tersebut ditarik sebelum puncak HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.
"Kami minta untuk ditarik agar energi dan pikiran kita kemudian tidak terkuras hanya untuk kebijakan yang banyak menimbulkan mudarat dibanding manfaat," ucapnya.
Ia berharap agar para anggota Paskibraka lebih fokus dan merasa bangga bertugas dengan membawa identitas masing-masing.
"Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang mencintai perbedaan. Kita sudah selesai dengan Pancasila sebagai Dasar Negara, kita jangan mencederai dengan tindakan yang kemudian merusak nasionalisme kita," pungkasnya.
